Opini SR 51: Dr. Mia Siscawati: Pencegahan Praktik Pernikahan Anak Butuh Kerjasama Berbagai Pihak Featured

10 Apr 2017
584 times

Opini 1 SR 51

Dr. Mia Siscawati:

Pencegahan Praktik Pernikahan Anak

Butuh Kerjasama Berbagai Pihak

Dr. Mia Siscawati, biasa dipanggil dengan nama kecil Mia, lahir di Jakarta 29 Mei 1969. Ibu dari 4 orang anak ini menamatkan studinya dari Fakultas Kehutanan IPB, lalu mendapatkan gelar S2-nya di 2 universitas di Amerika yakni pada Program Studi Gender dan Pembangunan di Brandeis University dan pada bidang Antropologi Sosial Budaya pada University of Washington, dimana akhirnya ia melanjutkan jenjang S3 dan mendapatkan gelar Ph.D.-nya. Peneliti bidang perempuan pedesaan dan lingkungan yang banyak melakukan studi tentang ketidakadilan gender dan ketimpangan atas tanah ini banyak bergiat di berbagai organisasi gerakan sosial terkait perempuan dan lingkungan. Antara lain menjadi salah satu pendiri Rimbawan Muda Indonesia (RMI), pengurus di Yayasan Bina Desa, pendiri dan relawan di Perempuan AMAN(Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan anggota Kapal Perempuan. Sejak tahun 2014 hingga saat ini ia dipercaya untuk menjadi Ketua Program Studi (Kaprodi) Kajian Gender Universitas Indonesia. . Berikut wawancara Swara Rahima dengan Mbak Mia :

Di tahun 2015, Prodi Kajian Gender UI pernah mengadakan Seminar dan Lokakarya tentang Pernikahan Anak. Bisakah diceritakan apa latar belakang mengapa acara itu diselenggarakan dan hal-hal menarik apa yang dibicarakan di dalam forum tersebut?

Latar belakang mengapa acara itu diselenggarakan, karena isu pernikahan anak itu merupakan isu yang sudah lama sekali ada dan terus menerus menjadi perhatian kita semua. Kalau Anda ingat, ada situasi dimana teman-teman di gerakan sosial terutama perempuan yang dipimpin Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)_mencoba mengajukan Judicial Review (JR) terhadap UU No.1/1974 tentang Perkawinan. Nah, dalam rangka mendukung itu dan juga refleksi bahwa ternyata telah banyak kajian tentang pernikahan anak sebelum tahun 2015. Itu perlu dipikirkan bagaimana kita bisa berkumpul kembali dan melihat sebenarnya kajian-kajian itu telah sampai dimana? Bagaimana caranya agar hasil-hasil kajian itu dipakai untuk mendukung gerakan sosial. Baik untuk mereka yang bergerak di bidang advokasi kebijakan maupun yang bergerak di bidang pemberdayaan di tingkat akar rumput yang mencoba membangun kesadaran kritis, baik di kalangan perempuan maupun di kalangan masyarakat lainnya supaya tradisi itu bisa berhenti. Sebenarnya, secara umum latar belakangnya adalah supaya kita bisa melihat posisi kita ada dimana terkait dengan kajian-kajian itu dan apa yang masih perlu dikaji kembali?

Lokakaryanya berupa pertukaran atau sharing informasi, untuk meng-update isu kita di mana. Di lokakarya kami terlebih dahulu mengundang orang-orang tertentu yang dianggap sudah cukup lama menekuni isu itu, termasuk teman-teman yang melakukan JR, juga teman-teman yang bekerja di tingkat akar rumput dalam rangka melakukan kerangka aksi. Itu sekilas tentang kegiatan. Yang jelas supaya kita dari berbagai latar belakang ini bisa berkumpul, baik para akademisi, aktivis, juga teman-teman yang bekerja di lembaga pemerintah, waktu itu ada beberapa pejabat dari Kementerian Pemberdayaan Peremupuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) yang juga hadir.

Apa hasil yang menarik dari pertemuan itu?

