Saat Konsep 'Hudud' Dikaji dan Penerapannya Dikiritisi

10 Apr 2017 AD KUSUMANINGTYAS
877 times

Khazanah SR 51

Saat Konsep ‘Hudud’ Dikaji dan Penerapannya Dikritisi

 

 

Judul Buku : Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam : Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya (Serial Kertas Kerja tentang Pluralisme Hukum di Indonesia)

 

 

Penulis : Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm dan Imam Nahei, MHI.

 

 

Penerbit : Komnas Perempuan, Jakarta

 

 

Cetakan : Pertama

 

 

Jumlah Halaman : xxii + 286 halaman

 

 

ISBN : 978-602-330-017-4

 

 

Tahun Terbit : 2016

 

Geliat tuntutan penerapan Syariat Islam secara kaaffah yang mengemuka di berbagai daerah tidak terlepas dari fenomena fundamentalisme keagamaan (baca : Islam) yang juga marak akhir-akhir ini. Dalam pandangan gerakan kaum Islamis ini, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia dipandang telah gagal menciptakan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Sehingga jargon “Inna al-hukma illa li-Allah. Yaqush-al-haqq wa Huwa Khair al-Faashilin” (Hukum yang benar hanya milik dan dari Tuhan. Dialah Pemutus Yang Paling Baik) senantiasa dikobarkan dan disosialisasikan (hal. ix). Dan salah satu penanda akan tuntutan penerapan Syariat Islam itu, adalah melalui penerapan hukum tentang Hudud (Pidana Islam) terhadap kasus-kasus yang dipandang berdimensi kriminal dan moralitas, seperti pencurian, pembunuhan dan perzinahan. Dimana beragam bentuk hukuman seperti qishash, ta’zir, jilid, dan rajam diberlakukan.

Komnas Perempuan menerbitkan buku ini dalam seri kertas kerja tentang Pluralisme Hukum di Indonesia, untuk menjawab tantangan pluralism hukum dan bagian dari upayanya untuk ikut menjaga sistem hukum nasional dan mendorong dihapuskannya segala bentuk penghukuman yang kejam, tidka manusiawi, dan merendahkan martabat perempuan (hal vi dan vii). Selama ini, belum banyak buku dan ulasan yang secara komprehensif mempersoalkan isu Hudud tersebut. Oleh karenanya, tulisan yang disajikan oleh Dr. Nur Rofiah Bil Uzm dan Imam Nahe’i, MHI ini telah mengisi ruang kosong mengenai kajian kritis terhadap konsep-konsep dalam pidana Islam yang selama ini hanya dikenal sekilas dalam berbagai kitab Fiqh dan juga implementasi atau praktik-praktiknya di lapangan yang ternyata juga sangat beragam. Penting pula untuk dicatat, bahwa dalam isu Hudud selama ini perspektif perempuan kurang diperhitungkan. Sehingga persoalan mengenai kesaksian perempuan dalam kasus perkosaan, harapan pada perempuan sebagai penjaga moralitas, dll. seringkali menempatkan perempuan korban justru rentan dikriminalisasi.

Buku yang terdiri dari 7 bab ini (Bab I Bangunan Teologi Islam, Bab II Filosofi Hukum Islam, Bab III Hudud dalam Tatanan Hukum Islam, Bab IV Potret Hudud Pada Masa Kini, Bab V Refleksi Atas Penerapan Hudud, Bab VII Ikhtiar Pemahaman Ulang Hudud, dan Bab VIII Penutup) berusaha untuk menjelaskan dinamika konsep Hudud dalam konteks diskursus Fiqh yang berkembang di masa lalu, maupun implementasinya di beberapa negara muslim dalam perkembangan kontemporer. Penulis dalam buku ini juga menjelaskan perbedaan mendasar antara Syariah dan Fiqh (hal.49), dialektika antara teks dan konteks (hal 42), kaitannya dengan Tauhid dan Kemanusiaan sebagai misi profetik (hal 20) yang menjelma dalam maqashid syariat (hal.38) adalah beragam tema yang perlu dipahami sebelum Hudud diterapkan (hal 95 dan hal 180). Mengambil contoh penerapan hukum potong tangan, cambuk dan rajam di berbagai negara seperti Indonesia, Iran, Arab Saudi dan bagaimana posisinya di dalam hukum positif mereka, banyak dielaborasi di buku ini. Oleh karenanya, buku ini penting dipelajari sehingga kita bisa memahami isu hudud secara komprehensif, dan tentunya dengan perspektif yang adil gender.

Secara kritis, dalam buku ini juga diulas bagaimana politisasi agama melalui isu moralitas dilakukan dengan membuat aturan yang terkait dengan kontrol atas tubuh perempuan. Hadirnya ratusan perda dan kebijakan diskriminatif seperti dengan bahasa ‘larangan pelacuran’, ‘anti maksiat‘, pemberlakuan jam malam bagi perempuan, wajib berbusana muslimah dll. dapat menjadi indikasi awal bahwa Hudud secara perlahan hendak diberlakukan. Hal ini juga bisa ditelisik tentang hadirnya Qanun Jinayat di Aceh yang sangat patriarkhis dan mengabaikan maqashid syariat sebagaimana konteks sosio-kultural ini mewarnai perbincangan tentang konsep-konsep yang dirumuskan oleh para Fuqaha’ di masa lalu. Bila pengalaman perempuan diabaikan dan perspektif tentang tujuan agama (maqashid syariat) hilang dalam perbincangan hukum pidana Islam, kepada siapa lagikah mereka berharap bahwa keadilan bisa ditegakkan? {} AD. Kusumaningtyas

 

Last modified on Saturday, 02 September 2017 09:02
Rate this item
(0 votes)