Perempuan-Perempuan dalam Dinamika Abad Wanita

26 Sep 2014 Abdul Munir Mulkhan
1809 times

Futurolog, Naisbitt & Aburden, menggambarkan abad ke-21 sebagai abad wanita dimana kehidupan dunia dimoninasi ekonomi jasa yang berada dalam kekuasaan kaum perempuan. Di dalam mitologi negeri ini kita kenal Ratu Laut Selatan, Roro Kidul, yang kekuasaannya hampir tak tersentuh. Di saat yang sama, juga kita kenal tragedi perempuan dalam mitologi Ratu Kalinyamat, menegaskan posisi pinggiran bagi kaum perempuan.

Di abad wanita tersebut, reposisi kaum perempuan dalam kehidupan publik menjadi wacana dominan, meski tak memberi ruang cukup luas bagi tampilnya ulama perempuan. Dalam kehidupan keagamaan, terutama Islam, dominasi dan hegemoni patriarki hampir tak tergoyahkan sedikitpun.  Hegemoni fikih dan teologi patriarki hampir tak dapat disentuh apalagi dikritik. Tuhan pun digambarkan dengan metafora dan simbol bukan perempuan tapi patriarki, menafikan posisi perempuan sebagai ibu yang menjadikan dunia ini tumbuh dan berkembang.

Posisi pinggiran perempuan dalam pemikiran Islam, bukan monopoli komunitas pemeluk agama terbesar kedua di dunia ini. Tidak mudah menemukan filosof atau penemu teori besar dalam peradaban Eropa dan Amerika dari kaum perempuan, karena dominasi kaum pria. Sama halnya dengan sejarah dan dinamika kekuasaan dalam dunia, kecuali menyebut beberapa nama yang kemudian tenggelam dalam dunia patriarki. Kehidupan negeri ini dikuasai mitologi penguasa perempuan hampir tanpa tersentuh, Nyai Roro Kidul, juga Ratu Kalinyamat.

Bagaimana kita menjelaskan realitas sosial dan realitas teologis tersebut? Beberapa hal bisa diajukan untuk menjelaskan persoalan tersebut, diantaranya ialah hambatan biologis yang disandang perempuan justru karena perempuan mengemban fungsi historis mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak generasi masa depan.

Tiap pemilihan Presiden muncul debat tentang posisi perempuan di ranah publik, dalam kepemimpinan bangsa. Pasca tumbangnya rezim Soeharto, muncul debat serupa berkait draft pembaharuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh Tim KHI Gender, yang kini entah kemana. Hal itu dipicu ide: perempuan umur 21 tahun bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri, nikah adalah kontrak sosial bukan ibadah, legalisasi kawin kontrak, penerapan idah pria, larangan poligami, kesamaan hak waris perempuan-pria. Perdebatan seperti ini masih akan terus meluas searah dengan gerakan kesetaraan gender.

Di tengah perdebatan di atas, berlangsung reposisi perempuan dalam kepemimpinan gerakan Islam. Muhammadiyah, mulai menempatkan perempuan dalam komposisi pemimpin pusat gerakan ini. Beberapa aktivisnya sedang mengkaji ulang posisi perempuan sebagai imam salat. Namun itu tak mudah dipenuhi di tengah patriarki ulama fikih dan teologi Islam. Soalnya bukan liberal atau konservatif, tapi bagaimana menggerakkan fungsi ajaran Islam hingga benar-benar berguna bagi pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan yang lebih sehat dan berkeadaban.

Reposisi perempuan berkait fakta biologis keperempuanan yang perlu dicermati. Daur ulang menstruasi pembuahan di rahim dan menyusui, merupakan bakat bawaanperempuan  yang tak mungkin dirobah. Aura ketubuhan itu sering menjadi alasan larangan perempuan sebagai imam salat yang tak jarang diperluas dengan larangan menjadi pemimpin. Sementara Hadis Nabi yang dijadikan dasar pelarangan itu konon lemah.

Usulan kawin kontrak bisa melegalisasi prostitusi yang semakin memperburuk nasib perempuan. Lemahnya ekonomi membuka peluang bagi segala jenis aktivitas yang bisa menarik minat pembuahan uang seperti prostitusi, trafficking atau perbudakan modern, serta pekerja di bawah umur. Demikian pula penerapan idah (masa tunggu untuk kawin lagi setelah perceraian) bagi pria sama dengan idah bagi perempuan. Soalnya bukan sekedar keadilan dan kesamaan hak, tapi kepekaan kemanusiaan juga perlu dijadikan pertimbangan.

Kelahiran Isa rasul dari rahim Maryam bisa dimaknai sebagai kritik hegemoni patriarki seperti tampilnya ’Aisyah, istri Nabi Muhammad saw, sebagai komandan perang sesudah wafat Nabi. Posisi ’Aisyah sebagai perawi hadis paling banyak, tidak mengubah posisi perempuan yang hampir tidak pernah dilibatkan dalam berbincang atas nasib dirinya, seperti kekalahan Ratu Bilqis atas Nabi Sulaiman. Dinamika Islam merupakan sejarah pria yang menghegemoni penafsiran Alquran dan Hadis dan mendominasi kekuasaan berbasis keagamaan.

