Dirasah Hadis Edisi 3: Hadis-hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan

08 Jun 2009 Faqihuddin Abdul Kodir
6476 times

Ada anggapan bahwa dalam literatur Islam klasik, dasar hukum tentang larangan lebih mudah ditemukan daripada sebaliknya. Tetapi, dalam sejarah awal Islam ada realitas bahwa Siti Aisyah, isteri baginda Nabi Muhammad Saw, memimpin pasukan perang melawan pasukan Ali bin Abi Thalib. Artinya, ada sejumlah sahabat Nabi Saw yang berada dalam pasukan Aisyah, mengakui kepemimpinan seorang perempuan. Dengan alasan demikian, dasar hukum larangan kepemimpinan perempuan bisa dikaji kembali.

Dasar hukum pelarangan itu berasal dari ayat al-Qur'an, hadis, maupun ijma' (konsensus) ulama.Yang pertama dan yang utama adalah al-Qur'an, surat al-Nisa ayat 34: "Laki-laki adalah qawwam bagi perempuan, karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". Dalam terjemahan Depag, qawwam diartikan "pemimpin", sedangkan dalam terjemahan Abdullah Yusuf Ali adalah "pelindung" (protector). Sebagian ulama menegaskan ayat ini sebagai dasar bagi pelarangan kepemimpinan perempuan di dalam Islam. Sementara ulama lain, menolak keras pandangan tersebut.

Beberapa alasan yang dinyatakan oleh kelompok terakhir; pertama, bahwa ayat ini berbicara tentang wilayah domestik, sehingga tidak bisa menjadi dasar bagi kepemimpinan yang berada di wilayah publik. Kedua, bahwa ayat ini tidak bersifat normatif, tetapi bersifat informatif tentang situasi dan kondisi masyarakat Arab (dunia) saat itu, sehingga tidak memilki konsekwensi hukum. Ketiga, karena ada sejumlah ayat lain yang mengindikasikan kebolehan kepemimpinan perempuan. Seperti dalam surat al-Taubah, ayat 71, yang memberikan hak wilayah kepada perempuan atas laki-laki. Kata wilayah bisa berarti penguasaan, kepemimpinan, kerja sama dan saling tolong menolong. Keempat, rijal dalam ayat ini tidak berarti jenis kelamin laki-laki, tetapi sifat-sifat maskulinitas yang bisa dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.

Dengan empat alasan ini, pernyataan bahwa al-Qur'an melarang kepemimpinan politik perempuan tidak dapat dibenarkan. Sehubungan denga hadis, ada 3 teks hadis yang mendasari pelarangan kepemimpinan perempuan. Hadis Pertama: Pernyataan Nabi Saw yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Bakarah r.a, bahwa: "Ketika sampai kepada Nabi berita tentang bangsa Persia yang mengangkat anak perempuan Kisra sebagai Ratu mereka, Nabi bersabda: "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan". Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya (vol. VII, halaman 732, nol hadis 4425). Karena yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari, maka sebagian besar ulama menerima bulat-bulat hadis ini. Tetapi tidak berarti tidak ada ulama yang mengkritisi kesahihan hadis ini. Sebagian ulama melihat kejanggalan dalam periwayatan hadis ini, yaitu bahwa perawinya sahabat Abi Bakarah r.a. Tokoh ini pada zaman Khalifah Umar bin Khattab r.a., pernah dicambuk delapan puluh kali, karena menuduh sahabat Syu'bah bin Mughirah r.a. berbuat zina tanpa ada bukti cukup oleh pengadilan.

Dalam surat al-Nur dinyatakan orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti, tidak bisa diterima kesaksiannya sepanjang masa, sekalipun (seperti pendapat mazhab Hanafi) ia bertaubat. Karena kesaksiannya tidak diterima, selayaknya periwayatannya juga tidak diterima. Alasan lain, dikemukakan Abdul Hamid Muhammad asy-Syawaribi; hadis ini sama sekali tidak bisa dijadikan dasar hukum karena ia menyangkut hal-hal yang sangat prinsip, yaitu penyelenggaraan negara. Sementara untuk hal-hal yang prinsip dalam kaedah pengambilan dasar hukum (ushul fiqh) tidak boleh mendasarkan pada teks-teks yang diriwayatkan satu atau dua orang saja, seperti hadis ini. Penerimaaan periwayatan hadis oleh sebagaian besar ulama lebih karena kredibilitas Imam Bukhari.

