Kepemimpinan Perempuan di Wilayah Konflik : Fokus Edisi 42

01 Aug 2013 AD. Kusumaningtyas
3095 times

“Gajah bertarung sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah.” Bunyi peribahasa itu teramat popular, terutama ketika kita tengah belajar peribahasa dalam Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Bila para pemimpin bertikai, maka anak buah atau pun para anggotanya yang nantinya akan cenderung menjadi korban. Rasanya ungkapan itu tak berlebihan untuk menggambarkan bagaimana situasi konflik, peperangan militer, maupun pertikaian antar kelompok masyarakat selalu bernuansakan kekerasan yang membawa korban di kalangan masyarakat awam, tak terkecuali kaum perempuan dan anak-anak.

Konflik dan Dampaknya pada Perempuan : Sebuah Ilustrasi

Di manapun terjadi konflik bersenjata, bisa dipastikan bahwa di sana angka tindak kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat. Alasannya sederhana. Perempuan dianiaya, diperkosa, karena pelakunya bermaksud merendahkan martabat keluarganya dan sukunya. bahkan negaranya. Sebuah tindakan yang juga membuat cemas pihak-pihak yang bertangungjawab di Dewan Keamanan (DK) PBB, sehingga pada Oktober 2000 DK menetapkan resolusi nomor 1325. Sejak itu, untuk pertama kalinya dunia internasional memperhatikan situasi khusus kaum perempuan dalam konflik bersenjata. Resolusi PBB nomor 1325 itu menetapkan dua hal. Pertama, perempuan seharusnya diikutsertakan secara luas dalam perundingan perdamaian. Kedua, perempuan yang berada dalam konflik bersenjata seharusnya mendapat perlindungan lebih baik.[1]

Selain konflik bersenjata dalam konteks peperangan militer, bentuk konflik lain adalah kekerasan massa maupupun konflik horizontal yang terjadi di masyarakat. Rekaman kekerasan yang terjadi semenjak berlangsung hingga berakhirnya Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, bahkan yang kini menemukan format baru dengan ‘Syariat Islam’-nya, konflik antar komunitas Muslim-Kristen di Ambon dan di Poso, maupun kekerasan bernuansa agama seperti yang terjadi pada komunitas Ahmadiyah di Cikeusik Banten, Manis Lor Kuningan, dan Mataram NTB, atau pada komunitas Syiah di Sampang, maupun dalam konteks minoritas yang menimpa jemaat Kristen HKBP Philadelpina Bekasi maupun GKI Taman Yasmin di Bogor, perempuan juga mengalami diskriminasi dan kekerasan berlapis (double discrimination).

Salah satu bentuk diskriminasi dan kekerasan berlapis itu adalah apa yang sehari-hari menimpa perempuan dan anak-anak di wilayah pengungsian. Masruchah, Wakil Ketua Komnas Perempuan menyebutkan sebuah contoh bahwa ada 7 (tujuh) anak jamaah Ahmadiyah di wisma Transito Mataram yang tidak bisa sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran untuk mendaftar. Orang tua mereka tidak bisa membuat akta kelahiran lantaran tidak memiliki KTP, dan pernikahannya tidak bisa tercatat di Kantor Catatan Sipil. Sekitar 138 jiwa dari 34 keluarga warga Ahmadiyah mengungsi di wisma Transito Mataram sejak terusir dari kampung mereka di dusun Ketapang, desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, pada awal Februari 2006. Hingga kini tercatat sedikitnya 20 bayi lahir dalam masa pengungsian itu.[2]

Pada umumnya bentuk kekerasan yang dialami perempuan di wilayah konflik terjadi saat kerusuhan maupun ketika mereka tengah berada di perjalanan menuju pengungsian (termasuk pengungsian daerah setempat) adalah kekerasan fisik, meliputi: dipukul, ditampar, ditendang, dilempar barang/makanan ke tubuh korban, diinjak, dilukai dengan tangan kosong atau dengan alat/senjata. Hal ini seringkali dilakukan oleh pelaku terutama kepada para perempuan yang melawan/membangkang. Sementara kekerasan psikologis, meliputi: berteriak-teriak, mengancam, menyumpah, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit, dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan ke orang-orang dekat korban, misalnya keluarga (anak, suami, orang tua, saudara, dan teman dekat).[3]

