Menolak Perkawinan Anak: Sebuah Gerakan Global Featured

10 Apr 2017 Yulianti Muthmainnah
504 times

 

 

Suplemen SR Edisi 51

Menolak Perkawinan Anak: Sebuah Gerakan Global

 

Oleh: Yulianti Muthmainnah

 

 

Marriage, an Unexpected Journey.

 

“Saya Nujood, Usia 10 dan Janda”. Sebuah buku yang menyentakkan dunia. Berkisah perkawinan Nujood Ali, 10 tahun, di Yaman. Nujood dipaksa menikah dengan laki-laki usia 35 tahun oleh keluarganya, tahun 2008. Sepanjang perkawinannya ia merasa menderita, terutama bila malam tiba. Ia berhasil melepaskan diri dari perkawinan paksa karena mengadukan kasusnya pada pengadilan setempat.

Perkawinan anak tidak hanya terjadi di luar Indonesia. Setahun kemudian, 2009, di Indonesia, Lutviana Ulfa, 12 tahun dikawinkan oleh orang tuanya pada laki-laki berusia 51 tahun, Pujiono Cahyo Widianto. Sekalipun kasusnya dibawa ke pengadilan, Puji ditahan atas kasus pidana perkawinan anak, namun tak berhasil mengeluarkan Ulfa dari perkawinan tersebut.

Dua kasus di atas, sama-sama perkawinan anak, sama-sama diajukan ke pengadilan. Satu kisah berhasil (Nujood) kisah lainnya tidak (Ulfa). Yang menyedihkan, bila digoogling soal Ulfa dan Puji, maka koran online seperti Tribun Jateng (“Lama Tak Terdengar, Ini Kabar Syekh Puji”) memberitakan bahwa Ulfa telah memiliki dua orang anak.

Di Bangladesh, empat tahun lalu, Ruma 14 tahun, menikah dengan Jony 25 tahun. Kini, anaknya telah berusia 2,5 tahun dan Ruma 18 tahun. Ruma juga tidak berhasil keluar dari perkawinan paksa tersebut.

Kembali ke Indonesia, tahun 2016, setidaknya ada tiga perkawinan anak yang terjadi dan mendapatkan pemberitaan secara luas. Bulan Juni, perkawinan anak usia 13 tahun (perempuan) dan 14 tahun (laki-laki) terjadi di Jeneponto. Perkawinan antara Milawati (17 tahun) dengan Haji Nasir (63 tahun), pada Juli di Desa Suwa, Bone. Serta perkawinan antara Alvin (17 tahun) dengan Larissa (19 tahun) di akhir tahun 2016, seolah makin meneguhkan kebolehan pernikahan anak di Indonesia, apalagi dilakukan oleh anak tokoh agama Arifin Ilham.

 

Data, Sebuah Bukti

Perkawinan anak, setiap perkawinan baik formal maupun non formal yang dilakukan sebelum usia anak mencapai 18 tahun. Setiap tahun, 15 juta anak-anak perempuan di dunia menikah sebelum 18 tahun, yang berarti ada 28 anak-anak perempuan dinikahkan setiap jam atau satu orang anak dinikahkan setiap dua menit. Perkawinan anak terjadi hampir di semua negara, budaya dan agama.[1]

Tidak berbeda jauh, data perkawinan anak di Indonesia selalu meningkat. Jumlah anak perempuan usia 10-14 tahun yang sudah menikah yakni 4,8% atau sekitar 22.000 orang. Pada usia 15-19 tahun mencapai 41,9%. Bila dibandingkan dengan laki-laki pada usia yang sama, jumlah perempuan mencapai 11,7 % sedangkan laki-laki 1,6% (Riskesdas, 2010). Ditahun yang sama, UNICEF melaporkan 34,5% anak perempuan Indonesia di bawah 19 tahun sudah menikah.

Tidak hanya di Indonesia, di tingkat dunia, perkawinan anak menjadi persoalan yang cukup serius. 20 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia dengan preverensinya perempuan berusia 20 – 24 tahun yang mengalami perkawinan pertamanya pada usia di bawah 18 tahun adalah Nigeria 76%, Central African Republic 68%, Chad 68%, Mali 55%, Sudan Selatan 52%, Burkina Faso 52%, Guinea 52%, Bangladesh 52%, Mozambique 48%, India 47%, Malawi 46%, Somalia 45%, Nigeria 43%, Madagaskar 41%, Eritrea 41%, Ethiopia 41%, Nicaragua 41%, Uganda 40%, Sierra Leone 39%, dan Cameroon 38%.[2] Adapun 20 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi sebelum usia 18 tahun yakni India (26.610.000), Bangladesh (3.931.000), Nigeria (3.306.000), Brazil (2.928.000), Ethiopia (1.974.000), Pakistan (1.875.000), Indonesia (1.408.000), Mexico (1.274.000), Democratic Republic of the Congo (1.274.000), Tanzania (887.000), Uganda (711.000), Philippines (708.000), Egypt (681.000), Mozambique (611.000), Nigeria (609.000), Sudan (605.000), Iran (583.000), Nepal (523.000), Thailand (503.000), Kenya (482.000). India dengan angka tertinggi.[3]