Masalah perkawinan anak itu masalah yang tidak sederhana. Dia sangat kompleks, punya beragam wajah, dan penyebabnya tidak tunggal. Jadi kita tidak bisa menyeragamkan penyebabnya, tidak hanya kemiskinan tetapi juga pemiskinan, ada budaya, ada interpretasi agama, ada juga pemahaman tersendiri terhadap ajaran agama yang membuat banyak orang tua mengontrol anak perempuannya dan mendorong anak perempuannya untuk segera dinikahkan daripada berbuat zina. Sampai ada fenomena di kalangan tertentu yang membuat anak perempuan merasa apabila dia belum dilamar, dia merasa sangat ketinggalan dibandingkan dengan teman-temannya.

Ada juga aspek terkait kebijakan dan aspek hukum. Misalnya kebijakan terkait pendidikan, meskipun kita telah mempunyai kebijakan pendidikan dasar 9 tahun, tetapi beberapa penelitian menunjukkan orang tua membutuhkan biaya untuk mendukung pendidikan anak. Misalnya, karena lokasi SMP-nya jauh orang tua harus menyediakan biaya transportasi untuk anak anak. Atau karena tempatnya terlalu jauh maka orang tua harus menyediakan biaya indekos anaknya. Nah, ketika itu terjadi pada anak perempuan, banyak orang tua merasa khawatir bila anaknya indekos, takut bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Jadi banyak sekali situasi yang melatarbelakangi perkawinan anak. Terutama kalau dilihat dari sisi hukum dan kebijakan. Pada lokakarya 2015 ditampilkan usia 16 tahun itu mudah sekali dipalsukan. Misalnya usia anak perempuan itu 14 tahun, Penghulu dan beberapa perangkat lainnya merasa tidak bermasalah bila usia anak itu dipalsukan dari 14 jadi 16 tahun. Saat lokakarya itu juga didiskusikan bahwa upaya perlindungan hukum harus berhadapan dengan pihak-pihak tertentu yang kita semua tahu bahwa upaya menaikkan angka minimum untuk menikah itu dianggap tidak sesuai dengan pemahaman ajaran tertentu.

Mengingat persoalannya sangat kompleks, saat itu itu juga didiskuskikan upaya yang dilakukan bersama tidak bisa hanya di satu atau dua ranah saja. Jadi upaya di ranah perubahan kebijakan harus tetap dilanjutkan, tetapi juga ada ranah-ranah lain yang perlu untuk terus menerus disentuh. Pada waktu itu juga didiskusikan seberapa jauh sebetulnya kekuatan kita (meskipun diskusinya tidak sampai mendetail), akan tetapi saya mengamati memang kekuatan kita di gerakan sosial, itupun terbatas. Sehingga mungkin yang perlu dilakukan adalah mulai mengajak pihak lain yang belum berada di lingkaran kita.

Ibu Saparinah Sadli selalu merasa gelisah, mengapa dalam diskusi semacam ini peserta yang hadir orangnya sama, hanya dari kita ke kita lagi? Karena masalahnya kompleks, besar, upaya yang dilakukan harus kompleks dan beragam, melalui berbagai jalur dan pendekatan, masuk di berbagai ranah. Kita memang harus sama-sama menyusun strategi. Kalau kita begitu-begitu terus, mungkin tradisinya masih akan terus berulang artinya perubahannya mungkin tidak akan terlalu cepat.

Oh ya, masih ada satu lagi, tapi mungkin itu lebih terkait dengan persoalan seksualitas. Perkawinan anak ada 2 penyebabnya, pertama terjadi karena persoalan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Kedua, terjadi karena berbagai macam hal tadi, pemiskinan, tradisi, interpretasi agama, dsb. Kaitannya dengan KTD, isu yang didiskusikan pada waktu itu adalah soal pendidikan seksualitas, yang juga mengalami kemunduran. Saat lokakarya itu ada yang berbagi bahwa ada fenomena ketika belajar Biologi ada beberapa sekolah (saya lupa sekolahnya ada dimana, dan saya juga lupa apakah berada di sekolah negeri atau sekolah Islam waktu itu), di laboratorium mereka kerangka anatomi tubuh manusia itu dipakaikan sarung. Dengan kata lain, kini belajar tentang anatomi tubuh manusia itu dianggap sesuatu yang ditabukan. Itu cerita anekdotal. Tapi bayangkan bila itu betul dan fenomena semacam itu diadopsi oleh sekolah-sekolah yang lain.