Tak hanya itu, kekerasan seksual juga mengancam perempuan yang sehari-harinya hidup di tengah situasi konflik. Dalam konteks tersebut, maka perempuan dijadikan sebagai tameng oleh keluarga atau komunitasnya. Dalam situasi konflik perempuan juga menjadi alat teror. Artinya tubuh perempuan dijadikan alat untuk menakuti dan melemahkan pihak lawan dengan melakukan kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual, perkosaan maupun percobaan perkosaan. Pasca konflik biasanya kondisi perekonomian sulit dan kemiskinan meningkat. Saat seperti inilah perempuan yang masih dianggap sebagai komoditi dipaksa menjadi pekerja seks. Dokumentasi Komnas Perempuan tahun 1998-2010 mencatat terdapat 1.503 kasus kekerasan seksual dari 3.283 kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik seperti Aceh, Poso, Maluku, Papua, Timor Leste, Tragedi 65, dan Mei 1998.[4]

Menggali Sejarah Perempuan dalam Situasi Konflik


Beragam konflik dan peperangan seringkali dikaitkan dengan perempuan, sehingga terdapat peribahasa yang menyatakan bahwa ‘harta, tahta, dan wanita’ adalah ujian dalam kehidupan. Secara turun temurun cerita rakyat terkait itu disampaikan, salah satu yang cukup popular adalah cerita mengenai Perang Bubat di Tatar Sunda.

Perang Bubat terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 M di masa pemerintahan Raja Majapahit, Hayam Wuruk. Peristiwa Perang Bubat diawali dari niatan Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri putri Dyah Pitaloka Citraresmi dari Negeri Sunda. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena beredarnya lukisan sang putri di Majapahit; yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu yang bernama Sungging Prabangkara. Namun, versi lain menyatakan bahwa pernikahan dengan Dyah Pitaloka itu didorong oleh alasan politik untuk mengikat persekutuan dengan Negeri Sunda, akibat desakan Patih Gajah Mada yang ingin memenuhi Sumpah Palapa yang dibuatnya sebelum Hayam Wuruk naik tahta.[5]

Singkat cerita, terjadilah kesalahpahaman yang diakibatkan dua motivasi yang saling bertolak belakang ini. Gajah Mada mendesak agar Raja Sunda yang hadir ke Bubat bersama iring-iringan pengantin dan sedikit prajurit yang mengawalnya segera memberikan pernyataan takluk dan mengakui superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Ketidaksepahaman ini kemudian berlanjut kepada pertikaian bahkan peperangan yang juga menewaskan Dyah Pitaloka yang memilih bunuh diri untuk mempertahankan kehormatan bangsa dan tanah airnya. Nilai-nilai ini dipandang sebagai simbol kepahlawanan dan keberanian yang kini diwarisi oleh masyarakat dalam kebudayaan Bali melalui tradisi ’puputan’, yaitu menjalani pertempuran hingga mati yang dilakukan para kaum lelaki disusul ritual bunuh diri yang dilakukan kaum perempuannya.

Kisah di atas hanya salah satu gambaran bagaimana situasi perempuan dikaitkan dengan konflik. Namun, yang pasti konflik bersenjata senantiasa menyumbangkan kerentanan akan kekerasan yang potensial dialami oleh perempuan, baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Mereka akan senantiasa dihadapkan dalam situasi seperti: (1) perempuan sebagai identitas kelompok yang selalu menjadikannya sebagai sasaran kekerasan kelompok yang bertikai, (2) Perempuan sebagai tameng bagi tiap kelompok yang bertikai, (3) Perempuan menjadi objek kekerasan seksual, (4) Perempuan akan menanggung beban ganda, (5) Perempuan didesak untuk menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan lain dari kelompok yang bertikai, dan (6) perempuan yang seharusnya dapat menjadi peace maker sering dilupakan perannya.[6]

