Teropong Dunia

Teropong Dunia (51)

Uthlub al ‘ilma min al-mahdi ila al-lahdi” (Tuntutlah ilmu semenjak dari buaian hingga ke liang lahat). Menuntut ilmu, perlu diperjuangkan kalau perlu sampai mati. Entahlah, apakah ungkapan itu tertanam begitu kuat di benak Malala Yousafzai, seorang gadis berusia 14 tahun asal Pakistan sehingga dia memiliki keberanian ini. Kawanan bersenjata Taliban Pakistan menembak Malala pada 9 Oktober 2012, selagi ia dalam perjalanan pulang dari sekolah di Lembah Swat, Pakistan Barat Laut. Gadis kecil pemberani ini mendapatkan luka tembak di bagian kepala dan lehernya. Gadis ini dikenal di dunia internasional karena berbicara lantang mendukung pendidikan bagi anak-anak perempuan dan menentang kelompok militan yang menguasai kampung halamannya sejak tiga tahun silam. Syukurlah, setelah diterbangkan oleh  pesawat ambulans milik Uni Emirat Arab dan mendapatkan perawatan di RS. Queen Elizabeth di Birmingham Inggris, kondisi Malala kini  semakin membaik.

Putri dari Ziauddin Yousafzai yang dilahirkan pada  12 Juli 1997 ini adalah seorang siswi sekolah dan aktivis pendidikan dari desa Mingora, di distrik Swat di propinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Dia dikenal karena perjuangannya dalam bidang pendidikan maupun hak-hak perempuan di Lembah Swat , dimana selama ini Taliban melarang anak-anak perempuan untuk pergi ke sekolah. Di awal tahun 2009, ketika Malala berusia sekitar 11 atau 12 tahun, dia menulis sebuah blog dengan menggunakan nama samaran untuk BBC Urdu mengenai kisah hidupnya di bawah kekuasaan Taliban. Kelompok militan ini berupaya untuk mengontrol kawasan lembah dimana Malala tinggal maupun pandangan-pandangannya yang memperjuangkan pendidikan untuk kaum perempuan. Sebuah tindakan luar biasa yang dilakukan oleh gadis kecil seusianya. Tak heran, gadis kecil brillian ini pernah dinominasikan untuk mendapatkan penghargaan International Children's Peace Prize oleh Desmond Tutu, selain memenangkan penghargaan pertama tokoh muda nasional Pakistan. 

Desa dimana Malala tinggal dikuasai oleh kelompok militanTaliban yang mengatasnamakan Islam  berniat ingin menerapkan pemahaman mereka mengenai “Syariat Islam” di kawasan tersebut. Salah satu upaya yang coba mereka terapkan adalah melarang anak-anak perempuan yang masih dalam usia pendidikan seperti Malala untuk bersekolah. Oleh karenanya, anak-anak perempuan mesti berjuang keras bahkan bertaruh nyawa untuk tetap bisa bersekolah karena hidup dalam situasi konflik dan peperangan. Aktivitas Malala sebagai pegiat hak pendidikan untuk perempuan, telah mengundang kemarahan kaum militan yang mengganggap pendidikan perempuan sebagai nilai-nilai budaya Barat.

Kasus penembakan Malala, telah membuka mata dunia bahwa masih banyak anak-anak perempuan yang mengalami penderitaan yang serupa dengannya. Tak hanya anak-anak Pakistan, situasi yang serupa pun dialami di wilayah Afghanistan yang berada di bawah kekuasaan Taliban. Di negeri, anak-anak perempuan juga dilarang bersekolah. Mereka harus mempertaruhkan hidupnya untuk dapat bersekolah. Beberapa anak disiram air keras, diracuni air minumnya, atau menjadi target bom oleh mereka yang menganggap anak perempuan pantang bersekolah. Sebuah  kondisi yang sangat memprihatinkan.

Berdasarkan Laporan Koordinator PBB untuk Pakistan, Timo Pakkala, isu hak perempuan dalam pendidikan di Pakistan masih sangat krusial. Dalam laporan pendidikan UNESCO yang berjudul “Pendidikan Untuk Semua : Laporan Pengawasan Global 2012” masih terlihat ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Untuk kelompok usia 15-24 tahun, misalnya, tingkat melek huruf di kalangan perempuan mencapai 61% sementara laki-laki pada 71%. Sementara perbandingan tingkat buta huruf perempuan dan laki-laki mencapai 64% dan 34% untuk kelompok usia yang sama. Jika dilihat dari anak yang keluar sekolah, dari 5,1 juta total anak Pakistan yang tidak melanjutkan sekolah maka jumlah anak perempuan mencapai 63% atau hampir dua pertiga.

Tragedi yang menimpa Malala telah membuat semua orang menaruh respek kepadanya. Beragam aksi dilakukan oleh  masyarakat dari berbagai penjuru dunia untuk menghormati perjuangan Malala. Bahkan, dua badan PBB, UNESCO dan UNGEI -prakarsa PBB untuk pendidikan perempuan- menggelar pertemuan khusus  dalam rangka menegaskan komitmen untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan bagi perempuan di Pakistan. Sebelumnya,  dalam pertemuan Dewan Eksekutif UNESCO, Jumat 19 Oktober 2012, Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, menggelar sesi khusus untuk menghormati Malala.

"Di mana saja dan kapan saja seorang anak perempuan dilarang pergi ke sekolah, itu merupakan serangan terhadap semua perempuan, terhadap hak untuk belajar, hak untuk hidup secara utuh dan itu tidak bisa diterima," tutur Bokova.

Menurut Angelina Jole, seorang aktris yang merupakan Duta badan PBB untuk pengungsi yaitu UNHCR, Malala bukan hanya seorang gadis remaja namun inspirasi bagi perdamaian dunia. Terinspirasi dari Malala, Jolie menggalang dana untuk mendukung aktivitas pendidikan perempuan di Pakistan dan Afghanistan. Mitra Pendidikan untuk Anak Daerah Konflik milik Jolie pun menyumbangkan USD 50 ribu atau Rp 500 juta dalam penggalangan awal tersebut.

Selain itu,  lebih dari 50 ulama dari Sunni Ittehad Council (SIC) di Pakistan pun telah mengeluarkan fatwa bahwa serangan terhadap Malala bertentangan dengan syariat Islam. Semestinya, kisah Malala Yousafzai justru mengantarkan kita untuk memahami dengan sungguh-sungguh hadis Rasulullah  yang menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, memberikan kesempatan dan fasilitas pendidikan bagi anak anak lelaki maupun perempuan, adalah keniscayaan yang mesti dipenuhi oleh negara dan mendapatkan perhatian penuh masyarakat.  Kesadaran ini juga telah mengetuk hati  Pemerintah Pakistan yang kini berencana membangun sekolah khusus untuk warga miskin sebagai penghormatan untuk remaja aktivis pendidikan itu. Pemerintah bahkan berencana menggunakan nama Malala sebagai nama sekolah itu.{}

__________________________

Tulisan diolah dari berbagai sumber .







Situasi Mahasiswa di  Victoria,  Australia
Di tempat saya sekarang  berada, negara  bagian Victoria di Australia, ada sekitar  4000 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan  tinggi (higher education) (KBRI; 2012). Data tersebut belum merupakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, sehingga belum dapat menunjukkan berapa jumlah mahasiswa perempuan dan laki-laki yang menempuh pendidikan lebih tinggi. Walaupun demikian, saya berasumsi bahwa saat ini sudah mulai banyak perempuan Indonesia yang berkesempatan menempuh pendidikan lebih tinggi khususnya di Victoria-Australia, meski tidak sebanyak laki-laki.

Victoria-Australia  adalah salah satu tempat tujuan favorit kalangan terdidik Indonesia untuk melanjutkan studinya. Mayoritas mereka yang bersekolah di Australia merupakan mahasiswa privat ketimbang mahasiswa yang mendapat beasiswa. Beasiswa terbesar bagi mahasiswa berasal dari beasiswa dari pemerintah Australia berdasarkan kerjasama pemerintah Indonesia-Australia yang menyediakan beasiswa bagi kaum potensial Indonesia dengan mengingat perimbangan gender (jumlah yang setara antara laki-laki dan perempuan). Di samping mahasiswa pemegang beasiswa dari pemerintah Australia, terdapat juga berasal dari mahasiswa pemegang beasiswa Pendidikan Tinggi Indonesia (Dikti),dan beasiswa dari universitas-universitas yang ada di Australia.

Kehidupan berdemokrasi dan dukungan terhadap berbagai kegiatan mahasiswa cukup terasa di sini. Hal ini sangat dimanfaatkan oleh para mahasiswa Indonesia yang senang berorganisasi. Di setiap universitas pada umumnya ada perhimpunan atau perkumpulan pelajar Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut mendapat sokongan dana dari Universitas maupun dana dari sponsor lainnya. Kegiatan-kegiatan yang diorganisir oleh setiap organisasi kemahasiswaan Indonesia itu sangat beragam; mulai dari olahraga, pagelaran seni/musik, kelompok jalan-jalan, pengajian atau diskusi.

