Terpong Dunia Edisi 2 : Tunisia: Simbol Kemajuan Hukum Keluarga Islam?

08 Jun 2009
1450 times

"Teks-teks Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga, berpotensi untuk ditafsirkan sesuai kepentingan keadilan gender, tetapi penerapannya hanya bisa sukses jika didukung kebijakan politik", demikian , DR. Cristina Jones, pengamat hukum keluarga di Mesir dan Tunisia dalam papernya 'The Status of Woman in Islamic Law'. Orang boleh berbeda pendapat terhadap pernyataan diatas. Tetapi, setidaknya Tunisia telah membuktikan dengan memberlakukan hukum keluarga yang berperspektif gender. Pada edisi kedua ini, redaksi Swara Rahima mengangkat tema ini sebagai bahan perbandingan.

Tunisia adalah negara Arab muslim. Dalam konstitusinya, Islam merupakan agama negara, seperti halnya negara-negara Arab yang lain. Jumlah penduduknya mencapai 9.593.402 jiwa (sensus tahun 2000). 98 % beragama Islam, sisanya Kristen 1 % dan Yahudi 1 %. Sejak kemerdekaanya tahun 1956, Presiden Habib Bourgiba yang memerintah selama 31 tahun, memberi perempuan hak-hak lebih banyak dibanding negara-negara Arab lain. Beberapa bulan setelah kemerdekaannya, pemerintah Tunisia langsung memberlakukan hukum keluarga, yang oleh banyak pengamat dianggap cukup maju dalam menginterpretasikan syariat Islam, terutama dalam membela hak-hak perempuan. Namun, bagi kalangan tertentu, hukum keluarga itu dianggap menyalahi bahkan menentang syariat.

Dalam memberlakukan hukum keluarga tersebut,Tunisia tidak mengalami hambatan politis berarti. Padahal di negara-negara muslim lain, sempat muncul ketegangan ketika hukum keluarga yang diberlakukan dianggap menyimpang dari syariat. Hal itu terjadi ketika pemerintahan Presiden Ayyub Khan tahun 1955 di Pakistan, membentuk Komisi Urusan Hukum Perkawinan dan Keluarga. Komisi ini merekomendasikan pembaruan hukum perkawinan, perceraian dan waris. Saat itu muncul perlawanan keras dari para tokoh agama.Gerakan massif yang mengatas-namakan agama mengancam pemerintah bila tetap bersikukuh memberlakukan undang-undang tersebut.

Karena tekanan tersebut, rancangan yang direkomendasikan komisi itu mengendap selama lima tahun. Baru, pada tahun 1961 rancangan itu diberlakukan atas desakan gerakan perempuan Pakistan. Tetapi tetap ada harga mahal yang harus dibayar. Ayyub Khan dipaksa oleh tokoh-tokoh agama untuk memecat Fazlur Rahman sebagai direktur Pusat Riset Islam Pakistan, karena dianggap memicu interpretasi-interpretasi baru, termasuk yang berkaitan dengan Ordonansi Hukum Perkawinan.

Tunisia beda dengan Pakistan. Kritik dan kecaman terhadap Presiden Bourgiba, terutama berkaitan dengan pembaharuan hukum keluarga, tidak sempat membuat goncang aras sosial politik di negeri tersebut. Atas saran dan dukungan beberapa elit ulama pembaharu, Bourgiba tetap memberlakukan hukum keluarga tersebut. Ini tidak menutup kenyataan bahwa beberapa ulama negara Timur Tengah terus melakukan kritik dan tetap menyuarakan penolakan terhadap hukum ini. Bahkan, mereka menjadikannya sebagai tolok ukur untuk menggolongkan Tunisia sebagai negara sekuler, yang anti Islam. Sekalipun dalam konstitusinya Islam merupakan dasar agama.