Situasi perempuan dalam peperangan dan konflik tentu sangat beragam. Sejarah Indonesia mencatat bahwa perempuan juga mengangkat senjata seperti yang dilakukan oleh Tjoet Njak Dhien dan Laksamana Malahayati dari Aceh, Nyi Ageng Serang dari Mataram, Martha Christina Tiahahu dari Maluku. Sementara, pada masa pendudukan Jepang, gadis-gadis dikerahkan dalam perkumpulan perempuan yang disebut Fujinkai. Mereka ini ditugaskan di garis belakang untuk mengelola dapur umum, merawat korban perang, menanam pohon kapas, jarak, dan padi serta berbagai pekerjaan yang erat kaitannya dengan kegiatan kaum wanita. Mereka juga dilatih baris-berbaris. Bahkan juga bermain senjata seperti pedang dan bambu runcing. Organisasi ini dilibatkan dalam kegiatan semi militer.[7] Selain itu, banyak perempuan yang dipaksa menjadi Jugun Ianfu atau perempuan penghibur untuk menjadi pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara jajahan Jepang lainnya pada kurun waktu tahun 1942-1945.[8]

Pada masa konflik 1965 atau yang lebih dikenal pemerintah Orde Baru sebagai peristiwa G 30/S PKI, perempuan dicitrakan sebagai pihak yang terlibat sebagai pelaku pembunuhan para jendral setelah para jendral itu diculik dan diasingkan ke daerah Lubang Buaya. Organisasi perempuan penentang poligami yang dinilai sangat progresif pada masa itu, dikenal dengan nama Gerwani, dicitrakan sebagai pihak yang biadab mempertontonkan tari telanjang yang diistilahkan dengan”Tarian Harum Bunga” sambil melakukan mutilasi alat kelamin para jendral. Sebuah peristiwa yang meragukan sekaligus mengundang kritik dari para sejarawan.[9] Tidak mustahil, kisah-kisah ini sengaja diekspose untuk tujuan demoralisasi yang akhirnya melemahkan spirit perjuangan kaum perempuan.

Sementara itu, di masa Orde Baru ketika masyarakat Aceh hidup dalam DOM, perempuan Aceh mengalami masa kelam. Kejahatan kemanusiaan yang tak bisa dilupakan sejarah. Dalam buku Dari Maaf ke Panik Aceh, Otto Syamsudin Ishak menulis perempuan Aceh menjadi korban pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual oleh militer Orde Baru. Terjadi penelanjangan perempuan di depan umum. Ada yang diperkosa secara bergiliran, bahkan kemaluan disetrum.[10] Sebenarnya, selama masa konflik perempuan juga berjuang dan memainkan peran strategis untuk mempertahankan diri, keluarga dan komunitas mereka. Pun pada masa perdamaian, para perempuan Aceh, baik pada level komunitas maupun level sosial-politik aktif berjuang memberdayakan diri mereka serta berkontribusi bagi pembangunan perdamaian. Sayangnya, peran strategis perempuan ini seringkali tidak dihargai bahkan diabaikan. Bahkan dalam proses perumusan konsensus politik penyelesaian konflik Aceh yang akhirnya berbuah Kesepakatan Damai di Helsinki, perempuan tidak dilibatkan secara aktif. Kendati kesepakatan itu sukses, perspektif dan agenda perempuan Aceh tidak mendapat tempat yang signifikan.[11]

Perempuan sebagai Agen Perdamaian

Ternyata kaum perempuan juga terlibat secara langsung dalam negosiasi untuk menyelesaikan konflik. El-Bushra (2003) menulis bahwa misalnya di Sierra Leone, sebuah negara di Afrika kaum perempuan ikut serta dalam kampanye politik, demonstrasi, dan pertemuan-pertemuan untuk menekan pemerintah dan kaum pemberontak untuk bertemu di meja perundingan. Mereka juga menekan pemerintah untuk segera melakukan pemilihan umum dan kembali kepada pemerintahan sipil. Di Somalia, kaum perempuan sangat gigih dalam berdemonstrasi untuk menekan kedua pihak yang berperang untuk mau bernegosiasi untuk perdamaian.[12]

Sekedar untuk menyebut beberapa contoh, perempuan yang memiliki peran penting dalam mengakhiri situasi konflik adalah Ellen Johnson Sirleaf, presiden perempuan pertama Liberia yang menjadi pemenang Nobel Perdamaian tahun 2011 lalu. Selain Ellen, ada 2 (dua) orang rekannya sesama penerima penghargan Nobel Perdamaian, yaitu Leymah Gbowee dari Liberia dan Tawakkul Karman dari Yaman. Gbowee adalah pendiri kelompok perempuan Muslim dan Kristen untuk melawan tuan tanah Liberia, yang karena jasanya membentuk karakter perempuan yang berani, pada 2009 ia pernah mendapatkan penghargaan Profile in Courage, sebuah penghargaan untuk keberanian. Sementara Tawakkul Karman merupakan aktivis dan jurnalis yang melakukan perjuangan nir kekerasan untuk keselamatan perempuan dan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kerja-kerja membangun perdamaian.[13]