Isu Hangat dalam Perbincangan Mahasiswa Indonesia di Australia
Komunikasi antar mahasiswa terjadi baik melalui milist yang ada di perkumpulan yang berbasis universitas maupun antar universitas. Milist digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari jual menjual barang, informasi tentang kost atau sewa rumah, sekolah anak, resep masakan sampai pada berbagi informasi yang serius tentang situasi terkini di Indonesia.

Beberapa isu serius dan menimbulkan perdebatan hangat di milist lintas universitas (indomelb) antara lain isu Kebebasan Beragama, Sokongan terhadap inisiatif masyarakat membuka perpustakaan keliling di Poso dan isu penolakan DPR dalam pendirian gedung KPK. Dalam perdebatan selalu ada pro dan kontra, tidak selalu ada kesimpulan namun akhir dari diskusi yang terjadi tak jarang  menjadi kegiatan lanjutan. Contohnya, pada diskusi  kebebasan beragama, isu yang dianggap sangat ‘sensitif’ dan didiskusikan secara meluas, melahirkan aktifitas diskusi berseri.

Dinamika Perdebatan dalam RUU KKG
Beberapa waktu lalu, ada perbincangan yang hangat di salah satu milis berbasis universitas;   pro-kontra mengenai Rancangan Undang-undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender  (RUU KKG) yang saat ini  sedang menjadi topik menarik di tanah air.  Beberapa mahasiswa yang tidak setuju terhadap RUU KKG, merujuk pada pandangan yang berkembang di media; yang di antaranya beranggapan bahwa keberadaan RUU KKG bertentangan dengan agama (Kompas, 23/4/2012;  Republika, 19/4/2012).  Mereka melihat kesetaraan dan keadilan gender merupakan  bagian dari gerakan feminisme yang mendorong para perempuan melanggar 'kodrat'nya.

Argumentasi ketidaksetujuan tersebut menimbulkan tanda tanya dalam benak saya; seberapa banyak mereka yang memiliki pemikiran yang sama dengan yang kontra?  Apakah ada yang berpendapat berbeda?

Pertanyaan-pertanyaan saya terjawab.Tak lama setelah posting dari mereka yang kontra terjadi di milis, respon balik muncul dari beberapa mahasiswa laki-laki dan perempuan tentang  gender, kodrat dan feminisme. Salah seorang mahasiswi  menegaskan kesalahpahaman yang sering terjadi dimana ’Gender’  (sebagai sebuah peran yang bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan) sering dianggap sebagai ‘Kodrat’ (sesuatu yang sudah melekat pada jenis kelamin tertentu).  Contoh yang diberikan adalah praktek sehari-hari para mahasiswa laki-laki di Australia, yang mau tidak mau terlibat dalam berbagai kegiatan kerumahtanggaan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaaan rumah tangga bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dan bukan kodrat perempuan semata. Disamping itu ditegaskan bahwa gerakan keadilan dan kesetaraan gender bukanlah bertentangan dengan akidah Islam, bahkan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Salah seorang mahasiswa laki-laki memberikan gambaran tentang berbagai macam aliran feminisme.  Informasi ini sangat penting mengingat adanya konotasi yang negatif terhadap istilah 'feminisme'. Feminisme dikaitkan dengan gerakan perempuan yang anti keluarga, pro seks bebas, dan anti agama. Berbeda dari berbagi konotasi negatif, ternyata banyak yang mengaku sebagai feminis di Indonesia adalah perempuan yang  menikah, seorang isteri dan ibu dari anak-anaknya. Tidak hanya perempuan, bahkan ada laki-laki yang mengaku diri sebagai ‘feminis laki-laki’. Dalam konteks ini feminisme adalah sebuah nilai yang mengakui adanya ketidakadilan,  sehingga mendorong terjadinya penerapan nilai-nilai adil gender sejak di dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga. Di antara mereka ada pula yang menyatakan diri sebagai feminis Islam, yakni mereka yang  berpengetahuan agama yang kuat dan melihat agama Islam sebagai agama yang melindungi perempuan. Hanya saja, pemahaman terhadap kesetaraan dan keadilan gender masih terbilang baru, sehingga masih terjadi perbedaan cara pandang dalam melihat konsep kesetaraan dan keadilan gender baik di kalangan aparat pemerintah (Cattleya; 2009) dan masyarakat pada umumnya. Inilah yang menjadikan adanya perdebatan.

Tidak ada kesimpulan maupun tindak lanjut dari perdebatan tersebut. Yang menarik tidaklah semata pada argumentasi; namun  juga pada proses diskusinya. Argumentasi keagamaan mulai digunakan oleh para mahasiswi untuk merespon pandangan yang menyudutkan perempuan. Bila selama ini perempuan selalu menjadi penerima pasif tafsir yang tersedia, sebaliknya di diskusi via milist para perempuan (ibu-ibu) secara lugas mengajak para laki-laki (bapak-bapak) melihat kembali ajaran agama yang sejatinya mendukung kesetaraan laki-laki dan perempuan. Selain itu, persoalan gender yang awalnya banyak dilekatkan sebagai persoalan perempuan belaka, saat ini juga mulai dianggap urusan laki-laki juga. Para laki-laki  angkat suara untuk  mendukung suara perempuan dan berani menyampaikan pandangan yang berbeda dengan laki-laki lain yang kontra terhadap keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini menunjukkan mereka tidak khawatir mendapat label sebagai ’laki-laki takut isteri'. Perdebatan tentang keadilan gender tidak lagi antar laki-laki dan perempuan, melainkan antar mereka yang peka atau tidak peka terhadap persoalan gender, baik laki-laki dan perempuan.

Keberanian menyuarakan pendapat yang berbeda didukung oleh suasana yang kondusif  di lingkungan akademis Australia yang cenderung lebih terbuka. Walaupun tidak ada jaminan bahwa mereka yang kontra berubah pikiran mendukung RUU KKG atau sebaliknya,  tapi yang penting adalah terjadinya ruang diskusi  terhadap pemahaman yang berbeda. Dalam jangka panjang proses diskusi  seperti inilah yang dapat mengubah perspektif lebih ke berkeadilan gender. Namun,  mengubah dunia tidak bisa terjadi dalam satu malam kecuali dalam dongeng.   Meski terasa lamban, perubahan  dapat dirasakan dan bisa menjadi semangat baru untuk terus berikhtiar. {}

Iraqi Kurdistan atau Kurdistan Region adalah sebuah daerah otonomi yang berada di kawasan Irak. Kawasan ini berbatasan dengan Iran di sebelah timur, dengan Turki di sebelah utara,  dengan Syria di sebelah barat, dan sebelumnya dengan Iraq di bagian selatan.  Ibukota kawasan ini  adalah Arbil,  yang di dalah bahasa Kurdi desebut Hewlêr. Daerah otonomi ini secara resmi dipimpin oleh Kurdistan Regional Government. Salah satu praktik pelanggaran hak asasi manusia yang cukup serius di kawasan ini adalah  praktik  khitan atau sirkumsisi pada perempuan. Human Rights Watch melaporkan bahwa praktik khitan perempuan ini dilakukan oleh banyak masyarakat Kurdi di Iraqi Kurdistan. Laporan tersebut menyatakan bahwa 60% populasi perempuan dari masyarakat Kurdi  mengalami peristiwa ini. Meskipun KRG mengklaim bahwa laporan ini terlalu dibesar-besarkan. Dengan demikian, banyak gadis remaja dan perempuan yang menerima konsekuensi adanya pesan yang bertentangan dan tidak akurat dari pernyataan resmi pemerintah ini.

Sesungguhnya, praktik Female Genital Mutilation (FGM) atau perusakan alat kelamin perempuan (FGM) merupakan bentuk praktik budaya tradisional yang menimbulkan penderitaan bagi perempuan sehingga menjadi keprihatinan banyak pihak. Praktik  FGM ini sebenarnya memiliki beberapa tipe. Menurut WHO, ada empat tipe FGM, yaitu pertama, pemotongan “prepuce” dengan atau tanpa mengiris/menggores bagian atau seluruh klitoris. Kedua, pemotongan klitoris dengan disertai pemotongan sebagian atau seluruh labia minora. Ketiga, pemotongan bagian atau seluruh alat kelamin luar disertai penjahitan/penyempitan lubang vagina. Keempat, tidak terklarifikasi, termasuk penusukan, pelubangan atau pengirisan/penggoresan terhadap klitoris dan atau labia. Praktik “khitan perempuan” atau “sunat perempuan”;  acapkali tergolong salah satu dari keempat tipe FGM ini. Istilah lain yang digunakan masyarakat dari berbagai tempat untuk menyebut praktik ini ialah khifadh, khitan, atau sunat (sirkumsisi). Mengingat ada unsure pemotongan, maka praktik ini juga seringkali disebut dengan Female Genital Cutting (FGC).