Tapi untuk pemaknaannya, nampaknya harus dikaji ulang. Hibah Rauf Izzat menyatakan beberapa pendapat ulama tentang ini. Pertama, perempuan tidak layak memegang jabatan apapun, bahkan mengurus persoalan apapun. Kedua, hadis ini hanya melarang penyerahan persoalan kepemimpian tinggi (khilafah) kepada perempuan, tidak kepemimpinan dalam persoalan lain. Ketiga, menolak konsekwensi hukum dari hadis ini. Kelompok ulama lain juga mengekembangkan dua pendapat; pertama, tidak menerima hadis ini sama sekali dengan alasan periwayatan dan pertentangannya dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Kedua, mengkritisi pemahaman hadis tersebut dan memberikan pemaknaan ulang yang lebih netral. Hibah ada dalam kelompok kedua. (lihat; al-mar'ah wa al-'amal al-siyasi; ru'yah islamiyah/Kiprah politik perempuan dalam perspektif Islam, tahun 1995, hal. 132-136).

Menurut Hibah, hadis ini sahih, tetapi tidak bisa dimaknai sebagai pelarangan terhadap kepemimpinan politik/publik perempuan. Yang tepat adalah mengelompokkannya dengan hadis-hadis lain (yang juga sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari) yang berbicara tentang kerajaan Kisra Persia dan interaksi mereka dengan komunitas Nabi Muhammad Saw. Pertama, ada hadis yang mengisahkan, bahwa ketika utusan Nabi Saw datang membawa surat ke Kisra Persia, ia menyobek-nyobek surat tersebut, sehingga utusan Nabi Saw pulang ke Madinah. Setelah itu Nabi Saw meramalkan kehancuran kerajaan Kisra. Kedua pengabaran Nabi Saw bahwa Kaisar Romawai dan Kisra Persia akan hancur, dan masyarakatnya akan tunduk pada jalan Allah. Kedua, hadis ini hanya mengawali pernyataan Nabi saw tentang kehancuran kepemimpinan perempuan di Kisra Persia, yaitu Bawran binti Syayruyah bin Kisra.

Dari kisah ini, hadis tidak bisa digeneralisasi untuk melarang kepemimpinan perempuan. Hadis ini khusus mengenai bangsa Persia dan pemimpin perempuan saat itu. Dalam bahasa Hibah, hadis ini termasuk dalam katagori teks informatif (al-akhbar) dan pengabaran kemenangan (al-Bisyarah), bukan termasuk dalam katagori teks normatif yang memiliki konsekwensi hukum syari'at (al-Hukm al-Syar'i). Pernyataan Syekh Ibn Hajar al-'Asqallani juga memperkuat pandangan terakhir. Menurut Ibn Hajar hadis ini merupakan salah satu hadis yang berkaitan dengan kisah kerajaan Persia. Raja Persia pernah menyobek surat Nabi, kemudian ia dibunuh anaknya sendiri. Sang anak kemudian menjadi raja, tetapi kemudian meninggal karena diracun. Kerajaan kemudian diserahkan kepada anak perempuannya, yang kemudian membawa kehancuran kerajaan Persia. (lihat; Fath al-Bari fi Sahih al-Bukhari, juz VII, halaman 735).

Hadis Kedua: Dalam suatu riwayat, Nabi Saw bersabda: "Wahai kaum perempuan, bersedekahlah, karena aku melihat kamu sekalian sebagai penghuni neraka paling banyak. Para perempuan bertanya: "Mengapa wahai Rasul?", Nabi Saw menjawab: "Kamu sering mengumpat dan melupakan kebaikatan orang, aku sekali-kali tidak melihat orang yang (dikatakan) sempit akal dan kurang agama, tetapi bisa meruntuhkan keteguhan seorang lelaki, selain kamu". "Mengapa kami (dianggap) sempit akal dan kurang agama wahai Rasul?", Nabi Saw menjawab: "Bukankah kesaksian perempuan dianggap setengah dari kesaksian laki-laki?, "Ya", jawab mereka. "Itulah yang dimaksud sempit akal, bukankah ketika sedang haid wanita tidak shalat dan tidak puasa?", "Ya". jawab mereka. "Itulah yang dimaksud kurang agama". Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam bab haid (no. hadis 304, juz I, halaman 483).

Sampai saat ini jarang terdengar ulama mengkritisi periwayatannya. Tentang pemaknaannya, ada beragam tentang apa yang dimaksud dengan sempit akal dan kurang agama bagi perempuan. Apakah bersifat general untuk semua (mayoritas) perempuan, atau ia bersifat kasuistik dan kondisional, untuk hal-hal tertentu dan karena sebab-sebab kondisi tertentu? Banyak orang berkesimpulan sederhana tentang hadis ini. Menurut mereka, perempuan dilarang jadi pemimpin negara, karena Islam menganggap perempuan bersempit akal dan kurang agama (naqisat al-'aql wa al-din).