Di Mindanao Philipina, Yasmin Busran Lao melalui organisasinya yang bernama Al-Mujadilah, telah menggalang dialog antara komunitas Muslim dan Kristen. Tujuannya agar kedua belah pihak saling memahami dan terhindar dari konflik. Yasmin melalui organisasi ini juga mendorong peran perempuan dalam upaya menciptakan perdamaian.[14]

Di tanah air kita sendiri, ada banyak contoh, misalnya, aktivitas perdamaian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan di Ambon, Poso, Pontianak, Aceh, Papua dan di daerah lainnya di masa lalu ketika dilanda konflik. Aktivitas mereka umumnya dilakukan begitu genuine, muncul secara spontan ke permukaan didorong oleh kesadaran moral kemanusiaan dan etika politik sangat mendalam untuk menjawab kebutuhan mempertahan hidup dan melestarikan kehidupan. Namun, setelah konflik-konflik itu mereda atau berhenti, tiba-tiba genuinitas aktivitas perdamaian mereka itu seakan surut ke belakang dan hilang dari permukaan. Padahal, dalam konteks sekarang memasuki paska-konflik dan mengarungi kehidupan politik demokrasi, aktivitas perdamaian tetap penting harus dilakukan.[15]

Menurut Lian Gogali, sesungguhnya perempuan adalah agen perdamaian terbaik karena mereka memiliki kemampuan untuk melihat lebih jauh fakta-fakta historis mengenai konflik dan memandangnya dari perspektif berbasis komunitas. Sebagai contoh, ia mencatat bahwa dalam konflik Poso para perempuan saling memberikan peringatan ketika terjadi bahaya, bahkan ketika suami dan anak-anak mereka tengah bertikai dalam posisi yang berseberangan. Oleh karenanya, Lian yang mendirikan Institut Mosintuwu ini mengharapkan kaum perempuan dapat memainkan peran utamanya dalam bernegosiasi di dalam keluarga dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan solusi damai ketika pada suatu ketika konflik kembali terjadi. [16]

Kepemimpinan Perempuan dalam Transformasi Konflik

Ketika kekerasan berlangsung, kaum perempuan boleh dikatakan merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap segera berhentinya konflik. Kekerasan sangat menganggu keseharian hidup, berfungsi dan berjalannya reproduksi keluarga, mulai dari fungsi reproduksi khusus berkaitan dengan soal kelahiran dan membesarkan anak hingga fungsi reproduksi keluarga dalam arti umum, seperti dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan kehidupan komunitas pada umumnya. Dalam fungsi ini kaum perempuan menempati posisi paling utama. Konflik kekerasan yang terjadi sangat menganggu dan menghambat fungsi reproduksi keluarga dan sosial sehingga bisa dimengerti mengapa kaum perempuan secara genuine kemudian ambil bagian dalam aktivitas perdamaian sebagai bentuk panggilan kebutuhan mempertahan hidup dan melestarikan kehidupan.[17]

Penyelesaian konflik hanyalah salah satu komponen utama dari upaya membangun perdamaian, yang mencakup semua upaya untuk menciptakan perdamaian, mulai dari sebelum terjadinya konflik, di dalam periode konflik, dan pada waktu konflik telah berakhir. Oleh karenanya, upaya membangun perdamaian masih dibutuhkan setelah konflik berakhir. Karena, pada saat konflik berakhir perdamaian tidak dengan sendirinya sudah ada. Bahkan pada saat pihak-pihak yang berperang hadir bersama di meja perundingan dan menyepakati sebuah penyelesaian damai, masih ada banyak hal yang harus dilakukan di lapangan untuk mencegah timbul kembalinya konflik bersenjata. Ada 3 (tiga) komponen utama dari upaya membangun perdamaian, yaitu: 1) Mencegah konflik: mencakup semua upaya untuk mencegah konflik bersenjata yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, dalam etnisitas, dan dalam agama-agama; 2) Penyelesaian konflik: mencakup semua upaya untuk membuat pihak yang saling berperang untuk mau berunding untuk mengakhiri konflik; 3) Pemulihan atau rekonstruksi masyarakat pasca konflik : mencakup semua upaya politik, ekonomi, budaya, dan psikologis untuk menciptakan kembali sebuah komunitas yang bebas dari konflik di masa depan.[18]

