Islam, Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan Tanggung Jawab Negara

28 May 2014 Yulianti Muthmainnah
2633 times

Setiap tanggal 3 Desember kita memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Peringatan ini dibuat oleh PBB sejak tahun 1992, tujuannya mendorong setiap Negara dan warga dunia menghormati hak-hak penyandang disabilitas, tidak mendiskriminasikannya, menyediakan akses, dan kesempatan yang sama untuk tumbuh kembang dan berkarya sebagaimana warga negara laainnya, tanpa terkecuali.

Di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas cukup banyak. Berdasarkan data Direktor Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas tahun 2006 adalah 2.364.232 orang. Sementara itu, Badan Pusat Statistik menyebutkan ada 2,17% penyandang disabilitas yang berusia 10 tahun ke atas, dari 237.641.326 jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010.

Perintah Islam
Ajaran agama Islam memerintahkan kepada segenap pemeluknya untuk memperhatikan para penyandang disabilitas. Pencibiran dan pengabaian terhadap hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, namun juga bertentangan dengan seruan, tuntunan agama Islam. Sebagai contoh, Alquran Surat ‘Abasa ayat 1-4 menjelaskan perihal itu.

Dikisahkan Nabi Muhammad saw. sedang berdakwah seputar agama dan kepemimpinan kepada para pembesar dan pimpinan kaum Quraisy. Tujuannya mereka mengikuti ajaran Islam. Nabi Muhammad saat itu sangat fokus dengan penjelasannya, sebab bila mereka dapat menerima Islam, maka hal itu akan berdampak positif bagi Islam karena langkah para pemimpin Quraish itu pastilah akan diikuti oleh para pengikutnya. Tiba-tiba Abdullah Ibn Umm Maktum, seorang disabilitas pada kedua matanya menghampiri Nabi dan bertanya tentang Islam. Nabi Muhammad mendiamkannya dan terus berdakwah. Lalu Allah swt. menegur sikap Nabi dengan turunnya Surat tersebut. Sekalipun Nabi tidak bermaksud mengacuhkan Abdullah Ibn Umm Maktum, Allah tetap menegurnya. Bagi Allah, mendahulukan menjawab pertanyaan Abdullah sekalipun disabilitas jauh lebih penting tinimbang berdakwah pada para pembesar Quraisy (Syekh Muhammad al-Ghazali, Menikmati Jamuan Allah (ter), 2007).

Pada akhirnya, sepanjang hidup hingga akhir hayatnya, Nabi senantiasa mencontohkan untuk menghormati dan menyayangi para penyandang disabilitas. Salah satunya kepada perempuan pengemis tua yang beragama Yahudi. Ketika Nabi wafat, Abubakar ra. bertanya pada istri Nabi yang juga putrinya, Aisyah ra. tentang adakah sunnah Nabi yang belum ia jalankan. Aisyah ra. menjawab bahwa semua sunnah telah dijalankan kecuali setiap pagi Rasulullah pergi ke ujung pasar Madinah dan memberi makan perempuan pengemis tua yang  buta dan beragama Yahudi.

Esok harinya, Abubakar melakukan hal yang dilakukan oleh Nabi. Pengemis Yahudi itu bertanya ‘siapa kau?’. ‘Aku orang biasa’, jawab Abubakar. ‘Bukan, kau bukan orang yang biasa mendatangiku, apabila ia datang kepadaku, makanan yang dibawanya tidak susah payah tangan ini memegang dan tidak susah payah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyuapiku dan terlebih dahulu makanan tersebut dihaluskan dengan mulutnya. Setiap kali datang kepadaku, aku mengatakan kepadanya untuk menjauhi seseorang yang bernama Muhammad dan agama yang dibawanya. Namun, orang itu tak berbicara sepatah kata pun dan terus menyuapiku.’ Mendengar hal itu, Abubakar pun meneteskan air mata dan menceritakan bahwa orang yang dimaksud kini telah tiada. Beliau adalah Rasulullah saw. Sang pengemis pun lantas menyesali sikapnya dan menyatakan syahadat dihadapan Abubakar.