Walau menjadi masalah yang serius, ironinya masih ada negara yang mengizinkan perkawinan anak di bawah usia 15 tahun dengan berbagai alasan. Termasuk kebolehan melangsungkan perkawinan dengan alasan kehamilan akibat hubungan seksual di luar perkawinan misalnya Belarus dan Cambodia, alasan agama yakni Bangladesh, alasan adat, ataupun izin yang diberikan oleh orang tua seperti yang dilakukan banyak negara, diantaranya negara Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Cape Verde, dan Dominican Republic.[4] Negara maju seperti Amerika Serikat, juga memiliki persoalan yang sama. Sekalipun undang-undang nasional menetapkan usia minimal 18 tahun untuk menikah, tetapi dibeberapa negara bagian masih mengizinkan perkawinan anak bila direstui oleh orang tua. The Clinton Foundation melaporkan sekitar 1 dari 10 perempuan menikah pada usia 15 tahun.[5] Negara dan kota seperti Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York juga membolehkan perkawinan anak perempuan di bawah usia 18 tahun, rata-rata diizinkan oleh pejabat setempat pada usia 16 – 17 tahun bila orang tua mereka yang mengajukan permohonan perkawinan.[6]

Selain pada kasus kawin anak, dimana anak perempuan dikawinkan pada laki-laki yang lebih dewasa darinya. Persoalan kehamilan di luar pernikahan atau kehamilan tidak diinginkan (KTD) juga menjadi alasan bagi Pengadilan Agama pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat banding, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) untuk memberikan dispensasi atas penyimpangan usia minimal perkawinan yang ada di Indonesia. Dispensasi penyimpangan usia minimal kawin bahkan ada yang sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Misalnya, pada kasus Siti Aisyiyah (14 tahun) dan Heru Febriansyahputra (23 tahun). Siti yang telah hamil 4 bulan mendapatkan dispensasi kawin dengan Heru berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung Nomor: 18/Pdt.P/2011/PA.Stb, 12 Oktober 2011 M/14 Zulkaidah 1432 H. Kasus Siti dan Heru hanya sebagian kecil yang terjadi, kasus serupa juga terjadi di berbagai daerah, berbagai pengadilan.

Di bawah ini, adalah dua peta yang menggambarkan situasi perkawinan anak di semua negara. Pertama, peta negara dengan usia menikah minimal 15 tahun bagi anak perempuan.

 

Kedua, peta negara yang membolehkan perkawinan di bawah usia 18 tahun bagi anak perempuan dengan persyaratan harus ada izin keluarga, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki.[7]

 


 

 

Dampak bagi Perempuan

Dampak perkawinan anak sangat serius. Indonesia Demographic and Health Survey tahun 2012 menyebutkan bahwa 22% perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun berakhir dengan perceraian mencapai 50%. Menyedihkan, laporan Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015 mengungkapkan Indonesia menduduki ranking kedua teratas pernikahan anak perempuan di Asia Tenggara. Karena dua juta dari 7,2 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah.

Selain harus kehilangan masa depan untuk bersekolah dan hilangnya kesempatan mencapai kualitas pendidikan tertinggi. Anak perempuan juga sangat rentan terhadap angka kematian ibu (AKI) karena alat-alat reproduksi yang belum siap untuk hamil dan melahirkan. Bila alat-alat reproduksinya belum siap, resiko AKI makin dekat. AKI Indonesia yakni 359/100.000 kelahiran hidup tahun 2012. AKI Indonesia adalah yang tertinggi yakni 228 bila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN pada tahun 2007. Terendah yakni Singapura 6/100.000 (SDKI dan BPS 1991-2012).

Selain resiko pada anak perempuan, perkawinan anak juga berdampak pada kematian bayi/anak yang akan dilahirkan. UNICEF melaporkan selama tahun 1998-2007 anak-anak dari ibu yang kurang berpendidikan memiliki angka kematian bayi/anak yang tinggi yakni 73/1.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada anak-anak dari ibu yang berpendidikan menengah atau lebih tinggi adalah 24/1.000 kelahiran hidup. Perbedaan ini disebabkan perilaku dan pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik diantara perempuan-perempuan yang berpendidikan.