FGM ini merupakan praktik budaya yang seringkali dikaitkan keberadaannya dengan agama. Hal itu pula yang tercermin dari penelitian yang dilakukan oleh WADI,  sebuah organisasi non pemerintah yang berbasis di Jerman yang bekerja untuk isu-isu pembangunan, pengarusutamaan gender, dan resolusi konflik di Irak.  Penelitian ini dilakukan di 3 daerah yang termasuk dalam wilayah otonomi Kurdistan; yaitu Dohuk, Arbil, Suleymaniya; ditambah Garmyan/Kirkuk yang secara de jure belum berkembang menjadi  daerah administratif tersendiri,  Mengingat data di Dohuk tidak berhasil didapatkan oleh para peneliti ini, maka fokus penelitian maupun analisisnya dipusatkan di 3 daerah yaitu Arbil, Suleymaniya dan Garmyan/Kirkuk. Studi yang dilakukan oleh WADI pada tahun 2010 ini didasarkan pada 1408  wawancara yang dilakukan di Arbil (565 orang), Suleymaniya (534 orang) dan di Garmyan/Kirkuk (309 orang).

Kasus sirkumsisi di wilayah otonomi Kurdistan (kecuali Dohuk) adalah  72,7%; dimana angka ini lebih tinggi dari asumsi sebelumnya yaitu 60%. Di daerah Arbil tergolong lebih rendah dibandingkan daerah lainnya, yaitu   63,3%, di Suleymaniya 77,9%, dan di Garmyan/New Kirkuk  81,2%. Rata-rata kasus sirkumsisi  pada perempuan di bawah usia 20 tahun adalah 57,%. Sementara pada perempuan usia antara 30-39 tahun 73,8%.  Sedangkan pada perempuan berusia 80 tahun ke atas kasus ini dialami oleh 95,7% dari mereka. Adapun klasifikasi pelaksanaan FGM dalam penelitian ini dikategorikan pada 3 tipe dimana Tipe 1) amputasi pada klitoris, Tipe 2)pemotongan klitoris dan inner labia, dan Tipe 3)pemotongan klitoris, inner, dan outer labia. 80% peristiwa sunat perempuan ini dilaksanakan di rumah. Kadang-kadang juga dilakukan di rumah sakit, di rumah tetangga, ataupun tempat lainnya. Pelaksanaan sirkumsisi banyak menggunakan alat  khusus yaitu silet atau pisau cukur. Hanya 1,0%  dilakukan dengan menggunakan pisau.

Para ibu (80,7%) adalah pelaku yang merancang agar praktik sirkumsisi ini terus berjalan. Meskipun di lapangan, praktik ini sesungguhnya dijalankan oleh para nenek maupun ”orang yang dituakan” di kalangan mereka. Para ”tetua” ini biasanya kaum perempuan yang telah lanjut usia yang menawarkan jasa sunat dengan kompensasi yang sangat kecil.  Menariknya, para ibu yang melakukan sunat bagi anaknya ini mengaku bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang datang dari dirinya sendiri (42,2%); sedangkan 22,0% menyatakan bahwa gagasan ini datang dari mertua. Ini menunjukkan bahwa praktik FGM ini berlangsung secara turun temurun.

94,8 % dari subjek penelitian ini berasal dari kalangan muslim Sunni. Mereka hampir tidak sanggup mempertanyakan alasan-alasan yang dilakukan oleh pihak yang mempraktikkan FGM ini (rata-rata kasus 75,4%).  Dari studi yang dilakukan ini hampir dipastikan bahwa yang melakukan sunat adalah kalangan muslim Sunni. Mengingat, tanpa menafikan refleksi keagamaan, para ulama,  perempuan maupun laki-laki, serta tokoh agama lokal banyak yang meyakini bahwa FGM terkait dengan praktik agama. 84, 7% dari subjek penelitian di Garmyan atau New Kirkuk menyatakan bahwa agama adalah alasan berbagai pihak tersebut melakukan sunat perempuan, sementara di Suleymaniyah  (59,1%) dan Arbil (46,6%) lebih banyak menyatakan karena alasan tradisi.

Dari hasil penelitian WADI di Kurdistan, Irak ; praktik FGM juga sering dikaitkan dengan isu agama. Namun, berdasarkan refleksi atas persoalan sosial, isu ini sebenarnya lebih merupakan isu sosial terkait soal gender dibandingkan isu ’medis’ atau ’agama’. Fakta menunjukkan, bahwa lebih banyak perempuan yang dirugikan atas dasar praktik ini. Kebertubuhan mereka dinafikan,  hak dan kesehatan reproduksi mereka terganggu,  dan penghargaan mereka sebagai manusia yang bermartabat terlukai.

Berangkat dari persoalan semacam inilah masyarakat sipil di Kurdistan Irak memperjuangkan aturan yang tegas mengenai pelarangan praktik FGM. Hingga akhirnya pada  20  Juni 2011, parlemen otonom dari Kurdistan Regional Goverment (KRG) di Irak telah memiliki Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Law on Combating Domestic Violence). Menarik, mengingat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang  juga terkategorikan dalam  undang-undang ini melihat kasus khusus seperti  FGM, kawin paksa, memaksa perempuan untuk melakukan bunuh diri dan maupun pengorbanan diri sebagai persembahan seperti yang terjadi dalam beberapa tragedi sebelumnya. Praktik FGM yang berkembang luas di Kurdistan ini dapat secara berangsung diakhiri, sepanjang merupakan komitmen pemerintah pasca ditandatangani oleh pimpinan KRG  yang juga merepresentasikan Kurdistan Democratic Party. Dengan demikian, di KRG praktik FGM dikategorikan sebagai kriminal atau tindak kejahatan pidana.

Undang-undang baru ini menyatakan bahwa tindak pidana melakukan praktik FGM ini mebuat sesorang dapat dikenai hukuman penjara antara 3 hingga 6 tahun atau deda sebesar 1 juta IQD (atau senilai dengan 860 dolar). Sementara itu, bagi mereka yang menyelenggarakan praktik  ini dapat dikenakan pidana penjara antara 3 hingga 5 tahun, atau denda sebesar 5 juta IQD (atau senilai 4300 dolar). Bila pelaku adalah praktisi medis, mereka akan dicabut izin kerjanya hingga 3 tahun.

Memang upaya ini tak mudah karena juga mendapat penentangan dari sekelompok tokoh agama. Namun, sebanranya masih ada pula tokoh-tokoh agama yang justru menentang praktik FGM. Contohnya,  Dr. Mustafa Zalmi, seorang ahli Hukum Islam dari Kurdi menyatakan bahwa sesungguhnya khitan perempuan yang oleh para pembela hak-hak perempuan disebut dengan female genital mutilation (FGM), adalah dilarang. Dan dia bersedia unuk berdebat dengan pihak-pihak yang tidak sependapat.  Senada dengan pandangan Zalmi,  Mullah Ahmed Shafi’i, anggota Majelis Fatwa KRG  mendukung pandangannya tentang larangan khitan perempuan. “Sejauh ini, sebenarnya ada banyak pandangan berbeda yang berkembang di kalangan para gutu besar,  dan bila pandangan ini merupakan kesepakatan dan secara ilmiah terbukti bahwa praktik FGM ini membawa dampak buruk pada kesehatan seseorang, maka  kami akan mengumumkan fatwa untuk menentang praktik ini.”

Demikian pernyatan yang cukup progresif dari sebuah negeri nun jauh di sana, yang selama ini kita anggap hanya berkutat dengan urusan peperangan saja.  Bagaimana di Indonesia? Mestinya, kita juga bisa melakukannya. Mengingat, tak boleh lagi ada anak perempuan yang menderita karena klitoris yang terpotong, atau karena direndahkan kemanusiaannya. (AD.Kusumaningtyas) 



Tentu merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi para perempuan Muslim di Jerman untuk tetap mampu mempertahankan eksistensinya mengingat mereka adalah kaum minoritas yang hidup di sebuah negara yang secara kultur dan budaya berbeda dengan negara darimana mereka berasal, dan juga agama yang mereka anut. Mereka bisa terancam karena dua hal; pertama, sebagai imigran yang mana isu ini juga menjadi hal yang sensitif didiskusikan di kalangan politisi, aktivis dan akademisi Jerman, kedua, sebagai pemeluk agama Islam, yang karena peristiwa 11 September citra mereka disamakan dengan teroris. Bagaimana usaha perempuan muslim di Jerman ini untuk terus mempertahankan ajaran agamanya dan melindungi diri mereka dari segala bentuk diskriminasi yang merugikan serta seringkali mengancam keselamatan mereka?

Sejarah masuknya Islam ke Jerman
Jika menengok pada latar belakang sejarah yang berlalu, toleransi antar agama dan budaya (baca Islam dan budayanya) dengan Jerman sudah terjalin sejak beratus-ratus tahun yang lalu yaitu sejak masa kejayaan kekhalifahan Islam di Spanyol, dimana ekspansi dan kemajuan besar-besaran di bidang politik, ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan telah mengantar Islam menjadi agama yang populer di daratan Eropa dan membantu menumbuhkan inspirasi masyarakat Eropa meninggalkan masa kegelapan (the Dark Age).