Perlu diperhatikan, bahwa terkadang ada sesuatu yang luput dari perhatian semua orang bahwa yang ikut memberi andil besar dalam usaha-usaha penghentian konflik, seperti yang terjadi di Ambon. Hal itu adalah inisiatif-inisiatif lokal melalui relasi dan interaksi kelompok masyarakat pada level yang paling bawah, misalnya supir-supir truk, jibu-jibu (penjual ikan), pedagang kaki lima, mereka berinisiatif membentuk zona-zona khusus untuk berinteraksi (zona baku bae), dan berproses menuju rekonsiliasi. [19]

Upaya-upaya lain juga dilakukan melalui Sekolah Perempuan untuk media belajar bersama terkait dengan perdamaian. Lian Gogali, penerima Coexist Prize dari London, juga mendirikan Sekolah Perempuan yang menjadi wadah pendidikan untuk perempuan-perempuan Poso. Di sekolah itu mata pelajaran yang diajarkan adalah toleransi dan perdamaian, gender dan isu politik hingga pembangunan ekonomi.[20] Sekolah Perempuan untuk Perdamaian juga digagas dan dikembangkan oleh Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia di beberapa daerah seperti Pondok Bambu dan Kampung Sawah (Jakarta), Loji (Bogor), Pamona dan Malei Lage (Poso).[21]

Perempuan sebagai aktor-aktor perdamaian juga perlu untuk saling berbagi pengalaman mengenai bagaimana mereka melakukan transformasi konflik menuju perdamaian. Selain Lian Gogali, kita juga perlu belajar dari Bai Hajar Tualeka, penerima Anugerah Saparinah Sadli 2010 yang gigih menyuarakan perdamaian pasca konflik Ambon[22], maupun Suraiyya Kamaruzzaman, aktivis HAM Aceh penerima N-Peace Award 2012 yang senantiasa mengajak perempuan untuk tegas melawan berbagai tindak kekerasan, seperti yang terjadi di Aceh baik semasa konflik maupun situasi yang menimpa perempuan yang mengatasanamakan ”Syariat Islam” yang masih berlangsung hingga saat ini[23]. Mereka adalah perempuan-perempuan yang senantiasa terinspirasi oleh ajaran agama Islam tentang salam (perdamaian), maupun gagasan Mahatma Gandhi tentang ahimsa (anti kekerasan), serta cinta kasih yang senantiasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Bunda Theresa.

Agama dan Ikhtiar Membangun Perdamaian

Meskipun sesungguhnya ”agama” menurut pengertian dalam Bahasa Sanskerta itu bermakna ”tidak kacau”, namun realitasnya hingga kini masih banyak orang yang justru membuat kekacauan dan tindak kekerasan di muka bumi justru dengan mengatasnamakan agama. Kebiasaan untuk berbuat kerusakan ini, nampaknya sudah diprediksi oleh malaikat sebelum Allah swt. menciptakan manusia (Adam) di muka bumi. Dalam Alquran pada QS. Al Baqarah; 30 dinyatakan protes malaikat mengenai hal ini.

Artinya :

” Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat:"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya". (QS. Al Baqarah : 30)

Akan tetapi rupanya Allah swt. justru berkehendak lain. Melalui sebuah agama ”Islam” yang kita kenal, ternyata pesan mengenai ”salam” yang memiliki akar kata s-l-m (baca : ’sin’,’lam’ mim’ ) yang sama dengan nama agama ini disampaikan. Selain itu Allah swt. juga mengutus Nabi dan Rasulnya Muhammad untuk menjadikan Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tentu saja, hal itu akan terjadi bila manusia dapat mengatasi berbagai konflik yang terjadi dalam ruang kehidupannya.