Fakta dan data di atas, dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia, menghalangi pencapaian kualitas hidup seseorang dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan pembangunan. Merusak sendi-sendi kehidupan anak perempuan, merampas masa remaja anak perempuan, berdampak pada terganggungnya kesehatan anak perempuan karena aktivitas seksual yang masih dini, terjadinya kehamilan, kemampuan bereproduksi, membatasi anak perempuan mendapatkan pendidikan, bersekolah, memperoleh informasi, keahlian hidup, dan jaringan atau network. Membuka terjadinya kekerasan psikis, fisik, pembatasan gerak, dan kesulitan mengambil keputusan. Konsekuensi dari perkawinan anak juga berdampak pada kehidupan anak perempuan yang harus menjadi istri dalam kehidupan sosial, berdampak pula dalam kehidupan sosial bernegara.

Dalam kehidupan bernegara, keluarga menjadi unit dalam sistem sosial yang tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab negara. Elizabeth Wilson menarasikan perempuan dalam ideologi perkawinan dipahami negara dengan keliru, utamanya mengenai kesejahtera-an soaial, negara kesejahteraan menganggap bahwa perempuan bergantung pada laki-laki/suami.[8] Lantas suami dianggap sebagai kepala keluarga dan pendataan keluarga berdasarkan kepala keluarga. Apa yang diuraikan Elizabeth ini kiranya membuktikan bahwa perempuan; perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, atau perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perempuan korban kekerasan terhadap perempuan (KtP), ataupun tiba-tiba jatuh miskin karena ditinggalkan begitu saja oleh suaminya, maka sulit mendapatkan akses bantuan, termasuk bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan, atau program jaminan sosial lainnya.[9] Pada kasus perkawinan anak, dimana angka perceraian juga tinggi, menyebabkan perempuan jatuh makin miskin dengan anak dari hasil perkawinan tersebut. Sayangnya, pada program jaminan sosial ini, perempuan juga tidak mendapatkan akses bantuan tersebut. maka, sejatinya perkawinan anak tidak mengeluarkan anak dari kemiskinan tetapi, justru sebaliknya.

 

Anak Perempuan, Asset (Beban) Keluarga?

Lantas, mengapa anak perempuan rentan terhadap perkawinan? Apalagi mereka justru dinikahkan oleh orang tua, ayah, atau wali mereka. Yang idealnya memberikan perlindungan bagi mereka.

Dalam budaya patriarkhi, persoalan atau isu-isu yang terkait dengan perempuan berangkat mulai dari tingkat keluarga. Mengapa? karena marginalisasi, pembagian kerja berdasarkan perbedaan gender, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan itu seringkali bermula dari keluarga. Mansour Faqih, misalnya, mengingatkan bahwa meskipun marginalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan terjadi dalam berbagai arena seperti ekonomi, politik dan sebagainya, namun diskriminasi perempuan mula-mula sudah terjadi sejak di dalam ranah keluarga. Mansour menyebut, sebagai contoh, dalam sejumlah tradisi, perempuan juga tidak mendapatkan harta waris atau tidak mendapat kesempatan mengenyam pendidikan.[10]

Kate Millet menarasikan keluarga sebagai unit patriarkhal paling luas, sebagai agen dalam masyarakat yang paling strategis melanggengkan nilai-nilai patriarkhat yang terinternalisasi melalui ajaran agama, politik, maupun kekuatan lainnya dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.[11] Keluarga, sebagaimana juga dikatakan oleh Jennifer Mather Saul adalah tempat dimana dikotomi antara apa yang disebut ruang privat dan ruang publik terjadi dan dilanggengkan dengan berbagai dalih agama, nilai-nilai tradisi, budaya dan sebagainya. Sementara, pada saat yang sama, dari keluarga itulah pada akhirnya nanti akan membentuk tatanan diluarnya seperti membentuk kehidupan politik, dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, secara politis, keluarga harus menjadi tempat perhatian yang sangat penting.[12]

Akan tetapi, perempuan atau anak perempuan seringkali dianggap sebagai asset keluarga. Mereka senantiasa dijadikan tumbal untuk menyelamatkan situasi. Ketika sebuah keluarga dalam keadaan miskin dan terbatas pada sumber daya ekonomi, maka menikahkah anak perempuan terutama pada laki-laki kaya dan beruang adalah jawaban untuk mempertahankan hidup seluruh anggota keluarga, demikian penelitian Bart Rwezaura.[13] Kisah perkawinan antara Ulfa dan Puji, Nujood, Mila dan Nashir bisa menjawab Bart, anak perempuan dijadikan asset untuk menyelamatkan keluarga.