Apa saja yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak?

Ketika lokakarya 2015 itu, ada yang presentasi soal pemiskinan, ekonomi, tradisi, budaya, bagaimana mereka menginterpretasikan tentang pemahaman agama, ada aspek yang terkait dengan hukum, juga aspek dimana justru anak-anak perempuan gelisah bila belum dilamar -itu sebenarnya dekat dengan tradisi-. Kalau kita bicara tentang tradisi, ada dua. Yang pertama tradisi yang terkait dengan orang tua dalam arti orang tua yang mengurus dan mengambil keputusan tentang anak, misalnya anaknya belum ingin menikah namun orang tua yang memutuskan. Namun ada juga fenomena dari anak-anak perempuan yang justru mengadopsi pemikiran bila mereka telah berusia 15 tahun dan belum ada yang melamar menjadi gelisah.

Fenomena yang kedua itu menurut saya masih sedikit risetnya, masih perlu ditindaklanjuti. Kenapa pada masa sekarang ini, masih terjadi situasi dimana anak-anak perempuan sendiri yang kemudian merasa bahwa itulah jalan yang perlu mereka tempuh. Penelitian yang menyatakan bahwa anak-anak perempuan ingin segera dinikahkan dibandingkan untuk melanjutkan sekolah masih terbatas.

Apa faktor yang mendorong orang tua menikahkan anak perempuannya saat masih anak-anak?

Masih dari hasil lokakarya 2015, juga dari pengamatan saya maupun membaca beberapa hasil penelitian, di setiap daerah ada cerita sendiri-sendiri, dan itu sifatnya tidak tunggal. Pada kelompok masyarakat ekonomi bawah, faktor ekonomi biasanya akan berperan kuat. Artinya, masih ada pemahaman bahwa anak perempuan membebani orang tuanya dan karena adanya anggapan peran mereka toh nantinya akan berada di rumah, di dapur dan di kasur, maka buat apa mereka sekolah tinggi. Lebih baik segera dinikahkan agar beban orang tua menjadi lebih ringan. Itu di kelas bawah..

Tetapi ada juga fenomena bukan di kelas bawah, mereka mampu menyekolahkan anaknya, akan tetapi tradisi masih kuat dianut. Kebetulan ada mahasiswa saya yang melalukan penelitian disertasi tentang ini. Jadi dia sengaja mencari obyek penelitiannya bukan yang berasal dari kelas bawah, justru mencari kelas atas di sebuah Kabupaten di Sulawesi Tengah. Di masyarakat yang justru bukan berasal dari masyarakat kelas ekonomi lemah, tradisi justru bermain lebih kuat. Penelitian mahasiswa saya (masih belum selesai) mengatakan anak perempuan itu dianggap memiliki ikatan yang kuat dengan ayahnya. Jadi ayah memiliki kuasa atas si anak perempuan dari sebelum menikah sampai si anak perempuan itu menikah. Dan ikatan ikatan itu seperti berada di leher. Dan si ayah harus melepaskan ikatan itu dengan cara yang bermartabat. Cara bermartabatnya dengan cara dinikahkan. Nah, tradisinya orang tuanya yang akan memilihkan jodohnya, termasuk orang tua yang merasa paling tahu kapan si anak ini siap dinikahkan. Padahal, ini orang yang cukup mampu untuk menyekolahkan anaknya.

Bisa jadi secara ekonomi dia tidak miskin dalam arti ekonominya baik, tradisinya juga tidak seperti yang tadi saya ceritakan tetapi ada pemaknaan baru terhadap ajaran agama tertentu misalnya soal zina, dan sebagainya. Jadi orang tua yang merasa bahwa lebih baik diatur agar anak segera dinikahkan. Sebenarnya soal interpretasi agama ini bukan fenomena baru. Apalagi kalau ada tokoh tertentu, seperti seorang Ustadz yang menikahkan anak laki-lakinya yang usianya masih 17 tahun. Saya sampai sakit perut membaca komentar-komentar terkait dengan pemberitaan itu.

