Nono Sumarsono ; 'Tingkatkan Pendidikan untuk Hapuskan Praktik Pernikahan Anak !' : Opini 1 Edisi 38

11 Jun 2012 AD.Kusumaningtyas
1460 times

Nono Sumarsono, mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah Kediri, tanah kelahirannya. Setelah melanjutkan studinya selama 4 tahun di negeri Kanguru Australia, beliau pulang ke tanah air untuk meneruskan kiprahnya sebagai abdi negara. Namun, karena merasa bosan serta kurang berkembang; beliau putuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai PNS  dan memulai kiprahnya dengan menjadi dosen. Ketertarikannya pada isu hak-hak anak, dimulai setelah bergabung di Plan, lembaga yang berkonsentrasi pada hak anak (1994-2001) kemudian UNICEF (2001-2007) dimana beliau menemukan pengalaman untuk melakukan advokasi dengan pemerintah. Pada tahun 1994 Konvensi tentang Hak Anak sudah mulai disosialisasikan, dan di situlah beliau mulai secara lebih intens memahami tentang anak. Menurutnya, bekerja di lembaga swadaya masyarakat ini bisa membangun kesadaran bahwa pembangunan akan lebih baik hasilnya manakala diinvestasikan untuk kepentingan terbaik bagi anak, karena mereka adalah pemilik masa depan.

Dari pernikahannya dengan Roro Eka Agustini, seorang PNS di Dinas Kesehatan Tangerang, mereka dikarunia seorang putri tunggal yang beranjak remaja yang bernama Alifah Nur’aini. Gadis remajanya yang kini bersekolah  di  SMP Islam Al-Azhar ini, selalu membuatnya berefleksi tentang kehidupan anak-anak Indonesia. Saat ini Nono menjabat sebagai Country Program Director Plan Indonesia, lembaga  tempatnya bekerja yang  melakukan studi tentang perkawinan anak yang masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Berikut, adalah sajian hasil wawancara AD.Kusumaningtyas dari Swara Rahima dengan beliau di sela-sela kesibukan di ruang kerjanya.


_________________

Apa pendapat Plan tentang isu ”pernikahan dini” ? Bila dikaitkan dengan hak anak, hak-hak apa saja yang telah dilanggar ?
Bila  bicara  mengenai perkawinan anak, ukuran kami tentang pernikahan anak, tentu kami pakai ukuran usia. Mengenai usia anak kami berpatokan pada Konvensi Hak Anak, yaitu 18 tahun  ke bawah. Jadi mereka yang menikah di bawah umur 18 tahun masih termasuk kategori anak. Tentu saja studi yang kami lakukan karena kami ingin tahu  seberapa besar hal ini  terjadi di masyarakat. Termasuk dengan berbagai tipologinya. Di masyarakat yang muslim, masyarakat non muslim, kemudian daerah yang menurut survei nasional  yang memiliki angka perkawinan tertinggi dan sampai pada angka yang terendah. Itu kami lihat semuanya.  Memang tidak atau belum tentu mewakili Indonesia.  Namun kami lihat dari 4 wilayah yang kami jadikan lokasi studi mendalam atau wilayah studi, masing-masing  mewakili representasi masyarakatnya.

Dimana studi itu dilakukan, Pak?
Di  Kabupaten Rembang, Kabupaten Dompu, Timor Selatan di NTT (komunitas  Kristen Protestan). Lalu di Sikka, Timor Selatan (mewakili komunitas Katholik). Kalau di Jawa diwakili oleh Grobogan dan Rembang. Dompu itu di luar Jawa, lalu Indramayu (Jawa Barat), Palu (Sulawesi Tengah) juga menjadi daerah studi kita. Kemudian di Bali  daerah Tabanan. Saat itu yang kami temukan angka kuantitatifnya  tidak jauh beda dari angka nasional. Ditemukan bahwa sepertiga dari perkawinan perempuan Indonesia  sebenarnya dilangsungkan pada usia anak.

Sepertiga dari jumlah total perkawinan?
Iya. Menarik juga, mengingat sepertiga dari jumlah perkawinan di Indonesia adalah  anak perempuan yang usianya di bawah 12 tahun. Kalau kita cari lagi  angkanya dengan menggunakan data-data yang sudah dipublikasikan 10 tahun yang lalu, mungkin tidak terlalu banyak berubah angkanya. Masalahnya ini fenomena gunung es, mungkin saja  menjadi  lebih besar.