Islamisasi atau Sekularisasi ?
Hukum keluarga Tunisia memang kontroversial. Sebagian ulama mengatakan hal itu sebagai upaya kontektualisasi syariat Islam dalam kehidupan modern. Sebagian lain menganggap sebagai sekularisasi masyarakat Islam. Ada beberapa materi hukum keluarga Tunisia yang diperdebatkan oleh para tokoh agama, diantaranya masalah perceraian (talak). Dalam hukum Tunisia, talak hanya jatuh dan sah bila terjadi di muka pengadilan. Ia bisa terjadi karena kesepakatan suami dan isteri, atau karena permohonan salah satunya. Bila talak terjadi karena hal yang kedua, maka pemohon - baik suami maupun isteri - diwajibkan untuk memberi kompensasi kepada pihak yang dimohon. Bila isteri menjadi pihak yang dirugikan dalam proses perceraian, suami diwajibkan memberi nafkah kepada isteri selama hidupnya, sampai si isteri yang dicerai meninggal dunia atau kawin lagi. Tetapi, semua itu tetap ditentukan atas dasar pertimbangan kondisi suami dan kebutuhan hidup layak isteri.

Ketentuan hukum ini memicu perdebatan serius di kalangan ulama negara-negara Arab. Mayoritas ulama menolak ketentuan ini. Menurut penulis ensiklopedi fiqh Islam asal Syria, DR Wahbah az-Zuhaili, talak merupakan wewenang laki-laki (suami) dan tidak bisa dipindahkan pada orang lain, kecuali atas izin atau kesepakatannya.Suami memiliki hak penuh untuk menceraikan isterinya, kapan dan dalam keadaan apapun, tanpa pertimbangan siapapun. Pengadilan hanya bertugas mencatat dan mensahkan. Inilah yang berlaku di negara Saudi Arabia, Pakistan, bahkan Syria dan Malaysia.

Az-Zuhaili tidak sependapat kalau hak talak diserahkan kepada hakim, atau pengadilan, karena melanggar teks-teks syariat dan prinsip-prinsip dasar syariat. Ketika hak talak dialihkan pada pengadilan, akan terjadi pengungkapan dan penyebaran aib suami atau isteri, yang dalam etika Islam harus ditutup dan tidak disebarluaskan.

Seperti tokoh agama Pakistan yang mengkritisi Ordonansi Hukum Keluarga, beberapa ulama Arab juga menganggap pembaruan Hukum Keluarga Tunisia sebagai sekularisasi dan westernisasi hukum secara membabi buta, yang muncul karena perasaan inferior terhadap Barat. Tetapi pemerintah Tunisia lebih memilih pandangan ulama-ulama pembaharu, seperti Muhammad Abduh, Qasim Amin, Rifa'ah Tahtawi dan pemikir Tunisia Tahir al-Haddad. Menurut mereka syariat selalu berpijak kepada kebaikan dan menolak segala bentuk penindasan. Ketika hak talak di tangan laki-laki, yang nyata-nyata melahirkan berbagai kezaliman dan penindasan terhadap nasib perempuan, maka hak tersebut harus dicabut. Sebagai gantinya diwujudkan mekanisme 'talak' yang lebih memberikan kebaikan dan keadilan kedua pihak, suami isteri, serta anak-anak mereka. Ini adalah prinsip Islam. Karenanya, pelimpahan talak pada pengadilan dilakukan untuk kebaikan dan kemaslahatan semua pihak.

Materi lain memicu perdebatan ulama dan dianggap menyalahi teks syariat adalah pelarangan poligami. Di dalam hukum keluarga tersebut dinyatakan, siapapun yang sudah beristeri, kemudian kawin lagi dengan perempuan lain sebelum resmi berpisah dari isteri tersebut, ia bisa dikenakan hukuman satu tahun penjara, atau denda tidak lebih dari 240.000 Frank, atau kedua-duanya.

Pelarangan ini oleh sebagian ulama dianggap menyalahi al-Qur'an, surat an-Nisa : 3. Menurut ulama pembaharu Islam pada dasarnya adalah monogam, bukan poligam. Praktek poligami selalu menyuguhkan kehidupan yang menyedihkan bagi perempuan dan anak-anak. Karena itu, beberapa negara Islam seperti Maroko, Aljazair, Mesir dan lain lain, memperketat praktek poligami. Tunisia bahkan secara tegas melarangnya dan menghukum pelakunya dengan hukuman penjara dan atau denda dengan sejumlah uang.