Kemungkinan apa yang bisa terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan bila mereka menikah di usia anak?

Ini yang menarik. Belum lama juga ada mahasiswa yang tesisnya tentang itu. Yakni tentang bagaimana perempuan korban kawin anak berjuang membangun otonomi atas tubuhnya. Jadi yang dia wawancarai perempuan berbagai umur. Ceritanya macam-macam. Pertama, sebelum dinikahkan perempuan-perempuan itu berupaya untuk ‘lari’, ada juga yang pura-pura sakit. Meskipun perempuan tidak punya kuasa, mereka masih berupaya untuk menggagalkan pernikahannya. Kalau di tesis itu, semua upaya akhirnya gagal. Mereka dinikahkan. Tetapi setelah masuk lembaga pernikahan mereka masih mencoba mencari cara untuk mengatasi masalahnya. Hampir semua kasus -- dalam penelitian itu -- menyebutkan paling tidak selama 5 tahun pertama si perempuan meratapi perkawinannya. Tetapi ada beberapa yang sambil meratap akhirnya mengatakan, “Mungkin ini jalanku”, artinya dia pasrah. Biasanya pihak ibu yang selalu mengingatkan terus menerus, “Sudahlah, dulu Ibu juga dijodohkan. Akhirnya cinta juga dengan Bapakmu.” Jadi ada semacam reproduksi pengalaman. Di satu sisi sebelumnya mereka berjuang melawan, kemudian akhirnya mereka gagal dan meratapi, lalu di sisi lain kemudian mereka dinasihati untuk bisa menerima.

Yang menarik mereka mencoba membangun dialog dengan suami atau pasangannya. Karena ada juga yang begini: sejak akad nikah dia tidak mau berada di satu kamar dengan suaminya. Dia bilang pada suaminya, “Saya butuh waktu, kamu bukan orang yang saya kenal.Jika kasusnya begitu, lagi-lagi orang tuanya punya peran di sini karena justru bapak si perempuan yang merasa tersinggung karena anaknya belum campur. Si bapak lalu pergi ke dukun untuk memastikan agar anaknya bisa sekamar. Belum selesai juga ternyata persoalan Bapaknya ini.

Jadi dengan cara yang sederhana pihak perempuan berupaya untuk bernegosiasi. Dalam perjalanannya -- di tesis itu --, ada beberapa perempuan yang melanjutkan negosiasinya, bahkan kemudian mereka -- walaupun jadi korban --, mereka punya “agency” (agency itu adalah kemampuan untuk menjadi dirinya), pelan-pelan dirinya bisa bangkit dan bisa mengatakan bahwa dia adalah korban kawin anak. Yang lain ada yang menjadi pemimpin di komunitasnya, lalu melakukan sosialisasi di komunitas,”Jangan ulangi kisah saya”. Meskipun ada juga yang berakhir dengan perceraian karena negosiasinya tidak berhasil. Dalam penelitian ini tidak ada yang sampai berakhir tragis.

Kalau penelitian Mbak Iklilah di Lombok, justru ada yang berakhir tragis karena alat reproduksinya belum siap, anak perempuan itu mengalami pendarahan saat malam pertama. Awalnya ada negosiasi,“Saya belum siap, jangan paksa saya untuk satu kamar.” Tetapi pihak perempuan merasa bahwa dia diguna-guna oleh Bapaknya. Bapaknya pergi ke dukun. Lalu anak perempuannya disuruh minum air putih. Kata anak perempuan itu,”Saya jadi nggak ingat apa-apa. Dan keesokan harinya dia kaget,“Lho kok tiba-tiba saya jadi satu kamar dengan suami saya, ya?” Itu artinya orang tua berkontribusi melakukan kekerasan terhadap anak, kalau memang dia merasa belum siap.

Apa dampaknya terhadap tumbuh kembang anak?