Jerman kembali bersentuhan dengan Islam setelah perang dunia ke-II berakhir. Akibat kekalahannya pada perang dunia ke-II ini, hampir seluruh wilayah Jerman mengalami kehancuran. Jerman membutuhkan banyak tenaga kerja untuk membangun kembali negaranya. Maka kemudian berdatanganlah para tenaga kerja dari luar Jerman seperti dari Turki, Italia, Maroko, Tunisia, dan Eropa Timur. Setelah kontrak kerja berakhir banyak dari mereka yang tidak mau kembali lagi ke negara mereka masing-masing. Mereka lebih memilih untuk menetap di negara yang dianggapnya lebih maju dibanding dengan negara asal mereka.

Sayangnya, para imigran itu rata-rata berpendidikan rendah dan tidak memiliki ketrampilan sehingga kemudian memicu masalah sosial seperti pengangguran dan kriminalitas. Berbagai masalah sosial yang dipicu para imigran itu kemudian menumbuhkan perasaan Islamofobia, dan berpikir negatif terhadap Islam secara keseluruhan. Hanya karena kebetulan para imigran di Eropa sebagian besar berasal dari latar belakang dunia Islam, dianggapnya semua kekacauan yang terjadi, umat Islamlah pelakunya.

Bentuk-bentuk reaksi yang muncul pada beberapa kota di Jerman terhadap para imigran Muslim ini di antaranya adalah pelarangan dibangunnya menara masjid, pelarangan menggunakan jilbab bagi perempuan Muslim bahkan pada beberapa kasus disertai dengan penyerangan dan pembunuhan, dan juga perlakuan diskriminatif terhadap perempuan-perempuan berjilbab seperti; tidak memperbolehkan mereka bekerja di perkantoran dan mengajar di sekolah.

Gerakan Perempuan Muslim di Jerman
Meskipun berbagai reaksi muncul menentang keberadaan mereka, perempuan Muslim Jerman tidak pernah putus asa untuk terus berusaha mengenalkan Islam secara lebih dekat kepada masyarakat. Mereka pun tetap aktif melakukan berbagai kegiatan, baik yan bersifat keagamaan maupun yang bersifat sosial kemasyarakatan dengan tanpa menanggalkan jilbab dari kepalanya. Salah satu cara unik yang dilakukan oleh sebuah komunitas Muslim di Witten misalnya. Mereka memerangi Islamophobia dengan cara berkampanye melalui fashion. Mereka menjual aneka fashion yang digandrungi oleh anak-anak muda dengan pesan-pesan damai. Misalnya dengan menulisi kalimat terrorist has no religion atau hijab is my right, my choice, my life pada punggung kaos-kaos mereka. Cara seperti ini menurut mereka sangat efektif untuk mengenalkan bahwa Islam adalah agama yang baik dan ramah kepada siapa saja. Mereka tidak hanya mengkampanyekan tentang Islam, tetapi juga tentang toleransi dan multikulturalisme.

Selain itu, sebagai bentuk dukungan dan solidaritas terhadap nasib kaumnya yang mengalami diskriminasi, banyak diantara perempuan muslim di Jerman yang memiliki ketrampilan dan keahlian lebih, kemudian membuat lembaga-lembaga atau wadah-wadah yang bisa digunakan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mereka. Seperti yang terdapat di Berlin, kaum pendatang ini membuat program integrasi dengan lembaga-lembaga resmi Jerman seperti lembaga kursus bahasa, lembaga pendidikan mulai dari play group sampai sekolah dasar. Pada lembaga bahasa seperti VHS (Volkhochschulen) contohnya, di situ terdapat program khusus untuk para orang tua (bapak dan ibu) pendatang yang ingin belajar bahasa Jerman atau menulis dan membaca dengan biaya yang sangat murah. Hal ini sekaligus memberi peluang dan kesempatan bagi perempuan-perempuan berjilbab untuk bisa bekerja di sektor yang lebih tinggi atau perkantoran. Program ini sangat membantu sekaligus membangkitkan semangat para perempuan untuk terus membekali dirinya dengan pendidikan karena banyak di antara peserta kursus itu yang usianya sudah di atas empat puluh tahun.

Upaya-upaya lain yang mereka lakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan adalah dengan membuat grup-grup kecil, untuk mengkaji persoalan keagamaan, mengaji, berdiskusi, dan membahas berbagai persoalan yang mereka alami atau rasakan, sehingga mereka menjadi lebih faham terhadap hak-hak dan kewajiban perempuan.

Sebagian dari mereka juga sangat terbuka terhadap isu gender dan emansipasi dengan mulai berfikir bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk ikut mengambil peran dalam masyarakat dan mereka mengerti hanya dengan bekal pendidikan dan ketrampilanlah mereka bisa masuk dan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Mereka juga sadar bahwa bukanlah hal yang salah jika seorang perempuan itu keluar rumah untuk berkegiatan atau bekerja.

Keberadaan perempuan Muslim di Jerman dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang membahagiakan. Tidak saja para imigran, perempuan-perempuan Jerman yang masuk ke agama Islam dan mengenakan jilbabpun bertambah banyak. Apalagi kemudian didukung sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Jerman, Thomad De Meizere bahwa cadar atau jilbab adalah bagian dari hak untuk mengekspresikan kepribadian seorang muslim. De Meizere juga mengecam pelarangan berjilbab atau bercadar di muka umum karena itu bertentangan dengan konstitusi Jerman.

Akhirnya, saya bertanya apakah yang dilakukan oleh kalangan perempuan Muslim di Jerman bisa dianggap sebagai sebuah gerakan? Jawabnya kita lihat sejarah yang akan datang, karena ibarat umur manusia, perjalanan perempuan Muslim masih berada di umur kanak-kanak, kita harus menunggunya sampai mereka menginjak dewasa. Wallahu a’lam.

____________________

Sumber Bacaan:
1.  http://suara-islam.com/news/berita/internasional/3262-susahnya-muslimah-jerman-mencari-pekerjaan
2. Deutsche Welle, Bursa Kerja Bagi Muslimah: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15530886,00.html
3. http://answering.wordpress.com/2010/05/05/eropabelajarlah-dari-mendagri-jerman-thomas-de-maiziere-soal-larangan-cadar/#more-3992
4.    http://answering.wordpress.com/2010/05/05/cinta-islam-dengan-fashion/#more-3992
5.    http://www.zawaj.com/articles/women_network.html
6.    http://prabowo-yulianto.blogspot.com/2010/11/sejarah-masuknya-islam-di-jerman.html
7.    http://forum.detik.com/jerman-usaha-membangun-multikulturalisme-di-negara-tersebut-telah-gagal-total-t214703.html






India adalah sebuah negara bersejarah dan suci bagi pemeluk agama Hindu dan Budha, karena kedua agama ini terlahir di India serta dianut oleh mayoritas penduduknya. Oleh karenanya, hal ini turut mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakatnya, termasuk kehidupan kaum perempuannya. Sati misalnya adalah sebuah adat suci dimana perempuan membakar diri bersama dengan jenazah suaminya. Hal ini sangat diyakini sebagai wujud tingkat tinggi kesucian perempuan. Meskipun hal ini bukan keharusan, namun sebagian besar perempuan lebih memilih membakar diri dari pada menjanda.

Mengapa?
Di abad pertengahan, kondisi janda di India sangat buruk. Mereka tidak diperlakukan sebagai manusia dan mengalami banyak ketidakadilan. Kehadiran mereka dipandang sebagai kutukan dan dianggap sebagai pertanda buruk serta penyebab malapetaka buruk bagi orang sekitarnya. Para janda tidak diperbolehkan menikah lagi dan dilarang menghadiri berbagai kegiatan perayaan dan pesta apapun. Menurut  masyarakat di sana,  seharusnya para janda hidup saleh, menjadi perempuan suci, dan jauh dari kehidupan duniawi, setelah suami mereka meninggal. Janda yang menikah lagi diperlakukan secara rendah di masyarakat India. Kekejaman dan ketidakadilan terhadap para janda ini adalah salah satu alasan utama mengapa sebagian besar perempuan melakukan Sati.