Merubah Paradigma
Paradigma mayoritas dari masyarakat kita memang masih menganggap disabilitas sebagai kelompok cacat dan tidak normal. Paradigma ini terbagun cukup lama, bisa jadi karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Sebuah konstruksi yang menyatakan setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental dapat mengganggu, merupakan rintangan, dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas selayaknya (Pasal 1).

Selain itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kesejahteraan Sosial juga membangun konstruksi bahwa disabilitas adalah anggota masyarakat bermasalah dan memiliki disfungsi sosial. Istilah ini menciptakan diskriminasi ganda bagi penyandang disabilitas karena dengan istilah ‘bermasalah‘ dan ‘disfungsi sosial’, maka pemerintah, secara langsung dan tidak langsung, mengajak semua warga negara menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang yang hanya menyusahkan orang lain dan tidak dapat berpartisipasi secara penuh.

Penyebutan penyandang cacat tidaklah manusiawi. Apalagi memposisikan mereka sebagai pihak yang bermasalah. Komitmen Pemerintah Indonesia (Pemri) untuk merubah paradigma itu dan memenuhi hak-hak warga negara penyandang disabilitas patut diapresiasi. Terutama karena Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Walaupun, kemajuan ini tidak dibarengi dengan ratifikasi Optional Protocol (OP) dari konvensi ini. Sehingga hak masyarakat untuk menyampaikan individual complaint tidaklah secara otomatis dapat dilakukan sebagaimana jika OP diratifikasi. Namun, dengan meratifikasi ini, Pemri sepenuhnya bersepakat merubah paradigma menjadi lebih positif, tidak menyalahkan, memberikan jaminan, ketersediaan akses, dan perlindungan hukum bagi hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana dijabarkan dalam UU 19/2011.

Pekerjaan Rumah yang Tertunda
Indonesia memang telah meratifikasi konvensi tersebut sejak empat tahun yang lalu. Tetapi hingga kini belum ada harmonisasi kebijakan. Sehingga masih terdapat kebijakan atau undang-undang yang diskriminasi bagi para penyandang disabilitas.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pengadilan memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila dengan salah satu persyaratan istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”. Logikanya, dalam sebuah perkawinan, isteri harus sempurna lahir batin jiwa raga tidak boleh sebagai penyandang disabilitas. Bagaimana UU Perkawinan dapat mengakomodir para penyandang disabilitas. Atau dengan kata lain, UU ini ingin menyampaikan bahwa jika isteri tiba-tiba menjadi penyandang disabilitas, maka suami berhak berpoligami.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membatasai usia anak yakni sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Tentu kebijakan ini mengecualikan para penyandang mental retarded, yang mengalami keterbatasan dalam fungsi intelektual atau mengalami hambatan ketika membedakan norma dan nilai. Dan ini mereka alami, bisa jadi, sejak dari kandungan hingga usia dewasa, yang bisa jadi melebihi usia anak sebagaimana yang disebutkan dalam UU ini.

Selain itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga tidak membahas secara khusus perlindungan perempuan penyandang disabilitas dalam rumah tangga. Yang dibahas dalam UU ini adalah ketentuan pidana bagi pelaku KDRT yang menyebabkan korban menjadi disabilitas.

Komitmen Negara dan Kepentingan Nasional
Francis Fukuyama dalam ‘Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21’ mengatakan bahwa Negara dengan kemampuannya menciptakan regulasi/hukum, memiliki alat kuasa (aparat penegak hukum dan aparat pemerintah) dapat menjadi Negara kuat dengan kemampuan menyediakan jaminan hak dasar dan akses bagi setiap warga negaranya. Fukuyama juga menyebutkan, sebagai pengatur dan pemegang kuasa dalam masyarakat, maka penguatan negara melalui jaminan hak dasar dapat dilakukan bersamaan dengan kebijakan ekonomi pro pasar.