Itu juga yang saya pelajari paling tidak dari 2 penelitian. Jadi, sebenarnya mereka (anak perempuan, red) sendiri bergejolak, secara emosional mereka bermasalah. Mereka merasa marah kenapa sampai nggak berhasil bernegosiasi dengan orang tuanya. Secara emosional artinya mereka nggak ajeg, to? Jadi ketika akhirnya mereka harus hamil, mereka kan remaja yang kita tahu masih ada turbulensi hormonal. Jadi sebenarnya mereka sendiri berjuang untuk bisa membesarkan anaknya. Akan tetapi lagi-lagi dalam beberapa kasus ibu si anak perempuan ini yang harus turun tangan untuk men-supervisi anak perempuannya itu.

Menurut saya ini perjuangan yang nggak mudah. Karena anak momong anak.. Ada kasus yang anak perempuan ini seperti marah lalu ia tidak mau mengurusi anaknya, sehingga harus diselamatkan oleh si ibu kandungnya sendiri (si nenek).

Kalau pada anak laki-laki bagaimana?

Terus terang saya belum terlalu banyak membaca yang penelitian pada anak laki-laki. Tetapi kalau yang saya amati, beban psikologis anak laki-laki besar. Karena tiba-tiba dia harus menjadi suami, kepala rumah tangga dan harus bertanggung jawab. Walaupun dalam beberapa kasus, saya duga dia akan tetap dibantu oleh orang tuanya, bila anak laki-lakinya masih berstatus anak. Jadi anak kawin dengan anak, maka orang tuanya (dalam arti orang tua dari kedua belah pihak) yang akan membantu. Artinya analisis bahwa ketika orangtua menikahkan anak-anak mereka akan melepaskan beban orang tua ini justru tidak terjadi bila yang dinikahkan antara anak dengan anak.

Biasanya, orang tua yang ingin beban ekonominya berkurang akan menikahkan anaknya dengan seseorang yang dianggap mapan. Mapan di sini bukan berarti jadi Direktur. Kalau di kampung yang di kelas ekonomi bawah, asalkan laki laki itu sudah punya pekerjaan tetap misalnya jadi satpam, itu artinya sudah mapan secara ekonomi. Tetapi kalau yang menikah anak dengan anak, terutama kalau yang dijodohkan, bukan karena KTD biasanya orang tua yang masih membantu. Dan menurut saya ini yang membuat pasangan muda ini beresiko, karena tergantung kepada orang tua dan sulit untuk mandiri, memiliki ketergantungan secara sosial.

Bagaimana kesiapan pasangan yang menikah di usia anak untuk menjadi orang tua?

Pertama, kita perlu pertanyakan dulu apakah itu adalah benar pilihan mereka. Apakah mereka memilih, ataukah mereka dijodohkan, ataukah sebetulnya mereka tidak menduga bahwa mereka akan menikah. Terutama karena kehamilan tidak diinginkan. Jadi menurut saya ketiga jenis atau tipologi latar belakang ini akan membedakan kesiapan mereka.

Kalau yang akhirnya memilih untuk menikah dengan menyadari bahwa ia belajar mencintai atau menerima bahwa ini yang terbaik, bisa jadi mereka akan sedikit lebih siap dibandingkan yang karena KTD. Yang saya lihat anak-anak perempuan lebih siap untuk dinikahkan dan dilamar oleh seseorang yang usianya lebih tua. Tetapi kalau yang sama-sama muda, misalnya karena alasan jatuh cinta atau cinta pertama, atau lulus SMP mau menikah, saya belum pernah punya penelitian tentang hal ini.

Bagaimana dampak anak yang dibesarkan oleh orang tua yang masih berusia anak?

Tentu ada dampaknya, karena secara psikologi, si orang tua masih berstatus anak. Mereka kan masih remaja, yang turbulensi psikologisnya masih ada. Sehingga bisa dibayangkan, cara mereka membesarkan pasti akan berdampak betul pada si anak. Artinya mereka masih belum bisa mengendalikan emosinya, mereka belum bisa memikirkan jalan keluar kalau ada suatu masalah di rumah tangga. Mereka mungkin kekurangan uang, cara penyelesaiannya menurut saya akan jauh berbeda dengan pasangan yang lebih mapan. Nah, implikasinya itu pada anak-anak mereka. Mungkin anak-anak itu akan dibesarkan penuh hardikan, kata-kata yang kurang baik, karena belum bisa mengendalikan emosinya. Karena mereka kan remaja yang dipaksa untuk harus menjadi orang tua.