Kedatangan Islam dengan budaya patriarkhis Arab ke India dianggap justru memperkuat pembatasan terhadap hak-hak dan kemerdekaan perempuan. Budaya Islam Arab memberikan batasan pakaian perempuan dimana perempuan harus berpakaian serba tertutup sehingga menghalangi ruang gerak perempuan. Budaya Islam juga melarang kaum perempuan bepergian tanpa ditemani oleh mahram laki-laki sehingga perempuan susah melakukan berbagai kegiatan bahkan untuk kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri.  Selain itu, berkembang budaya dimana perempuan dianggap sebagai harta milik yang  memicu  banyaknya kasus diskriminasi terhadap perempuan di India.
Reformasi Sosial dan Gerakan Perempuan di India

Kehadiran kolonialisme di India, pada tingkat tertentu, telah membawa reformasi sosial dengan menyerukan hak-hak kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Reformasi sosial sangat berpengaruh terhadap pembangunan kesetaraan gender. Pada masa ini, para perempuan mulai mendapat akses pendidikan sebagaimana kaum laki-laki, janda diperbolehkan menikah kembali, dan sebagainya. Hal ini sangat menguntungkan bagi para perempuan terutama para perempuan dari kasta rendah. Reformasi sosial ini terus berjalan hingga pada hal-hal penting terkait hak-hak perempuan. Namun demikian, bukan berarti tidak ada kendala dan  tantangan dalam perjuangan hak-hak perempuan India.

Sebagaimana dituliskan oleh Chaudhuri Maitrayee, India  adalah sebuah negara dengan masyarakat patriarki di mana laki-laki sebagai ayah atau suami diasumsikan bertanggung jawab dan secara resmi menjadi  kepala rumah tangga. Keturunan dan warisan dilacak melalui garis laki-laki. Para laki-laki umumnya mengendalikan distribusi sumber daya keluarga. Tradisi-tradisi dan cara kehidupan India yang demikian telah berlaku begitu lama dan tidak mudah untuk mengalami perubahan. Demikian juga dalam konstitusi, perempuan India tidak memiliki hak yang kuat dalam mengambil keputusan. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan membuat mereka tidak memiliki informasi yang cukup, tidak mudah dalam mengambil keputusan, memiliki hak suara, dan berbagai peran politik lainnya.

Sebenarnya, pemerintah India telah berusaha  memberlakukan rumusan hukum yang membela hak-hak perempuan. Misalnya hak asuh anak, hak atas harta kekayaan, dsb. Akan tetapi hal ini tidak selalu berhasil memberikan keadilan bagi perempuan. Keputusan hukum sangat bergantung pada si hakim. Seringkali keputusan lebih banyak berpihak pada orang-orang yang memiliki kekayaan. Jika mana keputusan hakim dianggap tidak adil, maka harus diajukan gugatan ulang dan hal ini akan memakan biaya yang lebih besar.

Gerakan hak-hak perempuan India terus diperjuangkan. Status perempuan di India telah mengalami perubahan besar dibanding ribuan tahun yang lalu. Promosi hak-hak perempuan terus diperjuangkan oleh para reformis ini tidaklah sia-sia dan mulai terlihat hasilnya. Perempuan India telah memiliki akses dalam berbagai haknya termasuk dari Presiden, Perdana Menteri, Ketua Lok Sabha, Pemimpin Oposisi, dll. Mahatma Gandhi adalah reformis abad 19 di India yang diakui dunia. Indira Gandhi adalah perdana menteri perempuan yang telah menduduki jabatan sebagai perdana menteri terpanjang di India. Dia telah menduduki jabatan sebagai perdana menteri selama 15 tahun. Bahkan saat ini presiden India adalah perempuan yaitu Mrs. Pratibha Devisingh Patil. Perempuan di India sekarang ini telah berpartisipasi penuh dalam semua kegiatan seperti pendidikan, olahraga, politik, media, seni, dan budaya, sektor jasa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Konstitusi India menjamin kesetaraan bagi semua perempuan India, tidak ada diskriminasi oleh negara, kesetaraan kesempatan, gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama, dan sebagainya.

Berbagai Inisiatif untuk Kemandirian Perempuan
Terdapat berbagai inisiatif yang dilakukan oleh perempuan India. Yayasan Azad misalnya adalah sebuah yayasan yang memiliki sebuah program layanan panggilan taksi pertama di New Delhi yang dioperasikan perempuan. Tujuan program ini adalah mendirikan perusahaan dengan para perempuan sebagai pemegang sahamnya. Program ini telah membantu banyak perempuan baik secara ekonomi maupun keamanan dan kenyamanan. Melalui program ini, banyak perempuan memiliki peluang kerja dengan waktu yang bisa mereka kelola sendiri sehingga pekerjaan bisa dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Demikian juga bagi para pelanggan taksi, para perempuan pengguna jasa taksi akan menemukan rasa lebih aman dan nyaman ketika dilayani oleh sesama perempuan.

Contoh lainnnya adalah Self Employed Woman’s Association (SEWA). SEWA adalah sebuah organisasi dan gerakan yang bertujuan untuk mengorganisir pekerja perempuan untuk pekerjaan yang penuh. SEWA mengorganisir perempuan untuk memastikan bahwa setiap keluarga memperoleh kesempatan kerja penuh. Dengan kemandirian berarti bahwa perempuan harus otonom dan mandiri, individual dan kolektif, baik secara ekonomi dan dalam hal kemampuan pengambilan keputusan. Beragam strategi dilakukan mulai dari mendirikan Bank SEWA  yang pemilik saham maupun penggunanya adalah para perempuan,  di samping menyediakan berbagai pelatihan penelitian, pendidikan,  maupun program yang dikhususkan untuk para perempuan.

Selamat berjuang kaum perempuan, karena angkau adalah tiang Negara.


________________________

Sumber Tulisan :    
1.    Religion in India and Indian Religion. http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_India
2.    Sharma, Usha. Cultural and Religious Heritage of India: Islam. Mittal Publications, 2004.
3.    Chaudhuri, Maitrayee. Feminism in India (Issues in Contemporoary Indian Feminism) New York: Zed, 2005.
4.    Women Rights in India. http://www.merinews.com/article/womens-rights-in-india/15765429.shtml.
5.    Women in India. http://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_India#cite_note-1
6.    Tokoh Perempuan Pengubah Dunia. http://databerita.com/tokoh-perempuan-pengubah-dunia/

Membincang tentang peran perempuan dalam pembangunan perdamaian (peace-building), saya langsung teringat dengan sebuah film dokumenter  yang diputar di salah satu kelas Women and Gender Studies di USA yang saya ikuti pada musim dingin (Winter) tahun 2009. Judul film tersebut adalah “Pray the Devil Back to Hell”, atau arti bebasnya “Berdoalah Agar Sang Iblis Kembali ke Neraka”. Film dokumenter berdurasi 90 menit ini berhasil menyihir sekitar 15 mahasiwa yang hadir di kelas saat itu.

Ya, topik diskusi kami hari itu adalah women, military and war. Professor kami sengaja mengawali diskusi kelas dengan memutarkan film ini, agar para mahasiswa memiliki gambaran bahwa perempuan dan anak-anak tidak hanya menjadi korban pasif dari sebuah konflik dan peperangan, namun banyak dari mereka yang juga menjadi suluh-suluh perdamaian yang tangguh. Salah satu buktinya terekam dengan sangat apik di dalam film Pray the Devil Back to Hell yang diliris pada akhir tahun 2008 di New York City.

Film dokumenter tersebut bercerita tentang perjuangan perempuan Liberia untuk mengakhiri perang saudara (civil war) yang berlangsung lebih dari satu dekade (1989-2003), dan telah merenggut ratusan ribu nyawa. Perjuangan damai kaum perempuan Liberia ini juga berhasil menumbangkan rezim diktator Charles Taylor pada tahun 2003. Gini Reticker, sang sutradara, ketika memproduksi film ini memanfaatkan berbagai bahan termasuk testimoni dari para perempuan yang tergabung di dalam gerakan damai, rekaman-rekaman arsip, foto dan gambar-gambar menarik tentang Liberia kontemporer. Ia juga mewawancarai para aktivis perempuan Liberia yang menjadi lokomotif gerakan damai untuk mengakhiri perang saudara yang berkepanjangan.

Sungguh, tak banyak yang tahu bahwa di sebuah negeri kecil yang terletak di pantai barat Afrika ini terdapat sejarah perjuangan perempuan dan perdamaian yang patut untuk dipelajari oleh para aktifis perdamaian di seluruh dunia. Hal yang sangat menarik adalah gerakan perdamaian Liberia ini ditopang oleh para perempuan dari komunitas Kristen dan Muslim, dimana mereka bahu-membahu menuntut diakhirinya konflik dan kekerasan. Perempuan Muslim dan Kristen sama-sama menyadari bahwa peperangan hanya mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat; anak dan saudara perempuan mereka diperkosa, suami-suami mereka terbunuh, dan bayi-bayi mereka menjadi cacat.

Kebosanan akan perang diungkapkan oleh salah seorang aktivis perdamaian Liberia;“Money, greed, ethnicity, absolute power are the sources of war, these women have seen their sons, children and husbands dead because of bloody civil war. We are Liberian women are tired of war” (Uang, kerakusan, etnisitas, dan kekuasaan absolut adalah sumber peperangan, para perempuan ini menyaksikan anak-anak dan suami mereka mati sia-sia akibat perang saudara yang mengerikan. Kami perempuan Liberia sangat lelah dengan perang).