Demikian pula kisah Ruma di Bangladesh. Ruma dinikahkan dengan alasan melepaskan keluarga dari jerat kemiskinan dan menghindari mahar yang mahal apalagi bila Ruma berusia di atas 20 tahun, demikian penuturan ibu Ruma, Rokheya Banu yang juga menikah diusia 14 tahun. Selain itu, alasan lainnya untuk menghindari stigma negatif soal perawan tua atau kejahatan seksual/perkosaan yang dialami anak perempuan dengan tetap menyalahkan korban anak perempuan, budaya yang masih merendahkan anak perempuan, kebodohan, serta buta huruf yang akut di masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah usia 15 tahun. Anak perempuan ibarat sebuah boneka. Tidak bisa bersuara, tidak punya hak, tidak punya pilihan serta tercerabut hak-hak nya untuk bisa bersekolah dan bermain. Hal-hal yang berkaitan dengan dirinya ditentukan oleh ayahnya atau orang lain.

Keluarga lain, Amjad Hussain, ayah dari empat anak perempuan, berprofesi sebagai penarik becak di kota Dhaka, juga telah menikahkan tiga anak perempuan sebelum mencapai usia 15 tahun. Ia berpendapat bahwa "sebagai orang miskin saya tidak dapat melanjutkan hidup, mengatur pendidikan dasar untuk anakku; untuk ini, yang saya butuhkan adalah menikahkan putri saya". Amjad juga berfikir anak perempuan adalah beban kemiskinan bagi keluarganya. Melepaskan anak perempuan untuk kawin di bawah usia 15 tahun adalah usaha yang tepat membebaskan keluarga dari belenggu kemiskinan. Amjad tidak pernah bertanya pada anak perempuan yang akan ia kawinkan. Tidak pula minta pendapat istrinya. Calon suami untuk anaknya pun Amjad yang menentukan. Kenyataannya, anak-anak Amjad dan Ruma makin terjerumus pada kemiskinan. Suami Ruma yang berprofesi sebagai supir truk tidak mampu menghidupi kebutuhan keluarga mereka. Tidak cukup uang untuk berobat ke dokter bila anak sakit ataupun biaya makan sehari-hari. Ruma yang pernah bersekolah hanya beberapa tahun saja tidak cukup punya banyak keahlian. Pada akhirnya pekerjaan rumah tangga; mencuci piring, mencuci baju, memasak, mengasuh anak adalah pekerjaan rutin yang ia lakukan setiap hari.[14]

Apa yang dialami Ruma, juga dialami anak-anak perempuan lain di wilayah sub-Sahara Afrika, mulai Ghana, Kenya, dan Zambia. Bahkan mereka dinikahkan sebelum mencapai pubertas. Para orang tua menganggap anak perempuan sebagai beban keluarga. Rata-rata di usia 10– 12 tahun, anak perempuan sudah dinikahkan. Selain karena kemiskinan, tidak mampu membiayai sekolah anak perempuannya, anak perempuan juga dianggap harus tahu dan belajar tata cara mengurus rumah tangga, suami, dan anak. Dengan menikahkan anak perempuannya di usia muda, para orang tua berharap, anak-anak perempuan mereka akan mahir mengelola rumah tangga dan menjadi kebanggaan di masyarakat. Padahal sebaliknya, dampak dan ancaman terganggunya kesehatan reproduksi, resiko tertular HIV/AIDS[15] dan penyakit kelamin lainnya, menikahkan anak bahwa pada usia belum mencapai pubertas justru menciptakan kemiskinan baru bagi generasi selanjutnya.

Selain soal asset, stigma perawan tua dan mahar yang mahal, anak perempuan kerap kali (di)terpaksa menjaga kesucian keluarga dan komunitasnya. Mengawinkan anak perempuan yang hamil di luar nikah juga menjadi alasan lainnya mengapa kawin anak menjadi marak terjadi. Tujuannya agar keluarga, komunitas, ataupun masyarakat sekitar tidak menanggung malu atau aib akibat kehamilan di luar nikah tersebut. Dalam budaya Indonesia, fungsi perempuan Indonesia lantas menjadi penanda dan pembatas budaya Indonesia itu sendiri, demikian Susan Blackburn mengurai.[16] Sebuah budaya (yang dianggap) Timur dan mengharuskan hubungan seksual sebagai sebuah kesucian atau kehormatan yang harus tetap terjaga.

 

Hukum Indonesia, Membelenggu Perempuan

Hukum nasional, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) sebenarnya menegaskan bahwa perkawinan hanya boleh terjadi bila seseorang telah berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2)), dan persetujuan kedua calon (Pasal 6 ayat (1)). Tetapi sayangnya, pasal ini dibuka peluang terjadinya kawin anak dengan menyebutkan bahwa jika belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)), dengan sekurang-kurangnya pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)).

Ayat kedua dari pasal tujuh, menyebutkan bila terjadi penyimpangan dari ayat satu pasal tujuh, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Ini berarti negara merestui terjadinya perkawinan anak, jika orang tua anak mengajukkan permohonan dispensasi perkawinan pada pengadilan, baik Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam maupun Pengadilan Negeri, bagi umat selain beragama Islam.