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak  ini ?
Banyak faktor. Dari kami melihat bahwa ada 4 faktor utama selain faktor-faktor yang lain. Faktor utama berkaitan dengan perilaku seksual anak dan kehamilan tidak dikehendaki. Ini terkait dengan zaman sekarang  yang pengaruhnya besar sekali , karena teknologi sudah menjangkau  mereka. Komunikasi sudah sampai ke sana. Kemudian ada juga faktor yang berkaitan dengan tradisi budaya, ini saling terkait dan tidak sendiri-sendiri. Yang tidak kalah  pentingnya adalah faktor orang tua sendiri, seperti  usia anaknya belum memadai namun mereka tidak berani melakukan pencegahan-pencegahan. Dan tentu saja ada kaitannya dengan penegakan hukum, mengingat perkawinan ini diperbolehkan  menurut undang-undang  perkawinan kita. Padahal menurut kita,  standar  minimum yang  semestinya dipakai  adalah umur 18 tahun.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan Plan di berbagai daerah, dapatkah dijelaskan persamaan dan perbedaan  tipologi  dan latar belakang dari masing-masing daerah ? 
Contoh yang  menarik  yang pertama, alasan  anak saling menyukai dan siap menikah. Kalau di daerah Jawa  masuk menengah ke atas karena angkanya 37 %,  30 %, 27 % kemudian termasuk Dompu agak dekat. Saya kira ada pengaruh  mungkin  karena budaya Islam juga.  Yang mengejutkan di daerah  non Islam di NTT  sampai 45 %-55%  dan yang jauh di sana malah lebih rentan. Kemudian yang kedua, karena hamil di  luar nikah, kadang-kadang  menjadi salah satu faktor . Kalau di Jawa  relatif kecil karena dibawah 10 %  begitu sampai di luar Jawa  seperti Mataram, biasanya 52 % - di data  66 %  karena di beberapa budaya ada kawin lari.  Yang menarik juga atas permintaan orang tua, faktor orang tua yang agak memaksa, dan ini agak ekstrim  juga di Indramayu.  Di NTT, Timor Selatan dan  Sikka,  itu yang agak ekstrim.  Kalau  yang lain saya kira relatif sama.

Soal faktor kehendak orang tua, seperti pada hasil penelitian di Indramayu dan NTT. Apakah ada interpretasi keagaaman yang berpengaruh  pada pemaksaan itu, mengingat ada isu Ijbar (hak orang tua untuk memaksa anaknya menikah) atau asumsi tentang isu baligh.  Bagaimana menurut Bapak ?
Ada di Indramayu dan banyak;  tetapi di NTT  korelasinya dengan soal kehamilan di luar nikah karena; mereka sudah terlanjur hamil. Dan orang tua kemudian mau tidak mau menikahkan mereka. Saya pernah mengikuti pertemuan di sebuah forum tentang hal ini,  dimana pesertaya bukan hanya NGO tetapi juga pejabat dari daerah sekelilingnya. Mereka kami kumpulkan di Jakarta. Ada fenomena  yang menarik. Seperti di NTT,   dari perspektif agama Katholik misalnya,   ini dari tokoh mereka sendiri yang menganggap kalau belum berumur 18 tahun memang boleh dinikahkan;  tetapi sesudah itu harus berpisah.  Anak ini mesti menunggu sampai umur 18 tahun , baru boleh berkumpul. Mengingat dia sudah hamil dan sudah punya anak. Lalu saya tanyakan,  kenapa dipisah? Mereka  katakan karena takut hamil lagi. Lalu saya katakan kalau dia hamil lagi apakah tidak ada cara lain, bukankah  mereka sudah  suami-isteri ? Apakah tidak ada cara lain sehingga  dia tidak hamil itu persepsi yang berkembang.  Tapi kalau di Rembang, Grobogan itu  pengaruh mesjidnya kuat. Budaya-budaya itu kuat, dan praktik ajaran Islam di kalangan mereka masih membolehkan.

Terkait dengan ”perspektif” orang tua, adakah ditemukan pandangan semisal orang tua punya hak untuk memaksa anaknya menikah ?
Itu tidak  kita temukan sejauh ini, karena informasi  tentang anak, informasi tentang hak anak itu kan sudah  jauh lebih luas  jangkauannya, malah sekarang kecenderungannya ada orang tua orang tua akhirnya tidak mampu memberi nasihat maupun pendapat kepada anak-anak  pada fase atau masa kritis  itu. Ke depan, hal ini juga akan  menjadi fokus kami. Selain awareness,  juga tadi terkait dengan penyediaan support system  untuk anak-anak ini supaya  mereka lebih belajar bertanggung jawab.