Upaya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah maraknya praktik perkawinan anak?

Berarti di dalam masyarakat ada komponen orang tua, komponen guru, komponen tokoh-tokoh masyarakat, dan ada komponen anak-anak itu sendiri. Ini seperti utopis ya, untuk Indonesia. Pasalnya kita perlu memilikirkan agar keluarga-keluarga itu tidak memperlakukan anak sebagai objek yang diatur oleh orang tua. Akan tetapi anak itu adalah subjek dimana mereka sendiri diajak untuk berpikir dan sama-sama memikirkan masa depan.

Menurut saya itu PR besar. Karena hal itu mungkin bisa terjadi saat ini di keluarga-keluarga tertentu yang pendidikannya cukup. Saya tidak berpikir secara ekonomi, karena ada juga keluarga kaya yang anaknya selalu jadi objek. Anaknya nggak pernah jadi subjek. Artinya tantangannya adalah bagaimana agar orang tua dari keluarga yang rata-rata (di Indonesia rata-rata pendidikannya hanya kelas 7 atau kelas 1 SMP, menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Itu realitas kita, meskipun kita banyak yang lulus sarjana bahkan S2 dan S3, realita rata-rata hanya sampai kelas 7), bagaimana orang tua yang pendidikannya hanya rata-rata kelas 7 ini juga bisa mendapatkan pendidikan kritis sehingga kemudian bisa sama-sama membuat anak ini jadi subjek atau ‘diwongke’. Sehingga kemudian bila orang tua punya kesulitan ekonomi, dan anaknya tidak bisa lanjut sekolah, karena dia subjek maka si anak ini bisa diajak bicara bagaimana caranya. Pemerintah sudah memberikan upaya pendidikan dasar 9 tahun. Tapi itu saja tidak cukup. Perlu dipikirkan bagaimana caranya bila dia ingin sekolah. Sehingga lagi-lagi pernikahan tidak lagi menjadi jalan pintas atau jalan keluar.

Yang lainnya, sebenarnya guru bisa menjadi mitra. Saya ingat sekali pernah mengobrol dengan guru-guru di Lombok, di pedalaman Lombok Tengah. Ketika anak-anak perempuan mulai akil baligh, guru guru ini deg-degan. Mereka takut karena banyak sekali murid-muridnya hilang, oleh orang tuanya mereka dinikahkan. Padahal banyak muridnya ini anak-anak perempuan yang pintar. Guru guru sangat ingin membantu dengan cara berdialog dengan orang tuanya. Tetapi secara kultur memang ini tidak mudah. Karena nantinya guru guru bisa dianggap ikut campur. Jadi memang perlu kita pikirkan agar ada semacam dialog (mungkin di luar sekolah), yang melibatkan guru dan tokoh masyarakat. Mungkin caranya tidak menggunakan istilah menghentikan perkawinan anak. Namun dengan mendorong agar anak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Kalau menggunakan istilah ‘pencegahan perkawinan anak’ itu susah diterima, mungkin kita perlu menggunakan heading yang lain terkait soal pendidikan itu.

Terkait dengan tokoh masyarakat, mungkin unit ini yang perlu dilibatkan. Kalau kerjanya di wilayah perkotaan mungkin bisa RT atau RW (saya membayangkan pengorganisasian ini). Kalau mengandalkan teman-teman ornop atau LSM, sumber dayanya nggak mungkin mencukupi. Tapi kita perlu melakukan pengorganisasian komunitas. Ibu saya tinggal di Kemayoran, beliau adalah pensiunan guru yang sangat aktif sejak sebelum pensiun dalam mengorganisir komunitas. Nah orang-orang semacam ini (tokoh masyarakat semacam itu) bisa dipakai, jadi mengorganisirnya bisa setingkat RT atau RW. Karena di tingkat RT dan RW itu banyak sekali kegiatan. Bahkan di kelompok bapak-bapak ada arisan untuk Bapak-bapak.