Pada titik pemberian dispensasi terhadap penyimpangan pasal dan ayat dalam UUP telah membuka peluang terjadinya persoalan kawin anak yang serius di Indonesia. persoalan ini pula yang menghantarkan dan mendorong para aktivis, akademisi, dan masyarakat yang peduli pada kasus ini mengajukan Judicial Review pada Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU/XII/2014 usia minimum menikah bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun tidaklah berubah, sama seperti UUP. Menikah di bawah usia inipun masih boleh dilakukan jika mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. MK berasalan bahwa permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek, baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.

Putusan tersebut, telah menimbulkan luka. Apalagi putusan MK tidak ada upaya hukum banding atau upaya hukum luar biasa, berkekuatan hukum tetap. Selain itu, jumlah data kasus permohonan dispensasi usia nikah se-Indonesia; Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum setiap tahunnya baik yang mengajukan, berapa yang disetujui dan berapa yang ditolak tidak tercatat secara baik di website Mahkamah Agung. Sehingga hukum nasional terasa makin terjal dan membelenggu perempuan. Negara telah secara nyata gagal melindungi anak perempuan dari kejahatan seksual atas nama agama atau adat dengan menikahkan mereka.

Tantangan lain yang juga menjadi masalah adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Pornografi yang mengkriminalkan orang-orang, termasuk petugas kesehatan atau petugas layanan kesehatan lainnya jika mereka memberikan informasi atau pelatihan terkait alat-alat reproduksi. Petugas ini, oleh UU Pornografi, dianggap mempertontonkan anggota tubuh yang vital secara publik. Padahal, ketika remaja atau anak yang tidak tahu soal alat reproduksi dan bagaimana menjaga kesehatan reproduksi itulah memiliki kerentanan terjadinya hubungan seksual tidak aman dan menyebabkan kehamilan tidak diinginkan.

Demikian pula Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang juga mengkriminalkan petugas kesehatan yang melakukan aborsi. Pada kasus remaja atau anak perempuan hamil diluar nikah, ketakutan akan aib, dan kewajiban menjaga kehormatan keluarga dan komunitas harus dipikul sendiri oleh anak perempuan, maka melakukan aborsi tidak aman adalah pilihan akhir yang pada gilirannya menyumbang AKI tinggi di Indonesia.

Selain hukum nasional yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron di atas, berbagai hasil penelitian, seminar, advokasi, termasuk advokasi legislatif sudah banyak dilakukan untuk menaikkan usia perkawinan. Tetapi tetap minim perubahan. Pemerintah Indonesia juga tidak pernah taat menjalankan rekomendasi hukum internasional. Sekalipun Komite CEDAW[17] berulang kali meminta harmonisasi hukum antara usia anak dan usia minimal kawin serta meminta amandemen UU Perkawinan terjadi, namun sampai tulisan ini dibuat, hal tersebut tidak pernah terjadi. Maka hanya dibutuhkan political will dan mengubah pasal perkawinan anak menjadi pidana serta tidak mengizinkan siapa pun meminta dispensasi kawin dari pemerintah adalah upaya yang bisa dilakukan untuk mengubah kondisi anak perempuan.

 

Perkawinan Anak, Sebuah Kejahatan Seksual

Perkawinan anak merupakan permasalah serius, bahkan di tingkat global. Setelah kelahiran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 sebagai ketentuan HAM secara universal (belum spesifik) dan sebelum kelahiran dua Kovenan internasional yakni; Kovenan EKOSOB dan Kovenan SIPOL tahun 1966, perkawinan anak sudah menarik perhatian negara-negara pihak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

PBB melahirkan tujuh instrumen HAM internasional yang bersifat spesifik dan mengikat negara-negara pihak yang dibuat antara 10 Desember 1948 – 16 Desember 1966. Dari tujuh instrumen tersebut, Konvensi tentang Persetujuan untuk Perkawinan, Usia Minimum bagi Perkawinan dan Pendaftaran Perkawinan diadopsi dan diratifikasi oleh resolusi Majelis Umum PBB 1763 A (XVII) pada 7 November 1962 disetujui. Pasal 2 Konvensi ini memandatkan tiap negara menentukan batasan usia minimum pernikahan. Sebelum Konvensi ini, pada tahun 1954 melalui Resolusi Nomor 843 (IX), PBB juga meminta negara-negara pihak bahwa adat, hukum dan praktik-praktik terkait perkawinan yang tidak sesuai dengan prinsip HAM harus ditinjau ulang, tujuannya untuk melindungi anak perempuan dan perempuan dari praktik yang menyakitkan itu.