Dalam konteks sejarah Islam, sepeninggal Nabi, perempuan juga memiliki catatan penting pada masa awal hadirnya konflik politik Sunni dan Syiah. Salah satu kisah paling popular adalah kisah Perang Jamal dimana Sayyidah Aisyah ra., istri Baginda Rasul menjadi pemimpin perang melawan Ali bin Abi Thalib. Disebut Perang Jamal, karena Sang Humairah dengan gagah perkasa mengendarai unta. Konflik ini berlanjut dengan hadirnya perang Shiffin yang terjadi antara Muawiyah dan Ali dan para pengikutnya. Kisah lainnya, pada masa Rasul terdapat salah seorang istri sahabat yang bernama Ummu Salamah yang harus terpisah dari suami dan anaknya akibat perang. Sejak terpisah dengan suami dan anaknya, setiap pagi Ummu Salamah pergi ke tanah lapang dan duduk sambil menangis. Hal itu dilakukan selama setahun, hingga pada suatu hari seorang sepupunya dari Bani Mughirah melihatnya dan berkata kepada keluarga Bani Mughirah yang lainya, “Tidakkan kalian merasa simpati terhadap perempuan malang itu? Kalian telah memisahkannya dari suami dan anaknya.” Kedua cerita di atas menunjukkan bahwa di dalam konflik, perempuan bisa memiliki dua posisi baik sebagai aktor maupun sebagai korban. Namun tentunya posisi sebagai korban menyisakan luka dan trauma yang teramat mendalam.

Saatnya kita kembali mengingatkan bahwa pesan damai adalah misi utama hadirnya Islam. Dalam salah satu hadis Rasulullah dinyatakan “Sebarkanlah perdamaian, dan berilah makan (kepada yang memerlukan), dan jadilah kalian semua  saling bersaudara, sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintah kalian semua.” (HR. Ahmad, dalam kitab Baqi Musnad al-Mukatstsirin min ash-Shabah, No. 6161).

Dalam berbagai ceramah keagamaan, para ustadz juga seringkali menyitir hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesama kita dilarang untuk bermusuhan dan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tentunya, ajaran ini tidak terlepas dari pentingnya saling berkomunikasi untuk menghindari salah paham dan konflik yang berkepanjangan.

Lebih jauh kita perlu mengkaji kembali pesan untuk saling ber-ta’aruf sebagaimana diungkapkan dalam QS. Al Hujurat : 13.

Artinya :

Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. “ (QS. Al. Hujurat : 13).

Mudah-mudahan, dengan senantiasa saling bersilaturahmi, kita dapat menjadi lebih saling memahami sehingga akan terhindar dari berbagai bentuk pertikaian, perselisihan, maupun konflik di muka bumi. Dengan demikian, upaya kita untuk merajut perdamaian memang berangkat dari kesadaran yang hakiki. Insyaallah! {}AD. Kusumaningtyas

____________

[1] Lihat dalam tulisan berjudul Amnesty International Tuntut Perlindungan Perempuan di Daerah Konflik, sebagaimana dikutip dari situs http://www.dw.de/amnesty-international-tuntut-perlindungan-perempuan-di-daerah-konflik/a-3245458

[2] Lihat dalam tulisan berjudul Komnas Perempuan Kritisi Kebebasan sebagaimana dikutip dari situs http://yahanayahanu.blogspot.com/2012/11/komnas-perempuan-kritisi-kebebasan.html

[3] Lihat tulisan Diyah Irawati, Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Konflik sebagaimana dikutip dari Harian Republika, Selasa, 13 Agustus 2002
[4] Lihat hasil wawancara dengan Desti Murdijana, Wakil Ketua Komnas Perempuan pada 5 Agustus 2012, Kekerasan Seksual Menjadi Alat Teror dalam Setiap Konflik , sebagaimana diunduh dari situs http://www.komnasperempuan.or.id/2011/08/kekerasan-seksual-menjadi-alat-teror-dalam-setiap-konflik/
[5]Lihat dalam tulisan mengenai Perang Bubat sebagaimana dikutip dari situs http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Bubat

[6] Lihat dalam tulisan berjudul Perempuan dalam Situasi Konflik yang dikutip dari Kerangka Acuan Kegiatan Seri Diskusi Tematik Komnas Perempuan dalam Pameran Foto Jugun Ianfu (12 Agustus – 12 September 2010), sebagaimana diunduh dari situs http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2010/08/Perempuan-dalam-Situasi-Konflik.pdf

