Opini

Opini (69)

Perempuan bernama lengkap Sri Kusyuniati ini adalah Direktur Rutgers WPF, sebuah lembaga yang memiliki concern di Bidang Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang berkantor di Jakarta. Ibu dari 2 orang anak ini, merupakan pendiri dari 3 organisasi non pemerintah yaitu Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), Rifka Annisa, Women Crisis  Center maupun INSIST, di Yogyakarta. Mbak Kus, begitu pangggilan akrab Rahima kepadanya adalah  ’murid’ dari para aktivis senior seperti  M. Dawam Rahardjo, Adi Sasono maupun Utomo Dananjaya  ketika masih menjadi aktvis baik di PII maupun HMI.  Di awal keterlibatannya dengan dunia LSM, ia juga termasuk murid almarhum Mansour Fakih.  Alumnus  S1 dan S2 IKIP Yogyakarta ini, mendapatkan gelar doktornya pada  program Sosiologi dan Antropologi di Monash University, Australia; disamping  juga telah menekuni bidang Political Studies, di  University of Queensland, Australia. Pengalamannya semakin matang setelah ia malang melintang di berbagai lembaga internasional seperti  SIDA, CIDA, Ausaid, USAID, GTZ dan lain-lain yang membantunya melihat dimensi-dimensi lain dari aktivitas yang digelutinya selama ini. Melalui lembaganya  yang kini juga bergiat dalam Aliansi Satu Visi (ASV),  Mbak Kus dan teman-temannya berupaya untuk melakukan penyadaran publik akan hakikat dan makna “Seksualitas” termasuk hak-hak dasar yang dimiliki manusia dalam berbagai kampanye seperti hari Kesehatan Seksual Sedunia ( International World Sexual Day) yang diperingati setiap tanggal 14 September.  Berikut, sajian wawancara AD. Kusumaningtyas mewakili  Swara Rahima untuk Anda semua.

________________
Manakala berbicara Kesehatan Reproduksi, mengapa perbincangan mengenai Seksualitas juga dianggap penting ?
Saya kira ada dua hal yang berhubungan. Pertama, awalnya ketika dilaksanakan International Conference on Population and Demography (ICPD) tahun 1994,  dalam ICPD Plan of Action (POA) itu terjadi perkembangan pendekatan. Sebelum dilaksanakan ICPD, sudah  banyak terjadi perkembangan paradigma. Bila sebelumnya perempuan hanya dilihat sebagai bagian dari populasi yang perlu dikontrol pertumbuhannya,  maka di tahun 1994, berkembanglah paradigma perempuan. Suara perempuan, perlu dilihat dengan jeli  dari segi kualitasnya, bukan sekedar kuantitas (angka) sehingga diselenggarakanlah ICPD  di Kairo dengan pendekatan berbeda. Bila sebelumnya paradigma sosial lebih bersifat fungsional struktural, melihat populasi sebagai pengimbang dari ekonomi, politik, dan sosial, maka paradigma kulturalis mulai berkembang dan mulai diperhatikan di sana. Oleh karena itu, persoalan Kesehatan Reproduksi (Reproductive Health) berkembang menjadi Hak-hak Reproduksi (Reproductive Rights). Ini menjadi sangat luar biasa. Dalam perkembangan  POA tersebut kemudian ada ”ICPD plus Ten” dan sebagainya, sehingga kemudian di dalam sidang-sidang pertahunnya ICPD menjadi trend mengenai  sejauh mana semua negara melihat dan menerapkan program-program aksinya.  Nah,  di situlah terjadi debat yang luar biasa, sehingga  ‘reproductive rights’ berkembang menjadi Sexuality and Reproductive Health  Rights (SRHR).

Apakah soal ‘Rights’ masuk ke dalam isu seksualitas ?

Menurut saya, area perbincangan ‘seksualitas’ lebih besar dibandingkan soal ‘Reproductive Health’ itu sendiri, karena reproductive health menjadi bagian dari seksualitas. Kedua, sudah saatnya perempuan tidak hanya dianggap sekedar angka. Selama ini suara perempuan, perspektifnya perempuan, tidak pernah didengar, padahal the personal is political.  Suara perempuan orang per orang itu perlu didengar, terutama  terkait  dengan bagaimana dia memiliki ‘hak’ atas tubuhnya sendiri. Ada ‘hak kuasa’ di sana, untuk memutuskan apakah mau hamil atau tidak hamil dan sebagainya. Oleh karena itu saya melihat seksualitas perlu sekali diperbincangkan, karena   perempuan sudah lama  tidak dianggap sebagai warganegara.

Bila seksualitas merupakan isu penting, kenapa  selama ini dipandang tabu di  masyarakat ? .
Nampaknya terminologi seksualitas selama ini dianggap sekedar berhubungan seks, padahal sebenarnya cakupannya tidak sebatas itu. Ini karena seksualitas memang terkait dengan persoalan hubungan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi di dalamnya ada  hak atas tubuh, hak atas kesehatan, hak untuk  didengar keputusannya, ada ruang untuk mengambil keputusannya. Hal-hal seperti itu perlu diberi ruang. Hanya saja, banyak orang tidak tahu, sehingga seksualitas dipandang sebagai sebatas hubungan seks.

Ruang lingkup seksualitas  meliputi apa saja ?
Ada soal hak, ada alat-alat reproduksi dengan segala fungsinya, ada hormon dan sebagainya. Yang sangat penting ada soal hak. Di antaranya hak untuk menguasai tubuhnya, ada  hak  untuk puas dan tidak puasnya, ada hak untuk pemuasan diri, ada hak untuk menentukan orientasi seksual. Jadi ada banyak hak yang selama ini  tidak diperhatikan. Memang di dalamnya ada lingkup kegiatan berhubungan seks,  namun itu hanya bagian kecil dari keseluruhan persoalan seksualitas.  Banyak orang melihat seksualitas sebagai hubungan seks saja;  sehingga menjadikan munculnya persoalan. Oleh karena itu,  saat ini WPF Indonesia  tengah  mengkampanyekan apa sebenarnya terminologi seksualitas ini.

Adakah kaitan antara kodrat dengan konstruksi sosial tentang seksualitas? Bagaimana perkembangan konstruksi ini di masyarakat?
Menurut  saya,  memang perempuan dan laki-laki secara lahir mempunyai  keterkaitan atau attached dengan hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas. Hal ini berhubungan erat dengan  kontruksi sosial yang patriakhis. Oleh karena konstruksi yang patriarkhis ini, maka hak-hak (yang berhubungan dengan feminitas) menjadi terkesampingkan karena  yang dinomor satukan maskulinitasnya. Konstruksi ini sangat berhubungan dengan hak, berhubungan dengan tubuh dan siapa yang punya kuasa, dan kemudian  dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengikutinya.

Oleh karenanya, ketika bicara patriarkhi hal ini menjadi lebar dan luas,  karena itu dua-duanya dikatakan kodrat  karena keduanya memang mempunyai perbedaaan di dalam fungsi reproduksinya. Persoalannya kemudian sampai kepada kebijakan. Soal KB, jelas banget. Cara memberikan informasi mengenai fungsi reproduksi dan  bereproduksi sendiri  dianggap tidak bermasalah, sehingga perempuan tahunya ’ya sudah alami, hamil karena punya organ untuk hamil’. Dia tidak tahu kalau ada hak untuk tidak hamil. Kita tahu bahwa ada 50 %  perempuan tidak mengalami kepuasan seksual. Ini sangat berhubungan dengan nilai-nilai patriakhi yang menanamkan seolah-olah tugas perempuan hanya terlentang dan melayani suami. Tidak dibayangkan bahwa seks itu bisa menyenangkan. Ada anggapan bahwa seks itu menakutkan, merugikan perempuan, itu dosa. Oleh karena itu seks hanya bisa diperbincangkan di ruang yang sangat intim. Artinya ada bagian yang bisa disepakati, ada bagian yang lebih luas untuk bisa didiskusikan.

Bagaimana dampak konstruksi patriarkis ini terhadap seksualitas kaum perempuan?
Dampaknya kepada perempuan, misalnya  terkait dengan reproduksi  seperti  hak untuk bereproduksi atau tidak bereproduksi;  perempuan jadi tidak punya pilihan. Mau punya anak dan tidak punya anak; hak suami yang menentukan. Pakai alat kontrasepsi atau tidak, juga tergantung suami. Kemudian tidak ada cerita bahwa perempuan menolak tidak mau meladeni suami malam ini. Tidak mungkin ada cerita begitu, karena hukumnya wajib. Apalagi berkembang di komunitas Islam, bahwa  istri akan dilaknat oleh malaikat semalam suntuk jika menolak permintaan suami. Jadi tidak ada ruang untuk mengatakan ”aku sekarang ini tidak kepengen, tidak enak badan”, apalagi untuk menikmati itu. Saya pernah melakukan penelitian, bahwa perempuan bahkan banyak yang tidak tahu apa itu orgasme. Bagian tubuh mana yang sensitif juga banyak yang tidak tahu. Ini kan keterlaluan. Indikatornya selebar  itu. Kalau kita bicara human rights, dan rights yang paling mendasar terkait dengan seksualitas, hak ini menjadi terabaikan.

Berbicara tentang diskriminasi terkait dengan seksualitas perempuan, apa saja contohnya?.
Soal KB jelas,  karena alat kontrasepsi yang dianjurkan  adalah untuk perempuan  termasuk yang berada pada area-area yang abu-abu, yakni kontrasepsi mantap.  Padahal di luar negeri, di negara tertentu kontrasepsi ini diberikan kepada perempuan yang mengakibatkan secara mental tidak sehat karena setiap bulan dia harus  memperbaharui, suntik, atau minum pil, dan dia harus tergantung selama betahun-tahun. Sementara di negeri kita ibu-ibu ini tidak  diberi informasi, padahal itu kontrasepsi hormonal yang mengganggu semua sistem hormon. Dia pun tidak diberitahu apa dampaknya, baik kontrasepsi yang sifatnya fisikal maupun hormonal. Secara fisik, IUD  tidak mengganggu hormon; tapi  suntik maupun Implant, sangat berhubungan dengan hal-hal yang bersifat hormonal. Bisa memiliki pengaruh seperti pusing, tambah gemuk, mempengaruhi tekanan darah, namun ini tidak diinformasikan, sehingga mau pilih alat kontrasepsi saja menjadi  diskriminatif sekali.

Sementara mengenai pemakaian kondom, bila suami sudah bilang ”aku tidak mau pakai kondom”, lalu bagaimana? Mengenai hal ini, terjadi perdebatan terkait tingginya angka HIV/AIDS yang cukup tinggi di kalangan pasangan menikah. Seperti kita tahu bahwa ada fenomena peningkatan HIV/ AIDS  yang selama 2 tahun terakhir meningkat drastis, yaitu di kalangan perempuan atau ibu rumah tangga yang terpapar infeksi justru dari suaminya. Dan penyebabnya hanya karena suami yang mengambil keputusan apakah ia mau pakai kondom atau tidak. Di Papua perempuan tidak pernah keluar rumah, namun mereka terinfeksi sehingga akhirnya menjadi gelisah. Memang di sana patriakhinya tinggi sekali, para suami yang terinfeksi tidak menceritakan hal ini kepada istrinya. Dan hal ini jumlahnya banyak sekali. Menurut saya ini fakta.

Walaupun sekarang ini pengidap HIV  bila ditangani dengan minum obat bisa berumur panjang, namun tetap saja  hal yang sangat penting ini perlu diinformasikan dan dilaksanakan untuk melindungi perempuan. Kondom itu bukan saja untuk pencegahan kehamilan namun juga untuk perlindungan dan pencegahan dari penyakit menular seksual lainnya. Jadi  tidak hanya HIV/ AIDS, tetapi juga Gonorrhea (GO,) Siphilis, dan sebagainya.

Apa itu orientasi seksual ? Adakah kasus-kasus diskriminasi  atas dasar orientasi seksual ini ?
Orientasi seksual adalah  kecenderungan seseorang untuk memilih pasangannya, artinya bisa saja terjadi laki-laki memilih laki-laki dan perempuan memilih perempuan. Menurut saya itu adalah bagian dari hak. Namun, hal ini tidak homogen, termasuk di dalamnya  keragaman pilihan dalam hal orientasi seksual. Dalam masyarakat kita, diskriminasi dalam orientasi seksual ini banyak terjadi. Yang perlu kita ketahui, adalah hak setiap orang dalam memilih orientasi seksual ini. Nampaknya, tekanan sosial yang diterima perempuan di keluarga  maupun lingkungan lebih besar. Dalam hal memilih orientasi seksual, komunitas Gay nampaknya  lebih bebas dari pada komunitas Lesbian. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa ketika kita tengah membicarakan hak orientasi  seksual  dan masuk ke area pembahasan soal transgender, perlu  diketahui bahwa gender kita tidak hanya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Namun ada juga gender ketiga, yaitu trans gender,  sehingga gender sendiri menjadi sangat cair. Kita percaya pada hak orang untuk memilih orientasi seksualnya, maka orientasi itu cepat berubah. Bisa jadi  hari ini  saya senang pada laki-laki dan besok saya senang pada perempuan, karena itu sangat cair.

Tentang diskriminasi, banyak sekali terutama terjadi kepada kelompok transgender waria. Karena sejak kecil sudah berbeda, maka bullying, ejekan, tekanan-tekanan maupun larangan sangat besar, sehingga biasanya kelompok-kelompok ini ber-pendidikan rendah, karena tidak tahan terhadap tekanan, ejekan dan larangan yang besar. Akibat pendidikan rendah dan tidak punya keterampilan, lalu akhirnya mereka terpaksa menjadi pelacur  jalanan. Ini kan kasihan karena ada double discrimination. Belum lagi dalam hal fasilitas kesehatan. Bila mereka datang ke puskesmas, ada stigma yang lain lagi, mendapat ejekan yang lain lagi. Belum lagi bila dia adalah pasien yang akan pergi ke RS untuk rawat inap, apakah dia akan dimasukkan di ruang laki-laki atau perempuan?   Bila mau mau kencing, di kamar mandi laki-laki atau perempuan? Bila di luar negeri ini  sudah ada tersendiri. Di Indonesia, boro-boro soal layanan rumah sakit atau fasilitas  kamar kecil, mengisi formulir saja isian jenis kelamin hanya laki-laki dan perempuan. Di negara lain, paling tidak telah memberi ruang untuk pilihan teman-teman itu. Tak usahlah kita berbicara mengenai perkawinan sejenis, coba riil saja memenuhi hak kita karena kita punya undang-undang HAM. Penuhi itu dulu, bahwa semua orang berhak menerima  layanan pendidikan, layanan kesehatan dan sebagainya

Bagaimana Anda melihat kasus-kasus diskriminasi terkait SRHR seperti soal keperawanan, Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD)? Bagaimana dampaknya kepada korban?
Soal keperawanan itu sangat bias gender. Isu ini sudah muncul  sejak tahun -70 an. Mengapa seringkali kalau perempuan diminta harus perawan ketika dia mau kawin, sementara laki-laki tidak ? Namun, seiring berkembangnya waktu diskursus keperawan-an masih ada meski berkurang. Tapi dengan berkembangnya kembali konservatisme, soal keperawanan ini menjadi isu penting lagi di berbagai kabupaten. Malah ada gagasan untuk melakukan tes keperawanan anak sekolah. Hal seperti ini melanggar HAM karena keperawanan adalah area yang sangat privat, bukan area publik.

Adapun soal KTD, ini bisa terjadi di kalangan pasangan baik yang menikah maupun tidak menikah. Kebanyakan karena ketidaktahuan tentang bagaimana mencegah kehamilan, berhubungan seks yang sehat dan bertanggung jawab, tidak tahu soal tindak kekerasan dimana kekerasan seksual banyak terjadi disitu. Bila hal ini terjadi di kalangan remaja, karena pengetahuan mendasar mereka mengenai seksualitas, HAM, dan hak seksual memang sangat kurang. Misalnya pengetahuan mengenai tubuh, pengetahuan mengenai berhubungan seks termasuk perbedaan antara nafsu, seks, cinta yang  memang jelas berbeda, para remaja tidak tahu. Mereka pikir kalau seks itu tanda cinta, padahal itu berbeda. Pengetahuan mengenai itu terbatas. Sehingga ketika ia menerima tekanan dari pacarnya ketika dia bilang ”kalau kamu tidak mau melayani saya maka putuslah.” Ini menjadi hal yang menakutkan. Bila remaja itu diberitahu tentang seksualitas dan hak-hak seksualnya, dia akan berani mengatakan tidak. Mengingat, masa depan harus ia tentukan sendiri. Mau susah-susah punya anak sekarang,  dia sendiri yang susah.  Mau besok, ya dia yang menentukan. Selama ini, orang tua tidak pernah memberikan pengetahuan tentang hal ini, sehingga  seringkali mereka tak bisa menjawab.

Bila demikian, bagaimana anak-anak  mendapatkan informasi mengenai seksualitas selama ini?
Apabila orang tua ditanya, ”Bu, adik datang dari mana?”,  seringkali mereka menjawab ”Di rumah sakit, beli di luar”. Ini kan sudah penipuan tentang informasi seksualitas yang dilakukan oleh orang dewasa. Semestinya, orang tua harus berusaha untuk mencari cara  agar dapat  memberikan informasi kepada anak mengenai apa itu seksualitas, bagaimana hak-haknya terkait dengan seksualitas itu sesuai dengan umurnya. Termasuk mengenai hormon yang sedang tumbuh. Tapi hal ini bukan satu satunya. Sebetulnya, perhatianlah yang perlu mereka berikan. Di samping itu, tidak sekedar  berhenti dengan mengatakan ”Kalau kamu belajar  dan punya aktivitas” maka hal ini bisa hilang. Sebab, bila pertanyaanya tidak terjawab maka anak justru buka situs website porno. Website terbesar adalah situs porno karena situs  ini yang dianggap paling menguntungkan dan merupakan bisnis yang bagus,  jadi remaja yang ingin tahu jawabnya larinya ke sana. Padahal, di situs ini penipuan terhadap remaja perempuan besar sekali. Di dalamnya  juga tidak bisa dilepaskan dari fenomena remaja yang tuna rungu (deaf) yang cantik-cantik (ini kuasa Tuhan dan universal). Kami tahu hal ini karena memiliki program dengan mereka. Mereka tahu informasi semacam ini dari FB, BBM dan lain-lain sehingga rentan terjadi kekerasan. Apalagi  bila tidak ada konselornya.

Bagaimana cara mengatasi  salah kaprah  pemahaman  masyarakat mengenai seksualitas itu?
Kalau di lingkungan sekolah  perlunya sosialization, communication and information (SCI) melalui Sex Education (Pendidikan Seks). Dan hal itu tidak hanya disampaikan oleh orang tua dan guru, tetapi perlunya para aktivis LSM memberikan pemahaman tentang seksualitas. Artinya perlu kampanye besar-besaran. Saya kira kalau dunia pendidikan perlu menyediakan waktu khusus  untuk pelajaran seperti ini.

Di Belanda ada fakta mengenai konggres  tentang SCI  untuk memberikan Sex  Education yang tentu disesuaikan dengan umurnya, yaitu semenjak pra sekolah sampai SMA. Oleh karena itu, menurut  data Demographic Health Survey atau semacam Survey Demografi dan Kependudukan Indonesia  (SDKI) yang  dilaksanakan  di 45 negara  setiap 4 tahun sekali diberikan pertanyaan yang sama terkait pengalaman dalam berhubungan seks pertama  kali. Di Indonesia, data dari 3 Survei terakhir (bila ditambahkan yang sekarang menjadi 4 survei ) atau berarti 12 tahun yang lalu hingga sekarang pengalaman,  pertama seseorang berhubungan seks  makin  dini secara usia. Jadi kalau secara bertahap, kira-kira  12 tahun   yang lalu, orang pertama kali berhubungan seks ketika berumur  lebih dari 20 tahun. Kini semakin dini dan semakin dini, dan bahkan sekarang orang Indonesia pertama kali berhubungan seks ketika berusia 15 tahun. Sebaliknya di Belanda, dulu  orang berhubungan seks pertama kali ketika berusia 15 tahun, sekarang berkurang.  Malah, dalam 12 tahun terakhir ini, mereka yang melakukan hubungan seks pertama kali ketika berusia 20 tahun. Fenomenanya menjadi terbalik; karena di sana dia bisa mendapatkan semua informasi mengenai seksualitas. Informasi itu diberikan agar remaja bisa menentukan kapan mau berhubungan seks, dan kalau mau berhubungan harus bertanggung jawab karena tahu resikonya.  Sehingga ketika dia berpikir misalnya, ”kalau aku remaja dan punya anak, maka ini membebani saya.” Dengan demikian ia jadi lebih bertanggung jawab ” .

Sebaliknya, ketika remaja kita berhubungan  seksual itu karena ketidaktahuan,  sehingga untuk menjawab besarnya rasa ingin tahu mereka lalu yang dibuka adalah website porno. Bila seseorang sudah berpacaran lama dan dan merasa sudah waktunya (terserah mau menikah dulu atau tidak)  sebaiknya ini adalah  keputusan  yang bersangkutan. Bila kesimpulannya menjadi ”saya nggak dulu”, itu karena kontrol diri. Sementara di kalangan remaja kita, ini terjadi lebih karena rasa ingin tahu atau terkait dengan perkembangan hormonal mereka.  Ketika mereka kami beritahu mengenai program SCI,  salah seorang peserta berkata bahwa dia adalah remaja yang punya anak. Dia katakan, ”Kalau saja saya tahu seperti ini, dunia saya tidak segelap sekarang. Saya ingin memberikan  pengetahuan ini sebanyak-banyaknya kepada remaja yang agar mereka tidak seperti saya. ”  (Dia punya anak hanya karena ingin tahu, dan ini juga untuk menjawab keingintahuan temannya, saat ini dia ditinggalkan oleh pasangannya). Dari pengalaman kami, setelah diberikan program SCI capaian akademisnya, nilai-nilai pelajarannya menjadi lebih bagus. Melalui SCI akhirnya  terjawab  hal-hal semacam itu.

Lalu, bagaimana cara melibatkan pendidik. Jadilah dalam SCI mau tidak mau kita harus memberikan TOT kepada pendidik, karena beliau-beliau lah nanti ujung tombak  dalam menjawab secara teoritis pertanyaan-pertanyaan  remaja. Remaja dan para pendidik dulu yang dilatih. Kami pernah punya pengalaman  melakukan program yang berhubungan dengan kelompok konservatif,  ketika berbicara mengenai seksualitas belum direspon. Lalu, ketika kita beri tahu mengenai apa pendidikan seksualitas ini sebenarnya, mereka jadi tahu  dan merespon bahwa  hal ini dirasakan penting sekali.

Bagaimana mengkaitkan pendidikan seksualitas ini dengan perspektif  agama, khususnya Islam ?
Saya kira semua agama, terutama Islam, memberi rekomendasi untuk mencari pengetahuan seluas mungkin. Dan ini bagian dari mencari pengetahuan. Dalam hidup kita punya hak; apalagi  bila itu terkait dengan kuasa tubuh. Misalnya, mengapa ada yang memakai jilbab, ini juga karena ada  wacana untuk mempertahankan kuasa tubuh. Sepertinya dia ingin mengatakan, ”Kalau tidak mau, aku tidak ridha,  maka jangan sentuh aku. Aku menguasai tubuhku sendiri. ”

Di dalam agamapun kita perlu mencari  teks-teks Alquran maupun hadis yang ternyata bisa sejalan dengan pandangan kita.  Mengingat Alquran dan hadis itu lebar dan luas, ada teks yang kesannya berhubungan dengan pandangan kita, ada yang  kesannya 'against' (menentang). Karena sangat lebar dan luas, maka dari itu kita perlu mencari. Contoh yang kesannya against adalah ”Kalau kamu tidak mau meladeni suami, maka akan dilaknat oleh malaikat sepanjang malam.” Tapi disisi yang lain, Alqur’an dan hadis Nabi mengatakan ”Gaulilah dengan cara yang sesuai dengan prinsip mu’asyarah bil ma’ruf. ” Sehingga, kalau lagi sakit, ya jangan. Oleh karenanya,  penerjemahan bisa menjadi sangat interpretatif  dan ini menjadi bisa refleksi  bagi mereka.