Anak, sebagaimana narasi dari Pasal 1 Konvensi Hak Anak (the Convention on the Rights of the Child/CRC), didefinisikan sebagai setiap manusia yang belum mencapai usia 18 tahun. Indonesia, mendefinikan anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak, setiap orang sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

Pasal 34 Konvensi Hak Anak berbunyi negara harus berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan pelecehan seksual. Sedangkan pada Pasal 19 berbunyi negara harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran atau perlakuan buruk, eksploitasi, termasuk pelecehan seksual selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak. Kedua pasal ini, adalah dokumen resmi PBB yang pertama kali menggunakan kata seksual. Konvensi Hak Anak ini sudah diadopsi dan disetujui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui Rosulusi Sidang Umum PBB Nomor 44/25 tahun 1989 yang disahkan pada 2 September 1990. Artinya, PBB sudah menyebutkan kata seksual secara resmi pada tahun 1989.[18] Serta menyoal perkawinan anak sejak tahun 1954 dan dilanjutkan pada tahun 1962.

Pada Konvensi CEDAW atau Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan; ayat (2) perempuan berhak untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya dari perempuan. Sehingga negara wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (Pasal 16).

Rekomendasi Umum Nomor 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1992 menegaskan bahwa “anak-anak di bawah umur terutama anak perempuan yang menikah dan memiliki anak maka kesehatannya akan terganggu dan pendidikan mereka akan terhambat”. Rekomendasi Umum Nomor 21 tentang Kesetaraan dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga menekankan bahwa perempuan memiliki hak, secara bebas menentukan perkawinannya, sebagai tujuan hidupnya, harga dirinya, dan kesetaraannya sebagai manusia.

Pasal tiga Konvensi Hak Anak (CRC) mengatakan negara harus menjamin berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, juga pengawasan oleh pihak yang berwenang. Pasal ini merupakan pasal fundamental dalam CRC akan kewajiban negara untuk mengimplementasikannya. Negara-negara Pihak juga harus menjamin bahwa anak bisa berpendapat secara bebas yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan anak (Pasal 12 ayat (1)). Untuk mencapai itu, anak harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional (Pasal 12 ayat (2)). Pasal 24 ayat (3) bahwa Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan menghilangkan praktik-praktik tradisional yang merusak kesehatan anak. Pasal 27, Negara-negara Pihak mengakui bahwa hak setiap anak akan suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembanga fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak, orang tua dan pihak lainnya yang bertanggung jawab atas hak anak disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan kondisi nasional serta harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membantu orang tua dan orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu untuk melaksanakan hak ini.

Selain PBB, organisasi internasional seperti Organisational of Islamic Cooperation (OIC) atau Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga telah menaruh perhatian besar pada kasus perkawinan anak. Pada Piagam OIC atau OIC Charter, menyebutkan to safeguard and promote the rights of women and their participation in all spheres of life, in accordance with the laws and legislation of Member States; to create conducive conditions for sound upbringing of Muslim children and youth, and to inculcate in them Islamic value through education for strengthening their cultural, sosial, moral and ethical ideals. Pasal 14 to promote and to protect human rights and fundamental freedoms including the rights of women, children, youth, elderly and people with special needs as well as the preservation of Islamic family values.

Walaupun kalimat di atas belum secara spesifik membahas soal perkawinan anak, termasuk pula dalam Deklarasi Istambul, Covenant of the Rights of the Child of Islam, dan Statute of the OIC Women Development Organization belum membahas soal perkawinan anak. Akan tetapi, usaha menuju ke arah perlindungan anak dari perkawinan anak sudah ada. Seperti dalam Tripoli Declaration on Accelerating Early Childhood Development in the Islamic World tahun 2011 yang memastikan pentingnya kerjasama antar negara untuk menyusun strategi, program, dan praktik terbaik untuk keberlangsungan akses terhadap jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan pendidikan pra sekolah serta memastikan penghentian segala praktik tradisional yang menyakiti anka perempuan seperti sunat perempuan, diskriminasi berbasis gender, perkawinan anak, pekerja anak, dan kekerasan psikis

Selanjutnya pada tanggal 13-16 September 2016, OIC telah melakukan workshop untuk membahas perkawinan anak dari perspektif fiqh, tujuannya menghentikan perkawinan anak yang jamak terjadi di Afrika. Workshop tersebut merekomendasikan bahwa perkawinan anak melahirkan kemiskinan. Sehingga menyerukan kepada seluruh anggota OIC untuk menciptakan program yang dapat menghentikannya dan mencari faktor serta penyelesaian dibalik terjadinya perkawinan anak.[19]

 

Gerakan Global

Berdasarkan uraian tersebut, maka perkawinan anak merupakan bentuk dari kejahatan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan. Mengapa? Karena anak di(ter)paksa berhubungan seksual dengan laki-laki yang mengatasnamakan diri sebagai suami karena restu orang tua, agama, atau adat. Anak tidak pernah dimintakan pendapatnya dalam hal perkawinan anak, umumnya para orang tua, terutama ayah, yang menentukan. Selain itu, merupakan tanggung jawab semua pihak untuk melindungi anak dari pelecehan seksual, apalagi kejahatan seksual.