Konsep fikih tentang kelayakan seseorang (al-ahliyah), baik berkaitan akal maupun agama, tidak beda antara laki-laki dan perempuan. Yang ada adalah pembedaan anak kecil dengan orang dewasa, atau orang gila dan orang waras. Ketika sudah dewasa dan waras, laki-laki dan perempuan dianggap memiliki kelayakan penuh (al-ahliyah al-tammah) untuk mengemban tanggung jawab dalam segala bidang. Keringanan-keringanan yang dianugerahkan pada perempuan dalam beragama, bukan berangkat dari kesempitan akal mereka, atau label 'kurang agama' yang melekat pada mereka secara inheren, ciptaan atau bawaan. Tetapi merupakan pengaruh kondisi dan bersifat kasuistik, yang bisa berubah sesuai dinamika masyarakat. Menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, pakar fiqh mazhab Syafi'i kontemporer dari Syria, ada keterkaitan antara pernyataan awal dan penjelasan berikutnya dalam hadis tersebut. Kesempitan akal yang dimaksud hanyalah 'setengah kesaksian' perempuan, seperti diungkapkan oleh Nabi saw. Artinya ia hanya merupakan label untuk suatu kasus, bukan label untuk realitas ciptaan secara menyeluruh. Seperti ungkapan 'siswa kurang akal' bagi siswa yang tak bisa menjawab pertanyaan guru. Periwayatan hadis oleh seorang perempuan diterima kalangan Islam. Jadi lucu, kalau perempuan dianggap kurang akal, tetapi diterima untuk meriwayatkan dan menerangkan teks-teks agama. 'Kurang agama' yang dimaksud dalam hadis hanya untuk tidak shalat dan tidak puasa karena haid. Artinya, ungkapan itu hanya menerangkan suatu kondisi, bukan pernyataan untuk semua kondisi.

Perempuan memang diperkenankan untuk tidak shalat dan tidak puasa karena haid, bahkan diperintahkan untuk itu. Naif sekali, kalau agama memerintahkan suatu perbuatan kemudian memberikan label 'kurang agama' bagi yang melakukannya. Jadi, hadis ini sama sekali tidak bisa dijadikan dasar pelarangan pemimpinan perempuan dalam Islam. Hadis ketiga: Banyak orang melarang kepemimpinan perempuan dengan alasan Nabi Saw tidak pernah menyerahkan kepemimpinan politik kepada perempuan, begitu juga para sahabat dan tabi'in. Padahal, saat itu banyak perempuan yang cerdas, pandai dan bijak. Fakta (hadis) ini dianggap bukti kuat untuk mendukung pelarangan kepemimpinan perempuan.

Tetapi kesimpulan ini benar dalam metodologi pengambilan hukum Islam? Banyak ayat al-Qur'an dan teks-teks hadis yang menyatakan kelayakan penuh (al-ahliyah al-tammah) perempuan seperti laki-laki. Ketika ini menjadi dasar, maka tidak penting apakah ada fakta atau tidak di masa lalu. Karena tidak semua kebaikan ada dan wujud pada masa lalu. Dalam metodologi Ushul Fikih ada pernyataan "Sesuatu yang ditinggalkan bukan merupakan dasar untuk menyatakan negatif atau positi terhadapnya" (al-tarku laysa bi-hujjah). Jika Nabi Saw tidak pernah menyerahkan kepemimpinan lain pada suku Quraisy, demikian juga dilakukan sahabat dan tabi'in , tidak menjadikan hal itu sebagai dasar hukum untuk menyatakan bahwa Islam hanya memperkenankan kepemimpinan politik pada suku Quraisy saja. Begitu Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Hal yang sama juga berlaku untuk kepemimpinan perempuan. Perempuan tak bisa dilarang menjadi pemimpin hanya karena hal itu tidak terjadi pada zaman Nabi Saw.

Ada pernyataan yang cukup baik dari seorang ulama klasik Ibn al-Qayyim al-Jawzi, untuk mengakhiri analisa hadis ini. Kata Ibn al-Qayyim: "Politik, (yang direstui Islam), adalah yang benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan kerusakan dari mereka, sekalipun ia tidak dilakukan oleh Nabi Saw dan tidak diturunkan dalam teks-teks wahyu".

Ukuran untuk mendukung atau menolak kepemimpinan seseorang, bukan karena jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Tetapi atas dasar kemampuannya, sejauh mana ia bisa mendatangkan kemaslahatan, atau kerusakan kepada masyarakat. Wallahu 'alam ! ? []

 

Last modified on Thursday, 17 August 2017 16:29
Rate this item
(0 votes)