Bagaimana Anda melihat ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah memandang soal seksualitas ?
Bila kita bicara tentang NU dan Muhammadiyah, tentu sangat ramai. Walaupun sama-sama Islam, kalau dibilang ’pluralisme’ pandangan-pandangan moral di dalamnya berbeda, sangat luas. Misalnya di NU, terdapat pandangan moral yang terkesan cenderung  ’liberal’  seperti pandangan Gus Dur dan pengikutnya; tentu berbeda dengan para kyai yang berada di pesantren yang konservatif. Pesantren-pesantren yang banyak bekerjasama dengan Rahima, tentu terkesan berbeda ketika memandang soal seksualitas. Artinya pandangan ini bisa subyektif. Begitu juga di Muhammadiyah. Oleh karenanya, seringkali kita perlu bertoleransi dalam perbedaan pandangan ini.

Terminologi seksualitas  kadang dianggap sangat menakutkan walaupun sebenarnya itu sangat praktis.  Namun,  dalam hal teknis terkadang kita tidak menyebutkan terminologi seksualitas; namun isinya mengenai prinsip-prinsip seksualitas, seperti itu. Memang, kita perlu berhati-hati, namun jangan sampai kemudian mendangkalkan prinsip. Misalnya, dalam pembicaraan tentang hak seksualitas, ada mengenai hak orientasi tanpa menyebut kata seks. Ini bisa dilakukan, namun jangan sampai kemudian mendangkalkan makna.

Bagaimana  refleksi Anda atas Pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi selama ini?
Saya lihat berbagai modul kespro, fokusnya tetap  perempuan dan tidak ada haknya. Hanya sekedar pengenalan mengenai ”ini lho, organ reproduksi vital”, dan tidak ada  penjelasan mengenai hak, padahal hak itu penting. Kalau percaya pada hak perempuan,  kalau percaya pada pluralisme, maka hak mesti ada di sana. Saya melihat belum banyak modul tentang orientasi pada kespro maupun pada seksualitas, belum sampai kesana.

Apa saran dan harapan  Anda Kus supaya isu seksualitas lebih dikenal publik?
Mungkin kita bisa berangkat dari hak  reproduksi (reproductive rights)  atau hak kespro dulu untuk melangkah kepada hal yang lebih luas. Ini merupakan terminologi  yang bisa diterima walaupun  perlu dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, saya selalu berpikir persoalan strategi. Kalau kita punya strategi yang benar,  maka kita bisa menyadarkan orang tanpa orang itu merasa tersinggung dan akhirnya menyadari bahwa mind set-nya sudah berubah.  Mengingat, tujuan yang baik tanpa jalan yang baik membuatnya tidak akan tercapai juga. Oleh karenanya tujuan yang baik, perlu langkah yang baik juga.  {} AD.Kusumaningtyas










Lelaki bernama lengkap Irwan Martua Hidayana ini lahir di Jakarta, 16 Mei 1962. Peneliti dan Dosen yang juga bergiat di Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI ini, menekuni bidang Antropologi semenjak S1 di FISIP UI maupun S2-nya di Universitas Ateneo, Manila, Philipina  hingga jenjang S3 yang mengantarkannya meraih gelar Doktor bidang Antropologi Medis di Universitas Amsterdam, Belanda. Dalam kajiannya di bidang tersebut, isu-isu kesehatan, gender, seksualitas, dan kesehatan reproduksi menjadi bidang yang tak pernah lepas dari perhatiannya.  Menikah dengan Agnes  (tahun 1995), Irwan kini juga menjadi Bapak dari dari Marselino, putra semata wayang mereka yang kini duduk di kelas 2 SMA. Selain mengajar di kampusnya, ia banyak melakukan penelitian di akar rumput  serta melakukan advokasi  bersama rekan-rekannya di organisasi non pemerintah yang bergerak pada persoalan gender dan seksualitas. Salah satu upaya yang dilakukannya bersama rekan-rekannya sesama sivitas akademika, adalah mencoba untuk membuat Pokja Pengarusutamaan Gender di  Universitas di Kota Depok.  Berikut wawancara AD.Kusumaningtyas dari Swara Rahima dengan antropolog yang ditemui di kantornya di Gedung C FISIP UI di  lingkungan kampus UI.

Bagaimana pengertian ‘seksualitas’ menurut Anda ?
Seksualitas itu menyangkut hakikat hidup manusia, sehingga cakupannya luas. Bila  kita mau melihat seksualitas, maka hal itu tidak bisa terlepas dari hasrat, keinginan, persoalan identitas, maupun hal-hal lain  yang terkait berbagai aspek kehidupan manusia. Menurut saya, seksualitas  itu bukan semata-mata hal yang bersifat aspek biologis atau hal-hal yang fisik saja dari manusia, namun juga menyangkut aspek-aspek  psikologis, sosiologis dan budaya terkait dengan identitas seksual yang dimiliki seseorang. Maka, tadi saya katakan seksualitas  itu terkait dengan motif, hasrat, keinginan kita sebagai manusia seperti kepada siapa kita tertarik atau punya hasrat, dengan siapa kita ingin  membangun keluarga, ataupun dari siapa kita ingin punya anak. Di sisi lain juga seksualitas terkait dengan identitas seperti bagaimana kita melihat seseorang sebagai sexy woman atau laki-laki yang macho, oleh karena itu pengertiannya benar-benar luas. Tapi yang jelas, seksualitas adalah sesuatu hal yang hakiki dan merupakan  hak dasar manusia. Bagaimanapun, ketika kita lahir  ke dunia ini pasti identitas yang pertama kali ingin yang dilihat orang pada diri kita  adalah seks (jenis kelamin)-nya.

Apa saja yang diperbincangkan dalam ruang lingkup seksualitas ?
Tadi saya sudah menyebutkan bahwa seksualitas menyangkut aspek fisik dan aspek  sosiologis. Dari sisi biologis ada penis, vagina maupun organ seksual yang lain. Namun bukan sekedar itu,  mengingat tubuh manusia juga merupakan aspek biologis dari seksualitas yang penting. Ketika berbicara tentang seksualitas dari segi fisik, ini tidak hanya sekedar alat kelamin atau organ seksual, tetapi seksualitas tubuh kita yang lain sebagai manusia. Seksualitas juga terkait hal psikologis, ada hasrat, keinginan, motif secara individual . Aspek-aspek  lain dalam seksualitas manusia juga penting, karena kita  hidup di  masyarakat  yang  menyakini bahwa seksualitas mencakup pula aspek sosial dan budaya. Misalnya dengan siapa kita menikah dan dengan siapa yang tidak boleh menikah? Lalu seringkali di masyarakat, misalnya jodoh seseorang itu bukan ditentukan oleh individu, tetapi oleh keluarga. Itu kan contoh lain. Lalu contoh lain misalnya bagaimana masyarakat memandang soal hubungan seks di luar pernikahan? Belum lagi terdapat konstruksi budaya masyarakat misalnya  mengenai soal keperawanan, poligami, dan lain-lain. Sebenarnya, secara umum kita bisa melihat ada 4 (empat) aspek besar dalam seksualitas.

Bagaimana masyarakat Indonesia mengkonstruksikan seksualitas? Seksualitas  yang seperti apa?
Dalam konteks Indonesia yang beragam secara etnis maupun agama, mungkin agak sulit melihat ini. Tetapi secara  umum melihat konstruksi seksualitas  di masyarakat kita seks itu dilihat sebagai hal yang tabu. Dalam arti tabu dibicarakan secara publik. Walaupun sekarang seringkali seks dibicarakan secara terbuka lewat media, akan tetapi banyak orang masih sering melihat seksualitas dari sisi yang lebih normatif. Lalu bagaimana masyarakat mengkonstruksi seksualitas? Di sini saya melihat ada semacam double standart, dimana seksualitas perempuan cenderung lebih dikekang, disorot, diatur daripada seksualitas laki-laki karena laki-laki dianggap lebih banyak mempunyai kebebasan secara seksual.  Secara umum, saya melihatnya seperti itu. Namun, ini tidak bisa dikatakan sebagai generalisasi pandangan masyarakat Indonesia  yang beragam.

Bila tak dapat dikatakan sebagai generalisasi, bisakah dielaborasi beberapa contoh mengenai bagaimana budaya kita mengkonstruksi seksualitas ini ?
Sebenarnya menarik jika membicarakan budaya dalam konteks Indonesia. Di beberapa suku bangsa di Indonesia, konstruksi budaya mengenai seksualitas itu melihat bahwa seksualitas adalah urusan laki-laki dan perempuan. Namun,  dalam berbagai diskusi juga sering diangkat tentang bagaimana masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan yang melihat bahwa kategori gender itu tidak bisa terlepas dari seksualitas. Di sana ada 5 kategori yaitu : a)laki-laki, b)perempuan, c) calalai (perempuan yang berpenampilan laki-laki atau tomboy), d)atau sebaliknya calabai(laki-laki cenderung berpenampilan feminin, keperempuanan), dan kemudian e)ada kategori bissu (orang atau individu yang dianggap  mempunyai maskulin dan feminin  yang seimbang di dalam dirinya). Itu contoh bagaimana masyarakat Bugis mengenal kategori itu.
Kita juga mengenal hal serupa di masyarakat lain di daerah Sumbawa, di sana ada kategori gender laki-laki dan perempuan. Dalam konteks kesenian, seperti ludruk atau wayang orang, kita dapat melihat bagaimana para pemeran laki-laki seringkali memerankan perempuan atau sebaliknya perempuan memerankan laki-laki. Yang  saya tahu, di wayang orang perempuan sering memerankan tokoh Arjuna, laki-laki yang dianggap memiliki pembawaan halus. Atau menjadi tokoh Srikandi, perempuan yang gagah berani. Dengan demikian, konstruksi seksualitas  dalam budaya di Indonesia sebenarnya cukup beragam.

Dapatkah dijelaskan pengertian dan perbedaan beberapa istilah seperti seks, seksualitas, orientasi seksual, dan perilaku seksual ?
Ada istilah seks, yang intinya adalah soal jenis kelamin  yang ditandai dengan penis dan vagina. Namun dalam penggunaan sehari-hari  ketika berbicara tentang seks  maka hal ini  tidak mengacu pada aspek fisik saja. Kalau ada istilah ’nonton  film seks’, maka dari kata seks bisa jadi isi film itu bukan menceritakan soal hubungan seksual semata-mata, tetapi juga bagaimana film itu memandang tentang seksualitas. Sementara seksualitas sendiri sebenarnya mengacu tidak hanya pada aspek fisik maupun biologi saja. Secara sederhana seksualitas berarti segala hal dalam kehidupan manusia yang berkaitan denga seks. Otomatis, bila kita membicarakan segala hal dalam kehidupan manusia yang terkait dengan seks, maka dia mencakup  dengan apa yang disebut dengan perilaku seksual-nya, orientasi seksual-nya, identitas seksual-nya, dan ekspresi gender-nya. Jadi seksualitas itu adalah satu kesatuan yang utuh dari berbagai macam aspek kehidupan manusia.

Pembicaraan tentang orientasi seksual terkait dengan ketertarikan kita secara seksual maupun secara erotis kepada gender yang lain maupun pada seks yang sama. Itu bagian dari seksualitas. Sementara perilaku seksual berkait dengan apakah seseorang berganti ganti pasangan seksual, atau dia setia, atau dia melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Begitupun halnya mengenai identitas seksual, terkait dengan bagaimana seseorang menyebut dirinya sebagai laki-laki, gay, waria atau sebagai  lesbian. Kesemuanya itu juga bagian dari  seksualitas.

Dapatkah dijelaskan lebih detail mengenai orientasi seksual ?
Secara kajian akademis, orientasi seksual terdiri dari beberapa macam. Pertama,  hetero seksual dimana dipandang ada ketertarikan terhadap lawan jenis. Kedua, ada juga homoseksual atau ketertarikan terhadap sesama jenis. Ketiga, ada biseksual atau ketertarikan kepada keduanya,  kepada perempuan dan juga laki-laki. Secara umum, dalam kajian akademis semua ini dianggap sebagai orientasi seksual. Kenyataannya seringkali tidak sederhana itu. Bahkan ada orang-orang yang tidak bisa memastikan  atau menyebutkan apa sebenarnya orientasi seksualnya.

Apakah masing-masing terminologi terkait satu sama yang lain dan bersifat linear? Misalnya, seseorang orientasi seksualnya sesama jenis, dia  pasti selalu gay, dan selalu akan berhubungan seksual sesama jenis (laki-laki juga). Akankah selalu seperti itu ?
Seringkali dalam pandangan umum seolah-olah seperti itu. Karena saya heteroseksual dan saya laki-laki, maka saya tertarik kepada lawan jenis (perempuan). Dan orang kemudian berpikir pasti saya mencari perempuan dan melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Sebaliknya bila dia Gay, laki-laki tertarik dengan laki-laki, sepanjang hidupnya dia berhubungan dengan laki-laki. Kenyataannya tidak seperti itu juga. Orientasi seksual tidak selalu berhubungan secara linear dengan identitas seksual-nya. Bisa aja orientasi seksual saya homoseksual, saya tertarik dengan sesama jenis tetapi saya tidak pernah mengaku diri saya sebagai gay atau sebagai homo. Saya mengaku diri sebagai heteroseksual, karena saya menikah dengan seorang perempuan dengan perilaku saya berhubungan seks dengan perempuan, sama dengan mereka yang heteroseksual. Bisa jadi juga tidak sepanjang hayatnya seseorang berhubungan dengan  lawan jenis. Pengertian tentang orientasi seksual, perilaku seksual, identitas seksual, seringkali merupakan sesuatu yang kompleks. Hal itu tergantung pada banyak faktor  seperti lingkungan, ekonomi  dan lain-lain. Sehingga, kalau kita lihat perilaku seksualnya, seolah-olah  seseorang adalah homo padahal belum tentu. Kalau ketika ditanya, dia jawab “Saya hetero. Karena  alasan pekerjaan lah, saya lakukan ini”.

Bagaimana Anda melihat berbagai kebijakan negara yang terkait pandangan mereka mengenai seksualitas, khususnya terhadap kaum perempuan ?
Bila berbicara tentang kebijakan negara atau  produk hukum yang dibuat oleh negara terkait dengan perempuan, secara umum harus kita akui bahwa banyak kebijakan negara yang mengatur soal seksualitas perempuan dimana mereka hanya dilihat dari tubuhnya. Misalnya bagaimana Perda  tentang Larangan Pelacuran, tentang Penggunaan Busana Muslimah di beberapa  Kabupaten, semuanya diarahkan kepada perempuan. Sebenarnya, secara implisit itu menunjukkan bahwa negara mempunyai konstruksi tertentu tentang seksualitas perempuan yang melihat bahwa semua itu merupakan hal yang perlu dibatasi, diatur, dan dikekang dengan berbagai macam aturan. Negara juga menilai bahwa urusan perempuan sebagai ‘bukan persoalan-persoalan kami’,  dan program-program seksualitas perempuan sebatas pada soal reproduksi, dimana hak reproduksi itu pun merupakan tanggung jawab perempuan.

Contoh lain mengenai bagaimana negara melihat seksualitas perempuan adalah pada Undang-undang Perkawinan yang mengizinkan laki-laki berpoligami. Artinya, negara melihat bahwa laki-laki dianggap wajar kalau dia memiliki lebih dari satu pasangan seksual. Ini dapat dimaknai sebagai pengakuan negara, karena selama ini  negara tidak menolak dan mempersilakan laki-laki punya pasangan seksual lebih dari satu. Konstruksi negara tentang seksualitas ini memandang bahwa hasrat seksual laki-laki seolah-olah tidak bisa dibatasi, sementara  pada perempuan harus dibatasi. Apakah demikian cara melihatnya?

Bagaimana pendapat Anda akan perilaku pejabat publik yang justru menyalahkan perempuan korban kekerasan seksual ?
Para pejabat di negeri ini, bila membincangkan seksualitas pasti selalu mengkreditkannya dengan soal moralitas.  Dan pembicaraan tentang moralitas bila dikaitkan dengan seksualitas, akan selalu mengarah kepada tubuh perempuan daripada laki-laki. Makanya tidak heran bila kemudian pejabat publik memberikan komentar misalnya tentang pelecehan seksual di tempat umum, itu karena perempuan memakai pakaian mini di tempat kerja dan segala macam. Di situ tampak pandangan yang melihat perempuan seolah-olah makhluk berbahaya, menjadi setan, iblis yang menggoda laki-laki. Di sisi lain, ada pandangan yang menganggap bahwa karena dia laki-laki tidak  bisa menahan hasrat seksualnya. Bagaimana cara supaya laki-laki mengendalikan hasrat seksualnya? Patriarkhi kemudian melihat bahwa untuk mengubahnya perempuan  mesti menjadi korban yang perlu diatur dari berbagai aspek. Dalam berbagai kajian mengenai hal itu, terjadi apa yang disebut dengan moral panics (kepanikan moral).

Bagaimana dampak dari cara pandangan terhadap perempuan, terutama terkait dengan  kebebasan untuk memilih  sendiri hal-hal  terkait dengan seksualitasnya ?
Persoalannya terletak pada kebijakan atau cara pandang pejabat publik maupun masyarakat  yang mengontrol satu pihak yaitu perempuan. Ini tidak menguntungkan perempuan karena mereka akan selalu dilihat sebagai objek seksual. Mengingat, paling gampang pejabat publik mengatur cara berpakaian dan aturan jika perempuan keluar malam. Dari hal tersebut perempuan pasti merasa bahwa masyarakat (terutama kaum laki-laki) memandangnya sebagai  objek seksual. Sehingga  agak mengherankan juga pandangan para pejabat publik dalam melihat pelecehan seksual pada perempuan, misalnya pada kasus-kasus perkosaan yang menimpa perempuan yang memakai pakaian yang tertutup rapat. Kasus-kasus  perkosaan yang terjadi pada TKI, TKW tidak pernah menjadi refleksi untuk mengubah pandangan mereka sehingga tidak berpikiran seperti itu. Tetap saja, ketika ada persoalan selalu dikaitkan dengan moralitas dan seksualitas perempuan. Ini karena mereka menganggap perempuan sebagai jenis kelamin kedua (the second sex).

Ruang publik tak lagi aman bagi  perempuan, contohnya kasus-kasus  kekerasan seksual di  ruang publik yang menimpa perempuan. Mengapa?
Peristiwa itu terjadi akibat dari  aspek yang saling berkaitan. Pertama, cara pandang laki-laki terhadap perempuan. Cara pandang kita tidak lepas dari nilai, norma gender yang diterima keluarga  dari masyarakat. Termasuk masih banyak laki-laki yang melihat perempuan sebagai obyek seksual. Kedua, hal itu terjadi bukan saja karena masyarakat kita tidak mendapatkan pendidikan seksualitas (masih agak terlalu jauh), tetapi juga karena tidak mempunyai ruang dalam keluarga atau sekolah untuk bisa bicara mengenai seksualitas secara terbuka. Pernah saya bertanya kepada mahasiswa laki-laki di kelas saya ketika membahas tentang seksualitas ini. Setelah mengalami mimpi basah pertama kali kepada siapa mereka bercerita. Tak seorang pun yang mengatakan ia bicara dengan ayahnya atau orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa dari keluarga sendiri pun mereka masih sulit untuk mendapatkan informasi  serta berbicara tentang seksualitas.

Karena sulit membicarakan seksualitas ketika di dalam keluarga atau di bangku sekolah mengingat  tidak tersedia ruang untuk itu, maka seseorang kemudian mencari ruang lain. Akhirnya persoalan itu muncul di ruang publik, entah di angkutan umum, kereta atau apa saja sehingga terjadi pelecehan seksual. Di samping hal lain, terkait dengan negara atau pemerintah  yang masih belum mampu menyediakan angkutan umum atau ruang-ruang publik yang aman khususnya bagi perempuan.

Bagaimana Anda melihat hadirnya perda diskriminatif yang selain terkait dengan isu moral  juga tidak terlepas dari isu agama?
Pembicaraan mengenai seksualitas akan selalu dikaitkan dengan moralitas, dimana moralitas seringkali  tidak bisa dilepaskan dari soal agama. Agama dianggap sebagai sumber moral, baik atau buruk,  benar atau salah, dari sisi lain kehidupan manusia. Terkait dengan seksualitas, agama selalu dianggap sebagai faktor atau unsur yang mengontrol seksualitas secara ketat. Bagaimana cara pandang agama terhadap seksualitas akan tercermin pada akhlak kita. Merea yang membuat Perda diskriminatif melihat bagaimana agama memandang seksualitas lalu mengkaitkannya dengan tujuan untuk menjaga moralitas masyarakat atau moralitas bangsa.

Saya melihat agama (terutama di Indonesia) sering  dijadikan alat untuk tujuan-tujuan yang tidak ada kaitannya dengan  tujuan agama itu sendiri. Agama banyak digunakan untuk tujuan yang sifatnya politis atau ekonomis. termasuk dalam konteks pembuatan perda-perda ini. Padahal yang saya tahu,  Islam selalu melihat seksualitas secara positif. namun penafsiran yang seperti apakah yang melihat seksualitas terkait dengan hal-hal yang positif ? Bila dikaitkan dengan perda-perda diskriminatif di wilayah Indonesia, agama cenderung dijadikan alat untuk menjustifikasi aturan-aturan atau regulasi terkait dengan seksualitas. Saya masih percaya, sebetulnya cukup banyak anggapan berbeda yang mempunyai pandangan positif terhadap seksualitas manusia dari pada apa yang digambarkan oleh perda-perda yang  'berbasis" pada ajaran agama itu.

Bagaimana pendapat Anda tentang pandangan masyarakat mengenai ‘identitas gender’ yang tidak sesuai dengan harapan mereka?
Secara umum, masyarakat memahami identitas itu ada dua : laki-laki, dan perempuan. Masyarakat lalu berharap bahwa laki-laki berpenampilan, berbicara dan berprilaku sebagai laki-laki. Begitu juga dengan perempuan. Namun, dalam kenyataannya ditemukan  laki-laki yang mengekspresikan dirinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Di sini kita mesti memahami bahwa persoalan gender bukan hanya persoalan laki-laki atau perempuan, tapi juga  laki-laki yang keperempuanan dan perempuan yang kelaki-lakian. Sementara, masyarakat melihat banyak hal dalam kehidupan  selama ini secara dikotomis: ada siang dan malam. Padahal ada sore, ada petang. Ini wilayah abu-abu. Nah, ketika berbicara tentang seksualitas, masyarakat berpikir bahwa ketika seorang laki-laki lahir mempunyai penis maka dia  harus menjadi laki-laki. Begitu juga dengan perempuan. Jadi disesuaikan dengan kenyataan biologis. Padahal sebenarnya tidak sederhana itu. Ada yang namanya interseks. Dalam istilah Dr. Sultana MH. Faradz dari UNPIP disebut sebagai kerancuan  kelamin atau interseks .

Menurut saya, masyarakat belum menyadari bahwa sesuatu yang wajar bila mereka menemukan ada orang-orang yang mempunyai identitas gender  atau seksual agak ambigu. Yang  terpenting adalah bagaimana memberi informasi yang lebih memadai dan lebih banyak kepada masyarakat; sehingga tidak menjadikan konstruksi seksualitas sebagai yang diharuskan dan menganggap bahwa hadirnya kenyataan ini sebagai  sesuatu hal yang salah, kemudian menghakimi bahwa menurut agama itu dosa. Mengingat secara biologis pun sebenarnya ada variasi. Ketika sebagian masyarakat mengatakan bahwa jenis kelamin terdiri laki-laki dan perempuan  saja, namun secara sosial sebenarnya juga terdapat beragam contoh-contoh seperti di masyarakat Bugis atau masyarakat Sumbawa  yang mengenal beragam gender, itu menjadi penting. Dengan contoh kesenian rakyat  kita  bisa menjelaskan bagaimana budaya mengenal laki-laki dan perempuan, serta melihat persoalan gender itu sebagai sesuatu yang dinamis dan cair.

Bagaimana caranya menjelaskan bahwa gender itu beragam dan sangat dinamis?
Kita perlu menyadari  bahwa memang masyarakat atau budaya  tengah berubah. Kita juga perlu memperkenalkan bahwa Indonesia ini sangat beragam, termasuk suku bangsa, budaya masyarakat, termasuk gendernya. Saya pernah nonton film yang dibuat oleh National Geographic yang dibuat oleh beberapa antropologi tentang  persoalan gender dan lainnya. Mereka mengatakan semakin modern sebuah masyarakat,  semakin kaku pandangan mereka terhadap gender, dalam arti  melihat gender itu sebagai laki-laki dan perempuan saja dibandingkan melihat bahwa  di dalam masyarakat banyak budaya yang bervariasi. Seperti orang-orang India di Amerika yang mengenal gender bukan hanya relasi perempuan dan laki-laki. Jadi justru semakin modern masyarakat maka mereka semakin kaku dalam melihat gender dan mereka akan sensitif sendiri.