Anggota Muhammadiyah perempuan dikelompokkan dalam ‘Aisyiyah dan perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Muslimat. Puncak kepemimpinan gerakan Islam terbesar di negeri ini selalu dijabat pria yang secara hegemonik diberi sebutan seperti nama organisasinya tidak seperti ‘Aisyiyah atau Muslimat.

Hegemoni pria bisa dilihat dari catatan berikut. Dalam notulen konggres Muhammadiyah 1924, bertanggal 31 Maret, Pimpinan ‘Aisyiyah menyampaikan pendapat di depan forum konggres tentang peran perempuan. Utusan “Aisyiyah itu menyatakan;  “Orang laki-laki Islam wajib membantu akan kemajuan prempuan Islam. Harus memberi izin kepada perempuan mencari ilmu. Cara yang dahulu itu salah sekali, tiada setujuh dengan Kur’an. Dahulu dikatakan bahwa orang perempuan itu “suargo nunut,” artinya suarga perempuan itu tergantung pada laki-lakinya (suaminya), begitu juga nerakanya (neroko katut). Hal ini sekali-kali tiada setujuh dengan Kur’an, sebetulnya semua yang mempunyai tanggungan masing-masing, tiada ada orang dapat menanggung orang lain, baik laki-laki ataupun perempuan. Perempuan harus seilmu dengan laki-laki. Perempuan wajib juga amar ma’ruf dan nhi munkar seperti laki-laki. … Dunia Islam tiada akan menjadi baik kalau yang maju hanya laki-lakinya saja. Perempuan pun harus maju juga….”

Posisi perempuan mulai dicoba dirobah saat Muhammadiyah menetapkan kebijakan memasukkan perempuan dalam struktur pimpinan pasca Muktamar Jakarta tahun  2000. Sejak itu peluang perempuan menjadi ketua (umum) Muhammadiyah makin terbuka. Namun peluang itu tak mudah saat sistem keluarga menempatkan pria kepala keluarga sebagai basis kehidupan sosial. Imam salat selalu dijabat pria, sementara perempuan diberi nilai setengah di kesaksian dan sistem pewarisan. Doktrin muhrim (mahrom) bisa disebut sebagai legalisasi dominasi pria atas perempuan yang hampir menutup peluang mobilitas sosial bagi perempuan itu sendiri.
Surat Al-Nisa’ ayat 34:


34. Kaum laki-laki itu pemimpin wanita, karena Allah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas yang lain (wanita), dan karena (laki-laki) menafkahkan hartanya. Wanita yang saleh, yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, karena Allah memelihara (mereka)[290]. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], nasehati mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Jika mentaatimu, janganlah mencari-cari jalan menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Keterangan: [289]. Maksudnya: Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suami. [290]. Allah mewajibkan suami mempergauli isterinya dengan baik. [291]. Nusyuz: meninggalkan kewajiban bersuami isteri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami. [292]. Untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan membangkang; mula-mula diberi nasehat, dipisahkan dari tempat tidur, baru dibolehkan memukul dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas.

Kepemimpinan hanya bagi pria walau kelebihutamaan dan penafkahan tidak lagi dipenuhi kaum pria. Sementara al-rijal tidak hanya bisa diberi arti pria. Lihat ketika Jibril mengajarkan sosok Tuhan memakai kata al-rijal, padahal Jibril bukan berjenis lelaki.
Ayat tersebut tidak berlaku bagi perempuan mesti menjadi tulang-punggung keluarga  gajinya lebih besar dan pendidikannya lebih tinggi. Hingga hari ini tidak banyak yang mengenal Nyai Siti Walidah (Nyai Ahmad Dahlan) sebagai ulama meski beberapa fakta menunjuk terlibat dalam diskusi dengan para ulama sezaman. Bahkan tidak banyak pengikut Muhammadiyah, termasuk ’Aisyiyah (organisasi kaum perempuan Muhammadiyah) yang mengenal tokoh ini.

Dalam situasi budaya berbasis teologi itulah reposisi perempuan dalam kepemimpinan Muhammadiyah tahun 2003 menarik dicermati. Peserta Sidang Tanwir Mataram Desember 2004, 25% perempuan, seperti peserta Muktamar ke-45 Malang, Juli 2005. Posisi itu memang belum siginfikan, namun penting bagi pelahiran keputusan strategis bernuansa kesetaraan gender dan penguatan reposisi perempuan dalam pentas politik nasional. Sayang Muktamar 2005 mengamandir reposisi perempuan hasil keputusan Tanwir Mataram tahun 2004 dengan argumen steriotpie bahwa perempuan itu tugasnya dirumah di wilayah domestik.