Apakah alasan agama terkadang juga dipakai sebagai pembenaran praktik pernikahan anak ini ?  Atau  menurut Bapak sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali ?
Kita akui juga mungkin  penelitian ini sendiri tidak mampu menangkap pendapat  itu, ini kan pendapat masyarakat awam. Saya kira  dalil agama tidak sekuat  kalau tokoh agama  dengan menggunakan pembenaran dengan itu yang tidak muncul. Tapi ada  beberapa contoh  kasus yang dilakukan di Rembang dan Grobogan, Plan punya program perlindungan  anak  berbasis masyarakat. Kita melatih masyarakat untuk membentuk, ’perlindungan anak’ desa. Ternyata ada contoh-contoh bagus yang berhasil menggagalkan perkawinan anak itu, faktornya tadi faktor orang tua. Ini terjadi dan  ada contohnya.

Contohnya seperti apa?
Ada seorang anak yang bercerita kepada temannya,  dan kebetulan si anak ini  sudah  tahu tentang hak-haknya. Anak ini melapor  ke  ’Kantor Perlindungan Anak” Desa.  Lalu kelompok masyarakat  menemui orang tuanya,  dan menyatakan bahwa orang tuanya harus menunda  pernikahan si anak  sehingga (si anak tersebut) tetap sekolah. Jadi alasan yang dipakai adalah anak tetap berhak untuk sekolah. Kenyataan  yang kami dapatkan begitu, kalau anak-anak tetap sekolah resikonya kecil, kalau dia terpaksa tidak sekolah itu kemudian  di  sini menjadi temuan lain. Anak yang tidak sekolah akhirnya menikah  dini.  Seperti tadi Plan punya program ekonomi pemberdayaan, kalau mereka sudah  keluar dari sekolah  itu kami masukkan pada program ekonomi untuk remaja.

Mengingat UU No.1974 punya andil terhadap masih terdapatnya perkawinan anak, dimana saat itu kita belum punya UU Perlindungan Anak. Menurut Bapak  bagaimana seharusnya mengajak masyarakat untuk menyikapinya, misalnya mengusulkan pada pemerintah tentang minimum age of marriage?
Kalau saya setuju menilainya itu sebagai salah satu faktor  karena dituliskan, diperkenalkan, kemudian dipraktikkan. Kami menemukan ternyata faktor anaknya sendiri  dan juga lebih dominan. Misalnya, di NTT 55 % hamil di luar nikah, undang-undang  apapun meskipun umurnya dinaikkan tidak ada persoalan. Tetapi begitu ada kasus seperti saya ceritakan di Grobogan dan Rembang dimana  anak pada usia  sekolah dinikahkan kemudian dicegah oleh Komite  Perlindungan Anak - Desa  itu, benar menggunakan cara itu dengan menggunakan cara undang-undang.

Meskipun undang-undang dinaikkan usia minumnya dan ada upaya   penyadaran dari sisi anak itu sendiri kemudian aparat  pemerintah memberikan dispensasi  yang punya kewenangan itu. Saya mencoba mencari  beberapa dokumen  tentang membandingkan usia  perkawinan anak di berbagai  Negara.  Umur 16 Tahun di Negara-negara lain  biasa-biasa saja, termasuk Negara maju jadi mereka sejak membolehkan suai 16 Tahun. Kalau saya melihat legalitas usianya. Kalau kebetulan ketemu kasus seperti Syekh Puji ; yang tidak kalah pentingnya  adalah meningkatkan pendidikan anak perempuan. Menurut saya ini kuncinya  karena kalau anak perempuan ini sekolah sampai SMA saja  itu sudah banyak hal yang sudah bisa dicegah, akhirnya  mau tidak mau kita harus berbicara bagaimana kualitas pendidikan anak.

Bagaimana pendapat Bapak mengenai ”dispensasi” untuk melakukan pernikahan pada  mereka yang berada di usia anak ?
Fakta di lapangan yang kami temukan, misalnya di Rembang, Kepala Pengadilan Agama setelah mengikuti diskusi ini menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak boleh melakukan dispensasi  dan dia sadar itu. Tapi dia juga merasa harus realistis  untuk menghadapi  tokoh- tokoh agama, karena terkadang mereka setengah memaksa dengan merujuk  pada aturan,  sehingga tidak ada yang dilanggar.  Biasanya kalau pendekatan legalistik orang Indonesia masih ada paralegal system.  Kalau legalistik tidak dilanggar, maka  dia pakai cara yang lain seperti nikah siri. Pintu ini kalau dibuka oleh Negara, oleh masyarakat, budaya maka menurut saya kompleks. Nanti kalau soal ukuran  legalistik dinaikkan;  tapi  karena undang-undang 1974 pernikahan  itu cenderung ke soal agama lalu  ke sipil, kalau agama membolehkan  jadi bagaimana ?