Tapi itu harus dibarengi dengan informasi yang lebih khas dan komprehensif di masyarakat bahwa gender adalah sesuatu yang dinamis, yang tidak bisa secara sederhana kita kategorikan sebagai laki-laki dan perempuan saja.  Pendidikan seksualitas menjadi hal yang penting ke depannya.

Apa saran  Anda untuk melakukan penyadaran di masyarakat ?
Pertama, peran media penting karena kita tahu masyarakat kita media oriented. Lewat media itu tugas pemerintah dan masyarakat sipil memberikan informasi yang komprehensif ke masyarakat. Kedua, mungkin agak sulit bagi generasi tua,  tetapi untuk generasi muda perlu diberikan pendidikan seksualitas yang akurat. Tidak hanya cukup di sekolah, tetapi di keluarga perlu diciptakan ruang keluarga dimana  dalam keluarga, orang tua bisa berbicara tentang seksualitas dengan anak-anaknya.

Jadi sekali lagi, menjadi penting bagaimana media harus dididik agar ’melek seksualitas’, karena kita perlu banyak tahu dari media mengenai berita dan informasi yang benar. Lalu kepada keluarga, bagaimana kita (termasuk para orang tua) menciptakan komunikasi dengan anak-anak, karena sebelum masuk ke sekolah, awalnya dia harus tahu terlebih dahulu. {} AD.Kusumaningtyas



















Utomo Dananjaya,  adalah seorang  praktisi pendidikan dan Direktur Institute for Education Reform Universitas Paramadia. Lelaki yang diberi gelar ‘Suhu’ dalam pendidikan para aktivis yang digelutinya sejak 1960-an ini mengawali karirnya sejak  1957 sebagai Guru SMPN di Garut. Setelah berpisah dari sekolah formal, ia tidak lantas berhenti menjadi guru. Ia mengembangkan latihan-latihan kepemimpinan di organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII),  sebuah organisasi Islam yang berorientasi pada modernitas yang  belakangan juga turut mengadopsi pendekatan partisipatoris dalam  pendidikan kritis model Paulo Freire.
Lelaki yang pernah merintis karirnya sebagai Koordinator Pelatihan di Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) ini,  juga merupakan guru dari Mansour Fakih (alm.),  inspirator para aktivis organisasi non pemerintah. Jalan hidupnya seolah tak bisa lepas dari dunia pendidikan, sebab  pada tahun 1979 ia diajak Tuty Alawiyah untuk mendirikan Sekolah Tinggi Asy Syafiiyah dan memimpin lembaga tersebut selama beberapa tahun.  Bersama sahabatnya, Nurcholish Madjid dan sejumlah tokoh muslim lainnya mendirikan Yayasan Paramadina yang belakangan juga melahirkan  Universitas Paramadina. Berikut sajian hasil wawancara  AD.Kusumaningtyas dari Redaksi Majalah Swara Rahima untuk anda.

_________________________

Bagaimana Bapak memandang  filosofi pendidikan di Indonesia?
Dalam alinea ke-4 pembukaan UUD tertera bahwa salah satu fungsi UUD 45 adalah membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa-dst. Dalam pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Nah, dari landasan itu seharusnya pemerintah berkewajiban mencerdaskan bangsa salah satunya dengan memperhatikan dan memfasilitasi masalah pendidikan.

Bagaimana Bapak menyoroti  situasi pendidikan di Indonesia, terutama bila dikaitkan  dengan partisipasi perempuan?
Jika dirunut, pada masa Proklamasi kemerdekaan Indonesia, dinyatakan bahwa jumlah penduduk buta huruf sangat tinggi dan sebagian besar adalah perempuan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, statistik menunjukan bahwa jumlah partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan sudah seimbang, yaitu di atas 90%. Keseimbangan ini terjadi baik di sekolah menengah maupun tinggi. Saya kira menjamurnya sekolah berkontribusi besar pada berkurangnya angka buta aksara dan partisipasi pendidikan baik pada laki-laki maupun perempuan di Indonesia.

Apa komentar Bapak  mengenai  situasi gender dalam  berbagai lembaga pendidikan, termasuk di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren?
Bila dilihat dari situasi sekarang,  baik dari sisi ide maupun kenyataan sesungguhnya tidak ada persoalan gender dalam pendidikan di Indonesia baik dari Sekolah Dasar (SD), menengah hingga pendidikan tinggi. Perbandingan jumlah murid laki-laki dan perempuan menunjukkan angka yang relatif  seimbang. Hal ini terjadi pula di pesantren. Kalaupun ada persoalan gender di pesantren, bukanlah tentang ketimpangan kesempatan belajar antara murid perempuan dan laki-laki. Melainkan lebih tentang pemisahan proses pembelajaran. Hal ini terjadi karena pesantren yang memiliki kebijakan untuk memisahkan santri laki-laki dan perempuan. Jadi, ada yang memiliki dua Pesantren namun dikelola oleh satu badan pengelola.
Namun, ada pula pesantren yang juga mengkhususkan adanya satu badan pengelola untuk setiap penyelenggaraan pendidikan, pesantren khusus santri laki-laki atau perempuan. Sebagai salah satu contoh adalah Madrasah Diniyah Putri Padang Panjang. Sedangkan Pesantren Gontor yang semula menyelenggarakan Pesantren khusus laki-laki, dalam 10 tahun terakhir ini mulai mengelola Pesantren putri dalam penyelenggaraan yang terpisah (Pesantren putra di Ponorogo dan Pesantren Putri di Ngawi). Jadi, di sekolah maupun di pesantren tidak ada persoalan gender.

Bagaimana bila  hal itu dikaitkan dengan hadirnya Sekolah Islam Terpadu?
Mengenai Sekolah Islam Terpadu, istilah ‘Terpadu’ di sini dimaksudkan bahwa lembaga pendidikan Islam  tersebut  memadukan kurikulum sekolah dengan Madrasah; bukan mencampur siswa laki-laki dengan perempuan. Jadi, ini tidak menyangkut soal segregasi. Akan tetapi lebih merupakan pengakuan ke arah kurikulum Kementerian Agama dan  kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang ini, supaya pendidikannya sama  dan menerima kurikulum yang sama, yaitu kurikulum ‘madrasah-sekolah’; dimana sekolah sudah menerima madrasah, sebaiknya madrasah menerima sekolah umum. Dalam sekolah Islam terpadu, ada penambahan pelajaran agama, karena ada anggapan mengenai kurangnya  pelajaran  agama di sekolah umum. Saya kira itu merupakan hal yang berlebihan. Sebenarnya tidak terlalu melihat itu sebagai hal yang signifikan dalam pendidikan kita. Oleh karenanya, sekolah terpadu menambah pendidikan agama; namun hal itu tidak perlu terlalu dilihat.  Jika masih ada madrasah yang khusus seperti Taman Pendidikan Agama (TPA), ini adalah sekolah non-formal dan umumnya jenjangnya adalah di bawah atau hanya sampai SD. Seperti adanya tambahan pelajaran agama seperti Akhlaq,

Bagaimana Anda melihat upaya negara dalam  hal pendidikan?  Adakah muatan diskriminasi di sana? Bagaimana dampaknya terhadap kesempatan pendidikan bagi lelaki dan perempuan?
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No.20 tahun 2003 pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa aktif mengembangkan potensi dirinya, agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan oleh diri, masyarakat, bangsa dan negara. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam UU Sisdiknas terdapat pada pasal 4. Dalam ayat 1 berbunyi : Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Dan lima prinsip penyelenggaraan lainnya tidak ada gagasan atau anjuran yang bertentangan dengan cara penyelenggaraan atau nilai-nilai yang disebut dalam pasal 1. Dengan kata lain, UU Sisdiknas dalam penyelenggaraan pendidikan tidak mengenal diskriminasi gender.
Dari pengertian dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan di atas, terperinci lebih lanjut dalam PP No.19 Tahun 2005, menegaskan perubahan prinsip pendidikan dari paradigma pengajaran kepada paradigma pembelajaran. Paradigma pegajaran yang menunjukkan dominasi guru dalam aktivitas pendidikan harus berubah pada paradigma pembelajaran.Dimana dominasi guru harus digantikan oleh aktivitas peserta didik. Dengan tidak ada dominasi guru tertutup kesempatan guru mentransformasikan nilai-nilai atau pengetahuan yang tidak bersumber pada nilai-nilai kearifan, budaya dan nilai-nilai agama.

Bagaimana Bapak melihat ‘trend’  Perda maupun aturan lokal yang mewajibkan siswa perempuan mengenakan busana terkait dengan identitas tertentu di sekolah  maupun pemisahan ruang kelas di sekolah ?
Pakaian seragam khusus perempuan adalah memakai jilbab, inipun bukan hanya berlaku di Madrasah. Hampir semua sekolah umum termasuk negeri, jilbab dipakai oleh perempuan secara sukarela. Bahkan ada sekolah negeri yang pada hari jumat mewajibkan pelajar putra memakai baju kokoh. Secara umum  peserta didik laki-laki dan perempuan jarang duduk dalam meja yang sama, meja dengan dua kursi diduduki oleh laki-laki dan perempuan tanpa diatur, anak laki-laki duduk sengaja dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Perda syariah hampir tidak ada pengaruhnya dalam penyelenggaraan pendidikan.’
Menurut saya,  Perda syariat itu tidak ada yang berpegang  pada sekolah. Yang terjadi bukan perda syariah, akan tetapi seperti yang terjadi di SMAN 1 Yogya itu ada guru  yang mengharuskan anak-anak perempuan pakai jilbab dan anak laki-laki pakai baju koko. Pakaian itu kebiasaan sebagian khas warga Yogya, dan kebijakan itu berasal dari sekolah, dan bukan urusan pemerintah. Itu bukan karena perda syariah,  tetapi  karena konyol saja para guru dan kepala sekolahnya yang  membuat aturan begitu yang mewajibkan pakaian tertentu, lalu dianggap sebagai  Perda syariat. 

Saat ini, nampaknya terjadi ‘kapitalisasi’ dalam lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta? Apa pendapat  Anda tentang hal ini?
UUD 45 Pasal 31 secara terperinci menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pada ayat 2 diperjelas bahwa setiap anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan ayat 4 berbunyi : Negara memprioritaskan pendidikan dengan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk menyelenggarakan pendidikan.
Dua ayat ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah penyelenggara punya kewajiban dan harus memprioritaskan biaya pendidikan, negara hanya memprioritaskan pendidikan. Namun dalam prakteknya tidak demikian.  Saat sekarang ini dihimbau atau diwajibkan membiayai pendidikan dengan membayar mahal, tindakan ini merupakan tindakan kriminal pelanggaran UUD.
Pasal-pasal dalam UUD 45 ini berat sekali memberikan jaminan kebebasan memperoleh pendidikan dan bebas dari beban biaya pendidikan . Pendidikan adalah hak warga negara dan negara wajib membiayai dan memprioritaskan pendidikan.
Dalam penjelasan PP No.19 pandangan terhadap anak dirumuskan sebagai menghargai kebebasan seorang anak yang berarti setiap anak mempunyai hak untuk dilayani dan diperlakukan secara individual.
Mahkamah Konstitusi mengadili undang-undang APBN 3 tahun berturut-turut menyalahkan pemerintah khususnya tentang biaya pendidikan dalam UU. Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi membatalkan UU BHP dan tahun 2012 sedang mengadili gugatan penyelenggaraan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Secara statistik, pemerintah paling banyak membuat Undang-Undang yang melanggar UUD dalam bidang pendidikan.

Dapatkah Bapak jelaskan lebih lanjut mengenai fenomena ini? Terutama bila dikaitkan dengan  soal kesenjangan akses dalam Bidang Pendidikan?
Itu memang kecenderungan pemerintah yang dimulai ketika tahun 2005, sejak zamannya SBY,  dimana Menteri Pendidikan Nasional waktu itu dijabat oleh Bapak Bambang Sudibyo.  Pertama-tama, dia ingin memisahkan orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, oleh karena itu dia dekati  bahwa sekolah itu dibagi dua. Yaitu sekolah jalur formal mandiri,  dan sekolah jalur formal standar. Tapi ini tidak berhasil karena tidak tepat sasaran dan ditinggalkan oleh banyak orang; dan perlu diketahui bahwa itu merupakan diskriminasi padahal gagasan dari Undang-undang Dasar 1945 tentang pendidikan itu menyatakan bahwa “semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.”  Para pendiri negara sendiri memiliki gagasan bahwa warga negara  berhak memperoleh pendidikan  yang berhak memperoleh pendidikan setara dab berkualitas. Dalam kenyataannya, jalur formal mandiri dan jalur formal standar itu tidak bisa diterima dalam pendidikan pendidikan nasional.  Pertimbangannya adalah karena ada anak-anak Indonesia yang mempunyai uang  dan ada anak-anak yang kurang kemampuan.  Dikaitkan dengan situasi  masyarakat,   pendidikan RSBI  yang biayanya sedemikian tinggi,  idenya karena itu.
Selain itu lahirnya RSBI, bahwa sekarang  ternyata kecenderungan pemerintah ingin masuk ke pasar dan menyebabkan ada persoalan terkait keadilan ini dengan membuat kebijakan mengenai Badan Hukum Pendidikan (BHP). Jadi negara mempunyai kecenderungan mengkapitalisasi pendidikan dengan membuat pendidikan sebagai Badan Usaha untuk memperoleh keuntungan, meskipun selalu ditolak.  Akibat dari kebijakan pemerintah ini,  meskipun dalam UUD 1945 (yang telah diamandemen) dinyatakan bahwa anggaran pendidikan  sekurang-kurangnya 20 % dari dana APBN/APBD  tetap tidak bisa menjawab persoalan. Bila pasal undang-undang itu menyatakan bahwa  20 % itu termasuk gaji guru dan pengurus yayasan.  Jadi betul  angkanya masih 20 %, namun 40 %-nya untuk gaji guru dan pengelola yayasan pendidikan, sementara 20 %  anggaran pendidikan ini berjumlah 80 triliun rupiah  di  setiap tahun anggaran  belum mampu menjawab  kebutuhan dalam bidang  pendidikan.
Tidak ada alasan lagi untuk membedakan pada laki-laki dan perempuan. Ini sama saja berpendapat bahwa orang-orang miskin itu berbeda dengan orang kaya. Sehingga  orang-orang  miskin dibiarkan. Saya berkesimpulan bahwa semestinya dalam masalah gender, baik secara kualitas dan kuantitas tak lagi menjadi persoalan di dalam pendidikan kita.

Apa pendapat Bapak mengenai  implementasi yang  dilakukan pemerintah menjalankan kewajiban negara dalam bidang pendidikan?
UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 disusun dengan pertimbangan antara lain, bahwa UU Sistem Pendidikan sebelumnya yaitu No.2 tahun 1989 dianggap tidak memadahi lagi dengan UUD yang telah diamandemen yang memperjelas hak warga negara dan kewajiban negara.
UU Sisdiknas relatif disiplin dalam memperjelas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dalam penyusunan UU APBN mulai menyusup pengkhianatan pemerintah terhadap kewajiban memenuhi UUD. Negara memprioritaskan anggaran 20% untuk membiayai pendidikan diperjelas oleh pasal 49 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa gaji guru dan pendidikan kedinasan khusus tidak termasuk dalam alokasi 20% dibatalkan sehingga pada saat sekarang ini anggaran 20% dari APBN membiayai pendidikan pada 17 Departemen dan lembaga negara sehingga alokasi biaya pendidikan untuk Departemen Pendidikan hanya 5% (Dalam APBN 2012, biaya pendidikan sebesar 280 triliun, biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikelola Kementrian Pendidikan hanya kurang lebih 60 triliun, APBN 2013-biaya pendidikan berjumlah 340 triliun, departemen pendidikan memperoleh 80 triliun saja)
Ketika gugatan rakyat tentang penyelenggaraan UN (Ujian Nasional) diterima Pengadilan Negeri, tergugat (pemerintah) mengajukan banding dan ditolak Pengadilan Tinggi, mengajukan kasasi di tolak Mahkamah Agung. Berarti Mahkamah Agung menerima gugatan rakyat bahwa Ujian Nasional tidak melindungi hak asasi manusia dan tidak melindungi hak pendidikan dan hak anak. Dengan kasasi tahun 2009 berarti keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi sampai 2012 pemerintah tetap menyelenggarakan Ujian Nasional.

Apa refleksi Anda tentang filosofi ‘pendidikan untuk semua’ dalam konteks perkembangan situasi pendidikan kita ?
Sampai saat ini sulit meyaksikan adanya usaha serius dan sistimatis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan guna meningkatkan kecakapan bernalar. Salah satunya adalah model Ujian Nasional. UN diandalkan pemerintah sebagai pemaksa agar peserta didik belajar. Kecemasan diyakini dan digunakan oleh birokrasi sebagai motivasi belajar. Keyakinan yang bertentangan dengan teori suasana belajar dan proses pembelajaran yang menyenangkan. Belajar hanya dipandang sebagai proses penyimpanan, pencaharian dan diunduh, untuk menyonteng jawaban yang benar yang disediakan dalam soal pilihan ganda.
Soal UN model pilihan ganda memenuhi kepentingan birokrasi bekerja cepat digantikan mesin. Mengorbankan anak didik belajar kecakapan memecahkan masalah rutin yang sudah digantikan mesin/komputer. Maka anak didik kita hanya berlatih bernalar tingkat rendah atau  menyesuaikan dengan budaya yang ditinggalkan jaman. Padahal UUD 45 pasal 31 (5) menugaskan Pemerintah mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memajukan peradaban dan maslahatan umat manusia. Sudah dapat diduga pendidikan yang mengasingkan budaya bernalar inilah yang akan dicapai di masa depan. {} AD.Kusumaningtyas

Missiyah, perempuan kelahiran Jember, 18 Agustus 1967 ini adalah sahabat bagi ibu-ibu dan perempuan pinggiran. Bersama ‘Kapal Perempuan’, Missi, selalu berada di garda depan menyuarakan hak pendidikan perempuan dan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan agar para perempuan ini bisa survive menghadapi hidup. Kapal Perempuan adalah singkatan dari Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk  Perempuan, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang lahir dari keprihatinan dan kegelisahan para pendirinya terhadap perkembangan komunitas-komunitas belajar perempuan di Indonesia. Mantan guru yang  juga seorang aktivis perempuan yang mengawali kiprahnya semenjak di Solidaritas Perempuan ini hingga sekarang masih terus telaten melakukan advokasi terhadap isu pendidikan perempuan; baik bersama rekan-rekannya di Kapal Perempuan, maupun Komnas Perempuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejak lulus S1 tahun 1995 di Jember, Missi hijrah  ke Jakarta. Sejak itulah Missi terus bergerak menyuarakan hak pendidikan perempuan dan berupaya agar Kapal Perempuan dapat menjadi pusat pembelajaran bagi perempuan. Menikah dengan Wahyu Susilo, seorang aktivis pendamping buruh migran,  pasangan ini dikaruniai seorang putri bernama Chessya.

Berikut  sajian hasil wawancara yang dilakukan oleh AD.Kusumaningtyas dari Swara Rahima dengan perempuan yang  akrab dipanggil Mbak Missi ini.
______________________________


Pendidikan  menjadi ‘concern’ gerakan perempuan sejak lama. Di Indonesia,  dikenal nama-nama seperti Dewi Sartika, Kartini, Rohana Kudus yang memulai aktivitasnya melalui bidang pendidikan.  Menurut Anda, mengapa pendidikan ini dianggap penting?
Pendidikan saya definisikan bukan semata-mata sebatas pendidikan formal; akan tetapi lebih merupakan proses untuk melakukan penyadaran dan mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Hal ini menjadi penting karena pendidikan menjadi dasar untuk membuka kesadaran seseorang agar dia tahu permasalahan di sekitarnya  dan kemudian mampu mengidentifikasinya. Langkah utama untuk mengetahui masalah-masalah tentu saja tidak dapat dilakukan semua orang. Jika harus dilakukan maka dia harus melalui proses-proses yang mampu membuka masalahnya.

Jadi pendidikan dipandang penting untuk perempuan salah satunya adalah agar perempuan mampu mengenali masalah?
Jika seseorang sudah mampu mengidentifikasi masalah maka ia dapat mengenali  dan mencari faktor-faktor penyebabnya sehingga ia mampu mencari jalan keluarnya.  Pendidikan ini memang menjadi dasar agar seseorang sadar kemudian melakukan sesuatu yang akhirnya bisa merubah ketidakadilan untuk perempuan.

Semestinya,  bagaimanakah pendidikan itu menurut  Anda ?
Menurut saya, pendidikan adalah hak semua warga dan kita dapat hidup bertahan dengan lebih kuat lagi jika kita dibekali pengetahuan yang tak lain diperoleh melalui proses pendidikan. Makna pendidikan pun tidak semata sebagai lembaga formal tetapi justru sebagai proses pembelajaran yang membutuhkan waktu dan keberpihakan sehingga kehidupan dapat berjalan dengan adil, dan keberpihakan kepada perempuan adalah niscaya dalam sebuah masyarakat.

Berkaitan dengan ketidakadilan gender, sebenarnya kesadaran apa yang ingin Anda dan Kapal Perempuan tanamkan dalam membangun kepekaan relasi gender?
Pendidikan yang diusung oleh Kapal Perempuan adalah pendidikan adil gender yang mencakup tiga aspek.  Pertama mencakup kecakapan hidup yang dikombinasikan dengan  pendidikan untuk kesadaran perspektifnya, kedua pendidikan yang mencoba melihat  relasi kekuasaan di masyarakat yang berbasis jenis kelamin dan yang ketiga pendidikan yang mendorong kesadaran untuk kepemimpinan. Bagaimana perempuan sudah sadar tentang problem-problem baik praktis maupun srategis kemudian dia melakukan perubahan dalam dirinya dan mentransformasikannya ke sekelilingnya. 

Bagaimana Anda melihat situasi pendidikan perempuan di Indonesia?
Sesungguhnya beberapa lembaga pendidikan formal sekarang ada yang sudah berupaya mengintegrasikan gender perspektif dan hak asasi perempuan. Namun sayangnya hal ini terjadi hanya pada jurusan-jurusan tertentu. Pada pendidikan secara umum tampaknya silabus maupun kurikulum belum punya perspektif gender. Misalnya pendidikan dasar pada anak-anak masih saja menganut bias gender, misalnya ibu bekerja di rumah dan bapak bekerja di Kantor. Pendidikan dasar tidak memberikan dasar keadilan gender apalagi naik ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau sudah kuliah di Kajian Wanita, antropologi, filsafat barulah ada perspektif tersebut, meski pada umumnya bias gender dalam pendidikan masih kuat.
Ada beberapa model luar sekolah yang dikembangkan oleh pemerintah yang dilakukan oleh Diknas yang di sebut dengan pendidikan pemberdayaan perempuan yaitu pendidikan menjahit dan keterampilan memasak. Tetapi orientasi pendidikan tetap ada pada stereotype untuk perempuan. Pendidikan yang dilakukan oleh NGO perempuan adalah pendidikan yang mengarah kepada terciptanya keadilan.

Bagaimana  Anda melihat diskriminasi  gender dalam bidang pendidikan ? Apa saja bentuk-bentuknya?
Salah satu contoh diskriminasi misalnya di dalam ketrampilan sekolah seperti Futsal,  dan Taekwondo. Keterampilan ini hanya diorientasikan untuk laki-laki sehingga perempuan tidak bisa mengakses semua ekstrakurikuler di sekolah karena di situ sudah terjadi pembedaan, pengalokasian yang berbeda dan ini sudah mengalami diskriminasi.

Bagaimana kecenderungan stereotyping ini dalam pemilihan jurusan maupun akses ke jenjang pendidikan lebih tinggi?  Apa yang menyebabkan munculnya pandangan itu?
Laki-laki kecenderungannya pada mesin jika ia masuk ke SMK sedangkan bagi perempuan maka mereka akan masuk jurusan pembukuan, tata buku, tata boga hingga tata busana. Untuk masalah menurunnya tingkat akses perempuan di tingkat SMA pada  dasarnya berada pada alasan siapa nanti yang diharapkan memenuhi nafkah keluarga. Pada tingkat SMA yang masih diutamakan adalah laki-laki karena dialah yang dianggap akan menjadi pemimpin dan pencari nafkah. 