Soalnya ialah bagaimana reposisi perempuan tersebut lebih menjamin kehidupan sosial yang lebih sehat, bukan sekedar liberalisasi doktrin fikih dan teologi. Persoalan ini masih akan terus mengundang perdebatan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung. Tanpa tafsir baru, peran perempuan dalam kehidupan sosial-politik yang lebih luas masih akan menghadapi hambatan teologis.

Sejak 1990-an dalam setiap seleksi pencalonan Pimpinan Muhammadiyah sudah muncul beberapa nama perempuan. Namun hingga Muktamar 2000 belum seorang perempuan pun terpilih sebagai anggota pleno pimpinan pusat yang 13 orang, seperti penambahan anggota pleno yang biasanya berjumlah 4 atau 6 orang oleh ke-13 anggota pleno pilihan Muktamar. “Kegagalan” perempuan menempati posisi 13 besar atau anggota tambahan itu lebih karena mayoritas peserta Muktamar adalah pria.

Tampilnya Rabiah Al Adawiyah sebagai pengembangan teknik mahhab dalam tasawuf, Annemarie Schimmel mahaguru tasawuf modern, hanya indah diperbincangkan namun tidak mengusik dominasi patriarkhi.  Harus diakui Siti ’Aisyah, istri Rasul, hampir selalu dirujuk dalam merekosntruksi ilmu ke-islam-an sebagai perawai atau informan. Posisi ’Aisyah sebagai pelahir ide baru sebagai pemikir (ulama), perlu kajian mendalam. Langkahnya ikut berperang, memang mengejutkan. Namun apakah hal itu didasari suatu gagasan, kita lebih banyak hanya tertarik pada tindakannya bukan pada ide yang melatarbelakanginya.

Perempuan Muhammadiyah terkonsentrasi diorganisasi otonom yang bertugas khusus membimbing perempuan dengan seluruh pemimpinnya juga perempuan. Sementara pimpinan berbagai majelis dan lembaga lain yang membidangi pendidikan, kesehatan, dakwah, dan santunan sosial, hanya sedikit melibatkan perempuan.

Karena itu Muhammadiyah menetapkan kebijakan advokatif memasukkan perempuan dalam tiap jenjang kepemimpinan. Kebijakan advokatif tersebut diharapkan menyeimbangkan peserta perempuan dan pria dalam Muktamar. Peluang perempuan menjadi ketua (umum) Muhammadiyah lebih terbuka ketika memperoleh suara terbanyak dalam Muktamar atau musyawarah di tingkat lebih rendah.

Kesetaraan perempuan dalam wilayah publik di atas bukanlah barang baru. Jauh sebelum kesetaraan gender atau feminisme menjadi wacana publik, pendiri gerakan ini, Kiai Ahmad Dahlan, sudah menempatkan perempuan setara pria dengan tugas berbeda. Perkumpulan khusus perempuan, Sopotresno, didirikan 1914 setelah lembaga pembinaan perempuan bagi tugas non-domestik, Wal Asri. Dua lembaga ini adalah cikal bakal kelahiran ‘Aisyiyah tahun 1922 dan NA untuk perempuan muda beberapa tahun kemudian.

Gerakan perempuan yang semula bertapa dalam ruang di batas pagar rumah, kemudian melibatkan mayoritas warga masyarakat, terutama perempuan yang jumlahnya selalu lebih banyak. Namun, baru memperoleh pembenar teoritis setelah futurolog (Naisbitt & Aburden) melontarkan tesis bahwa abad 21 sebagai abad wanita berbasis ekonomi jasa yang menjadi wilayah dominan perempuan.

Negeri ini mengenal tokoh wanita paling berpengaruh dalam kehidupan rakyat dan juga dalam dinamika kekuasaa, yaitu Nyai Roro Kidul,  juga Ratu Kalinyamat dalam sejarah satiris yang berbeda. Kita kenal Rahmah el-Yunusiah (1318-1388/1900-1969) ulama perempuan dari Sumatra Barat yang melakukan pembaruan pendidikan Islam dalam rangka meningkatkan posisi perempuan melalui Diniyah School Putri. Kita juga mengenal Kartini dan Dewi Sartika.

Kini banyak kaum perempuan yang menjadi pemimpin daerah yang handal seperti Tri Risma Harini, Walikota Surabaya, selain banyak akademisi bergelar doktor dan guru besar. Di sisi lain, tidak banyak nama perempuan disebut dalam Kitab Suci Al-Qur’an, kecuali Maryam dan Ratu Bilqis, selain nama surat al-Nisa’. Kelahiran Isa As tanpa peran pria, merupakan kritik dan koreksi peran pria dan kritik hegemoni patriarki. Dalam kehidupan manusia modern Isa As menjadi referensi mayoritas penduduk bumi ini, yaitu pengikut Nasrani. Dalam praktik kehidupan, tidak banyak pemikir perempuan yang menjadi rujukan karena tidak banyak kitab yang ditulis dengan pemikiran yang kritis dan genuin, selain publikasi pemikiran juga tidak lepas dari dominasi patriarki.[]

Last modified on Tuesday, 22 August 2017 04:10
Rate this item
(0 votes)