Kalau di perdesaan, ada bermacam-macam seperti ada Banjar di Bali dan Lombok, jadi ada kumpulan-kumpulan itu yang bisa dipakai untuk mendekati. Ada juga cara yang dilakukan LSM di India atau Bangladesh. Mereka mendekati para penyewa peralatan pernikahan atau tenda nikah. Jadi orang-orang yang memiliki bisnis kecil persewaan tenda pernikahan menolak menyewakan tenda kepada keluarga yang hendak menikahkan anaknya, bila anaknya masih kecil. Itu tidak hanya di kota besar, tapi juga di kota-kota kecil. Tapi kalau di Indonesia itu tantangannya adalah tantangan budaya dan tantangan ekonomi, apakah berani persewaan tenda kehilangan kesempatan untuk memperoleh uang dengan cara menolak.

Bagaimana dengan tanggung jawab negara atau pemerintah dalam rangka mencegah praktik perkawinan anak?

Kalau dari sisi pernikahan anak karena KTD, maka tanggung jawab negara adalah menyelenggarakan pendidikan seksualitas dari TK hingga paling tidak SMA, sehingga mereka tahu. Kalau dari sisi ekonomi, seharusnya negara hadir terutama kebijakan pendidikan 9 tahun itu harusnya didukung dengan kebijakan yang lain. Tingkatannya bisa nasional atau bisa diserahkan kepada Pemda. Misalnya, seperti ketika Ahok (Pemerintah DKI) yang mengeluarkan kartu yang bisa dipakai untuk membeli peralatan sekolah. Meskipun ternyata meskipun sekolah itu tidak bayar, kenyataannya memang sekolah itu mahal. Harus beli seragam, harus beli sepatu, buku, dll.

Harusnya negara hadir untuk membantu agar kelompok ekonomi lemah tidak jatuh miskin karena menyekolahkan anaknya, karena itu tanggung jawab negara. Dan seharusnya (meskipun ini telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi mereka menyerahkannya kepada DPR) negara serius untuk me-review Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Menurut saya menaikkan usia minimum perkawinan itu sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kita ketinggalan dibanding dengan negara-negara tetangga kita, negara yang sama-sama mayoritas warganya adalah muslim. Selain itu negara harus menjadi yang pertama hadir untuk mengatasi soal pemalsuan dokumen, karena pemalsuan dokumen ini bukan hanya salah orang tua. Sekarang telah menjadi sesuatu yang berantai. Menurut saya itu sudah harus ditindak tegas betul.

Masalahnya, hingga saat ini tidak ada kesadaran untuk melihat persoalan ini sebagai sesuatu yang darurat betul. Tidak hanya darurat dari sisi jumlahnya, akan tetapi bahwa itu akan mempengaruhi generasi berikutnya, kualitas SDM, kesehatan reproduksi, itu yang belum dianggap sebagai sesuatu yang serius. Bagaimana cara agar kita membangkitkan kesadaran politik bahwa hal ini krusial. Kalau tidak, kita akan ketinggalan terus..

Apa relevansi tema ini dengan penelitian yang pernah Anda lakukan?

Saya banyak melakukan penelitian tentang perempuan perdesaan dan perempuan adat. Hubungannya adalah bagaimana proses ketidakadilan gender yang antara lain terjadi karena proses pemiskinan, karena ketimpangan penguasaan tanah dan sumberdaya alam. Seperti yang saya lihat fenomena kawin anak di Lombok, selain karena tradisi, interpretasi agama, dan sebagainya, itu juga erat kaitannya dengan kemiskinan. Dan pemiskinan itu tidak bisa terlepas dari tata kuasa atas tanah dan sumber daya alam. Banyak sekali orang di Lombok itu jadi buruh tani. Ketika kehidupan ekonomi semakin sulit, banyak hutang, maka pilihannya adalah menjadi buruh migran, mengawinkan anak perempuan dengan cepat, atau salah satu anggota keluarganya menjadi korban trafficking. Itu ranah penelitian saya, yang melihat ketidakadilan gender dari ketimpangan penguasaan atas tanah. {}

 

 

 

Last modified on Wednesday, 16 August 2017 10:29
Rate this item
(0 votes)
Super User

Curabitur ultrices commodo magna, ac semper risus molestie vestibulum. Aenean commodo nibh non dui adipiscing rhoncus.

Website: www.themewinter.com