Menurut Anda perempuan kelompok mana yang paling rentan mengalami diskriminasi? Diskriminasi  dalam hal apa sering ditemui?
Kelompok yang paling rentan adalah perempuan miskin dan kelompok perempuan minoritas. Jika perempuan miskin maka sudah pasti ia akan mengalami kesulitan masuk ke sekolah. Contoh mudahnya misalnya terjadi pada sekolah yang bertaraf  internasional (RSBI) yang ternyata dari identifikasi yang ada tidak ada  keluarga miskin yang berani daftar ke sekolah tersebut. Lalu tentang masalah minoritas misalnya masalah yang berkaitan agama dan pilihan seksualitas. Saya memang tidak punya kasus khusus tentang masalah diskriminasi yang berkaitan dengan masalah agama dan pilihan seksualitas di sekolah, namun berdasarkan penelitian CRCS (UGM) di salah satu sekolah, keberagaman di sebuah sekolah mencuat hingga sampai 10 % dan 90 % dianggap tidak toleran.

Bagaimana dengan MDG’s dimana point pertama menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dan point ketiga mendorong  kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan?
Menanggulangi kemiskinan itu pada dasarnya adalah masalah situasi kemiskinan di dunia dimana untuk konteks indonesia pendapatannya per hari  hanya 2 dolar yang mengakibatkan kelaparan. Point yang ada sesungguhnya diarahkan berdasarkan komitmen MDG’s pada tahun 2015  yaitu agar tingkat pendapatan meningkat hingga tidak ada lagi kelaparan dan busung lapar.

Sebagaimana penjelasan Anda tadi,  bahwa Kapal Perempuan lebih ‘concern’ pada pendidikan kaum marjinal, bagaimana cara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan tadi?
Upaya yang dilakukan adalah dengan mengkombinasikan atau mengkaitkan antara proses pendidikan  dan pengorganisasian. Salah satu Strateginya adalah pendidikan diarahkan kepada ibu-ibu rumah tangga. Di sini ibu rumah tangga adalah sektor yang tidak banyak  dilirik, karena status Quo padahal ibu rumah tangga menjadi sektor yang penting.  Dalam melakukan pendidikan maupun pengorganisasian ini tidak terhenti pada proses-proses pendidikan pada komunitas tetapi mendorong komunitas dan juga mendorong kelas menengah di seputarnya menjadi kelompok yang dapat menuntut untuk juga melakukan advokasi kebijakan dan untuk melakukan pendidikan. Contohnya kalau kita mengembangkan pendidikan kelompok marginal, proses-prosesnya akan mendorong perempuan menjadi  tiga hal;  cakap secara life skill,  punya keadilan gender dan pluralisme dan kepemimpinan. Setelah itu bagaimana dia dapat mendorong proses-proses kesadaran di komunitasnya yang merubah situasi mereka  keluar dari kemiskinan, yang membelenggu mereka. Pun mendorong pemerintah di tingkat lokal dan nasional supaya  merefleksi  proses-proses yang mereka lakukan, misalnya Dinas Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan  untuk  bekerjasama mengembangkan Pendidikan Nasional dan merefleksikan ide-ide tadi ke departemen-departemen.
Mengawinkan pendidikan dengan pengorganisasian maupun upaya-upaya advokasi memang bukanlah hal yang mudah. Kalau digambarkan dalam strategi bisa saja berjalan mulus, tetapi di dalam kenyataan tidak semudah itu karena banyak sekali faktor  budaya patriarkhi yang kuat yang selalu menjegal proses-proses pendidikan adil gender. Juga ada fundamentalisme yang  kuat yang menghalangi proses-proses pendidikan yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan yang ada.

Bagaimana program  yang dilakukan oleh Kapal Perempuan terkait dengan keaksaraan fungsional (KF)?
Ada yaitu kegiatan baca tulis. Secara  konsepnya program baca tulis diintegrasikan dengan gender perspektif. Yang diadopsi memang pola-pola yang dikembangkan oleh Paulo  Freire bagaimana seorang  menulis tidak hanya menuliskan huruf tetapi dia juga juga bisa memaknai. Dalam modul kita ini sesorang tidak diajarkan A, B, C tetapi  diajarkan  menulis  suku kata, suku kata semuanya mengandung perspektif perempuan. Misalnya menulis kata “Ibu”. Saat menulis kata “ I-BU” mereka mendiskusikan apa sih yang dimaksud dengan “ibu” ? Apa masalah-masalah yang dialami oleh ibu. Bagaimana perasaan mereka menjadi ibu, apa cita-cita mereka menjadi ibu terhadap anak-anaknya, disitulah kami mendiskusikan problem-problem perempuan.  Modul ini ada dua sisi,  modul  gender ini mulai dari pemetaan masalah, analisis masalah dan identifikasi. Proses membaca menulis tadi sangat di sesuaikan misalnya ada tahap identifikasi masalah dan proses analisis masalah. Misalnya yang ditulis adalah kata “BU-DA-YA”, maka yang diekplorasi adalah apa itu budaya; hingga masuk ke diskusi budaya patriakhi  yang mengutamakan laki-laki.

Lalu advokasi kebijakan yang seperti apa yang dilakukan oleh Kapal Perempuan ? Adakah jejaring masyarakat yang mengupayakan  pendidikan adil setara gender ini?
Advokasi pendidikan itu dilakukan oleh banyak orang, salah satu contohnya An-nisa Nusa Tenggara Barat yang melakukan cara melek huruf dan diberikan makna. Dia diadvokasi oleh UNESCO. Saya kira itu adalah salah satu istilah di Kapal Perempuan untuk melakukan advokasi. Pendidikan adil gender bisa dikatakan ada efeknya. Pada waktu itu Diknas belum ada sub dit yang mengurusi  tentang perempuan. Namun ketika advokasi perempuan marjinal masuk ke Diknas, serta merta Diknas mengadakan subdit perempuan yang di dalamnya mengembangkan pendidikan perempuan. Masalahnya pendidikan perempuan yang dilakukan Diknas bukan pendidikan perempuan yang membongkar perspektif,  tetapi pendidikan perempuan yang  melanggengkan stereotype yang tentu saja bukan visi Kapal Perempuan.

Bicara tentang advokasi Undang-undang Sisdiknas yang pernah dilakukan melalui pembuatan  Naskah Akademik (NA) tandingan;  menurut anda ‘content’ (isi)  Undang-undang  Sisdiknas  yang ada saat ini seperti apa?
Ya tetap tidak berubah dari dulu yang seharusnya dilawan. Tetap saja partisipasi dilegalkan  dalam sebuah undang-undang. Lalu apa yang bisa diharapkan oleh  rakyat  jika pendidikan yang seharusnya adalah hak dasar menjadi sebuah kewajiban harus dipenuhi tanpa ada dukungan karena pendidikan bukannya Gratis,  tapi ‘Kadang-kadang gratis’ .  Selain itu, keberagaman sendiri tidak menjadi esensi yang dibuka. Pada undang-undang tersebut misalnya ada sekian pemeluk agama maka dia harus diberikan pendidikan tersendiri. Jadi tidak ada upaya bagaimana memperkenalkan keyakinan pada semua pemeluk agama.       

Bagaimana melakukan perubahan di tingkat  individu, keluarga dan dampaknya terhadap masyarakat?
Di tingkat individu, perubahan dilakukan untuk mengecek seberapa jauh orang itu konsisten terhadap ideologinya. Kalau kita bicara cinta lingkungan, di tingkat individu  bisa dicek, apakah dia suka buang air seenaknya atau tidak. Di tingkat individu hal ini penting dilakukan. Karena jika sudah  sadar di tingkat individu maka tidak akan kesulitan untuk diterapkan kepada orang lain.
Jika seseorang sudah solid secara individu maka akan mudah menularkannya kepada yang lain terutama kepada anggota keluarganya. Di sini anggota keluarga tidak bisa dipisahkan dari individu. Dalam hal ini, proses pendidikan adalah proses perubahan dan dalam proses ini yang terdekat adalah keluarganya yang mencakup dua hal; konsistensi keluarga sendiri dan keberanian melakukan perubahan. Jika seseorang sudah berani  melangkah  di luar keluarganya  dan sudah melakukan langkah-langkah di luar maka di situlah kepemimpinannya sebagai  perempuan mulai muncul, karena dia sudah mulai berani menanggung resiko. Jika perempuan sudah dapat mempengaruhi komunitas terkecil maka semakin lama ia akan semakin membuka jalan. Mengingat semakin besar terjadi krisis kehidupan, maka seseorang bisa semakin apatis. 

Upaya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar pendidikan itu bisa lebih adil terhadap laki-laki dan perempuan dan kualitas hidup perempuan menjadi meningkat?
Pertama, mesti ada komitmen dan niat baik dari pemerintah. Menurut saya penting karena tanpa komitmen untuk tanggung jawab dan kesadaran seharusnya menjadi tanggungjawab dia. Kedua, sudah banyak sekali pendidikan yang adil gender di masyarakat. Pun sudah banyak metodologi yang bisa diadopsi. Hanya kadang pemerintah tidak mau diundang dan tidak mau berdialog kalau diundang meski hanya untuk mendialogkan proses-proses pendidikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Padahal pemerintah bisa saja memfasilitasi proses pendidikan masyarakat sipil di komunitas dengan mengalokasikan pendanaan, memberikan fasilitas dan pengembangan inisiatif masyarakat.

Lalu harapan seperti apa yang diinginkan untuk perubahan kebijakan di bidang pendidikan?
Berdasarkan undang-undang Sisdiknas mestinya perubahan sudah dilakukan. Pertama  privatisasi, tidak boleh ada  lagi di undang-undang. Kedua,  undang-undang itu memberi afirmative action kepada kaum marginal,  terutama masyarakat miskin, perempuan dan juga kelompok-kelompok minoritas. Hal  itu menjadi statemen di dalam undang-undang itu sendiri selama ini ada. {} AD.Kusumaningtyas

Perempuan energik ini bernama Maria Ulfah Anshor, lahir di Indramayu  15 Oktober 1960. Bersuamikan Abdullah Ghalib, pasangan ini dikaruniai sepasang buah hati yaitu Nida dan Syahid. Pengalaman mereka berdua dalam mengasuh dan membesarkan putra-putrinya, kemudian dituangkan dalam buku berjudul “Parenting with Love” terbitan  Mizania. Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini, sebelumnya adalah  Ketua Umum PP Fatayat NU yang pada  periode 2000-2005 memiliki jumlah anggota sebanyak empat juta orang. Di situlah tempat  dimana dia banyak mencurahkan perhatiannya  untuk membangun perspektif keadilan dan kesetaraan gender. Namun, pengalamannya malang melintang di gerakan organisasi masyarakat sipil, sesungguhnya telah dimulai sejak lama ketika tahun 1989-1996  ia aktif di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU.

Alumnus Institut Ilmu Alquran (IIQ) Jakarta dan Program Studi Kajian Wanita  Program Pascasarjana UI ini, menjadi penerima Anugerah Saparinah Sadli  pada tahun 2004 atas penelitiannya berjudul Fiqih Aborsi Alternatif untuk Penguatan Hak-hak Reproduksi Perempuan. Pada tahun 2009, Maria yang kini mahasiswa program Doktoral UI ini sempat terpilih sebagai Sekertaris Jendral (Sekjend) Alimat, gerakan untuk kesetaraan dan keadilan dalam keluarga muslim yang tengah berjuang untuk mereformasi hukum keluarga di Indonesia.  Namun, perhatiannya dalam masalah pendidikan maupun hak-anak telah mengantarnya untuk berkhidmad menjadi Komisioner di KPAI. Berikut wawancara yang dilakukan oleh AD. Kusumaningtyas dari Swara Rahima dengan Mbak Maria yang ditemui di sela-sela kesibukannya.
_________________________


Menurut Mbak Maria,  apa yang dimaksud dengan ”pernikahan dini”?
Pernikahan dini menurut Undang-undang Perlindungan Anak adalah semua perkawinan yang dilakukan  oleh pasangan yang berusia di bawah 18 tahun.  Jadi definisinya agak berbeda dengan undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 Tahun. Untuk yang perempuan,  ini bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak.  Dalam hal rumusan yang bertentangan atau terdapat dua undang-undang yang berbeda , maka yang berlaku adalah undang-undang  yang terakhir di buat . Dan dalam hal ini saya kira kita mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak.

Alasan-alasan apa sajakah yang banyak muncul sehingga kasus-kasus pernikahan dini ini terjadi ?
Mereka pacaran,  ada pertimbangan ya sudahlah dari pada  mengkhawatirkan. Ada juga yang melakukan karena orang tua menggadai hutang, lalu anaknya kemudian dinikahkan dengan orang yang selama ini mau memberi jasa. Banyak sekali kasus-kasusnya.

Jadi, banyak juga ya pernikahan dini yang justru dilakukan berdasarkan pertimbangan ekonomi ?
Ya, pertimbangan yang banyak justru dari faktor ekonomi. Soal dukungan ekonomi, kalau  di lingkungan pesantren yang penting orang tua melihat seperti, ”Laki-laki ini cocok menjadi suami anak saya. Yang penting anak saya senang,  dan si anak perempuan diam.” Maka kemudian mereka dikawinkan. Masih banyak orang berpandangan demikian barangkali. 

Adakah contoh kasus pernikahan anak yang bermotifkan alasan ekonomi? Bagaimana KPAI melihat kasus ini ?
Kebetulan  kasus Syekh Puji itu dibongkar oleh KPAI  dan kemudian dilaporkan kepada polisi.  Syekh Puji sebagai pelaku nikah dini yang diperkarakan  oleh  kepolisian dengan pelanggaran atas Undang-undang Perlindungan Anak. KPAI yang melakukan advokasi tentang hal ini tahun 2009, pada zaman ketuanya Pak Hadi (Sumpeno).

Menurut  Mbak Maria, seberapa efektif Undang-undang Perlindungan Anak dapat mengantisipasi praktik-praktik pernikahan dini ?
Menurut saya, memang belum efektif, ya karena belum semua aparat hukum punya keberpihakan dan perspektif tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu,  KPAI  seringkali  merasa  kesulitan ketika meminta aparat untuk menegakkan undang-undang ini. Banyak sekali yang selalu berkelit. Untuk kasus perkosaan saja yang jelas-jelas hasil  visumnya menemukan adanya bekas sperma, tetapi  ketika ditanya si korban ditanya jawaban si korban dianggap masih belum tegas, atau ada jawaban yang menurut naluri penyidik terdapat indikasi “suka” saja, ini sulit sekali.  Kebetulan, saya dan teman-teman di KPAI  mendampingi kasus seorang anak SMP  yang  diperkosa oleh  supir angkot. Pelakunya di  lepas oleh polisi karena jawaban si korban antara ‘iya’ dan ‘tidak’. Saya katakan”tidak bisa”. Ketika pelakunya orang dewasa dan korbannya adalah anak;  maka tidak ada perasaan  saling suka. Yang ada kategorinya  eksploitasi.

Nah, sama  halnya dalam perkawinan. Ketika anak itu kategorinya mungkin masih takut  mengatakan ‘tidak” kepada orang tuanya, lalu mengatakan “iya” kepada orang tuanya, maka  yang  terjadi dia diam. Lalu dianggap anak itu  mau, kemudian dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya. Saya kira ini kepentingan orang tua terhadap anaknya; karena yang menikah adalah si anak. Sementara, si anak belum sadar apa manfaat dari menikah, tetapi yang secara sadar  menginginkan terjadinya pernikahan itu adalah orang tua.

Kira-kira apa saja andil orang tua dalam kasus-kasus pernikahan dini ?
Banyak sekali. Yang pertama, andilnya adalah melakukan rekayasa kepentingan. Sebenarnya  rekayasa kepentingan  apakah anak atau orang tua, ini rekayasa orang tua, Dibuat seolah-olah anaknya mau, anaknya berkepentingan untuk dinikahkan. Sebenarnya anaknya tidak tahu apa sih nikah,  tetapi  karena orang tua berkepentingan  untuk melepaskan tanggung jawabnya lalu dinikahkannyalah si anak itu. Ada juga yang beralasan  karena  orang tuanya  berkepentingan punya menantu  dari kalangan tertentu. Seperti karena dia sekolah di universitas tertentu, favorit, dan satu ideologi dengan orang tuanya. Kebetulan si anak diminta, padahal dia masih SMA. Lalu orang tuanya mengatakan “Ya  sudahlah, dari pada diributin sama orang lain.” Seringkali anaknya yang tidak tahu menahu dan dipaksa untuk menikah.

Kedua, di sisi lain orang tua masih menganggap memiliki hak Ijbar seperti yang ada  di fiqh. Kita masih melihatnya dalam konteks sekarang. Kalau dulu tidak ada perdebatan antara hakim  mengenai ijbar. Padahal  menurut Syafi’i dan Hanafi, yang satu mengatakan boleh dan yang satu lagi mengatakan tidak boleh. Sekarang,  menurut saya perdebtan itu sudah harus ditutup.  Kalau hak ijbar dikontekskan dengan situasi sekarang, karena  Negara sudah mempunyai undang-undang yang melarang anak untuk menikah dini,  sebaiknya dengan sendirinya menjadi sudah “tidak”. Menurut saya, pemahamannya mesti disesuaikan dengan konteks sekarang.

Bagaimana pendapat Mbak Maria tentang pernikahan di bawah umur karena alasan Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) ini ?
Ini merupakan isu yang sensitif dan kontroversi. Saya katakan sensitif,  karena tidak semua orang berani mengatakan bahwa  mengalami  KTD. Apalagi KTD di luar nikah. Kehamilan bisa karena diinginkan atau tidak diinginkan, namun KTD apalagi konteksnya anak yang berada  di bawah usia pernikahan, tentu tidak semuanya bisa bercerita. Kaitannya dengan kontroversi,  baik ’dinikahkan’ atau ’dinikahi oleh yang lain’  saya kira tetap kontroversi.

Ketika menghadapi kasus ini, banyak solusi yang  dilakukan di masyarakat yaitu  dengan dinikahkan. Padahal menikahkan  anak sesama anak,  menurut saya bukan solusi. Jadi ini yang terjadi, ketika anak itu lahir maka  pasangan ini  menjadi ibu dan bapak di usia yang sangat muda, sedangkan dia bertanggung jawab terhadap dirinya saja belum maksimal. Peran orang tua menjadi sangat menentukan, ketika mendampingi anaknya yang mengalami KTD atau yang dipaksa harus mengakhiri kehamilannya, solusinya dengan menikah. Kontroversi  jadi berlipat-lipat, karena ini dilematis. Kalau tidak dinikahkan,   maka problem yang paling dekat adalah anak yang lahir ini anak siapa. Namun, bila dinikahkan, ini tidak juga menyelesaikan masalah. Oleh karenanya, saya kembalikan lagi kepada dirinya. Pilihannya bisa berbeda-beda, tergantung konteksnya seperti kenapa dia mengalami KTD ? Mungkin caranya seperti itu.

Apa apa yang dilakukan KPAI untuk menanggulangi trend atau kecenderungan mengenai praktek pernikahan  dini atau pernikahan anak ini ?
Dalam waktu dekat KPAI mengajukan amandemen UU No.1 tahun 1974 khususnya tentang pasal yang terkait dengan usia anak. Mengingat ini menjadi pijakan banyak pihak,  terutama orang tua yang menganggap kebenarannya berangkat dari undang-undang ini. KPAI sudah  ada MoU dengan BKKBN untuk mencoba  memasukkan agenda  terhadap perubahan pasal itu.

Masih adakah kaitan antara pemahaman agama seperti isu wali, ijbar dan lain-lain dengan praktik pernikahan dini ini ?
Saya kira masih karena ini pemahaman mainstream soal fiqh yang berkembang di Indonesia terutama Fiqh Syafi’i. Pembenaran mengenai adanya hak ijbar menjadi dasar pemahaman sehingga orang tua menikahkan anaknya. Terutama di daerah-daerah seperti Madura, Tapal Kuda, di daerah Jawa Barat Indramayu termasuk tergolong tinggi dan daerah-daerah Pasundan yang juga daerah kota pun masih tinggi.

Persepsi masyarakat bukan  ke ijbar-nya,  tetapi sebenarnya  naifnya para tokoh agama dalam memberikan dukungan untuk pembenaran tentang hal ini. Misalnya, nggak apa-apa,  itu boleh kok menurut fiqh,  itu yang termasuk membenarkan.

Mengapa seringkali dilegitimasi dengan pemahaman agama? Misalnya, Nabi menikahi Aisyah ketika masih berusia 6 tahun dan hidup bersama beliau ketika 9 tahun. Bagaimana Anda melihat fenomena ini?
Yang saya tahu, pelaku mencari argumentasi agama dengan menyebutkan sunah Rasul. Itu juga yang dicari oleh Syekh Puji. Dari fakta di lapangan, di daerah  situ sebenarnya banyak praktik pernikahan pada anak-anak karena faktor ‘pesugihan’ atau ada ritual ’pesugihan’-nya. Mereka merasa bila menikah dengan anak-anak, maka karirnya akan meningkat, kekayaannya akan meningkat, makmur.

Saya bilang menarik juga, nih  kasus Syekh Puji,  kalau  fakta di lapangan menunjukkan bahwa di daerah itu termasuk banyak  yang melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur. Bahkan Syekh Puji  sendiri  setelah menikahi Lutviana Ulfah,  sesumbar bahwa dia akan menikahi anak perempuan lain yang usianya di bawah umur 9  tahun. Artinya  itu tidak sekedar mencari pembenaran menggunakan  kata-kata Rasul, tetapi sebenarnya itu pelecehan terhadap pernikahan yang menjadi sunnah Rasul. Ia menggunakan legitimasi agama  untuk  menikahi anak  untuk ’pesugihan’.

Terkait dengan referensi teks baik dari Alquran atau hadis, sebaiknya orang melakukan pernikahan itu semestinya di usia berapa?
Yang layak nikahnya sebenarnya kalau melihat dari hadis ”yaa ma’syara al-syabaab, man istathaa’a minkum al-baa’ata fal yatazawwaj”. Al-baa’ah  di sini maknanya general aktif. Kalau kita  berangkat dari hadis tersebut  al-baa’ah disini  artinya  ”bisa”, ”mampu”. ”Mampu”  dari sisi apa? Ya dari sisi usia, sisi ekonomi, sisi psikologi, sisi sosial. Yang menjadi relatif, kemudian  kalau dibawa ke konteks sekarang kemudian  hadis ini dengan  kata-kata ”al-baa’ah” -fal yatazawwaj. ”Yang mampu” ini  kan komprehensif, ukurannya  tidak sekedar sudah menstruasi untuk perempuan dan mimpi basah untuk laki-laki, atau baligh menurut Fiqh. Tetapi ”mampu” di sini  dalam arti yang luas. Bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat, mampu  secara ekonomi,  mampu secara sosial dan lain-lain.

Adakah pesan lain yang akan Anda disampaikan ke publik sebagai upaya untuk menghapuskan praktek perkawinan  dini di Indonesia ?
Saya kira  perlu penyadaran kepada semua pihak, orang tua, para naib  dan semua yang terlibat dalam proses pernikahan ini. Pernikahan dilakukan perlu ada wali, wali ini juga harus punya perspektif ’menikah’ tadi. Kalau  menikahnya ”al-baa’ah” - fal yatazawwaj, maka wali ini  harus benar-benar  orang yang melihat bahwa ternyata anaknya mampu. Tetapi kalau mampunya baru sebagian, tunggu dulu. Dia harus terlebih dahulu memberdayakan di sisi yang lainnya. Ini penting supaya orang tua tidak dengan mudah menggunakan alasan ’mampu’, tanpa melihat mampu itu dalam konteks seperti kebutuhan sekarang.

Kebutuhan kita kan berbeda dengan kebutuhan zaman dulu. Zaman Rasulullah  orang menganggap kalau sudah baligh maka sudah boleh menikah. ’Baligh’ anak sekarang kan sudah SMP, bahkan SD kelas 5- kelas 6 mereka sudah mengalami menstruasi.  Kecenderungan usia ini kan masih dini, anak kalau sudah baligh menurut Fiqh,   sementara dari sisi tuntutan kehidupan  menjadi sangat kompleks. Menurut saya  orang tua sebaiknya mempertimbangkan ini. 