[7] Lihat dalam tulisan , Djogdja Tempo Doeloe : Gadis Jogja Masuk Funjinkai 1944, 07 Sep 2010 sebagaimana dikutip dari situs http://www.tembi.net/id/news/yogyakarta-tempo-doeloe/gadis-jogja-masuk-fujinkai-1944-3223.html
[8] Lihat artikel mengenai Jugun Ianfu sebagaimana dikutip dari situs http://id.wikipedia.org/wiki/Jugun_ianfu

[9] Lihat tulisan Asvi Warman Adam, Sejarwan LIPI berjudul Sepuluh kontroversi Lubang Buaya, yang diterbitkan oleh Koran SINDO, Senin,  1 Oktober 2012, sebagaimana diunduh dari situs http: //nasional.sindonews.com/ read/2012/10/01/18/676015/sepuluh-kontroversi-lubang-buaya
[10] Lihat dalam tulisan Ema Arifah/Arwani berjudul Duka Perempuan Aceh, 23 September 2012, sebagaimana dikutip dari situs http://www.vhrmedia.com/2010/mobile/detailmobile.php?.e=6142

[11] Lihat tulisan berjudul Suara Perempuan http://forjusticeandpeace.wordpress.com/suara-perempuan-suara-perdamaian/

[12] Lihat tulisan berjudul Konsep Pengarusutamaan Gender dalam Upaya Menciptakan Perdamaian, sebagaimana dikutip dari situs http://wri.or.id/id/pengembangan kapasitas workshop/Konsep Pengarusutamaan Gender dalam Upaya Menciptakan Perdamaian
[13] Lihat tulisan berjudul Tiga Wanita Pemenang Nobel Perdamaian 2011, Jum'at, 7 Oktober 2011, sebagaimana dikutip dari situs http://dunia.news.viva.co.id/news/read/253646-nobel-perdamaian-tahun-ini-milik-3-wanita
[14] Lihat tulisan berjudul Peran Perempuan Dalam Masyarakat , Sabtu 28 Agustus 2010 sebagaimana dikutip dari situs http://nur-ulfah-a2.blogspot.com/2010/08/peran-perempuan-dalam-masyarakat.html

[15] Lihat tulisan Lambang Trijono, Genuinitas Perempuan dalam Pembangunan Perdamaian, sebagaimana dikutip dari situs http://amanindonesia.org/discourse/2010/09/30/genuinitas-perempuan-dalam-pembangunan-perdamaian.html
[16] Lihat dalam tulisan Devin E. Bramhall berjudul Institute Mosintuwu: A Place for Poso Women, 12 Juli 2011, sebagaimana disarikan dari situs http://www.thejakartapost.com/news/2011/07/12/institute-mosintuwu-a-place-poso-women.html

[17] Lihat kembali tulisan Lambang Trijono, Genuinitas Perempuan dalam Pembangunan Perdamaian, sebagaimana dikutip dari situs http://amanindonesia.org/discourse/2010/09/30/genuinitas-perempuan-dalam-pembangunan-perdamaian.html

[18] Lihat kembali tulisan berjudul Konsep Pengarusutamaan Gender dalam Upaya Menciptakan Perdamaian, sebagaimana dikutip dari situs http://wri.or.id/id/pengembangan kapasitas workshop/Konsep Pengarusutamaan Gende dalam Upaya Menciptakan Perdamaian

[19] Lihat kutipan tulisan Toisuta dkk., 2007).
[20] Lihat tulisan berjudul Perempuan Penyebar Perdamaian di Poso, Kamis 2 Mei 2013, sebagaimana disarikan dari situs http://lazuardi-birru.blogspot.com/2013/05/perempuan-penyebar-perdamaian-di-poso.html

[21] Lihat langsung pada website AMAN Indonesia di http://amanindonesia.org/agenda.html

[22] Lihat tulisan Baihajar Tualeka : Penyuara Perdamaian di Bumi Ambon , yang disajikan dalam Digital Edition Koran Jakarta, Rabu, 12 Juni 2013, sebagaimana diunduh dari situs http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/114767

[23] Lihat tulisan Wanita aktivis HAM Indonesia mendapat penghargaan atas karya-karyanya melawan kekerasan, sebagaimana dikutip dari situs http://www.undp.or.id/press/view.asp?FileID=20121014-1&lang=id


Last modified on Thursday, 17 August 2017 14:24
Rate this item
(0 votes)