Program-program kampanye yang dilakukan pemerintah, swasta, organisasi non nirlaba tidak juga berhasil mengubah paradigma orang tua teman-teman Rumi. Untuk itulah, kita perlu terus berjaringan.

Sebagai kejahatan seksual, selayaknya perkawinan anak harus dihentikan. Komite CEDAW juga sudah menyadari kerentanan yang dialami perempuan terkait posisinya sebagai isteri atau ibu dalam sebuah perkawinan, untuk itu, berdasarkan Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 21 tentang Keluarga menitikberatkan bahwa setiap negara pihak harus memperhatikan:

Hak yang sama untuk melangsungkan perkawinan, memilih pasangan tanpa paksaan dan kedudukan yang setara dalam perkawinan, bila terjadi perceraian memiliki hak yang sama serta tidak akan berpengaruh dalam hal pemeliharaan anak

Kedudukan yang sama perempuan dan laki-laki di hadapan hukum nasional, termasuk juga bila perempuan akan melakukan kontrak jual beli, atau perbuatan hukum lainnya, serta kesetaraan ketika akan mengajukan perkara di pengadilan

Kedudukan setara untuk memilih tempat tinggal

Bila perempuan didampingi bila menandatangani kontrak, bersaksi di pengadilan, maka sebenarnya perempuan sudah tidak mandiri dan negara melanggar kesetaraan antara perempuan dan laki-laki

Bila terjadi perkawinan beda negara, perempuan berhak memilih warga negara untuk dirinya dan anaknya tanpa paksaan harus mengikuti kewarganegaraan suaminya. Soal kewarganegaraan perempuan juga sudah dilakukan sejak resolusi majelis umum PBB nomor 1040 (X1) tanggal 29 Januari 1957.

Bila perempuan akan bekerja sebagai pekerja migran, maka ia punya hak yang sama dengan laki-laki untuk membawa keluarganya.

Amanat kesepatan internasional yang berlaku secara global terbaru adalah Sustainable Developmen Goals (SDGs) sebagai kelanjutan dari Millinium Developmen Goals (MDGs) yang tidak tercapai. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan sebuah kesepakatan agenda pembangunan global tingkat dunia yang baru sebagai pengganti MDGs. SDGs secara resmi telah disahkan oleh Sidang Umum PBB pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat yang dihadiri oleh 193 kepala negara. Masa berlakunya dari 2015–2030 yang berisikan seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali, terdiri 17 goals dan 206 sasaran pembangunan.

Dalam dokumen SDGs, Goals 5 Tujuan 3 menarasikan agar setiap negara menghilangkan semua praktik-praktik berbahaya dan merugikan seperti perkawinan anak dibawah umur dan perkawinan paksa. Dengan indikator yang dibangun yakni adanya kerangka kerja hukum untuk mendorong, menegakkan dan memantau kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan gender. Serta persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang pernah menikah atau telah menikah sebelum berumur 15 tahun dan sebelum berumur 18 tahun.

Nawacita Pemerintahan Joko Widodo dan RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta disejajarkan dengan tujuan SDGs, maka pemerintah mentargetkan bahwa keberlanjutan agenda pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi sebagai isu yang senantiasa strategis. Dan peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sesuai dengan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta reformasi agraria. Artinya, pencapaian kualitas anak perempuan menjadi prioritas.

Pencapaian SDGs itulah yang penting dipantau pelaksanaannya oleh kita semua. Selain itu, kita juga bisa melakukan perubahan. Misalnya memulai dengan menafsir ulang usia perkawinan bagi anak. Serta memahami bahwa ayat-ayat tentang meninggalkan anak dan keluarga dalam keadaan miskin atau kelaparan adalah termasuk dosa besar. Sebagaimana kita ketahui, agama menjadi faktor pendorong utama perkawinan anak. Maka perubahan paradigm dan tafsir ulang tersebut dan dengan dukungan berbagai pihak termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah usaha konkrit yang bisa dilakukan semua orang. Semoga.

 

PROFIL PENULIS

Yulianti Muthmainnah atau biasa dipanggil Yuli lahir di Bandar Lampung, 17 Mei 1984. Ia menyelesaikan studi S1 Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2005. Saat itu, dengan waktu studi 3 tahun dan 4 bulan, ia lulus sebagai wisudawan terbaik, termuda, dan tercepat dengan predikat cum laude. Yuli meneruskan pendidikannya dengan mengambil studi S2 Diplomasi, Hubungan Internasional di Universitas Paramadina dan lulus pada tahun 2016 dengan gelar M.Sos. Di lingkungan pasca sarjana, tesisnya dipuji sebagai tesis terbaik.