Lalu faktor yang lain yang terlibat dalam proses pernikahan, misalnya soal ”Naib” yang justru harus memberikan pencerahan. Jangan kemudian ada permintaan, lalu dia menikahkan. Seharusnya dia bertanya ”umurnya berapa”? Ketika umurnya  di bawah 18 tahun, dia mesti bilang ”Ya tunggu, Pak”. Dia harus menolak dan menyampaikan bahwa  secara hukum tidak dibenarkan  pernikahan di bawah usia 18 tahun. Menurut saya harus ada upaya yang kuat terutama Naib dan Kementrian Agama untuk membuat kebijakan, standar, aturan, tata tertib pernikahan mengacu pada undang-undang perlindungan anak. Soal ”pernikahan” ini, menurut saya ke depan kita harus advokasikan. {} AD.Kusumaningtyas



Nono Sumarsono, mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah Kediri, tanah kelahirannya. Setelah melanjutkan studinya selama 4 tahun di negeri Kanguru Australia, beliau pulang ke tanah air untuk meneruskan kiprahnya sebagai abdi negara. Namun, karena merasa bosan serta kurang berkembang; beliau putuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai PNS  dan memulai kiprahnya dengan menjadi dosen. Ketertarikannya pada isu hak-hak anak, dimulai setelah bergabung di Plan, lembaga yang berkonsentrasi pada hak anak (1994-2001) kemudian UNICEF (2001-2007) dimana beliau menemukan pengalaman untuk melakukan advokasi dengan pemerintah. Pada tahun 1994 Konvensi tentang Hak Anak sudah mulai disosialisasikan, dan di situlah beliau mulai secara lebih intens memahami tentang anak. Menurutnya, bekerja di lembaga swadaya masyarakat ini bisa membangun kesadaran bahwa pembangunan akan lebih baik hasilnya manakala diinvestasikan untuk kepentingan terbaik bagi anak, karena mereka adalah pemilik masa depan.

Dari pernikahannya dengan Roro Eka Agustini, seorang PNS di Dinas Kesehatan Tangerang, mereka dikarunia seorang putri tunggal yang beranjak remaja yang bernama Alifah Nur’aini. Gadis remajanya yang kini bersekolah  di  SMP Islam Al-Azhar ini, selalu membuatnya berefleksi tentang kehidupan anak-anak Indonesia. Saat ini Nono menjabat sebagai Country Program Director Plan Indonesia, lembaga  tempatnya bekerja yang  melakukan studi tentang perkawinan anak yang masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Berikut, adalah sajian hasil wawancara AD.Kusumaningtyas dari Swara Rahima dengan beliau di sela-sela kesibukan di ruang kerjanya.


_________________

Apa pendapat Plan tentang isu ”pernikahan dini” ? Bila dikaitkan dengan hak anak, hak-hak apa saja yang telah dilanggar ?
Bila  bicara  mengenai perkawinan anak, ukuran kami tentang pernikahan anak, tentu kami pakai ukuran usia. Mengenai usia anak kami berpatokan pada Konvensi Hak Anak, yaitu 18 tahun  ke bawah. Jadi mereka yang menikah di bawah umur 18 tahun masih termasuk kategori anak. Tentu saja studi yang kami lakukan karena kami ingin tahu  seberapa besar hal ini  terjadi di masyarakat. Termasuk dengan berbagai tipologinya. Di masyarakat yang muslim, masyarakat non muslim, kemudian daerah yang menurut survei nasional  yang memiliki angka perkawinan tertinggi dan sampai pada angka yang terendah. Itu kami lihat semuanya.  Memang tidak atau belum tentu mewakili Indonesia.  Namun kami lihat dari 4 wilayah yang kami jadikan lokasi studi mendalam atau wilayah studi, masing-masing  mewakili representasi masyarakatnya.

Dimana studi itu dilakukan, Pak?
Di  Kabupaten Rembang, Kabupaten Dompu, Timor Selatan di NTT (komunitas  Kristen Protestan). Lalu di Sikka, Timor Selatan (mewakili komunitas Katholik). Kalau di Jawa diwakili oleh Grobogan dan Rembang. Dompu itu di luar Jawa, lalu Indramayu (Jawa Barat), Palu (Sulawesi Tengah) juga menjadi daerah studi kita. Kemudian di Bali  daerah Tabanan. Saat itu yang kami temukan angka kuantitatifnya  tidak jauh beda dari angka nasional. Ditemukan bahwa sepertiga dari perkawinan perempuan Indonesia  sebenarnya dilangsungkan pada usia anak.

Sepertiga dari jumlah total perkawinan?
Iya. Menarik juga, mengingat sepertiga dari jumlah perkawinan di Indonesia adalah  anak perempuan yang usianya di bawah 12 tahun. Kalau kita cari lagi  angkanya dengan menggunakan data-data yang sudah dipublikasikan 10 tahun yang lalu, mungkin tidak terlalu banyak berubah angkanya. Masalahnya ini fenomena gunung es, mungkin saja  menjadi  lebih besar.

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak  ini ?
Banyak faktor. Dari kami melihat bahwa ada 4 faktor utama selain faktor-faktor yang lain. Faktor utama berkaitan dengan perilaku seksual anak dan kehamilan tidak dikehendaki. Ini terkait dengan zaman sekarang  yang pengaruhnya besar sekali , karena teknologi sudah menjangkau  mereka. Komunikasi sudah sampai ke sana. Kemudian ada juga faktor yang berkaitan dengan tradisi budaya, ini saling terkait dan tidak sendiri-sendiri. Yang tidak kalah  pentingnya adalah faktor orang tua sendiri, seperti  usia anaknya belum memadai namun mereka tidak berani melakukan pencegahan-pencegahan. Dan tentu saja ada kaitannya dengan penegakan hukum, mengingat perkawinan ini diperbolehkan  menurut undang-undang  perkawinan kita. Padahal menurut kita,  standar  minimum yang  semestinya dipakai  adalah umur 18 tahun.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan Plan di berbagai daerah, dapatkah dijelaskan persamaan dan perbedaan  tipologi  dan latar belakang dari masing-masing daerah ? 
Contoh yang  menarik  yang pertama, alasan  anak saling menyukai dan siap menikah. Kalau di daerah Jawa  masuk menengah ke atas karena angkanya 37 %,  30 %, 27 % kemudian termasuk Dompu agak dekat. Saya kira ada pengaruh  mungkin  karena budaya Islam juga.  Yang mengejutkan di daerah  non Islam di NTT  sampai 45 %-55%  dan yang jauh di sana malah lebih rentan. Kemudian yang kedua, karena hamil di  luar nikah, kadang-kadang  menjadi salah satu faktor . Kalau di Jawa  relatif kecil karena dibawah 10 %  begitu sampai di luar Jawa  seperti Mataram, biasanya 52 % - di data  66 %  karena di beberapa budaya ada kawin lari.  Yang menarik juga atas permintaan orang tua, faktor orang tua yang agak memaksa, dan ini agak ekstrim  juga di Indramayu.  Di NTT, Timor Selatan dan  Sikka,  itu yang agak ekstrim.  Kalau  yang lain saya kira relatif sama.

Soal faktor kehendak orang tua, seperti pada hasil penelitian di Indramayu dan NTT. Apakah ada interpretasi keagaaman yang berpengaruh  pada pemaksaan itu, mengingat ada isu Ijbar (hak orang tua untuk memaksa anaknya menikah) atau asumsi tentang isu baligh.  Bagaimana menurut Bapak ?
Ada di Indramayu dan banyak;  tetapi di NTT  korelasinya dengan soal kehamilan di luar nikah karena; mereka sudah terlanjur hamil. Dan orang tua kemudian mau tidak mau menikahkan mereka. Saya pernah mengikuti pertemuan di sebuah forum tentang hal ini,  dimana pesertaya bukan hanya NGO tetapi juga pejabat dari daerah sekelilingnya. Mereka kami kumpulkan di Jakarta. Ada fenomena  yang menarik. Seperti di NTT,   dari perspektif agama Katholik misalnya,   ini dari tokoh mereka sendiri yang menganggap kalau belum berumur 18 tahun memang boleh dinikahkan;  tetapi sesudah itu harus berpisah.  Anak ini mesti menunggu sampai umur 18 tahun , baru boleh berkumpul. Mengingat dia sudah hamil dan sudah punya anak. Lalu saya tanyakan,  kenapa dipisah? Mereka  katakan karena takut hamil lagi. Lalu saya katakan kalau dia hamil lagi apakah tidak ada cara lain, bukankah  mereka sudah  suami-isteri ? Apakah tidak ada cara lain sehingga  dia tidak hamil itu persepsi yang berkembang.  Tapi kalau di Rembang, Grobogan itu  pengaruh mesjidnya kuat. Budaya-budaya itu kuat, dan praktik ajaran Islam di kalangan mereka masih membolehkan.

Terkait dengan ”perspektif” orang tua, adakah ditemukan pandangan semisal orang tua punya hak untuk memaksa anaknya menikah ?
Itu tidak  kita temukan sejauh ini, karena informasi  tentang anak, informasi tentang hak anak itu kan sudah  jauh lebih luas  jangkauannya, malah sekarang kecenderungannya ada orang tua orang tua akhirnya tidak mampu memberi nasihat maupun pendapat kepada anak-anak  pada fase atau masa kritis  itu. Ke depan, hal ini juga akan  menjadi fokus kami. Selain awareness,  juga tadi terkait dengan penyediaan support system  untuk anak-anak ini supaya  mereka lebih belajar bertanggung jawab.

Apakah alasan agama terkadang juga dipakai sebagai pembenaran praktik pernikahan anak ini ?  Atau  menurut Bapak sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali ?
Kita akui juga mungkin  penelitian ini sendiri tidak mampu menangkap pendapat  itu, ini kan pendapat masyarakat awam. Saya kira  dalil agama tidak sekuat  kalau tokoh agama  dengan menggunakan pembenaran dengan itu yang tidak muncul. Tapi ada  beberapa contoh  kasus yang dilakukan di Rembang dan Grobogan, Plan punya program perlindungan  anak  berbasis masyarakat. Kita melatih masyarakat untuk membentuk, ’perlindungan anak’ desa. Ternyata ada contoh-contoh bagus yang berhasil menggagalkan perkawinan anak itu, faktornya tadi faktor orang tua. Ini terjadi dan  ada contohnya.

Contohnya seperti apa?
Ada seorang anak yang bercerita kepada temannya,  dan kebetulan si anak ini  sudah  tahu tentang hak-haknya. Anak ini melapor  ke  ’Kantor Perlindungan Anak” Desa.  Lalu kelompok masyarakat  menemui orang tuanya,  dan menyatakan bahwa orang tuanya harus menunda  pernikahan si anak  sehingga (si anak tersebut) tetap sekolah. Jadi alasan yang dipakai adalah anak tetap berhak untuk sekolah. Kenyataan  yang kami dapatkan begitu, kalau anak-anak tetap sekolah resikonya kecil, kalau dia terpaksa tidak sekolah itu kemudian  di  sini menjadi temuan lain. Anak yang tidak sekolah akhirnya menikah  dini.  Seperti tadi Plan punya program ekonomi pemberdayaan, kalau mereka sudah  keluar dari sekolah  itu kami masukkan pada program ekonomi untuk remaja.

Mengingat UU No.1974 punya andil terhadap masih terdapatnya perkawinan anak, dimana saat itu kita belum punya UU Perlindungan Anak. Menurut Bapak  bagaimana seharusnya mengajak masyarakat untuk menyikapinya, misalnya mengusulkan pada pemerintah tentang minimum age of marriage?
Kalau saya setuju menilainya itu sebagai salah satu faktor  karena dituliskan, diperkenalkan, kemudian dipraktikkan. Kami menemukan ternyata faktor anaknya sendiri  dan juga lebih dominan. Misalnya, di NTT 55 % hamil di luar nikah, undang-undang  apapun meskipun umurnya dinaikkan tidak ada persoalan. Tetapi begitu ada kasus seperti saya ceritakan di Grobogan dan Rembang dimana  anak pada usia  sekolah dinikahkan kemudian dicegah oleh Komite  Perlindungan Anak - Desa  itu, benar menggunakan cara itu dengan menggunakan cara undang-undang.

Meskipun undang-undang dinaikkan usia minumnya dan ada upaya   penyadaran dari sisi anak itu sendiri kemudian aparat  pemerintah memberikan dispensasi  yang punya kewenangan itu. Saya mencoba mencari  beberapa dokumen  tentang membandingkan usia  perkawinan anak di berbagai  Negara.  Umur 16 Tahun di Negara-negara lain  biasa-biasa saja, termasuk Negara maju jadi mereka sejak membolehkan suai 16 Tahun. Kalau saya melihat legalitas usianya. Kalau kebetulan ketemu kasus seperti Syekh Puji ; yang tidak kalah pentingnya  adalah meningkatkan pendidikan anak perempuan. Menurut saya ini kuncinya  karena kalau anak perempuan ini sekolah sampai SMA saja  itu sudah banyak hal yang sudah bisa dicegah, akhirnya  mau tidak mau kita harus berbicara bagaimana kualitas pendidikan anak.

Bagaimana pendapat Bapak mengenai ”dispensasi” untuk melakukan pernikahan pada  mereka yang berada di usia anak ?
Fakta di lapangan yang kami temukan, misalnya di Rembang, Kepala Pengadilan Agama setelah mengikuti diskusi ini menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak boleh melakukan dispensasi  dan dia sadar itu. Tapi dia juga merasa harus realistis  untuk menghadapi  tokoh- tokoh agama, karena terkadang mereka setengah memaksa dengan merujuk  pada aturan,  sehingga tidak ada yang dilanggar.  Biasanya kalau pendekatan legalistik orang Indonesia masih ada paralegal system.  Kalau legalistik tidak dilanggar, maka  dia pakai cara yang lain seperti nikah siri. Pintu ini kalau dibuka oleh Negara, oleh masyarakat, budaya maka menurut saya kompleks. Nanti kalau soal ukuran  legalistik dinaikkan;  tapi  karena undang-undang 1974 pernikahan  itu cenderung ke soal agama lalu  ke sipil, kalau agama membolehkan  jadi bagaimana ?

Adakah kaitannya dengan dualisme pemahaman mengenai ’sah menurut agama’ dan ’sah menurut Negara’ ?
Menurut  saya , anak perempuan perlu diberdayakan terus sekolah. Sadarkan orang tuanya, lalu masyarakatnya. Saaat ini kami ,  masih berpikir untuk mendalami lagi studi tentang hal ini; karena memang  kami belum puas. Mungkin nantinya masih banyak  isu yang akan kami temukan; seperti dalam perkawinan  ini menjadi isteri ke berapa  dan ada hubungannya dengan   soal  tercatat dengan yang tidak tercatat itu.

Sementara yang dilihat Plan angka tinggi dari mana?
Ada survey mengenai rumah tangga, yang kita pilih adalah rumah tengah dengan usia yang tertutup dan ini angka dengan usia yang up to date. Yang kita tanyakan bukan dengan melalui pertanyaan apakah ibu menikah? Namun kita tanyakan pada ibu yang berusia 40 tahun, lalu kita tanyakan ibu dulu menikah umur berapa? Peristiwa yang  begitu lama. Pertanyaan ini kita sampaikan 3 tahun lalu. Kalau kita survey orang yang umur 40 Tahun  memang betul dia menikah umur 15 dan 16 tahun  tapi sudah  sekian, puluhan tahun yang lalu. Kalau kami melakukan kepada orang yang menikah 3 tahun yang lalu.

Itu angkanya berdasarkan survey, bukan berdasarkan catatan di pengadilan. Kalau di pengadilan kami cukup menganalisa dispensasi tadi. Seperti di Grobogan, yang kami temukan dispensasinya menurun.  Nanti saya cari data-data dispensasi. Yang di erima dan yang d putus. Kalau di Grobogan menurun, dari 125 menjadi 115. 

Bagaimana tentang standar usia minimum perkawinan di negara muslim yang lain? Adakah contoh untuk negara muslim  yang menggunakan  standar hak anak ?
Sebenarnya, rumusan standar usia dalam undang-undangnya  angka 16 itu tidak terlalu rendah. Namun, kita perlu juga belajar dari negara (muslim) yang lain. Kalau Malaysia, itu sudah tinggi. Usia menikah itu minimum 18 tahun.  Karena mereka sangat konsen dengan negara yang  berorientasi sebgai welfare state bila dibandingkan dengan Negara-negara Islam lainnya seperti  Somalia, Pakistan. Bahwa dia (negara-negara  yang disebut terakhir itu) berada di bawah kita sebenarnya masih masuk kategori yang middle. Nah, di Indonesia standar 16 tahun sama dengan USA. Mereka juga 16 tahun.

Apa pandangan Bapak tentang perjanjian perkawinan  yang salah satunya adalah menyebutkan ‘anak boleh tetap sekolah’?  Seberapa efektif upaya semacam ini untuk memutus atau meminimalisir praktik perkawinan anak.
Kalau saya cenderung memilih opsi,  ketika memberi  syarat,  bahwa kalau kawin boleh sekolah, kalau saya lebih baik tidak kawin  tetapi sekolah. Ini lebih baik. Karena bila masih ada kondisi-kondisi  begini juga, mereka yang sudah menikah  akan ada banyak persoalan yang ditimbulkan karena perkawinan. Banyak penyesalan yang dirasakan anak-anak ini, mulai dari KDRT,  disibukkan dengan urusan keluarga, punya anak dan tidak bisa bermain seperti temannya, seperti sekolah ke mana-mana. Itu semua akan membuat dia kehilangan. Kalau saya lebih baik,  kita ini hidup di Negara yang  sudah maju, lebih baik kondisional, mewajibkan semuanya untuk bersekolah. Sekolahnya tentunya  harus berkualitas, sehingga ia dibekali dengan ilmu pengetahuan  yang baik.

Haruskah perubahan ini dilakukan secara simultan? Misalnya, selain melakukan memenuhi soal”rights”-nya; namun juga memperbaharui rumusan minimum  age of marriage dalam undang-undang. Hal ini  perlu nggak?
Setuju,  karena prinsipnya kalau kita pakai perkawinan anak melanggar hak. Pada dasarnya maka mereka yang menikah dengan anak  di bawah usia 18 tahun sama dengan pelaku pelanggaran. Bila dikaitkan dengan trafficking, sebenarnya ini tidak boleh sama sekali. Apalagi melibatkan anak dalam pelacuran,  itu tidak boleh. Itu bisa dikejar oleh kepolisian lintas Negara kalau ada yang kerja sama dalam hal ini. Dan ini terkait dengan kehidupan yang patriarkhi.

Apakah Plan juga menemukan kaitan persoalan perkawinan anak dengan trafiking ?
Trafiking itu sudah end-result, Jadi kita tidak sampai ke sana. Biasanya itu terjadi di tempat lain, bukan dimana dia berasal dan di desa  di mana dia tinggal. Kalau itu ditarik dari wilayah Batam, Jakarta ke belakang  saya rasa ada korelasinya karena kalau kita lihat cara trafiking  itu banyak dilakukan di Indonesia. Salah satu faktornya  karena dia dikawinkan  kemudian dieksploitasi, kemudian sesudahitu  dicerai. Karena dia sudah terlanjur  jauh dari rumah kemudian dia masuk ke wilayah itu. Bahayanya trafiking  untuk tujuan seks komersial  tapi undang-undang negaranya sudah jelas  bahwa kalau tujuan seks komersial  bukan hanya komersial, tujuan seksual saja  saja sudah melanggar  hak.

Adakah pemahaman  yang perlu diketahui oleh publik untuk secara tidak langsung menjadi jembatan  bagi  perubahan yang lain?
Kembali lagi  pada pandangan saya tentang pendidikan untuk perempuan itu penting, karena dia  generasi yang jauh lebih tahu tentang pemerintahan, sistem, undang-undang dan hak-haknya. Teus menerus dengan cara itu. Menunggu seperti zaman sekarang susah. Saya tidak percaya karena masalah itu terus berulang-ulang di pihak benar saja ada, karena generasi ini tidak main-main.

Apa harapan Pak Nono pribadi terkait upaya untuk meminimalisir, bahkan menghapuskan  pernikahan anak ?
Saya tetap berpegang bagaimana  memilih atas hak atas kesehatan, pendidikan tumbuh kembang itu harus dijamin. Bagi mereka yang latar belakang  yang tidak mampu tentu saja perlu peran dari Negara yang menyediakan alternatif untuk mereka. Dari studi yang kami lakukan, tidak ada anak perempuan yang mau menghendaki itu. Tidak ada. Mereka butuh hidup yang layak, butuh  teman yang sehat, butuh informasi. Tapi itu tadi, minimum pengetahuan tidak  dimiliki, kemudian dia tinggal  di daerah yang terisolir, tidak mengakses pendidikan  dan pendidikan tidak dilanjutkan. Jadi soal itu.  Kalau kita ingin masuk pada hal formalnya, saya kira itu baik juga. Di masyarakat perlu ditingkatkan  pengetahuan  dan kesadarannya, dan anak-anak juga ditingkatkan pendidikannya.  Dengan demikian standarnya menjadi lebih  sulit dan lebih tinggi, supaya  setiap ada peluang orang dewasa ingin mengawinkan anaknya di bawah umur  selalu dihambat.

Harapan Pak Nono tentang ’aturan yang tegas’, kira-kira seperti apa ?
Kalau terkait perkawinan anak, seseorang yang menikah dengan anak maka harus di kriminalisasi. Kemudian kedua, kembali lagi ke anak-anak ini harus dikoreksi juga mengenai identitas dia. Akte kelahiran  contohnya. Sekarang  kalau kita bilang Indonesia ini sudah semua on line  apa buktinya ? 40 % anak-anak yang punya akte kelahiran dan 60 % mereka tidak punya akte kelahiran. Yang 60 % ini akan mudah untuk dinaik-turunkan usianya. Jadi harus bersama  disusun sistemnya,  agar lebih mudah dan tanpa biaya. Anak ini harus punya akte. Nanti akan gampang kalau dia mau membawa kasusnya. Seringkali jadi masalah juga ketika  kita bilang ini atas dasar standar usia, tapi kalau  melihat  standar usianya dinaikkan. Sekarang usianya 18 tahun, bukan 14 tahun atau bukan 17 tahun. Tetapi 18 tahun buktinya apa, bila tidak ada akte kelahiran ? {AD.Kusumaningtyas}







Nama lengkap narasumber kita kali ini adalah Sri Wiyanti Eddyono, namun di kalangan aktivis ia biasa dipanggil dengan “Mbak Iyik”. Perempuan yang lahir pada tanggal 21 September 1973 ini, sekarang tinggal di Melbourne Australia untuk menemani suami yang sedang studi disana. Namun, mbak Iyik juga sedang mempersiapkan diri untuk menempuh Phd di Monash University karena ia mendapatkan beasiswa yang sangat prestigius, the Australian Leadership Award (ALA).
Di dalam komunitas gerakan perempuan, Mbak Iyik telah cukup lama malang-melintang di berbagai organisasi. Aktivismenya di mulai dari Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) Yogyakarta pada tahun 1994-1997, Menjadi Lawyer di Urban Poor Consortium (UPC) pada tahun 1998-2001, LBH APIK Jakarta pada tahun 1997-2003, Anggota Komnas Perempuan tahun 2007-2009 dan Peneliti dan Konsultan Gender, Hukum dan HAM di SCN Crest Jakarta tahun 2004-2011.
Perempuan yang akrab dengan dunia hukum dan perempuan ini menempuh  pendidikan formalnya di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1991-1996) dan gelar masternya ia peroleh dari Human’s Rights Program, Faculty of Law, University of Hong Kong (2004-2005). Karya-karyanya dalam bentuk buku, artikel, dan paper penelitian yang telah diterbitkan diantaranya adalah; Perspektif gender tentang Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, Komnas perempuan (2006), Hak Asasi Perempuan di dalam Buku Panduan Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII Yogyakarta, 2008, Kebijakan Negara tentang Pemberdayaan perempuan di Indonesia, WEMC (2010), Politisasi Islam di masa Transisi Democrasi, Women Empowerment in Muslim Contect (WEMC), 2010, dan Inisiatif Laki-Laki untuk menentang Poligami, paper penelitian di Women Reclaiming and Redefine Culture (2010).