Adakah kaitannya dengan dualisme pemahaman mengenai ’sah menurut agama’ dan ’sah menurut Negara’ ?
Menurut  saya , anak perempuan perlu diberdayakan terus sekolah. Sadarkan orang tuanya, lalu masyarakatnya. Saaat ini kami ,  masih berpikir untuk mendalami lagi studi tentang hal ini; karena memang  kami belum puas. Mungkin nantinya masih banyak  isu yang akan kami temukan; seperti dalam perkawinan  ini menjadi isteri ke berapa  dan ada hubungannya dengan   soal  tercatat dengan yang tidak tercatat itu.

Sementara yang dilihat Plan angka tinggi dari mana?
Ada survey mengenai rumah tangga, yang kita pilih adalah rumah tengah dengan usia yang tertutup dan ini angka dengan usia yang up to date. Yang kita tanyakan bukan dengan melalui pertanyaan apakah ibu menikah? Namun kita tanyakan pada ibu yang berusia 40 tahun, lalu kita tanyakan ibu dulu menikah umur berapa? Peristiwa yang  begitu lama. Pertanyaan ini kita sampaikan 3 tahun lalu. Kalau kita survey orang yang umur 40 Tahun  memang betul dia menikah umur 15 dan 16 tahun  tapi sudah  sekian, puluhan tahun yang lalu. Kalau kami melakukan kepada orang yang menikah 3 tahun yang lalu.

Itu angkanya berdasarkan survey, bukan berdasarkan catatan di pengadilan. Kalau di pengadilan kami cukup menganalisa dispensasi tadi. Seperti di Grobogan, yang kami temukan dispensasinya menurun.  Nanti saya cari data-data dispensasi. Yang di erima dan yang d putus. Kalau di Grobogan menurun, dari 125 menjadi 115. 

Bagaimana tentang standar usia minimum perkawinan di negara muslim yang lain? Adakah contoh untuk negara muslim  yang menggunakan  standar hak anak ?
Sebenarnya, rumusan standar usia dalam undang-undangnya  angka 16 itu tidak terlalu rendah. Namun, kita perlu juga belajar dari negara (muslim) yang lain. Kalau Malaysia, itu sudah tinggi. Usia menikah itu minimum 18 tahun.  Karena mereka sangat konsen dengan negara yang  berorientasi sebgai welfare state bila dibandingkan dengan Negara-negara Islam lainnya seperti  Somalia, Pakistan. Bahwa dia (negara-negara  yang disebut terakhir itu) berada di bawah kita sebenarnya masih masuk kategori yang middle. Nah, di Indonesia standar 16 tahun sama dengan USA. Mereka juga 16 tahun.

Apa pandangan Bapak tentang perjanjian perkawinan  yang salah satunya adalah menyebutkan ‘anak boleh tetap sekolah’?  Seberapa efektif upaya semacam ini untuk memutus atau meminimalisir praktik perkawinan anak.
Kalau saya cenderung memilih opsi,  ketika memberi  syarat,  bahwa kalau kawin boleh sekolah, kalau saya lebih baik tidak kawin  tetapi sekolah. Ini lebih baik. Karena bila masih ada kondisi-kondisi  begini juga, mereka yang sudah menikah  akan ada banyak persoalan yang ditimbulkan karena perkawinan. Banyak penyesalan yang dirasakan anak-anak ini, mulai dari KDRT,  disibukkan dengan urusan keluarga, punya anak dan tidak bisa bermain seperti temannya, seperti sekolah ke mana-mana. Itu semua akan membuat dia kehilangan. Kalau saya lebih baik,  kita ini hidup di Negara yang  sudah maju, lebih baik kondisional, mewajibkan semuanya untuk bersekolah. Sekolahnya tentunya  harus berkualitas, sehingga ia dibekali dengan ilmu pengetahuan  yang baik.