Dengan memakai T-Shirt berwarna putih, dan keberanian yang luar biasa ditengah-tengah ancaman pihak-pihak yang berperang yaitu kaum pemberontak (rebels) dan para pendukung presiden Charles Taylor, para perempuan Liberia setiap hari berkumpul di sebuah pasar ikan, meneriakkan yel-yel perdamaian dan menuntut kaum laki-laki untuk meletakkan senjata. Tidak hanya itu, mereka juga menggalang dukungan dari rakyat Liberia untuk mengakhiri perang saudara melalui ceramah-ceramah di gereja dan masjid. Walhasil,  semakin hari jumlah perempuan yang berjuang menuntut perdamaian semakin besar. Bahkan sebagian kaum laki-laki dan anak-anak muda mulai bersimpati dengan gerakan damai ini.

Gerakan damai perempuan Liberia ini dikenal dengan nama Women of Liberia Mass Action for Peace. Gerakan ini dipimpin oleh seorang pekerja sosial yang sangat tangguh, Leymah Gbowee. Pada saat peperangan semakin brutal dan tak terkendali di Monrovia (ibukota Liberia), ribuan perempuan turun ke jalan, melakukan aksi demonstrasi dengan berdiam diri (silent protest) di depan gedung istana kepresidenan menuntut untuk bertemu dengan presiden Charles Taylor.

Mereka berhasil membacakan berbagai tuntutan damai dari kaum perempuan di hadapan sang presiden, dan memastikan bahwa perwakilan dari mereka  diperbolehkan untuk menghadiri perundingan damai (peace talk) yang akan digelar di negara tetangga yaitu Ghana. Leymah Gbowee akhirnya memimpin delegasi perempuan ke Ghana untuk melakukan tekanan terhadap faksi-faksi yang berperang selama proses perundingan damai berlangsung. Hal yang sangat mencengangkan tergambar dalam film ini; walaupun perempuan Liberia tidak dilibatkan di dalam meja perundingan damai, tetapi justru mereka melakukan sebuah gerakan yang sangat genuine dan unik dengan duduk di depan istana negara, memblokade semua pintu dan jendela ruang konferensi, serta mencegah siapapun untuk meninggalkan meja perundingan sebelum resolusi damai tercapai. Ya, tanpa senjata, para laki-laki dari faksi yang bertikai tersebut tidak bisa berbuat apa-apa.

Ketika beberapa delegasi yang berunding berusaha mengusir para perempuan yang memblokade ruang konferensi dan mengancam akan mengerahkan petugas keamanan, para perempuan Liberia mengancam balik akan melepaskan baju mereka dihadapan para laki-laki tersebut. Ancaman untuk melepas baju ini merupakan simbol betapa para laki-laki tersebut tidak memiliki rasa malu. Rupanya ancaman aktivis perempuan Liberia cukup ampuh, sehingga perundingan damai dapat berjalan meskipun cukup alot. Berkat desakan dari aktivis perempuan Liberia dan sejumlah perwakilan dari negara-negara Afrika  maka lahirlah kesepakatan tentang resolusi damai bagi kedua belah pihak yang selama bertahun-tahun berperang.

Perjuangan perempuan Liberia belumlah berakhir meskipun resolusi damai telah dicapai. Demonstrasi damai terus dilakukan di Monrovia untuk menumbangkan rezim kejam Charles Taylor dan menuntut dibentuknya pemerintahan yang demokratis. Demonstrasi mereka memuncak dalam pengasingan Charles Taylor dan pemilihan Ellen Johnson Sirleaf, perempuan pertama yang menjadi kepala negara di Afrika. Kejadian ini  menandai gelombang baru perempuan mengambil kendali nasib politik mereka di seluruh dunia.

Sungguh, para perempuan Liberia adalah bukti hidup bahwa keberanian moral dan perlawanan non-kekerasan bisa berhasil mengubah sebuah bangsa. Para perempuan ini telah memberikan pelajaran penting bagi seluruh umat manusia di dunia. Sayangnya dalam kancah internasional, perang Liberia dan gerakan perdamaian yang dilakukan oleh kaum perempuan di negeri tersebut sangat terabaikan, karena sebagian besar pers internasional terfokus pada konflik di Irak. Selain itu, kerendahan hati para perempuan Liberia turut mengaburkan prestasi besar ini. Pray the Devil Back to Hell  adalah kesaksian menarik tentang potensi perempuan di seluruh dunia untuk mengubah sejarah bangsa-bangsa menuju keadilan dan perdamaian.[] Khariroh Ali (diolah dari berbagai sumber)



MUSAWAH adalah gerakan internasional yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam keluarga Muslim. Gerakan ini berawal dari Konsultasi Internasional tentang Tren Reformasi Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim pada bulan Maret 2006 di Kuala Lumpur. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Sisters in Islam ini dihadiri oleh aktifis dan sarjana perempuan Muslim dari Asia Tenggara, Turki, dan Maroko, Iran, Pakistan, Inggris, dan AS. Forum tersebut merekomendasikan sebuah jaringan internasional bagi perempuan di negara-negara Muslim yang konsen dalam isu Hukum Keluarga (selanjutnya disebut HK) untuk berbagai pengalaman, strategi, pengetahuan, dan praktek HK terbaik di negara masing-masing. Sharing ini bertujuan untu merumuskan wacana internasional, suara publik, dan momentum untuk merumuskan upaya-upaya untuk mempertahankan hak-hak perempuan dalam keluarga yang sudah diperoleh dan mempromosikan reformasi di level nasional dan regional.

Tiga tahun kemudian tepatnya tanggal 13-17 Februari 2009, di Kuala Lumpur  kembali digelar sebuah pertemuan internasional berjudul Global Meeting for Equality and Justice in the Muslim Family. Pertemuan yang merupakan tindak lanjut  dari konsultasi internasional sebelumnya ini dihadiri oleh tidak kurang dari 250 perempuan aktifis, sarjana, akademisi, praktisi hukum, pengambil kebijakan dari kurang lebih 50 negara. Mereka terdiri dari perempuan Muslim dari negara- negara Islam, negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, maupun negara-negara di mana Muslim menjadi minoritas.

Pada sesi panel, mereka berkumpul dalam sebuah ruangan yang sangat luas untuk berbagi persoalan perempuan dalam keluarga di negara yang berbeda-beda dan beragam strategi yang ditempuh menurut konteks masing-masing. Ini adalah sebuah momen yang sangat penting di mana perempuan dengan berbagai latar belakang negara, bahasa, warna kulit, pendidikan, madzhab, dan lain-lain berbagi pengalaman tentang kekerasan terhadap perempuan atas nama agama. Beberapa hal yang menarik dari sesi ini adalah:

  1. Kekerasan terhadap perempuan atas nama agama di wilayah privat (keluarga) dan publik (masyarakat dan negara) adalah sebuah fenomena global.
  2. Terdapat kemiripan bentuk kekerasan terhadap perempuan atas nama agama di berbagai negara.
  3. Terdapat kemiripan bentuk penolakan terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di berbagai negara, seperti stigma sekuler, kebarat-baratan, non Islami.
  4. Hukum Keluarga dalam Islam adalah hukum Islam yang selalu diterapkan oleh masyarakat Muslim tanpa menunggu sebuah negara menjadi Islam atau penduduk Muslim menjadi mayoritas.

Kesamaan pengalaman sebagai korban kekerasan terhadap perempuan maupun sebagai pendamping korban ini kemudian menyatukan tekad bersama untuk menolaknya yang tertuang dalam deklarasi Musawah yang bila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

Kami sebagai Muslim dan warga negara menyatakan bahwa kesetaraan dan keadilan dalam keluarga Muslim adalah perlu dan mungkin. Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam sebagai dasar keadilan dan kesetaraan, kejujuran, dan kemuliaan bagi seluruh manusia. Waktu untuk mewujudkan nilai-nilai ini dalam hukum dan pelaksanaannya adalah sekarang..

Deklarasi tersebut kemudian dituangkan dalam prinsip kesetaraan dan keadilan dalam keluarga  yang isinya  (1) Nilai-nilai Islam yang universal tentang kesetaraan, non diskriminatif, keadilan, dan  kemuliaan adalah dasar seluruh relasi manusia (2) Kewarganegaraan yang setara dan penuh termasuk partisipasi penuh dalam seluruh aspek kemasyarakatan adalah hak setiap individu. (3) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mensyaratkan kesetaraan dalam keluarga.

Semua prinsip di atas memerlukan Hukum dan penerapannya yang memastikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Keluarga adalah tempat yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan diri setiap anggotanya secara maksimal.
  2. Pernikahan sebagai penyatuan dua individu yang dipandang setara atas dasar saling menghormati, menyayangi, berkomunikasi, dan sama-sama memiliki otoritas untuk mengambil keputusan.
  3. Hak yang sama dalam memilih pasangan hidup, memilih untuk tidak menikah, dan memasuki gerbang pernikahan kerelaan dan kebebasan penuh, serta hak yang sama untuk mengakhiri pernikahan dan setelahnya.
  4. Hak dan tanggungjawab yang setara terkait harta meliputi perolehan, pemilikan, penggunaan, pengurusan, pengakuan secara hukum, pengalihan, dan pewarisan, serta perlunya sama-sama memastikan jaminan keuangan bagi seluruh anggota keluarga.
  5. Hak dan tanggungjawab yang setara sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anak mereka.


Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka Musawah menggunakan empat perspektif dalam memandang persoalan perempuan, yaitu teologi, konvensi internasional yang menjamin hak-hak manusia termasuk hak-hak perempuan, aturan perundang-undangan negara yang menjamin hak warga negara termasuk warga negara perempuan di dalamnya, dan realitas kehidupan perempuan itu sendiri. Dengan demikian, setiap perempuan adalah aktor perubahan yang penting dalam gerakan Musawah karena pengetahuan dan pengalaman mereka sebagai akademisi, sarjana, pejabat publik, aktifis, bahkan sebagai pribadi adalah sama pentingnya.

Saat ini Musawah sedang meneliti isu Wilayah dan Qiwamah (perwalian dan kepemimpinan dalam keluarga) dalam empat perspektif tadi. Dua konsep ini dipandang menjadi kata kunci relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Sebelum menikah, perempuan berada dalam perlindungan laki-laki melalui konsep perwalian (wilayah). Setelah menikah, perempuan berada dalam perlindungan laki-laki melalui konsep kepemimpinan keluarga (qiwamah). Perlindungan ini memerlukan otoritas, namun ketika spirit perlindungan ini hilang dan otoritas tetap ada, maka yang muncul adalah kontrol semata. Inilah yang terjadi dalam realitas keluarga modern dimana laki-laki tetap memegang kontrol atas keluarga meskipun ketika mereka tidak mau atau tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai wali dan kepala keluarga. Sebaliknya perempuan yang secara de facto menjalankan fungsi wali dan kepala keluarga tetap dipandang tidak mempunyai otoritas untuk menentukan keluarga.

Anggota Musawah atau Musawah's Advocate terdiri dari tokoh-tokoh perempuan dan organisasi perempuan Muslim lintas negara dan lintas madzhab dalam Islam yang mempunyai keprihatinan dan kepedulian tinggi terhadap perbaikan nasib perempuan Muslim. Tidak terbatas pada negaranya saja tetapi di berbagai penjuru dunia. Di antara individu anggota MusawahMereka antara lain adalah Zainah Anwar (Malaysia), Ziba Mir Hosseini (Iran/Inggris), Amal Abdeel Hadi dan Azza Soliman (Mesir), Amira El-Azhary Sonbol (Mesir/Qatar/AS), Asma'u Joda (Nigeria), Cassandra Balchin (Inggris), Isatou Touray (Gambia), Pinar Ilkkaracan (Turki), Rabea Naciri (Moroko), Sohail Akbar Warraich (Pakistan), Kamala Chandrakirana (Indonesia).

Di samping perorangan, Musawah Advocate juga terdiri dari organisasi-organisasi perempuan Muslim dan atau organisasi yang peduli pada persoalan perempuan Muslim. Mereka antara lain adalah Alimat, sebuah jaringan individu dan organisasi yang peduli pada usaha mewujudkan keadilan di dalam keluarga Indonesia. Rahima adalah salah satu anggota jaringan Alimat dan Musawah's advocate; yang berharap dapat mendorong keterlibatan kita untuk wujudkan  kesetaraan dan keadilan dalam keluarga.



Ketika saya menonton film Barat, saya kagum dengan mobilitas perempuan di sana. Misalnya, salah satu adegan film menunjukkan bagaimana seorang ibu muda menyelamatkan diri dan anaknya dari bencana dengan cara pergi dari rumah dengan menyetir sendiri mobilnya. Adegan mobilitas dan independensi perempuan tersebut kemudian saya saksikan sendiri saat saya tinggal dan mengajar di salah satu universitas di California, Amerika Serikat. Hampir semua orang dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan, bisa menyetir mobil untuk keperluan mobilitas mereka mengingat begitu luasnya California dan relatif buruknya transportasi umum, terutama di kota kecil di South California.

Keadaan ini sangat kontras dengan apa yang saya dengar tentang perempuan di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia, gerak perempuan sangat dibatasi. Misalnya, pendidikan dilakukan secara terpisah antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dipandang sangat seksual, sehingga ketika keluar rumah ia harus menutup hampir seluruh anggota tubuhnya, harus disertai mahram, suami atau saudara laki-laki yang diposisikan sebagai pelindung perempuan tersebut karena jika tidak, maka perempuan akan rentan terhadap serangan seksual. Pembatasan ruang gerak perempuan di Saudi Arabia tidak berhenti hanya sampai disitu saja, mereka bahkan diharamkan untuk menyetir mobil. Konsekwensinya, mereka sangat bergantung kepada supir, yang belum tentu merupakan suami atau saudara laki-lakinya yang mungkin memerlukan waktu sendiri untuk bekerja. Banyak supir di Arab diimpor dari Indonesia and Philipina. Dengan nada bercanda, saya berkata kepada teman baruku, Hatoon El-Fassi, PhD, seorang Assistant Professor di King Saud University, Saudi Arabia: “Jadi pemerintahmu melarangmu untuk menyetir mobil supaya kamu bisa berduaan dengan orang asing yang bukan suami atau saudaramu? Apakah pemerintahmu menyadari konsekwensi dari kebijakan tersebut?”

Selain itu, saya pernah mendengar sebuah kisah tragis di Arab. Yaitu tentang kebakaran di sebuah asrama perempuan. Untuk menyelamatkan diri dari kobaran api, para pelajar perempuan itu segera berhamburan ke luar asrama dengan pakaian seadanya. Ketika mereka ke luar asrama, para polisi menghalau mereka untuk kembali ke dalam asrama dengan alasan bahwa mereka belum menutup kepala mereka dengan jilbab. Api pun melalap para perempuan muda tersebut, yang tidak diberi pilihan menyelamatkan diri jika mereka tidak menutup kepala. Padahal menyelamatkan nyawa merupakan salah satu tujuan utama syari`at Islam.

Ada lagi rumor yang tidak kalah mengerikannya tentang Arab, namun saat saya konfirmasikan dengan kenalan saya dari Arab dia menyangkalnya, entah karena ia bersikap defensif atau karena ia tidak pernah mengalaminya karena kebetulan ia adalah seorang perempuan Arab yang elit dan terpelajar. Yaitu tentang saran bahwa kalau kita naik taksi di Arab, hendaknya laki-laki mahram kita dulu yang masuk ke taksi dan kalau turun, perempuan dulu. Alasannya, kalau perempuan dulu yang masuk ke taksi atau terakhir keluar dari taksi, maka kemungkinan kita akan dibawa kabur sopir taksi dan bisa diperkosa.

Mengetahui keadaan di Arab, yang belum pernah saya kunjungi, saya merasa ngeri untuk pergi ke sana sendirian. Karena itulah ketika seorang kenalan menawarkan untuk bekerja di Riyadh, walau gajinya cukup besar, saya tidak langsung meresponnya. Namun ketika saya mendapat kesempatan mengajar di Amerika, dengan cepat saya mengambilnya. Mengapa? Karena saya merasa ada jaminan keamanan untuk diri saya, untuk bisa pergi kemana dan kapan saja sendiri tanpa takut diganggu atau diperkosa karena pergi tanpa mahram. Itu saya alami ketika saya menjadi peneliti tamu di Temple University, Philadelphia, selama 4 bulan di tahun 2000. Biasanya saya pulang dari kampus tengah malam, padahal tempat tinggalku lumayan jauh dari kampus, tiga kali ganti kereta. Rasa takut pasti ada, namun Alhamdulillah tidak terjadi sesuatupun.

Selain itu, ketika mengajar di Amerika, saya dipandang sebagai mahluk independen (independent being), yang bisa membawa dependants, yaitu pasangan dan anak-anak kita. Sponsor saya, Fulbright, bukan hanya mengizinkan saya membawa suami dan anak, mereka bahkan membiayai hidup saya sekeluarga, plus tiket untuk suami. Sebaliknya, saat saya diundang untuk melamar kerja di Islamic Development Bank, Riyadh, terlebih dahulu mereka memberitahukan bahwa sebagai perempuan, saya akan dipandang sebagai mahluk yang tidak mandiri (dependent being), sehingga mungkin tidak bisa membawa keluarga dan kalaupun mau membawa, maka harus atas biaya sendiri. Sementara para pekerja laki-laki boleh membawa keluarganya dan dibiayai. Sepertinya kebijakan ini didasarkan atas asumsi bahwa laki-laki adalah orang yang menafkahi dan melindungi perempuan, sementara perempuan adalah yang dinafkahi dan dilindungi, sekalipun kenyataannya tidak selalu demikian. Menurut saya, kebijakan ini benar-benar diskriminatif terhadap perempuan.