______________________
Riri Khariroh berhasil mewawancarainya di kantor SCN Pasar Minggu, ketika mba Iyik pulang beberapa hari ke Indonesia. Berikut adalah sajian hasil wawancara untuk para pembaca setia Swara Rahima.


Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris di Indonesia terkait dengan hak waris perempuan?

Di lihat secara hukum, posisi perempuan dalam hukum waris di Indonesia memang bisa dikatakan beragam, tergantung situasinya. Namun, sejak Indonesia melakukan ratifikasi konvensi segala bentuk penghapusan terhadap perempuan pada tahun 1984, bisa dikatakan bahwa sistem  hukum  di Indonesia untuk perempuan kondisinya relatif  baik, jika perempuan tahu akan hak-haknya. Sejak dulu Indonesia menganut sistem hukum plural yang bersumber dari adat, agama, dan warisan Belanda. Terkait dengan hukum waris ini ada dua hukum yang dianut, yaitu hukum perdata berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasaya disebut sebagai  BW dan hukum perdata Islam. Sebelum tahun 2006, perempuan dan masyarakat bisa memilih, kalau ada sengketa waris, dia mau pakai hukum perdata umum atau mau pakai hukum perdata Islam, tergantung kesepakatan. Jika mau pakai hukum perdata umum maka  sengketanya di bawa ke peradilan  umum. Di hadapan peradilan umum maka perempuan punya hak waris yang sama dengan  laki-laki. Namun, sejak tahun 2006, bagi mereka yang beragama Islam maka dia harus mengikuti hukum perdata Islam, dan yang non-Muslim maka harus memakai hukum perdata umum.

Jadi sebenarnya, posisi laki-laki dan perempuan terkait dengan hukum waris bisa berbeda-beda tergantung situasinya?
Iya betul. Di peradilan umum karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan prinsip konvensi segala bentuk penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, maka hukum waris antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Namun, praktik pembagian waris memang berbeda-beda di dalam masyarakat. Saya menemukan beberapa kasus di mana perempuan, dalam konteks hukum adat seringkali berada di posisi yang lemah. Misalnya hukum adat di tanah Batak yang mayoritasnya bukan penganut Islam, bahwa harta waris dari orang tua jatuh pada laki-laki, dan perempuan sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.Tetapi perempuan (jika tahu haknya) di sana bisa menggunakan hukum perdata dan menggugat ke pengadilan bahwa dia punya hak terhadap harta waris orang tuanya. Untuk yang beragama Islam, sebetulnya ada beberapa peluang, dan dalam prakteknya tidak selalu menggunakan hukum waris Islam, tetapi bisa juga dengan wasiat, hibah dan lain-lain.  Ini adalah cara-cara yang bisa digunakan untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam  keluarga.

Dan prinsipnya harta waris seharusnya tidak menjadi masalah, kalau semuanya  sadar bahwa sebelum orang tua meninggal maka segera dibagikan sebelum ada konflik, tapi seringkali sungkan, akhirnya di tunda-tunda yang menyebabkan konflik dalam keluarga. Nah, ketika konflik terjadi, maka orang akan mengggunakan hukum yang menguntungkan dia. Bagi laki-laki dia punya banyak kepentingan dan dia menggunakan hukum Islam 2:1 dan memaksakannya kepada yang lain.

Bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbicara tentang waris?
Dalam Kompilasi Hukum Islam menganut pembagian waris 2:1.  Tapi dalam hukum perdata yang sudah diperbaharui dan juga dalam undang-undang perkawinan, meskipun tidak bicara waris tetapi dinyatakan disitu bahwa hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, jadi perempuan bisa menggugat untuk mendapatkan waris yang sama. Ternyata memang pada tahun 2006 ada revisi untuk peradilan agama. Disini peradilan agama menekankan bahwa segala sengketa waris kalau orang Islam harus masuk ke peradilan agama. Karena itu maka berlakulah Kompilasai Hukum Islam dan tidak dimungkinkan lagi orang Islam masuk ke pengadilan umum. Menurut saya, disinilah titik dilematisnya. Kita sebenarnya kecolongan dengan diterbitkannya Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan peradilan agama.

Bagaimana praktiknya di Peradilan Agama terkait hukum waris perempuan?
Menurut saya ini dilema, meskipun sekarang ada beragama penafsiran di kalangan akademis soal keadilan, artinya bahwa dua  banding satu itu relatif dan tidak harus di maknai seperti itu, tetapi kalau sudah tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam, maka hakim-hakim peradilan agama rujukannya adalah KHI. Meskipun, baru-baru ini ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa beberapa kasus di pengadilan agama memutuskan pembagian waris sama antara laki-laki dan perempuan. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa dalam konteks waris, KHI  masih melemahkan perempuan, jika terjadi konflik,  maka larinya selalu  2:1.

Dalam penelitian yang anda lakukan, apakah kasus-kasus gugatan  terkait warisan cukup tinggi?
Sebetulnya tidak cukup tinggi, dan saya kira hanya sedikit yang masuk ke pengadilan agama. Masyarakat biasanya lebih memilih jalur kekeluargaan. Namun, kalau hukum Islam yang dipakai rujukan, maka biasanya yang menentukkan adalah laki-laki, dan memakai formula 2:1.

Menariknya, penelitian yang dilakukan SCN di Lombok dan Sumatera Barat, 2 daerah yang merupakan basis Islam, ternyata praktik-praktik hukum waris itu berbeda di dalam dua komunitas Islam ini.

Bisa dijelaskan lebih lanjut terkait penelitian tersebut?
Di Sumatera  Barat  dari beberapa narasumber yang kita dapat, di temukan bahwa kalau terjadi konflik, masyarakat pergi ke labai (tokoh agama). Para labai disana menganggap harta warisnya bertingkat, ada waris harta tinggi dan harta rendah. Harta tinggi adalah harta komunitas  yang memang  larinya ke perempuan. Kalau  waris dari orang tua, mereka biasa  membagi sama rata antara laki-laki dan perempuan.  Bahkan seringkali yang perempuan  diberikan lebih  daripada laki-laki, itu fakta di Sumatera Barat yang komunitasnya Islam. Tapi memang mereka menggunakan garis keturunan Ibu.

Sedangkan di Lombok menggunakan garis keturunan ayah. Islam disana sangat kuat dengan adanya para tuan guru, tetapi dalam hal waris perempuan sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Jadi, aturan 2:1 yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam masih lebih baik daripada praktik pembagian waris di dalam tradisi masyarakat Lombok, dimana perempuan tidak mendapatkan apa-apa.

Bukankah praktik tidak memberikan hak waris sama sekali ke perempuan bertentangan dengan hukum Islam?
Menurut saya, hal tersebut terjadi karena penafsiran mereka terhadap agama. Jadi ada berbagai penafsiran tentang ajaran Islam di Lombok, termasuk pandangan yang membolehkan kawin lebih dari 4, ada yang bisa 8, 6 dan sebagainya. Itu terjadi di sana. Dari studi literatur yang saya lakukan juga ditemukan bahwa ketika suami meninggal,  maka hilanglah semua harta yang dimiliki perempuan. Ada satu narasumber kita yang di Lombok mengakui hal ini; ketika suaminya meninggal maka hilanglah  seluruh hartanya.

Nah, saya ingin katakan bahwa praktik Hukum Islam sangat tergantung dari sistem sosial yang ada di dalam sebuah masyarakat. Di Jawa yang menggunakan sistem parental, dimana Islamnya bercampur dengan adat Jawa, kebanyakan membagi harta waris antara  laki-laki dan perempuan sama. Meskipun demikian, tidak bisa disamaratakan, praktik hukum waris Islam sangat tergantung dengan kondisi sosial sebuah masyarakat.

Disamping hukum waris, sebenarnya masyarakat banyak yang memakai sistem hibah, bagaimana pendapat anda?
Menurut saya, fenomena pembagian harta warisan ini memang cukup menarik. Masyarakat tidak mau “menyalahi” hukum Islam, tetapi kalau itu diterapkan secara saklek 2:1, mereka khawatir tidak berbuat adil terhadap anak-anaknya. Maka, jalan keluarnya menggunakan hibah dan wasiat. Artinya dalam masyarakat  yang pengetahuannya sudah memadai, maka  kesadaran  mereka menjadi lebih baik dan berusaha berbuat adil bagi laki-laki dan perempuan.

Bagaimana pandangan anda tentang gono-gini (harta bersama)?
Harta gono-gini diakui oleh Kompilasi Hukum Islam. Ini adalah sisi baiknya dari KHI yang memasukkan adat dan tradisi. Gono-gini tidak ada di dalam kitab Fiqh, karena ini adalah budaya yang dikekalkan menjadi Islam. Gono-gini adalah hasil ijtihad ulama Indonesia. Dan ini yang sering dikritik oleh kelompok fundamentalis yang tidak setuju dengan KHI, karena dianggap tidak “murni” ajaran Islam. Namun, banyak orang yang tidak paham bahwa kalau suami meninggal, maka hartanya dibagi dua dulu, baru harta suami inilah yang dibagi kepada ahli warisnya. Orang tahunya suami meninggal isteri dapat sepertiga, dan tidak dibagi dua dulu, sebagai harta gono-gini.

Dalam KHI pun harta harus di bagi dua dulu. Harta bersama dulu, baru harta wasiat, dan harta warisan. Jadi  harus jelas, ini hak  saya, ini hak suami dibagi  dua.  Misalnya saya punya dua rumah, rumah 1 dan rumah 2, rumah  yang 1 milik isteri, rumah yang 2 milik suami dan ini yang bisa dibagi.

Kalau seperti itu, apakah perempuan menjadi lebih diuntungkan?
Bisa jadi seperti itu. Namun, dalam konteks hukum waris Islam, isteri mendapat sepertiga dan yang menjadi masalah kalau ada anak  laki-laki dan perempuan,  maka anak perempuan mendapat lebih sedikit daripada anak laki-laki. Tapi sebetulnya isteri mendapat hak di dalam KHI. Makanya saya katakan ada baik dan tidak baiknya Kompilasi Hukum Islam kita. Sebetulnya KHI masih harus di pertahankan dalam konteks hak isteri.  Karena hak isteri dia punya hak waris, dia mengakui harta bersama, jadi harta waris di bagi dua dulu, separuh untuk laki-laki dan separuh  itulah yang bisa di  dibagi, dan  di dalam separuh itu isteri punya hak lagi. Pada sisi anak-anaklah masalahnya, kalau ada anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki mendapatkan lebih banyak bila dibandingkan anak perempuan. Ini seringkali tidak adil, sebab biasanya  perempuan kontribusinya lebih besar karena melayani bapak-ibunya.

Bagaimana sebaiknya mensiasati dilematisnya hukum waris Islam ini?
Menurut saya, cara mensiasatinya adalah dengan hibah dan wasiat. Hibah itu ada dua macam yaitu hibah secara terbuka, artinya hibah  yang mana keluarganya  tahu  bahwa dia dapat ini,  dan hibah secara tertutup, artinya orangtuanya  mencatatkan harta hibah ke notaris untuk  anaknya tetapi belum tentu yang lain tahu, dan ini sah. Begitupun dengan wasiat, ia tidak diberitahukan kepada ahli warisnya tetapi mencatatkan ke notaris atau ke seorang tokoh/ulama. Hal semacam ini memungkinkan dalam hukum Islam. Namun, wasiat totalnya tidak boleh lebih dari sepertiga dari  jumlah  harta waris, agar tidak menimbulkan masalah dengan  ahli waris lainnya, karena  sebetulnya dalam konteks hukum waris yang menjadi penting adalah kebersamaan.

Dapatkah anda memberi gambaran tentang putusan-putusan pengadilan soal hak waris selama ini?
Saya tidak bisa gambarkah secara pasti, tetapi waris itu hanya 0, 5 % dari gugatan  yang masuk ke Mahkamah Agung.  Oleh karena itu tidak banyak yang meneliti juga, ada satu yang  meneliti tentang praktik waris namanya Pak Retno Lukito dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tetapi  tidak sampai  ke praktik peradilan agamanya. Tetapi bagaimana penafsiran hukum waris yang berkeadilan di dalam Islam, itulah saya kira yang perlu dikedepankan.

SCN-Crest kemarin berencana melakukan kajian tentang  putusan-putusan pengadilan   dan waris, dan sampai saat ini belum selesai dilakukan, masih dalam proses. Tetapi, asumsi saya bahwa tidak banyak masyarakat yang tahu tentang bagaimana  sistem pembagian  waris,  dan kedua, sistem  pembagian waris kalau dilihat dari hukum di Indonesia memang berbeda-beda. Ada yang berdasarkan hukum nasional, tetapi  ada yang berdasarkan hukum Islam. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang perubahan peradilan agama tahun 2006, semua perempuan  Muslimah tidak  bisa lagi membawah kasusnya ke  peradilan umum.

Sepengetahuan anda, bagaimana praktik pembagian waris buat perempuan di negara lain?
Saya kira Indonesia ini cukup unik, sebab negara-negara lain seperti Malaysia dan Mesir tidak ada yang mengenal istilah harta bersama (gono-gini).  Bisa dibilang, Indonesia cukup progresif kecuali poligaminya ya….  Saya menilai berdasarkan hukumnya iya, tetapi bagaiman praktiknya di lapangan memang sangat tergantung dari sistem sosial yang ada di masyarakat. Di Indonesia harus di akui bahwa Islam itu plural meskipun  sekarang diarahkan ke satu Islam yang monolitik tetapi  di dalam masyarakat masih sangat  plural. Praktek hukum waris pun di persepsikan berbeda, tergantung dengan sistem masyarakatnya, seperti yang saya jelaskan terkait penelitian SCN di Lombok dan Sumatera Barat. Ini menarik, masyarakat Minangkabau mengakui “Islam kami berdasarkan pada syariat dan syariat kami berdasarkan kitabullah.” Tapi beberapa labai (tkoh agama) yang kami temui di Minangkau beranggapan  bahwa yang benar adalah  harus dibagi sama laki-laki dan perempuan, kalau itu  pencarian Mak dan Bapaknya. Ini berbeda dengan di Lombok, sebagian masyarakatnya  beranggapan kalau seorang suami meninggal, maka harta  bukan milik isterinya tetapi menjadi milik harta keluarga suaminya.

Bisakah anda memberikan statement akhir dari pembicaraan kita ini?
Iya. Saya ingin menegaskan bahwa praktek Islam bisa berbeda-beda tergantung bagaimana sistem sosialnya. Ini menunjukkan bahwa memang  budaya dan adat dan agama masih  saling berhubungan. Masyarakat Minangkabau berbeda dengan masyarakat Lombok dan juga masyarakat parental Jawa.

Untuk konteks hukum waris Islam, yang perlu dilakukan adalah menggandeng para hakim agar dalam membuat sebuah keputusan, selalu mempertimbangkan rasa keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, kita juga perlu menggandeng para ulama, sebab realitasnya merekalah yang menjadi tempat bertanya oleh masyarakat terkait dengan persoalan keagamaan. Bagaimana para ulama ini juga paham tentang hukum faraid, dan juga spirit yang terkandung dari ajaran Islam tentang hak waris perempuan ini. (Riri Khariroh)

Lucu, nyentrik dan kritis. Itulah kesan sosok Imam Nakha’i, narasumber Swara Rahima edisi ini. Nakha’i lahir di Malang, 12 Pebuari 1970. Menempuh pendidikan dasar di SDN Ringinsari  Sumbermanjing Wetan Malang. Pendidikan menengah ditempuh di MTsN Harjokuncaran Sumbermanjing Wetan Malang,  selanjutnya belajar di MAN II Banjarejo Gondang legi Malang. Pendidikan tingginya dijalaninya di Fakultas Syari’ah IAI Ibrahimi Sukorejo Situbondo, 1990-1996, yang sempat ngadat  dua tahun, karena dana yang dibutuhkan tidak tersedia.
Imam Nakha’i, juga mengeyam pendidikan di beberapa pesantren, antara lain PP Zainul Ulum II Gondanglegi Malang, dan pondok pesantren Salafiyah Syafi’iyyah Sukorejo Situbondo. Nakha’i juga pernah mengikuti Pendidikan Pengkaderan Ulama, Majlis Ulama Indonesia (PKU-MUI) selama tujuh bulan dijakarta angkatan ke VI, 1996-1997. Program pasca sarjana (S-2)  konsentrasi Hukum Islam  ia selesaikan di Unisma Malang, 1999-2002. Ia juga belajar Di Ma’had Aly Situbondo, sebuah lembaga prestisius yang “konon“ membuatnya “lebih dewasa” dalam  bidang  Fiqih dan Usul Fiqih. Ia pernah juga mendapat beasiswa  S-2 Timur Tengah bersama 50 teman lainnya. Namun karena ketidak becusan pemerintah ia dan 20 temannya gagal berangkat. Saat ini ngaji kembali di jenjang S3 di IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Saat ini ia tercatat sebagai pengajar pada almamater yang sangat dicintainya, Institut Agama Islam Ibrahimi (IAII) Situbondo dan Ma’had Aly Situbondo dengan mengampu mata kuliah Fiqh dan Usul Fiqih. Aktif  diundang sebagai Narasumber maupun peserta dalam seminar-seminar regional, nasional dan internasional. Ia di kalangan mahasiswa santrinya dikenal sebagai kontekstualis tulen. Karnya-karyanya ,sekalipun belum banyak  yang ia lahirkan, di ataranya  Fiqh Anti Trafficking (2006), ditulis bersama kawan-kawan seperjuangannya, seperti KH. Husain Muhammad, Marzuki Wahid¸ Faqihuddin Abdul Kadir, dan Abd. Muqsith Ghazali. Karya lainnya yaitu Fiqih Perempuan, yang diterbitkan oleh Ibrahimi Press.

_______________________

Menurut anda, bagaimana Islam berbicara tentang harta warisan?
Sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa waris bukanlah ajaran khas Islam, melainkan telah ada jauh sebelum Islam. Islam datang bukan untuk mensyari’atkan waris, melainkan untuk mengatur ajaran waris jahiliyah yang zalim itu, khususnya pada kaum perempuan. Dimasa jahiliyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir, perempuan tidak saja tidak menerima harta waris dari keluarga, melainkan ia sendiri  justru menjadi harta waris, yang dibagi-bagikan. Jadi Islam datang untuk meluruskan kedhaliman dalam pelaksanaan waris, khususnya tadi itu, kepada kaum perempuan. Saya kira hampir semua ajaran Islam begitu adanya. Sebutlah perkawinan misalnya. Perkawinan juga bukan khas ajaran Islam, melainkan sudah ada bahkan sejak manusia pertama di bumi ini. Jadi salah kalau mengatakan waris atau perkawinan dan ajaran-ajaran lain sebagai khas ajaran Islam, yang seakan akan sebelumnya tidak ada ajaran itu.

Mengapa ada perbedaan harta waris yang diterima antara laki-laki dan perempuan (2:1)?
Perlu ditegaskan bahwa perbedaan pembagiaan harta waris antara laki-laki dan perempuan bukan  didasarkan pada insaniyahnya (kemanusiannya) bukan pula pada akramiyahnya (kemulyaan dihadapan allah), melainkan didasarkan pada afdhaliyahnya (kelebih utamaannya). Saya membagi relasi laki-laki perempuan dalam tiga level; level insaniyah, level akramiyah, dan level afdhaliyah. Dalam tataran insaniyah relasi laki-laki dan perempuan adalah setara (equal), artinya laki-laki tidak lebih manusia dari perempuan dan begitu pula sebaliknya. Itulah pesan Al-qur’an  “Wahai manusia bertaqwalah pada tuhannya yang telah menciptkan kalian dari jiwa yang satu...” . dalam level akramiyah antara laki-laki dan perempuan bisa jadi tidak sederajat. Bisa saja perempuan lebih mulia ketimbang laki-laki dan bisa jadi laki-laki lebih mulia dari perempuan dan bisa jadi pula setara.  Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ini sangat ditentukan oleh kualitas taqwanya. Yang berhak menentukan siapa yang lebih mulia adalah Allah swt (‘inda allahi), bukan manusia (‘inda an-nas). Inilah pesan ayat “ sesungguhnya yang paling mulya ‘inda allahi adalah yang paling mulia diantara kalian” . sedangkan dalam level afdhaliyah-nya relasi laki-laki perempuan sangat ditentukan oleh peran-peran sosial-ekonominya, sosial politik dan sosial budaya.  inilah isyarat firman allah “ laki-laki adalah qawwam  atas perempuan , sebab fadhal allah yang diberikan kepada sebagian laki-laki atas sebagian perempuan, dan sebab laki-laki telah memberikan nafkah ..”

Nah, perbedaan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada aspek afdhaliyah-nya ini. Sehingga kalau peran-peran sosial itu berubah maka pembagian harta waris sebagaimana disebut dalam Alqur’an tidak bisa diterapkan begitu saja, melainkan perlu modifikasi disana-sini.

Bagaimana konteks sosial di belakang turunnya ayat waris di dalam Alqur’an?
Saya kira jelas sekali konteks sosial ekonomi dan sosial budayanya. Pada saat itu perempuan tidak hanya kehilangan hak individunya melainkan juga hak-hak publiknya pun dirampas. Secara individu perempuan saat itu masih dianggap “sesuatu” bukan “seseorang”. Dalam Alqur’an,  masih ada ayat mengabadikan budaya itu, misalnya Alqur’an menyebut perempuan dengan kata “maa” bukan “man” dalam konteks perkawinan “ fankihuu maa thaba lakum mi an-nisa’”. Kata “maa” dalam bahasa arab memang bisa berarti sesuatu dan seseorang, tapi penggunaan dasarnya kata “maa” itu untuk sesuatu atau barang. Jadi perempuan masih di anggap barang atau setengah barang.

Demikian pula dalam sosial ekonomi. Secara ekonomi perempuan seratus persen tergantung pada laki-laki. Keadaan ini bukan hanya terjadi pra Islam, akan tetapi juga masih terjadi setelah Islam datang. Kitab-kitab fiqih misalnya menampilkan dengan jelas bagaimana ekonomi perempuan masih sangat tergantung pada laki-laki. Hampir semua kebutuhan ekonomi istri (nafaqah) diserahkan pada suaminya, kewajiban istri hanya melayani aja.

Saya kira dalam konteks sosial ekonomi seperti itulah aturan waris syari’atkan. Tapi memang kita harus akui, bahwa Islam bukan hanya melakukan tranformasi budaya, akan tetapi revulosi budaya. Perempuan yang sebelum datangnya Alqur’an dianggap barang dan diwariskan, setelah Islam datang ia dianggap manusia, bahkan juga di beri hak menerima waris walaupun hanya setengah dari laki-laki. Saya anggap itu sudah terobosan Islam yang luar biasa.

Bagaimana pandangan ulama-ulama klasik (fiqh) terkait dengan harta warisan?
Ulama-ulama fiqh menganggap pembagian harta waris itu sudah final, tidak bisa diubah-ubah, karena ayat-ayat yang mengaturnya  bersifat qhat’iyu ad-dalalah, jelas terang benderang. Mereka tidak melihat, didasarkan pada level mana, dari level-level tadi, pembedaan waris laki-laki dan perempuan. Jadi seakan-akan perbedaan waris itu karena perbedaan kemanusiaannya, bukan peran-peran sosialnya. Jadi hukum waris menurut ulama klasik adalah ketentuan Allah yang bersifat qath’i dan berlaku sepanjang masa. Oleh karena itu tidak mungkin untuk diubah. Mengubah ketentuan waris, menurut ulama klasik sama saja melawan hukum Tuhan. 

Pembagian yang tidak seimbang terhadap harta waris antara laki-laki dan perempuan (2:1) seringkali dituduh sebagai bentuk ketidakadilan Islam terhadap kaum perempuan, bagaimana pendapat anda tentang tuduhan tersebut?
Kalau kita tidak melihat konteks sosial ekonomi dan budayanya, memang tidak adil. Lho kok tiba-tiba dua banding satu, itu kan aneh. Akan tetapi kalau kita melihat konteks pembagian  sebagaimana di dalam Alqur’an itu, maka kita akan mengatakan  bahwa pembagian itu sangat adil sekalipun tidak setara (equal). Sangat tidak adil jika beban yang diberikan kepada kedau belah pihak tidak sama, akan tetapi pembagian warisnya kok sama.