Sejak tahun 2003, Yuli sudah aktif dan bekerja di isu-isu HAM, terutama hak asasi perempuan. Selain pekerjaan Yuli di kantor yang memang terkait pada isu perempuan, di komunitas ia tinggal, Yuli bersama ibu-ibu komplek membangun pengajian bulanan yang isinya belajar tentang relasi kesetaraan gender, penghapusan diskriminasi dan kekerasan pada perempuan dan anak, serta advokasi hukum. Materi tentang larangan sunat perempuan, KDRT, traficking, perkosaan, dan incest.

Menikah dengan Ilham Mundzir, pasangan ini saling bekerjasama mendidik dan mengasuh buah hati mereka : Clarissa Lutvia Anjani, Avicenna Muhammad Nobel, dan Ernest Muhammad Ruska. Yuli yang kini menjadi Dosen di UHAMKA Jakarta ini juga rajin menulis, terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian seperti mengenai Distorsi Kartu Indonesia Sehat –Penerima Bantuan Iuran : di Jakarta, Depok, dan Bogor (Ok-Design 2016) yang dimuat pada Jurnal Perempuan edisi ke-92, menyusun Modul tentang Larangan Kawin Anak (Rumah KitaB), Modul Gender, Inklusi Sosial dan Hukum (Rumah KitaB dan TAF).

Penekun dialog lintas agama (interreligious dialogue) ini juga pernah terlibat aktif di kepengurusan PP. Nasyiatul Aisyiah (NA) Bidang Pendidikan (2016) dan kini menjadi salah satu pengurus di Majelis Hukum dan HAM PP. Aisyiah. Untuk berkomunikasi dengan Yuli, Anda bisa kontak melalui emailnya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

 



Catatan Belakang :

[1] ”About Child Marriage”, http://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/, diakses 13 Maret 2017.

[2] “Taking Action to Address Child Marriage, the Role of Different Sectors, an Overview”, lihat juga UNICEF State of the World’s Children, 2016.

[3] Ibid

[4] Lebih lanjut lihat Komentar Akhir Komite CEDAW untuk tiap negara sejak tahun 2009 – 2012. Lihat pula UN CEDAW and CRC Recommendations on Minimum Age of Marriage Laws Around the World, November 2013, www.equalitynow.org/childmarriagereport, diakses 6 Maret 2017.

[5] “A Strange Map of the World's Child-Marriage Laws”, https://www.theatlantic.com/international/ archive/2015/03/child-marriage-map/387214/, diakses 15 Maret 2017.

[6] Sheri Stritof, “State-by-State Legal Age Marriage Laws”, https://www.thespruce.com/legal-age-marriage-laws-by-state-2300971, diakses 15 Maret 2017.

[7] World Policy Forum

[8] Elizabeth Wilson, “Women and the Welfare State”, (Tavistock: London, 1977).

[9] Yulianti Muthmainnah, Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok, “Perempuan dan Kebijakan Publik”, Jurnal Perempuan Vol. 92, hal. 7-24.

[10] Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), cet. Ke-6, hal. 15.

[11] Kate Millett, “Sexual Politics”, (1971).

[12] Jennifer Mather Saul, “Feminism: Issues and Arguments” (New York: Oxford University Press, 2003), hal. l5.

[13] Bart Rwezaura, “The Changing Context of Sub-Saharan Africa”, (1994).

[14] Tithe Farhana, “Girls are old at 20”: The social pressure behind child marriage in Bangladesh, 28 November 2012, http://www.girlsnotbrides.org/girls-become-old-when-they-turn-20-the-social-pressure-behind-child-marriage-in-bangladesh/, diakses 15 Maret 2017.

[15] Sharon Lafraniere, “Forced to Marry Before Puberty, African Girls Pay Lasting Price”, 27 November 2005, http://www.nytimes.com/2005/11/27/world/africa/forced-to-marry-before-puberty-african-girls-pay-lasting-price.html?_r=0, diakses 15 Maret 2017

[16] Susan Blackburn, “Women and Citizenship in Indonesia”, Australian Journal of Political Science, (1999), Vol. 34 No. 2, hal. 201.

[17] Lihat Observasi Akhir Komite CEDAW untuk Pemerintah Indonesia, pada sessi sidang ke-52, 9-27 Juli 2012.

[18] Yulianti Muthmainnah, ;”Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia : Studi Kasus LGBT”, Tesis pada Universitas Paramadina, (2016, hal. 71).

[19] OIC Delegation to Participate in AU Workshop on Ending Child Marriage in Africa, www.oic-oci.org/topic/ ?t_id=1154, diakses 17 Maret 2017.

 

Last modified on Sunday, 03 September 2017 11:43
Rate this item
(0 votes)