Haruskah perubahan ini dilakukan secara simultan? Misalnya, selain melakukan memenuhi soal”rights”-nya; namun juga memperbaharui rumusan minimum  age of marriage dalam undang-undang. Hal ini  perlu nggak?
Setuju,  karena prinsipnya kalau kita pakai perkawinan anak melanggar hak. Pada dasarnya maka mereka yang menikah dengan anak  di bawah usia 18 tahun sama dengan pelaku pelanggaran. Bila dikaitkan dengan trafficking, sebenarnya ini tidak boleh sama sekali. Apalagi melibatkan anak dalam pelacuran,  itu tidak boleh. Itu bisa dikejar oleh kepolisian lintas Negara kalau ada yang kerja sama dalam hal ini. Dan ini terkait dengan kehidupan yang patriarkhi.

Apakah Plan juga menemukan kaitan persoalan perkawinan anak dengan trafiking ?
Trafiking itu sudah end-result, Jadi kita tidak sampai ke sana. Biasanya itu terjadi di tempat lain, bukan dimana dia berasal dan di desa  di mana dia tinggal. Kalau itu ditarik dari wilayah Batam, Jakarta ke belakang  saya rasa ada korelasinya karena kalau kita lihat cara trafiking  itu banyak dilakukan di Indonesia. Salah satu faktornya  karena dia dikawinkan  kemudian dieksploitasi, kemudian sesudahitu  dicerai. Karena dia sudah terlanjur  jauh dari rumah kemudian dia masuk ke wilayah itu. Bahayanya trafiking  untuk tujuan seks komersial  tapi undang-undang negaranya sudah jelas  bahwa kalau tujuan seks komersial  bukan hanya komersial, tujuan seksual saja  saja sudah melanggar  hak.

Adakah pemahaman  yang perlu diketahui oleh publik untuk secara tidak langsung menjadi jembatan  bagi  perubahan yang lain?
Kembali lagi  pada pandangan saya tentang pendidikan untuk perempuan itu penting, karena dia  generasi yang jauh lebih tahu tentang pemerintahan, sistem, undang-undang dan hak-haknya. Teus menerus dengan cara itu. Menunggu seperti zaman sekarang susah. Saya tidak percaya karena masalah itu terus berulang-ulang di pihak benar saja ada, karena generasi ini tidak main-main.

Apa harapan Pak Nono pribadi terkait upaya untuk meminimalisir, bahkan menghapuskan  pernikahan anak ?
Saya tetap berpegang bagaimana  memilih atas hak atas kesehatan, pendidikan tumbuh kembang itu harus dijamin. Bagi mereka yang latar belakang  yang tidak mampu tentu saja perlu peran dari Negara yang menyediakan alternatif untuk mereka. Dari studi yang kami lakukan, tidak ada anak perempuan yang mau menghendaki itu. Tidak ada. Mereka butuh hidup yang layak, butuh  teman yang sehat, butuh informasi. Tapi itu tadi, minimum pengetahuan tidak  dimiliki, kemudian dia tinggal  di daerah yang terisolir, tidak mengakses pendidikan  dan pendidikan tidak dilanjutkan. Jadi soal itu.  Kalau kita ingin masuk pada hal formalnya, saya kira itu baik juga. Di masyarakat perlu ditingkatkan  pengetahuan  dan kesadarannya, dan anak-anak juga ditingkatkan pendidikannya.  Dengan demikian standarnya menjadi lebih  sulit dan lebih tinggi, supaya  setiap ada peluang orang dewasa ingin mengawinkan anaknya di bawah umur  selalu dihambat.

Harapan Pak Nono tentang ’aturan yang tegas’, kira-kira seperti apa ?
Kalau terkait perkawinan anak, seseorang yang menikah dengan anak maka harus di kriminalisasi. Kemudian kedua, kembali lagi ke anak-anak ini harus dikoreksi juga mengenai identitas dia. Akte kelahiran  contohnya. Sekarang  kalau kita bilang Indonesia ini sudah semua on line  apa buktinya ? 40 % anak-anak yang punya akte kelahiran dan 60 % mereka tidak punya akte kelahiran. Yang 60 % ini akan mudah untuk dinaik-turunkan usianya. Jadi harus bersama  disusun sistemnya,  agar lebih mudah dan tanpa biaya. Anak ini harus punya akte. Nanti akan gampang kalau dia mau membawa kasusnya. Seringkali jadi masalah juga ketika  kita bilang ini atas dasar standar usia, tapi kalau  melihat  standar usianya dinaikkan. Sekarang usianya 18 tahun, bukan 14 tahun atau bukan 17 tahun. Tetapi 18 tahun buktinya apa, bila tidak ada akte kelahiran ? {AD.Kusumaningtyas}







Last modified on Wednesday, 16 August 2017 10:35
Rate this item
(0 votes)