Di samping itu kita harus melihat bahwa pembagian dua banding satu itu sebagai proses, bukan final. Ya samalah dengan ajaran tentang perbudakan. Perbudakan  dalam Islam itu sebagai proses untuk mengentaskan dan mengakhiri perbudakan, bukan mengabadikan perbudakan manusia atas manusia. Yang salah adalah menganggap waris maupun perbudakan dianggap final, sehingga seakan-akan Islam mengabadikan ketidakadilan dan perbudakan.

Beberapa tokoh di Indonesia pernah melontarkan gagasan tentang perlunya pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan, seperti Munawir Syadzali (almarhum), namun mendapat reaksi yang keras dari sebagian umat Islam karena dianggap menentang ketentuan Allah. Bagaimana pandangan anda?
Ya, saya kira ada beberapa faktor. Pertama, ketidaksiapan masyarakat muslim Indonesia menerima gagasan-gagasan baru. Masyarakat muslim kita kan masih harfiyun (tekstualis) yang masih memandang teks sebagai satu-satunya kebenaran. Jadi apa yang tidak diakatakan teks atau bertentangan  secara lahiriyah dengan teks dianggap sebagai kesalahan. Kedua, soal kapasitas dan strategi penyampaian gagasan. Umat Islam Indonesia masih senang melihat “man qaala/siapa yang mengatakan” ketimbang “Ma qaala/apa yang dikatakan,” berbeda dengan maqalah yang sering diucapkannya sendiri “undhur man qaala wa la tandhur man qaala”.  Mungkin masyarakat muslim Indonesia melihat bahwa penyamaan laki-laki dan perempuan adalah  produk pendidikan Barat, bukan genuin Islam. jadi ketika ide Munawir Sadzali itu dilontarkan ketiga faktor tadi menjadi penghambatnya.

Bagaimana memahami ketentuan waris 2:1 untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan?
Saya kira yang paling penting diwujudkan dalam relasi laki-laki dan perempuan bukan kesetaraan (equality), tetapi keadilan (justice). Ya syukur kalau sampai pada tingkat equality.  Keadilan antara laki-laki dan perempuan terjadi bila lima indikatornya dapat diwujudkan, yaitu akses yang sama, hak mendapatkan pendidikan yang sama, kesempatan yang sama dalam segala bidang, fasilitas dan budget. Saya berkeyakinan jika lima hal ini dapat diwujudkan maka akan tercipta keadilan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian waris dalam Islam itu harus dipahami dalam konteks mewujudkan justice itu.  Keadilan itu tidak harus sama. Keadilan itu universal, tetapi bagaimana wujud keadilan dalam tataran praktisnya sangat tergantung pada peran-peran sosialnya.

Dengan demikian jika peran-peran sosial berubah, maka ketentuan waris itu juga harus diubah. Jika tidak mungkin diubah karena terbentur oleh teks, pakai hukum Allah yang lain aja, seperti hibah, shadaqah dan lain-lain. Jadi peninggalan si mayit tidak harus dibagi lewat media waris, tetapi bisa menggunakan hibah atau shadaqah. Menurut saya perintah pembagian harta waris itu bukan “amru ijabin/perintah wajib” melainkan “amru irsyadin/ perintah sebaiknya”. Jadi tidak harus dilaksanakan, sama dengan menuliskan hutang-piutang itu.

Bagaimana pandangan ulama Islam kontemporer tentang pembagian waris  bagi laki-laki dan perempuan?
Saya kira udah banyak ulama kontemporer yang tidak sreg dengan pembagian waris 2:1 itu. Di dalam memahami ajaran waris itu, mereka menempuh metode atau pendekatan yang berbeda, sebagian memahami secara kontekstual-maslahi. Dengan pendekatan ini mereka mencoba memberikan konteks sosial ekonomi dan sosial budaya kelahiran ketentuan waris.  Saya kira Fatimah Mernissi, Nasr Hamid Abu Zaid, Abdullah an-Nna’im dan lain-lain termasuk kelompok ini. Muhammad Shahrur juga menawarkan teori limitnya. Bagi teorinya, ketentuan 2:1  adalah batas minimal (al-haddu al-aqsha) yang tidak boleh dilewati. Bukan  al-haddu al-a’la (batas maksimal) artinya ketentuan waris bisa saja lebih dari ketentuan itu. Saya kira menarik juga mendengarkan atau mengamati pandangan-pandangan semacam itu. Karena bisa jadi itulah kebenaran yang dikehendaki Allah.

Menurut anda, apa sebenarnya spirit yang ingin disampaikan oleh Islam terkait dengan dari hak waris bagi perempuan?
Menurut saya ada dua spirit mendasar ketentuan waris dalam Islam, yaitu mengembalikan kemanusian perempuan dan menciptakan keadilan relasi, itu aja. Zaman jahiliyah perempuan dianggap sebagai barang, bukan seseorang. Artinya insaniyah perempuan dicerabut dari dirinya. Islam, dengan ketentuan warisnya hendak mengembalikan kepada perempuan sifat insaniyah-nya. Disamping itu, Islam ingin menciptakan keadilan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan peran-peran sosialnya.


DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA lahir di Pringsewu, 2 Agustus 1952. Sejak tahun 2006, pak Sugiri menjabat sebagai kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Ia mendapat gelar Dokter pada tahun 1979 dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kemudian gelar MPA (Master of Public Administration) pada tahun 1985 dengan Majoring pada Population Policy dari University of Southern California Los Angeles Amerika Serikat. Gelar Doktor ia raih pada tahun 2009 dari Universitas Pajajaran, Bandung.

Suami dari Nuri Astralina Mardiani ini mengawali karir profesionalnya sebagai Kepala Puskesmas Kurotidur Bengkulu pada tahun 1979-1981. Sejak itu, karirnya terus menanjak. Tidak hanya di lingkungan BKKBN, bahkan pak Sugiri pernah menjabat sebagai Sekertaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2004-2006. Berbagai forum nasional dan internasional seringkali ia ikuti, diantaranya adalah Harm Reduction Training di Sydney (1998), Latihan insersi IUD di Beijing (1999), HRD Visiting Training di ICAC Hongkong (2006) dan lain-lain.

Ditemui oleh Riri Khariroh di kediamannya yang asri di kawasan Pondok Indah, ayah dari Befridesi Upastri (1982) dan Elvena Prihastri (1983) menjelaskan seputar program KB di era Reformasi. 

_________________________

Bagaimanakah konsep Keluarga Berencana yang selama ini diperkenalkan di Indonesia?

Keluarga Berencana di Indonesia agak berbeda dengan apa yang selama ini dikenal di dunia internasional. Istilah Family Planning memang terjemahannya adalah keluarga berencana, tetapi pelaksanaannya hanya dalam rangka untuk mengatur kelahiran atau membatasi kelahiran (birth control). Namun, Keluarga Berencana di Indonesia hakikatnya adalah merencanakan keluarga. Oleh sebab itu kita harus mempunyai ilmu untuk merencanakan keluarga ini.  Sementara alat kontrasepsi tidak sama persis dengan dengan KB, karena itu hanya alat bukan esensinya. Alat kontrasepsi sama saja dengan cangkul, pisau; ada pisau besar, pisau tajam, pisau tumpul. Itu sekedar alat yang bisa di pakai untuk merencanakan keluarga dengan baik.

Keluarga berencana dimulai ketika seseorang mulai memasuki kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, di dalam program KB kemudian kita munculkan persiapan kehidupan untuk keluarga mulai sejak remaja. Hal ini dimaksudkan ketika remaja memasuki kehidupan keluarga, mereka mempunyai bekal, dan harus direncanakan dengan baik. Kalau dia ingin membangun keluarga yang baik dan  anak-anak berkualitas  harus dipersiapkan dengan matang, tidak bisa hanya berdasarkan asusmsi bahwa anak adalah urusan Tuhan. Memang Tuhan memberikan kita anak, tetapi bagaimana membuat anak yang berkualitas adalah urusan manusia.

Bagaimana BKKBN mensosialisasikan program Keluarga Berencana ini?

BKKBN mulai mengajarkan tentang kehidupan keluarga pada level yang paling rendah yaitu kepada remaja. Kita mengajarkan kepada mereka bagaimana mempersiapkan sebuah keluarga. Kalau ingin membentuk keluarga maka semua fungsi pendukung harus dijalankan, seperti fungsi ekonomi, baik yang diperankan oleh ayah atau ibu. Sebagai contoh,bagaimana agar ekonomi keluarga terpenuhi. Fungsi yang lain adalah perlindungan,  di mana rumah atau keluarga menjadi  tempat pelindung bagi anggota keluarga sehingga anak-anak tidak berlindung ke tempat orang lain. Kalau anak-anak berlindung ke tempat orang lain,  tentu ada  efek sampingnya misalnya terjerat narkoba, atau kejahatan lainnya. 

Menjadi orang tua tidak hanya sekedar jalan, ada hal-hal yang harus di persiapkan untuk membangun kehidupan keluarga. Begitu seseorang memikirkan untuk berkeluarga dan ingin mempunyai anak, dia harus berpikir punya anak berapa? satu, dua atau terserah saja pada Tuhan. Kalau terserah Tuhan maka rezeki Tuhan yang menanggung, apakah kita masih berfikir seperti itu? Kalau kita yang membuat anak, maka kita harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka. Kalau kita mampu membesarkan 10 anak ya silahkan saja. Tetapi kalau kita hanya mampu membiayai anak cuma 1 atau 2, ya tidak apa-apa. Yang penting, kita betul-betul merancang dengan kehidupan berkeluarga ini.

Nah, BKKBN juga mensosialisasikan tentang alat kontrasepsi.  Kalau hanya ingin punya satu anak, maka kita jelaskan alat kontrasepsinya, kalau ternyata maunya punya anak sepuluh, ya tidak usah pakai alat kontrasepsi. Kontrasepsi adalah alat yang berkembang sesuai dengan tehnologi. Seperti tekhnologi komunikasi, handphone dan sebagainya, Tetapi tehnologi kontrasepsi tidak berkembang secepat handphone, karena butuh penelitian yang cukup lama.

Apa strategi BKKBN di dalam memperkenalkan konsep Keluarga Berencana sejak dini?

Kita mulai mengenalkan problem-problem kehidupan kepada remaja. Kita perkenalkan kepada anak-anak, keluarga itu apa?  Dalam bidang pendidikan kependudukan di Tingkat SD kita kembangkan  misalnya keluarga terdiri dari bapak, ibu dan anak, ada tanggung jawab dari orang tua  bahwa anak ketika dilahirkan mempunyai hak dan itu kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Ini harus disadari bahwa ketika kita masuk dalam sebuah bangunan keluarga  ada hak dan kewajiban yang kita lakukan. Ketika di tingkat SD kita harus mengajari bahwa keluarga akan berjalan dengan baik jika kualitas hidup mereka baik. Disini, character building harus di bangun dalam keluarga. Dari keluargalah nilai-nilai mulai diajarkan, misalnya bagaimana menyapa orang dengan baik, memerintah orang dengan santun seperti  mengucapkan tolong. Semua dini harus diajarkan dalam keluarga. Sebab kalau tidak, maka anak-anak tidak akan menginternalisasi nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan keluarganya nanti jika mereka sudah berkeluarga. 

Jadi, strateginya mulai dari  remaja, kemudian bagi mereka yang sudah berkeluarga kita mengajarkan tentang ketahanan keluarga; bagaimana membina keturunan supaya anak-anak menjadi anak yang baik dan berkualitas. Saya berusaha agar program ketahanan keluarga ini menjadi bagian dari program KB. Sebagai contoh, bagaimana kita menginginkan anak-anak yang pintar.  Banyak yang mengatakan bahwa pintar adalah faktor turunan yang sifatnya alami.  Sesunggunya dari sisi medis, kepintararan dan kecerdasan anak bisa dipersiapkan. Anak yang pintar memiliki sel-sel otak yang banyak, dan untuk membangun itu ada ilmunya. Sel otak berkembang  saat anak mulai dalam kandungan sampai anak berumur 7 tahun,  sesudah itu tidak berkembang lagi. Biasanya kita mengenalnya sebagai masa golden age. Pada masa-masa ini, hendaknya anak-anak betul-betul diisi dengan gizi yang baik, supaya otaknya banyak dan berkembang menjadi anak yang cerdas. Kalau negara dan bangsa  ini ingin maju, dan sejahtera serta bersaing dengan negara lain, maka harus dipersiapkan anak-anak yang cerdas dan pintar. Kalau sel-sel otaknya rendah, kita hanya memiliki penduduk yang berkualitas rendah dan nantinya menjadi pekerja rendahan pula. 

Bagaimana implementasi program-program KB sendiri di lapangan? Apakah masyarakat masih berkeyakinan bahwa  banyak anak banyak rezekinya? 


Saya kira konsep banyak anak banyak rezekinya sudah tidak terlalu populer sekarang. Sebab biaya hidup dan pendidikan semakin hari semakin mahal dan lapangan pekerjaan juga susah. Program Keluarga Berencana mendidik masyarakat agar mempersiapkan keturunan dengan baik, menyiapkan anak-anak yang pintar supaya bisa bersaing dalam mencari pekerjaan, dan memiliki kehidupan yang sejahtera.  Apabila anak-anak tidak disekolahkan maka rezekinya juga tidak banyak. Mereka hanya akan menjadi pegawai rendahan dengan gaji yang kecil. Masyarakat sudah semakin realistis untuk menentukan berapa anak yang mereka inginkan, sebab beban hidup semakin berat. Namun, saya lihat yang masih perlu digalakkan adalan bagaimana membangun keluarga yang baik dan anak-anak yang berkualitas. Hal ini menjadi perhatian kami di BKKBN.

Kebanyakan akseptor KB adalah perempuan dan akseptor laki-laki masih sangat terbatas, bagiamana  BKKBN melihat hal ini?

Ketika kita memutuskan untuk merencanaan keluarga dan ingin memiliki dua anak, berarti kita harus memakai alat kontrasepsi. Dan alat kontrasepsi ini ada yang tradisional dan modern. Kalau mau yang efektif maka pakailah alat kontrasepsi yang modern kenapa? Karena sudah di teliti, dijamin dari hasil penelitian bahwa efektivitasnya tinggi. Apabila ingin menunda kehamilan maka pakailah alat kontrasepsi yang fleksibelitasnya tinggi misalnya PIL, begitu berhenti minum PIL maka bisa hamil. Apabila ingin menunda maka tingkat jarak kehamilannya sesuai dengan yang ingin kita tunda. Misalnya ingin menunda kehamilan selama 5 tahun maka pakai IUD, kalau ingin menunda kehamilan 3 tahun maka memakai Implant/susuk, supaya tidak lupa. Karena banyak yang sering lupa untuk memakai alat kontrasepsi, terutama suntik (3 bulan sekali). Kalau lupa suntik, maka kehamilan sangat mungkin terjadi.

Keputusan tentang siapa yang harus memakai alat kontrasepsi di dalam keluarga adalah  keputusan bersama. Antara suami dan isteri, bukan hanya isteri saja atau sebaliknya suami saja. Keputusan bersama ini adalah untuk memutuskan siapa yang akan melakukan atau mengikuti KB apakah laki-laki atau perempuan. Ketika perempuan maka ini alat kontraspesinya, atau kalau laki-laki ini alat kontraspesinya. Ketika diputuskan laki-laki yang memakai alat kontrasepsi maka pakailah vasektomi atau kondom sebagai pilihan.  Saat ini alat kontrasepsi untuk laki-laki hanya dua, dan kita terus mendorong penelitian untuk menemukan alat kontrasepsi untuk pria. Ini membutuhkan waktu, karena penelitian itu membutuhkan proses yang panjang.

BKKBN sendiri  mendorong KB di pakai juga oleh laki-laki, namun orang Indonesia secara kultural lebih melihat urusan KB sebagai domain perempuan.  Dan kami ingin mengingatkan bahwa KB bukan urusan perempuan akan tetapi keluarga, karena ini urusan keluarga, maka ada keputusan bersama  kapan mau hamil dan kapan mau punya anak. Sayangnya di Indonesia ini laki-laki masih dominan dan perempuan masih menerima begitu saja. Kalau terjadi sebuah diskusi dalam keluarga tentang siapa yang mau pakai KB  ini, umumnya perempuan mengatakan biar saya sajalah, sehingga tidak mengizinkan laki-laki untuk memakai alat kontrasepsi. Ada bias gender dari kultur kita.

Dalam program kita, semua alat kontrasepsi itu baik asalkan dipakai dengan benar. Pakai PIL efektifitasnya 98 % jika dipakai dengan benar, diminum setiap hari. Pantang berkala pun itu baik asalkan disiplin dan dipakai pada masa subur. Alat kontrasepsi yang efektif,  kemudian tidak ada gradasinya lalu kita buat sebuah tabel,  saya tidak ingin hamil lagi, maka pakailah alat kontrasepsi yang jangkah panjang. Apakah akseptornya pria atau wanita, keputusannya terserah.

Memang kadang-kadang kita juga mempunyai kesalahan, kita mempromosikan vasektomi, kondom sebagai alat kontrasepsi pria kurang gencar bila dibandingkan dengan alat kontrasepsi yang dipakai perempuan. Kadang-kadang petugas lapangan jarang mempromosikan alat kontrasespsi pria. Padahal seharusnya mereka menerangkan semua alat kontrasepsi, terserah masing-masing keluarga memilih mana yang cocok.  

Banyak masyarakat yang sering mengeluhkan efek samping dari alat kontrasepsi, teruatama bagi kesehatan reproduksi untuk perempuan. Bagaimana pandangan anda?

Memang semua alat kontrasepsi mempunyai efek samping dan komplikasi.  Tinggal kita mengaturnya seperti apa? Tentu sekarang selalu ada kemajuan tekhnologi yang dikembangkan dalam program KB dan mengurangi efek samping itu. Misalnya PIL, pada tahun 70-an Pil KB yang isinya mixed antara estrogen dan progesteron, yang banyak menimbulkan efek sampingnya itu estrogennya. Kemudian tekhnologi kedokteran berusaha mengurangi efek samping itu dengan berbagai penelitian-penelitian itu, sekarang yang banyak beredar adalah PIL KB yang isinya progestoren saja dan estrogennya tidak ada. Kalaupun ada, efek sampingnya kecil sekali.  Kemudian muncul sekarang ini, trend-trend merek PIL KB yang bisa melangsingkan badan. Memang tidak ada efek gemuknya karena estrogennya sudah di turunkan, ada PIL KB yang bikin mulus kulit, ada PIL KB yang menghilangkan jerawat dan sebagainya.

Kesannya kok targetnya hanya kaum perempuan ya Pak?

Ya, sampai saat ini memang demikian kondisinya. Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa kita mendorong partisipasi dari kaum laki-laki untuk mengikuti program KB ini.  Misalnya apakah Vasektomi menurunkan daya seksual pria? Ternyata banyak testimoni pria pengguna vasektomi bahwa mereka lebih “hot” setelah memakai alat kontrasepsi tersebut. Saya kira, efek sampingnya berbeda-beda dari masing-masing akseptor KB. Memang, alat-alat kontrasepsi  semua ada efek sampingnya karena ini buatan manusia bukan pembuatan Tuhan. Kita berusaha obat itu di pakai oleh manusia  dengan aman dan memberi hasil dan manfaat  yang sebesar-besarnya.

Bagaimana BKKBN mempromosikan program Keluarga Berencana ini kepada kelompok-kelompok agama?

Secara nasional kita sudah melakukan beberapa kegiatan  yang berkaitan dengan program Keluarga Berencana dan didukung oleh teman-teman dari tokoh agama. Tahun 2008, kita membuat beberapa kegiatan Rountable Discussion dengan tokoh-tokoh agama, bukan hanya Islam tetapi agama-agama yang lain. Semua kita ikutkan, kemudian tahun 2009, muncul inisiatif dari meraka  untuk sebuah forum antar lima kemudian  disebut Forum Antar Umat Bergama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, hasil dari rountable discussion yang dilaksanakan sampai 6 kali, bahkan pernah dipimpin oleh Menteri Agama. Kemudian datang dari tokoh-tokoh NU seperti KH. Hasyim Muzadi, dan dari Muhammadiyah, Syafi’i Maarif juga datang padaTahun 2007.

Sekarang mereka bergerak membuat pedoman-pedoman, bahan-bahan khotbah, bahan-bahan bacaan, referensi  untuk umatnya, bagaimana melaksanakan keluarga berencana (KB)  ke semua agama tidak hanya Islam,  bahkan saya pernah berbicara di depan majelis Wali Geraja Indonesia.Waktu itu mereka agak menentang, lalu saya menanggapi, bagaimana anda menentang program KB yang bertujuan untuk mensejahterakan keluarga, sementara agama itu sendiri mengajarkan kita untuk  mensejahterakan keluarga? Tetapi mereka mengatakan bahwa beberapa alat kontrasepsi tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan agama.  Saya katakan,  silahkan memakai alat kontrasepsi yang cocok dan diperbolehkan oleh agama, yang penting adalah marilah kita merencanakan  kehiduapan keluarga yang baik dan sejahtera. 

Dari sosialisai ini kemudian muncul jaringan generasi muda yang aktif di keagamaan  dan lintas agama untuk mendorong program Keluarga Berencana. Mereka sudah bergerak dan membuat kegiatan-kegiatan bersama-sama dengan BKKBN. Tahun lalu kita membuat kegitan di Kuningan  untuk mendorong generasi muda memahami ini. Yang kita memperkenalkan adalah program penyiapan kehidupan berkeluarga,  ilmu kesehatan reproduksi,  dan ilmu kependudukan.

Selama ini, apa hambatan-hambatan yang dihadapi terkait program KB ini?

Saya kira kalau dari kelompok agama, kecil sekali. Kita berpikir rasional saja, bahwa program KB yang kita lakukan beda  dengan yang lain, kita menginginkan program  yang mensejahterakan keluarga.

Justru hambatannya adalah target yang kita tetapkan sering tidak tercapai di lapangan.  Karena proses desentralisasi kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam komunikasi. Kalau dulu gampang sekali misalnya saya mau memerintahkan si A untuk melakukan sesuatu, maka jalur dan komunikasi baik dan perintah baik. Sekarang ini banyak benturannya misalnya saya ingin memerintahkan si A ke kabupaten tertentu, namun tidak ada uang untuk melaksanakannya. Jadi ada kendala-kendala disitu yang menyulitkan kita untuk menjalankan program-program ini.  Pusat sendiri keuangannya terbatas, ketika petugas daerah meminta dana ke pusat dan dan pusat mempunyai dana terbatas, maka program tidak bisa berjalan dengan lancar dan hanya sedikit yang di laksanakan.

Apa inovasi yang anda lakukan terkait program KB, dibandingkan dengan masa sebelumnya?

Saya masuk  sebagai kepala BKKBN  ketika program KB terpuruk, dalam artian terpuruk  dalam masa sulit, anggaran cuma 700 Miliyar.  Padahal kita membutuhkan 4 Triliun  jadi bagaimana bisa berjalan.  Boro-boro inovasi, saya berusaha menerobos bagaimana anggaran naik, alhamdulillah  sekarang sudah 3 kali lipat dari yang dulu, anggaplah  2, 4 Triliyun  tahun 2006.  2,4 Triliyun belum cukup,  maka terobosan  yang kita lakukan agar   dengan uang yang terbatas dan mencapai target  sasaran, strategi saya adalah bermitra, jadi mitra kita kencang sekali dengan semua pihak  baik dari organisasi profesi mulai dari IDI, IBI, atau organisasi massa misalnya Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiah atau instansi pemerintah, TNI, Polri  kita ajak kerjasama semuanya, untuk membangun kembali program ini. Hasilnya sudah mulai kelihatan. 

Yang saya lakukan selama 5 tahun ini melakukan revitalisasi program, sekarang sudah berjalan dan sudah selesai, walaupun masih ada yang tersisa. Untuk wilayah pedesaan, karena ada desentralisasi, maka pedesaan adalah memiilih kabupaten kota. Kalau kita terlalu tinggi intervensinya maka orang Kabupaten akan berteriak. Ini kendalanya.  Kita akan kembali menerobos segmen-segmen yang masih  belum ber-KB dengan baik. Ini yang akan menjadi kejutan disitu. Segmen yang kita lihat KB kurang itu adalah keluarga miskin, dan generasi muda. Generasi muda kita terobos dengan kampanye KB sebagai life style.

Apa maksud anda KB sebagai life style?