Potensi tersebut memang telah dilakukan Pemri dengan ratifikasi konvensi menjadi hukum nasional (undang-undang) serta melalui Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Indonesia Tahun 2004 – 2013. Pemri memberikan jaminan hak dasar berupa hak untuk bekerja dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam perekonomian. Pemri melakukan evaluasi terhadap sejumlah perusahaan dan instansi pemerintah untuk bisa mempekerjakan penyandang disabilitas. Tahun 2008 misalnya, ada 1.109 penyandang disabilitas yang bekerja di 81 perusahaan dan 85 orang penyandang disabilitas yang bekerja di instansi pemerintah. Selain itu, pemberian bantuan dana jaminan sosial secara langsung sebesar Rp. 300.000,-/bulan sejak tahun 2006 – 2009. Jumlah penerima bantuan tahun 2009 mencapai 17.000 yang tersebar di 31 provinsi. Serta penyediaan aksesibilitas fasilitas umum berupa ramp, toilet, guiding blok, handrai, dan lainnya.

Apa yang telah dilakukan Pemri sebagaimana hal-hal di atas memang mengarah pada kepentingan nasional (national interest) dengan melibatkan seluruh pelaku usaha. Akan tetapi, hal tersebut belum menjangkau seluruh penyandang disabilitas di Indonesia dan masih menjadi tanggung jawab dan dilakukan oleh Kementerian Sosial saja. Penyandang disabilitas yang direkrut di perusahaan dan instansi pemerintah juga tidak diketahui menjabat posisi apa. Selain itu, penyandang disabilitas yang sudah terpinggirkan dari kerja-kerja formal yang bernilai ekonomi karena paradigma cacat, bermasalah, dan disfungsi sosial akan semakin kesulitan mendapatkan kerja berupah secara layak jika pemerintah dan kita semua tidak memberikan penghargaan dan penghormatan bagi para pekerja penyandang disabilitas.

Untuk itu, Eilionoir Flynn dalam ‘From Rhetoric to Action, Implementation the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities’ mencatat keberhasilan di sejumlah negara-negara Eropa, Afrika, dan Asia bahwa dengan cara: perubahan paradigma melalui kampanye nasional; ketersediaan data terpilah yang akurat; kurikulum pendidikan sedini mungkin yang tidak membedakan; dan menyediakan seluruh akses dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas menjadikan penyandang disabilitas mampu meraih sukses yang sama dengan warga negara lainnya. Lebih lanjut Flynn mengatakan bahwa ini semua harus didukung dengan kebijakan nasional seperti petunjuk pelaksana operasional; standart baku; keterlibatan semua pihak (eksekutif, legislatif, yudikatif, pihak swasta, media, dan individu); monitoring dan evaluasi secara berkala bagi pelaksaan di lapangan; koordinasi antar institusi; serta penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Langkah-langkah yang dituliskannya, saya fikir, dapat dijadikan arahan untuk memperkuat kebijakan nasional menjadi kepentingan nasional jangka panjang.

Misalnya seorang disabilitas yang telah diketahui potensinya sebagai designer sejak kecil dan terus dikembangkan melalui pendidikan yang tidak diskriminasi maka ia akan menjadi designer hebat bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sehingga akan mendukung ekonomi bangsa dan negara pula (positive externalities).

Terakhir, koordinasi antara pusat dan daerah tidak boleh terputus. Apa yang menjadi kebijakan tingkat nasional harus bisa diimplementasikan di tingkat daerah, kerjasama dan komunikasi antar kementerian/lembaga dan antar pejabat negara, termasuk juga melepaskan ego sektoral. Sehingga terciptanya negara kuat sebagaimana Fukuyama tulisan dapat terjadi. Jika tidak, maka Indonesia akan menjadi Negara yang rapuh. Apalagi Rekomendasi Umum Komite CEDAW tentang kesehatan telah memberikan catatan penting bagi Pemri yakni “perlu adanya perhatian khusus pada kebutuhan kesehatan dan hak-hak perempuan yang memiliki kerentanan dan ketidakberuntungan seperti perempuan dengan disabilitas”. Lain dari itu, pencapaian kualitas terbaik adalah hak setiap warga negara sebagaimana jaminan dalam Konstitusi yang secara tegas menyebutkan negara bertanggung jawab memberi kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan, tehnologi, seni dan budaya (Pasal 28 A dan 28 I Ayat (1)), hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28 I (2)), serta hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang (Pasal 28 B Ayat (2) bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabiltas. Semoga.  (Yulianti Muthmainnah, Fellowship Paramadina Graduate School of Diplomacy dan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah)

Last modified on Thursday, 17 August 2017 14:48
Rate this item
(0 votes)