Pembelaan yang belum selesai
Sebagian pengamat menganggap ada motivasi politis pemerintah Tunisia memberlakukan undang-undang keluarga yang sangat progresif tersebut. Setidaknya untuk membendung gerak lawan-lawan politik dari Islam garis keras. "Cara terbaik untuk membendung gerakan Islam garis keras adalah dengan kebijakan memberdayakan perempuan", demikian Prof. Zakia Bouaziz, Direktur CREDIF Tunisia, sebuah lembaga pemerintah di bawah naungan Kementrian Urusan Perempuan dan Keluarga.

Tetapi lebih dari sekedar motivasi politik, pemerintah Tunisia komitmen melakukan reformasi di banyak bidang bagi pembelaan dan pemberdayaan kaum perempuan. Prof. Zakia Bouaziz melanjutkan: "Kekayaan Tunisia ada pada sumber daya manusia yang dimilikinya. Merupakan kebodohan jika perempuan Tunisia, yang berjumlah separoh dari seluruh penduduk, dipinggirkan dan dibiarkan tanpa pemberdayaan".

Hukum Keluarga Tunisia

  • Pelarangan poligami
    Perceraian hanya bisa dilakukan dan dianggap sah di depan dan dengan keputusan pengadilan, baik suami maupun isteri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan cerai.
  • Batas minimal umur perempuan untuk kawin adalah 17 tahun
  • Ibu memiliki hak pemeliharaan anak-anak kecilnya yang ditinggal mati oleh ayah mereka.
  • Kedua belah pihak -suami dan isteri- "harus memperlakukan satu terhadap yang lain dengan penuh kelembutan dan saling pengertian, saling membantu dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak ". Klausa ini menggantikan : "Isteri wajib mengikuti perintah suami".
  • Mencari nafkah bukan hanya kewajiban suami, tetapi juga menjadi kewajiban isteri untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Prakteknya tergantung kesempatan dan kesepakatan. Mengurus rumah tangga adalah kewajiban bersama.
  • Pengadilan mewajibkan sejumlah uang pada suami yang menceraikan isterinya, sebagai kompensasi jika pengadilan menganggap suami berlaku tidak adil atau mencari-cari alasan dalam perceraian tersebut. Uang itu, disamping untuk kesejahteraan perempuan yang dicerai, juga untuk anak-anak mereka berdua.
  • Anak perempuan yang baru menginjak dewasa jika dinikahkan harus mendapat persetujuan Ibunya, disamping persetujuan sang ayah.
  • Ibu diharapkan berpartisipasi dalam menangani urusan anak-anak, apalagi jika ia mendapat hak/kewajiban pengasuhan ketika diceraikan suaminya.
  • Hakim-hakim agama harus dilatih kesadaran akan hak-hak perempuan. Meski hukum keluarga Tunisia sudah lebih berpihak pada perempuan, dalam praktek-praktek tertentu, masih ditemukan keputusan-keputusan yang bias gender. Salah satu contoh terjadi pada kasus perkawinan yang telah berlangsung cukup lama, sampai memiliki tiga anak. Perkawinan ini tidak tercatat dalam administrasi lembaga yang berwenang. Ketika hal ini sampai kepengadilan, yang didengar hanya suami. Kalau ia mengatakan ada ikatan perkawinan, pengadilan akan menganggap perkawinan itu ada dengan segala konsekwensinya. Kalau laki-laki mengatakan tidak ada perkawinan, pengadilan menganggap perkawinan tidak ada, dengan segala konsekuensi hukumnya. Perempuan tidak didengar suara dan aspirasinya. Alasan pengadilan itu sederhana sekali. Karena yang menyatakan kawin itu laki-laki, maka ia yang berhak didengar pernyataannya. Perempuan itu dikawini, bukan mengawini, karenanya pernyataannya tak didengar. Kenyataan ini tak pelak lagi mengharuskan untuk melakukan pembaruan dan penafsiran kembali hukum keluarga Tunisia.Karena, seperti kata Ibn al-Qayyim al-Jawzi, dasar syari'at adalah keadilan dan kemaslahatan, bukan sebaliknya.
Last modified on Wednesday, 16 August 2017 09:13
Rate this item
(0 votes)
Super User

Curabitur ultrices commodo magna, ac semper risus molestie vestibulum. Aenean commodo nibh non dui adipiscing rhoncus.

Website: www.themewinter.com