Itu hanya kemasan saja karena kita memahami bahwa KB akan sukses kalau itu menjadi sebuah life style. Sebagai contoh, life style orang Indonesia saat ini adalah berjilbab, maka kampanyenya adalah mendorong orang untuk tertarik memakai jilbab. Demikian juga berlaku pada KB, kita mengkampanyekan bahwa “orang modern harus ber-KB kalau tidab ber-KB maka ngga gaya”, ini yang kita maksud dengan life style. Sehingga nantinya orang akan  mengatakan;  “kuno loh kalau tidak ber KB”.  Seperti halnya orang katakan kalau sekarang tidak makan Pitza maka tidak modern. Jadi orang terpacu kesitu. Kampanye KB sebagai life style harus di dukung dari banyak pihak terutama dari tokoh-tokoh panutan kita. Supaya menjadi life style, tampilan keluarga modern, tampilan sebuah keluarga yang maju itu seperti apa? Inilah yang saat ini kita usung. Life style bisa berhasil jika dilakukan secara kontinyu. Sama halnya dengan minum extra joss, ini khan sebuah life style; iklan lain yang terpopuler, orang pintar minum tolak angin. Jadi illustrasinya seperti itu.  

Yang terakhir, baru-baru ini ada berita tentang MOU BKKBN dan Mendiknas untuk memasukkan materi kependudukan dan kesehatan reproduksi di sekolah. Bisakah anda jelaskan?

Kita ingin memasukkan materi kependudukan dan kesehatan reproduksi ke sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Tentunya dengan gradasi materi yang berbeda. Misalnya, untuk anak SD kita perkenalkan tentang institusi keluarga. Apa sebenarnya fungsi ayah, ibu dan seterusnya. Kita juga mendorong membentukan watak dan karakter anak. Kalau sudah SMP, kita perkenalkan tentang materi kependudukan, dan SMA sudah masuk wilayah kesehatan reproduksi dan untuk mahasiswa maka kajian kependudukan dan Kespro tentaunya lebih ilmiah dan mendalam. Mendiknas sudah sepakat dengan hal ini, karena dia menganggap bahwa materi kependudukan dan kespro sangat penting untuk diketahui oleh anak-anak kita sejak dini.

Kita segera  bentuk tim kecil yang akan membahas materi dan menyusun modulnya.   Saya  hitung 1,5 tahun semua persiapan modul  dan sebagainya  bisa selesai. Kita sedang mempersiapkan muatan-muatannya. Insya Allah tahun depan kita terapkan di dalam mata pelajaran baru. Semoga. {} Riri

Masruchah dilahirkan di sebuah desa kecil daerah Tayu, Kabupaten Pati,  Propinsi Jawa Tengah. Dibesarkan dalam kultur pesantren yang kental, yaitu sebagai bagian dari keluarga Pesantren Nahdlatut Tholibin Tayu Pati.  ‘Mbak Ruchah’ begitu kami lebih suka memanggilnya, mengenyam  pendidikan formalnya di bangku madrasah Ibtidaiyyah dengan merangkap Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, Pendidikan Guru Agama Pertama  dan Pendidikan Guru Agama Negeri, sebelum melanjutkan jenjang studinya di  Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Sosok Masruchah dikenal sebagai aktivis perempuan terkemuka di Indonesia. Pada tahun 1997, ia mempresentasikan pandangan Islam tentang khitan perempuan di forum seminar internasional tentang Islam, Kesehatan dan Hak Reproduksi di Mesir. Ia juga mengenyam studi pendek tentang isu-isu sensitif Kesehatan dan Hak reproduksi   di Hawai University tahun 2001.  Keaktifannya pada organisasi perempuan Fatayat NU, telah mengantarkannya untuk aktif menekuni isu kesehatan dan hak reproduksi ini  dalam komunitas muslim di sebuah lembaga Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) dan di Lembaga Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia/LKPSM NU DIY dan Lembaga Kemaslahatan Keluarga/LKK NU DIY. Mantan Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)  periode  ini 2004-2009, kini menjadi salah satu Komisioner di Komnas Perempuan dan menjabat sebagai Wakil Ketua. Sejak tahun 2006  ia juga bergabung dengan Rahima, dan kini menjadi Ketua Pengurus periode 2011-2014.  Ditemui oleh AD. Kusumaningtyas dari Swara Rahima (SR), Mbak Ruchah menyempatkan diri untuk berbagi pengetahuan dan  pengalamannya mengenai soal Keluarga Berencana.
____________________

Bagaimana Islam memandang tentang Keluarga Berencana?
Dalam komunitas muslim, Islam sebagai agama universal harus mampu menghadapi dinamika perkembangan zaman dan bagaimana menciptakan maslahah bagi ummatnya. Bahasan mengenai “Keluarga Berencana” bukanlah hal yang tabu. Konsep “keluarga berencana”   adalah konsep perencanaan berkeluarga. Kita mengenali di Muhammadiyah ada konsep Keluarga Sakinah dan di NU dengan  istilah Keluarga Maslahah ; ini menunjukkan bahwa sebenarnya konsep  yang berkembang di kedua ormas besar keagamaan ini  adalah soal pola berkeluarga yang direncanakan secara musyawarah oleh institusi keluarga, apakah  jumlah anggota  keluarga besar atau kecil, hamil atau tidak hamil. Keluarga Berencana  adalah tandhim al nasl, upaya untuk mensejahterakan sebuah keluarga. Problemnya kedua lembaga ini justru turut menggunakan simbol Keluarga Sakinah atau Maslahah dengan simbol   Ayah-Ibu lalu dua anak yakni laki-laki dan perempuan; simbol dua anak ini  mengadopsi konsep Negara yang diimplementasikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jadi terkesan bahwa yang tidak memiliki anak atau memiliki jumlah anak kurang atau lebih dari dua tidak masuk kategori bahagia.

Bagaimana konteks pelaksanaan KB di kalangan umat Islam?

Dalam komunitas Islam pelaksanaan KB tidak langsung berbicara pada alat kontrasepsi akan tetapi lebih menekankan pada bagaimana pola perencanaan keluarga sakinah atau maslahah. Sebagaimana dalam pesan-pesan khutbah nikah kalimat  sakinah mawaddah wa rahmah, bagaimana konsep ini  dielaborasikan dengan pendekatan mu’asyarah bi al ma’ruf, pendekatan musyawarah untuk mengambil dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan keluarga.  Sehingga  kita memaknai konsep sakinah, mawaddah  wa rahmah ini yang ditekankan adalah soal komunikasi antar anggota keluarga, tidak hanya secara sepihak. Setidaknya ibu/istri sebagai pihak yang akan mengemban peran reproduksi terlibat dalam memutuskan.   Hendak  mau punya anak  1 atau  3 atau 4 orang atau tidak punya anak sama sekali karena alasana kesehatan harus dimusyawarahkan. Ini adalah  prinsip yang dibangun di dalam Islam.

Pelaksanaan KB dikalangan Islam, selain berkait pola perencanaan berkeluarga adalah motode perencanaan dan pengaturan  kehamilan, diantaranya  dengan metode ’azl (senggama terputus). Untuk pengenalan penggunaan alat kontrasepsi misalnya IUD, spiral, implant/susuk, Pil dilakukan  dengan mempertimbangkan manfaat dan madlaratnya bagi tubuh perempuan. KB dalam Islam adalah  menekankan  prinsip tidak memaksakan karena  risikonya  pada tubuh perempuan adalah menjadi dasar utama.

Adakah nilai, norma, atau tradisi Islam yang  dipandang turut menyumbang terjadinya ledakan jumlah penduduk, tingginya  Angka Kematian  Ibu dan bayi,  mengingat selama ini isu KB  sempat menjadi pro-kontra di kalangan ormas keagamaan Islam?

Dalam tradisi  muslim  berkembang pemahaman bahwa anak adalah rezeki dari Tuhan,  sehingga bila membatasi jumlah anak dianggap melawan pemberian Tuhan ataupun takdir.  Mereka biasanya mendasarkan pada surat al Isra’  ayat 31 tentang  larangan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Walau di sisi lain dinyatakan tegas dalam surat an Nisa ayat 9  tentang larangan membiarkan anak-anak menjadi lemah, dan  tidak sejahtera hidupnya.

Selain itu, tradisi Islam yang berkembang kebanyakan adalah menganggap perempuan/istri wajib melayani hubungan seks suami jika menghendakinya. Perempuan diposisikan   subordinat,  perempuan takut suaminya marah jika tidak dituruti permintaannya, bahkan ada yang merasa melayani suami adalah kodrat istri.  Bahkan terkadang muncul pemahaman bahwa istri adalah obyek seks suami, sehingga wajib bagi istri kapanpun melayani suaminya. Perencanaan melahirkan tidak diputuskan bersama antara suami-istri, bahkan temuan kami di lapangan banyak istri baru merasakan kenikmatan seksual setelah sekian tahun pernikahan dengan sejumlah anak.

Sementara situasi sosial ekonomi masyarakat tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Pemiskinan struktural berpengaruh pada kehidupan perempuan dan anak-anak. Hak –hak asasi  perempuan dan hak-hak anak belum banyak  diperhatikan. Akibatnya ibu hamil kurang gizi dan anak lahir dalam kondisi tidak sehat. Bahkan banyak kasus ibu melahirkan meninggal atau anak lahir meninggal, karena diantaranya faktor kesehatan reproduksi perempuan tidak diperhatikan.

Melihat realitas ini sudah seharusnya negara dan gerakan masyarakat sipil, khususnya ormas keagamaan berbicara konsep keluarga sakinah/maslahah “keluarga berkeadilan gender”, keluarga yang mengedepankan relasi setara. Karena dengan demikian istri dapat terlibat memutuskan atas tubuhnya, termasuk jumlah anak yang direncanakan, penggunaan alat kontrasepsi yang dipilihnya, tentunya yang cocok bagi tubuhnya.

Bagaimana respon ormas keagamaan Islam maupun pandangan tokoh agama mengenai praktek KB ini ?

Awal-awal kampanye KB oleh pemerintah pada tahun 70-an ada penolakan di kalangan muslim. Alasan yang digunakan adalah pandangan agama yang dipahaminya. Pemerintah melalui BKKBN melakukan kerjasama dengan NU dan Muhammadiyah, juga individu pemuka agama, pemimpin pesantren. Simbol keluarga dengan dua anak cukup yang digunakan Muhammadiyah dan NU adalah mengadopsi konsepnya pemerintah, meskipun secara internal dalam tubuh kedua ormas keagamaan ini mengalami perdebatan cukup kuat. Metode memaknai keluarga sakinah atau maslahah dimana keputusannya dikembalikan pada institusi keluarga dengan pendekatan “muasyarah bi al ma’ruf”, adalah alternatif yang digunakan NU dan Muhammadiyah.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik  juga sebagai basis pertimbangan pengambilan keputusan, karena bersar kecilnya jumlah anak perlu mempertimbangkan pendidikan dan masa depannya.

Keterlibatan representasi NU dan Muhammadiyah dalam konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan (international conference on population and development/ICPD) tahun 1994 di Kairo, turut mengubah wacana di internal kedua ormas ini dan penerimaan bahwa KB perlu dipahami sebagai bagian dari hak reproduksi perempuan.   

Resistensi soal KB juga terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi  yang di antaranya dimasukkan ke dalam tubuh perempuan, oleh petugas medis yang bukan perempuan.   Selain itu juga cara-cara KB seperti vasektomi dan tubektomi yang memotong salah satu saluran reproduksi. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?

Bicara soal resiko, di antara  beragam  alat kontrasepsi pada tubuh manusia akan  berbeda-beda. Satu jenis alat kontrasepsi belum tentu cocok pada semua perempuan. Untuk itu pendidikan kesehatan dan hak reproduksi perlu dilakukan sejak dini bahkan segala usia. Pendidikan ini perlu diberikan tidak hanya pada perempuan tetapi juga pada laki-laki, agar laki-laki tidak semena-mena terhadap perempuan, bagaimana laki-laki bisa ikut menjaga dan melindungi hak reproduksi perempuan. Di masyarakat kita, masih banyak yang belum mengetahui tentang kesehatan reproduksi ataupun hak-hak reproduksi perempuan. Ketika ada anjuran  KB dan menggunakan alat kontrasepsi tanpa bertanya risikonya, dan juga terkadang petugas kesehatan tidak menerangkan secara detail jenis dan risiko dari alat-alat kontrasepsi tetapi justru memaksakan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang tersedia. Masalah vasektomi dan tubektomi jika tujuannya adalah untuk kesehatan, saya kira kita mengembalikan pada yang bersangkutan.  Ada teks fiqh yang mengatakan jika keduanya buruk, maka sebaiknya mengambil risiko yang paling ringan ”irtikab akhaffu dhararain waajib”

Selanjutnya,  dapatkah diceritakan  bagaimana peranan  komunitas pesantren dalam menjelaskan soal KB dan memperkenalkan hak-hak reproduksi di masyarakat ?

Pesantren dengan komunitasnya memiliki peran strategis dalam mengkampanyekan konsep KB dan hak-hak reproduksi. Pesantren dengan basis santri dan komunitas yang kuat seringkali dijadikan mitra oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga sosial  dalam melakukan kampanye atau penyadaran, karena sosok kiai atau nyai sebagai figur panutan.  Lembaga pesantren sebagai ajang pendidikan di dalam pesantren dan di luar pesantren nicaya memiliki pengikut yang cukup kuat. Apa yang telah dipelajari dan diyakini santri biasanya akan dibagi dengan keluarganya, demikian juga alumni  santri  dengan kiai/pengasuh pesantren seperti ikatan guru dan murid, sehingga alumni santripun selalu mengadopsi pemikiran kiai dimana ia pernah  belajar.

Isu kesehatan reproduksi misalnya keputihan, pernikahan dini, ijbar  adalah persoalan sehari-hari yang terjadi di lingkungan  pesantren,  sehingga menjadi keharusan pesantren dapat merespon problem-problem ini. Meskipun telah ada kitab rujukan yang berkaitan dengan masalah kesehatan atau masalah reproduksi, karena teks itu dinamis maka pesantren harus terus-terus mengembangkan wacana ini, selain bagaimana mengubah pola pikir masayarakat pesantren terhadap pemahaman kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi perempuan. Artinya pesantren selain kuat dalam pendidikan/ajaran mendasarkan teks dan realitas  tetapi juga bisa menjadi rumah sehat bagi para santri dan lingkungannya. Bagaimana pesantren bisa menyediakan lembaga konseling dan layanan kesehatan reproduksi.

Bagaimana Pesantren menggali dalam memperkenalkan isu keluarga berencana dan isu kesehatan reproduksi ini ?

Apabila berbicara pesantren, tentunya ada santri, ustadz dan ustadzah. Apabila berbicara santri perempuan sangat dekat dengan persoalan–persoalan kesehatan reproduksi. Mulai dari mengidentifikasi persoalan apa yang dialami oleh perempuan;  seperti keputihan, menstruasi tidak lancar. Lalu bicara bagian-bagian tubuh, misalnya ada  yang mengalami sakit di bagian vagina. Soal-soal dari dirinya sendiri ini kemudian  ditarik menjadi konsep kesehatan reproduksi dan hak reproduksi.  Di pesantren, wacana soal perkawinan dini, konsep perjodohan/ijbar, menjadi hal yang hangat  ketika diperbincangan, tinggal bagaimana mengaitkan dengan persoalan hak dan kesehatan reproduksi. Bagaimana santri-santri dikawinkan secara usia muda dan tidak tahu calon pasangannya. Proses menuju kehamilan dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi,  dia sehat atau tidak. Apabila mereka menyampaikan, ”saya tidak senang, ketika saya malam pertama diajak hubungan seks, maka saya merasakan kesakitan”, ” saya merasa tidak ada kenikmatan sekian lama”, ”ketika saya hamil, saya bisa merasakan bahwa sebenarnya saya tidak siap dengan kondisi kehamilan saya  karena usia saya dan saya tidak tahu ilmu-ilmu kesehatan sehingga berakibat buruk pada kondisi kehamilan saya”. 

Ini sebenarnya terkait dengan proses reproduksi  yang ada  dan kita selalu berdiskusi dengan mereka. Mulai dari proses perkawinan, dia dijodohkan, lalu ketika dia mau berhubungan seks dan dia tidak tahu sehingga dia tidak merasa enjoy sehingga dia merasa bahwa tidak ada kenikmatan, proses yang tidak sehat ini berakibat pada kehamilan yang tidak sehat pula. Hal-hal seperti ini kita diskusikan karena ternyata dia mengalami keguguran, ini terkait dengan kesehatan reproduksinya. Model-model ini dianggap penting di kalangan pesantren termasuk membahas isu poligami.  Ini menjadi wacana yang diperbincangkan terus menerus  sehingga menjadi hal yang tidak tabu dan dapat diterima.

Di kalangan laki-laki ketika berbicara soal kesehatan reproduksi tidak serumit perempuan, karena kesehatan reproduksi laki-laki enak-enak saja atau relatif lebih aman dan dia baru menyadarinya yang tidak enak ketika baru memiliki penyakit seksual. Pengalaman laki-laki dengan mimpi basah hingga hubungan seksual selalu indah dan indah. Dua hal ini yang menjadi wacana yang terus-menerus di kalangan santri-santri.  Ini merupakan sesuatu yang penting agar  ketika santri perempuan dan laki-laki menikah nantinya dia bisa mendialogkan soal hak dan kesehatan reproduksi ini dengan pasangannya termasuk perencanaan berkeluarga yang maslahah. 

Upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang KB dan kesehatan reproduksi?

Pengalaman saya menemani para Badal Kiai/Nyai dan sharingnya para ulama perempuan dari berbagai wilayah, upaya untuk membangun kesadaran atas kesehatan dan hak reproduksi di lingkungan pesantren telah dilakukan dan ada beberapa kitab  dasar yang dijadikan bahan ajar. Misalnya Sullam Taufiq, Safiinatun Najah. Pesantren juga berkolaborasi  dengan RAHIMA, FATAYAT NU, MUSLIMAT NU, AISYIAH, NASYIATUL AISYIAH, PKBI, dan beberapa lembaga negara misalnya Departemen Kesehatan, BKKBN dan Departemen Agama dalam upaya mengembangkan wacana kesehatan dan hak reproduksi.

Jadi tidak hanya rujukan tekstual kitab, tetapi dokumen-dokumen lain berkait dengan isu kesehatan telah dikenalkan di pesantren. Beberapa pesantren juga telah mengenal tentang beberapa keseopakatan internasional tentang kesehatan dan hak reproduksi, misalnya keputusan tentang pertemuan Kairo (ICPD) dan juga pertemuan Beijing 1995 tentang kerangka aksi 12 isu kritis, diantaranya berkait dengan kesehatan reproduksi.

Apa saja isu-isu seputar KB dan kesehatan reproduksi yang masih kontroversi di kalangan muslim?

Ukuran kontroversial biasanya sensitif jika dibicarakan, mendapatkan reaksi keras.  Hasil kajian kami dengan para Badal Kiai/Nyai saat beraktifitas di YKF diantaranya  adalah masalah poligami, ijbar, mut’ah, aborsi, pernikahan dini, kekerasan terhadap perempuan, HIV-AIDS. 

Berkaitan dengan soal teks, kira-kira teks-reks Alqur’an dan hadis yang manakah yang bisa dipandang sebagai faktor pendorong  maupun faktor penghambat  pelaksanaan KB ?

Kalau konsep pendorong sebenarnya teman-teman selalu mengaitkan dengan prinsip Islam dan kalimat ’rahmatan lil alamien.’ Wamaa arsalnaaka illa rahmatan lil alamien menjadi landasan dimana ketika teman-teman mendialogkan Islam adalah setara, egaliter, toleran, anti kekerasan. Ketika Islam prinsipnya adalah anti kekerasan;  maka  apakah perencanaan berkeluarga tidak terjadi apakah ini tidak menyakiti salah satu pihak? Prinsip ini  yang sering digunakan di kalangan pesantren.  Meskipun,  yang menolak berargumen bahwa istri adalah orang kedua, karena laki-laki   adalah pemimpin,  dan itu kemudian  menjadi bentuk hegemoni yang dijustifikasi dengan memakai QS. Al-Nisa’: 34 sebagai rujukan. Termasuk pandangan bahwa tubuh perempuan adalah aurat, jumlah anak merupakan keputusan kepala keluarga dalam hal ini laki-laki. Bagaimana kita menarik bahwa prinsip Islam itu setara, Islam dekat dengan persoalan sosial dan menggunakan prinsip musyawarah, Muasyarah bil ma’ruf, kita mesti menariknya ke sana sehingga publik bisa menerima konsep KB.

Apa harapan Mbak Ruchah tentang perbaikan  kondisi kesehatan di masyarakat pada umumnya ?

Menurut saya persoalan kesehatan ini adalah persoalan semua, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab Negara. Secara individu  kita harus menjaganya karena ini hak dasar. Apabila berbicara hak kesehatan reproduksi tentunya masyarakat kita harus paham, harus mengenali dengan baik isu dan ilmu dan kesehatan reproduksi ini serta hak-hak reproduksi karena agama juga menjamin hak-hak reproduksi perempuan. Misalnya, selama ini  argumen yang banyak disampaikan kawan-kawan tentang bagaimana perempuan sedang hamil, menyusui  dimana agama harus menjaminnya.  Kalimat ”wahnan alaa wahnin wa fishaluhu…..” dan seterusnya menunjukkan bahwa meskipun kondisi tubuh perempuan beda-beda kekuatannya tetapi agama harus memperhatikan dan melindungi. Model ini sebenarnya menjadi pijakan di kalangan pesantren. Kita juga mesti selalu mewacanakan ini di rumah, termasuk di keluarga sebagai elemen terkecil Negara bahwa internalisasi kesadaran dan pemaknaan pesan agama utamanya dalam kehidupan keluarga. Para anggota keluarga mengenali, memahami, dan saling melindungi atas hak kesehatan reproduksi. Kalau perempuan memiliki peran reproduksi dan hak reproduksi ini  harus  dilindungi  dan dihormati mulai dari tingkatan keluarga.

Bila berbicara  dalam konteks Negara, semestinya tercermin dalam program dan kegiatan pusat-pusat kesehatan, lembaga pendidikan. Kalau melihat konteks masyarakat mayoritas miskin maka Negara harus menyiapkan pusat-pusat pelayanan kesehatan gratis atau mudah terjangkau secara finansial ataupun lokasi karena kesehatan adalah hak dasar manusia. Misalnya program pemerintah tentang jaminan kesehatan  masyarakat miskin (jamkesmas)  sebagai bagian dari perlindungan hak kesehatan, tetapi praktiknya belum memadai dan ada perlakuan diskriminatif bagi pasien jamkesmas dengan pasien lain.

Terakhir, apa harapan mbak Ruchah kepada pesantren  terutama terkait dengan soal KB, kesehatan reproduksi dan perbaikan kesehatan masyarakat ?

Pesantren  harus aware, responsif dan kemudian menginternalisasi semangat sebagai lembaga pengembang atau perubah pola pikir  masyarakat dan pengembang syariah, karena teks agama itu dinamis dan pro kemanusiaan.  Pesantren tidak hanya mewacanakan teks keagamaan yang responsif dan sensitif pada masalah sosial kemanusiaan termasuk masalah kasus-kasus kekerasan reproduksi, tetapi bisa menjawab dan menjadi contoh dalam penanganan atau perlindungan bahkan sampai pemulihan korban kekerasan atau pelanggaran HAM. Misalnya pesantren selain sebagai lembaga pendidikan juga menerima konseling atas kasus-kasus sosial kemanusiaan, misalnya masalah kekerasan dalam rumah tangga, hingga penyediaan layanan kesehatan reproduksi dan pemulihan trauma bagi korban.  Dengan pola ini, maka pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan agama, pencetak ulama yang ramah terhadap masalah sosial kemanusiaan. Sekiranya disekitar pesantren mayoritas masalahnya adalah kasus-kasus kekerasan perempuan, masalah  kesehatan dan hak  reproduksi yang terabaikan oleh sosial ataupun negara, maka  pesantren tidak boleh tinggal diam. Sikap proaktif, responsif baik melalui kajian hingga respon nyata sebagai upaya menjalankan mandat penggerak sosial dan mendialogkan teks keagamaan yang tidak mandeg. Bagaimanapun dalam kitaran pesantren adalah lekat dengan masalah sosial dan masalah kesehatan reproduksi, misalnya isu keluarga berencana (KB), keputihan, penyakit menular, kudis hingga masalah poligami, perkawinan dini dan kepemimpinan perempuan. {}  Ning