Pemerintah Harus Pastikan Transportasi dan Ruang Publik yang Aman dan Nyaman Featured

04 Mar 2013 Ad. Kusumaningtyas
1158 times

Sore hari, Kamis  14 Pebruari 2013 yang lalu, ketika di salah satu kawasan di Tugu Monas One Billion Rising Indonesia, gerakan global untuk Stop Perkosaan dan Kekerasan Terhadap Perempuan sedang melakukan flash mob dance dalam campaign-nya, di seberang jalan Medan Merdeka Selatan tepatnya di Kantor Balai Kota DKI Jakarta sejumlah aktivis organisasi masyarakat sipil sedang menghadap Bapak Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI. Kepada Pak Ahok, demikian panggilan Pak Wagub para aktivis yang kebanyakan bekerja untuk pemberdayaan perempuan dan anak melakukan hearing dan menyampaikan masukan untuk pembangunan kota Jakarta tercinta.

Dengan senyumnya yang ramah, Pak Ahok menyambut kami dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Setelah disampaikan pengantar oleh Ilma Sofriyanti Ilyas sebagai koordinator rombongan, Andi Yentriyani dari Komnas Perempuan sebagai juru bicara kami mulai menyampaikan maksud kedatangan rombongan ini. Banyaknya aksi-aksi kekerasan seksual di angkutan umum, kondisi kendaraan umum yang tidak terawat baik dan tidak aman, buruknya layanan moda transportasi di Jakarta, ketidakramahan angkutan umum terhadap perempuan, lansia, anak, dan penyandang cacat mengawali uneg-uneg kami. Ketidakseimbangan antara jenis moda transportasi yang tersedia dengan jumlah penumpang yang harus diangkut, jalanan yang macet, minimnya ruang terbuka hijau membuat kondisi Jakarta semakin memprihatinkan. Apalagi, pada musim hujan dengan curah hujan dan tinggi sehingga rentan mengakibatkan banjir menambah penderitaan masyarakat. Termasuk karena jalanan yang macet dan rusak parah akibat banjir.  Peserta hearing yang lain juga menambahkan tentang pentingnya  pengaturan moda transportasi kereta api sehingga selain ramah perempuan dan anak, juga memiliki perencanaan yang tepat untuk menjawab rasio kebutuhan antara angkutan yang perlu tersedia dengan jumlah pengguna moda kereta api.

Menanggapi usulan-usulan masyarakat sipil, Pak Basuki memaparkan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki transportasi dan ruang publik. “Kami akan menambah armada busway. Selain itu kami akan memanfatkan bus-bus pengumpan, dan sebagai langkah awal Pemprov DKI akan membeli PPD, karena jumlah busnya cukup banyak dan mereka memiliki pool-pool yang tersebar di berbagai tempat. Berbeda dengan beberapa armada yang lain dimana mobil atau busnya berangkat dari rumah, bus yang berangkat dari pool selalu bisa dikontrol. Dengan demikian dapat mengurangi  kasus pelecehan seksual di kendaraan umum. Selain itu, kami akan memperbanyak armada busway. Dan untuk pengemudinya, kalau gajinya 5 kali UMP Jakarta tentu banyak yang mau. Kami berencana nantinya bus-bus kota itu  juga dapat menggunakan jalur busway.” Demikian terang Pak Ahok.

Mengenai moda transportasi kereta api dia menambahkan, “Sayangnya untuk kereta api bukanlah merupakan wewenang kami. Namun kami akan senantiasa untuk berkoordinasi dengan PT KAI. Dan yang penting bukanlah gagasan menyediakan gerbong khusus perempuan dan anak, ataupun juga dibalik menyediakan gerbong umum pada kereta khusus perempuan. Namun yang terpenting adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan moda transportasi yang aman dan nyaman, yang seimbang antara jumlah moda transportasi dan pemakainya. Selain itu, adalah mengubah cara pandang masyarakat untuk tidak mendiskriminasikan laki-laki dan perempuan, sehingga tidak menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengingat, meskipun ada angkutan khusus bagi perempuan, meskipun ada fasilitas publik yang diperuntukkan bagi perempuan namun bila cara pandang masyarakat masih diskriminatif, maka ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Dan selama sudut pandang masyarakat tersebut masih diskriminatif, aturan mengenai cara berpakaian seperti apapun tidak akan menjawab persoalan.” Imbuh Ahok dalam Tanya-Jawab setelah berbagai usulan tersebut disampaikan.

Selain isu-isu tersebut, dalam dialog juga terlontar agar ruang publik yang ada nyaman bagi anak dan ramah bagi penyandang disabilitas. Selama ini, ruang publik di Jakarta banyak terampas oleh bangunan-bangunan perkantoran dan pusat perbelanjaan sehingga anak-anak kehilangan tempat untuk bermain. Selain itu, ruang publik di kota besar seperti Jakarta ini dirasakan masih abai terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karenanya, masyarakat sipil berharap agar Pemprov DKI Jakarta dapat semakin bekerja keras untuk dapat menyediakan lebih banyak ruang terbuka hijau serta memperhatikan kebutuhan warga yang beragam seperti perempuan, anak maupun penyandang disabilitas. Harapan kita, dialog ini memberi makna lebih besar bagi upaya untuk membangun Jakarta. Semoga! {} AD.Kusumaningtyas (Dari Hearing Masyarakat Sipil dengan Wagub DKI Jakarta )



Last modified on Friday, 01 September 2017 07:39
Rate this item
(0 votes)