Untuk artikel ini, saya menyebar angket ke teman-teman saya di jaringan Musawah, sebuah gerakan global untuk menciptakan keluarga Muslim yang adil dan setara. Tidak semuanya merespon, termasuk Hatoon dari Arab yang amat saya harapkan. Di antara yang merespon adalah mereka yang berasal dari Kyrgistan, Philipina, Tanzania, Nigeria, Sudan dan Mali. Jawaban mereka bervariasi. Pada umumnya mereka mengatakan bahwa tidak ada peraturan tertulis atau formal yang mengharuskan perempuan ditemani oleh mahram saat bepergian, namun secara informal, ada ekspektasi budaya yang mengharapkan perempuan ditemani saat bepergian. Sebagian dari mereka setuju untuk mereinterpretasi konsep mahram dengan interpretasi yang saya tawarkan di angket. Yaitu bahwa masalah mahram pada konteks sekarang bisa digantikan dengan jaminan negara untuk melindungi warganya, baik laki-laki ataupun perempuan, agar bisa pergi ke mana dan kapan saja tanpa merasa takut diganggu ataupun diperkosa.

Namun ada juga di antara mereka yang menolak sama sekali konsep mahram. Dari Sudan misalnya merespon demikian: “Saya sangat menentang digunakannya mahram dalam konteks dan interpretasi apa pun. Kata mahram itu sendiri, yang berasal dari bahasa Arab haram, sangat negatif. Menurutku lebih baik kita menentang konsep tersebut ketimbang membenarkan atau memodifikasinya.” Berbagai upaya telah dilakukan oleh para perempuan yang menjadi bagian dari Musawah. Kebanyakan dari mereka memimpin proyek yang menentang hukum keluarga yang ada dan menyiapkan alternatif hukum keluarga yang berdasar pada kesetaraan dan rasa hormat kepada perempuan. Di Mali, yang dilakukan adalah memperkuat hukum tentang perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan Sahiba, sebuah organisasi Musawah di Tanzania, misalnya, melakukan upaya pemberdayaan perempuan dan generasi muda dalam hal kepemimpinan dengan mempromosikan determinasi diri (self-determination). Organisasi ini juga membangun kapasitas warga negara untuk bisa terlibat dalam isu kewarganegaraan dan kehidupan publik. Yaitu di antaranya dengan meneliti praktik-praktik yang tidak etis dan melanggar hak asasi perempuan dalam keluarga, termasuk praktik yang menolak akses perempuan untuk keluar rumah.

Konsep mahram mungkin pada awalnya dibuat dengan tujuan melindungi perempuan, yang dalam konteks awal Islam sangat rentan terhadap penganiayaan musuh Islam. Sehingga untuk melindungi mereka, perempuan dianjurkan untuk tinggal dalam rumah atau ditemani mahramnya ketika keluar rumah. Konteks sekarang sangatlah berbeda dengan konteks awal Islam pada masa Nabi. Proteksi atau jaminan keamanan bagi kaum perempuan, tidak lagi harus selalu diwujudkan dengan aturan yang sama seperti dulu, melainkan bisa dengan jaminan keamanan bagi semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan dimana dan kapan saja. Implementasinya di antaranya bisa dengan pemberlakuan hukum seperti hukum anti kekerasan terhadap perempuan dan implementasi hukum tersebut secara nyata di lapangan. Yaitu dengan adanya aparat polisi yang dengan sigap menindak siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Namun, selama umat Islam mereduksi perempuan hanya sebagai mahluk seksual dan tidak mandiri (sexual and dependent being), sepertinya idealitas tersebut sulit tercapai. Oleh karena itu, mari kita mencoba melihat perempuan sebagai manusia seutuhnya (full human being) yang independen. [] by Nina Nurmila PhD, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Hukum Keluarga adalah segala aturan, hukum, dan perundangan yang menyangkut kehidupan berkeluarga. Beberapa negara mempunyai aturan perundangan yang satu dan betul-betul disebut dengan Hukum Keluarga (Family Law). Sementara negara lainnya mempunyai hukum keluarga yang tersebar di berbagai aturan perundangan.

Dalam sejarah, sejak dulu hingga kini hukum keluarga ini adalah satu-satunya hukum Islam yang selalu diterapkan oleh masyarakat Muslim; baik mereka yang hidup di negara dan kerajaan Islam, seperti Mesir dan Saudi Arabia; negara semi sekuler, seperti Indonesia dan Malaysia; negara sekuler atau non Muslim, seperti komunitas Muslim di Singapura dan Amerika yang tentu saja hanya diberlakukan untuk komunitasnya sendiri. Hal ini berarti bahwa hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sebuah keluarga hampir bisa dipastikan diterapkan baik secara formal maupun non formal oleh komunitas Muslim tanpa menunggu sebuah negara menjadi Islam atau masyarakat menjadi mayoritas dalam sebuah negara.

Upaya reformasi hukum keluarga yang adil dan setara salah satunya dapat kita pelajari dari Maroko dengan dengan Mudawanah-nya. Mudawanah telah mencapai prestasi yang cukup spektakuler dalam melakukan reformasi hukum keluarga Islam yang didasarkan pada cara pandang yang adil dan setara pada laki-laki dan perempuan baik dalam kedudukan mereka sebagai suami dan istri, maupun orangtua dan anak.

Mudawanah

Maroko adalah sebuah negara berbentuk kerajaan Islam dengan populasi sebanyak 31.993.000 jiwa. Jumlah ini sedikit lebih banyak dari populasi Propinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk 30.775.846 jiwa. Bahasa utamanya adalah Arab dan bahasa Asing terpopulernya adalah Perancis. Penganut Muslim mencapai 99 persen dengan mazhab Sunni. Jadi Muslim Sunni dapat disebut sebagai mayoritas tunggal di negara ini. Pada 2004, Maroko mencatat sejarah dengan disahkannya Hukum Keluarga (Mudawwanah al-Usrah, selanjutnya disebut Mudawanah) yang mengakomodir kesetaraan laki-laki dan perempuan. Undang-undang ini merupakan revisi atas Hukum Keluarga yang telah berlaku selama setengah abad.

Beberapa capaian signifikan dalam Hukum Keluarga ini adalah adanya ketentuan sebagai berikut; (1) Keluarga adalah tanggungjawab bersama antara laki-laki dan perempuan merevisi aturan sebelumnya bahwa laki-laki adalah penanggung jawab tunggal keluarga; (2) perempuan tidak membutuhkan ijin wali untuk menikah, sehingga perempuan secara hukum dilindungi UU untuk menentukan sendiri calon suaminya dan menolak untuk dipaksa menikah dengan lelaki yang bukan pilihannya; (3) batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama-sama 18 tahun merivisi aturan sebelum di mana perempuan 15 tahun, sedangkan laki-laki 17 tahun, yang mengatur agar laki-laki dan perempuan dari praktik pernikahan dini; (4) poligami mempunyai syarat yang sangat ketat merevisi aturan sebelumnya yang membebaskan poligami.

Capaian tersebut tentu saja diawali dengan sejarah panjang dalam menentukan dan melaksanakan langkah-langkah strategis. Pertama, melakukan koordinasi dengan aktifis-aktifis perempuan lintas sektoral. Koalisi para aktifis perempuan diakui sebagai kekuatan dahsyat yang memungkinkan revisi Hukum Keluarga ini. Kedua, merumuskan Hukum Keluarga seperti apa yang ingin dicapai dan perubahan-perubahan apa yang dikehendaki. Ketiga, membangun argumentasi teologis maupun non teologis yang kuat dari berbagai perspektif termasuk HAM dan CEDAW. Keempat, melakukan advokasi ke pengambil kebijakan. Tuntutan perubahan Hukum Keluarga dengan berbagai argumentasi tersebut dikemukakan kepada anggota DPR yang mempunyai otoritas membuat UU, pemerintahan, dan partai. Kelima, membentuk opini publik agar masyarakat memahami dan menyadari apa yang sedang diperjuangkan, baik melalui media, demonstrasi di jalan-jalan dan memobilisasi massa dari berbagai elemen masyarakat dan kekuatan politik.

Keberhasilan gerakan Mudawanah dalam melahirkan hukum keluarga (al-Mudawanah al-Usrah) yang adil dan setara ini tidak bisa dilepaskan dari peran penting Raja Muhammad al-Malik as-Sa'id sebagai pemilik otoritas tertinggi di bidang politik sebagai pemimpin negara sekaligus otoritas tertinggi di bidang agama sebagai pemimpin para Ulama di Maroko. Pada awalnya perlunya revisi hukum keluarga untuk menjamin keadilan bagi laki-laki sekaligus perempuan ini selalu dibahas di mana saja hingga ke kerajaan. Setelah proses yang cukup lama akhirnya tuntutan perubahan Hukum Keluarga tersebut mendapat sambutan yang positif dari Raja dengan dibentuknya Komisi Khusus  yang menelaah draft usulan perubahan Hukum Keluarga dan selalu melibatkan kalangan aktifis perempuan dalam setiap pembahasannya. Setelah tiga tahun diproses oleh Komisi Khusus ini, akhirnya Raja mengesahkan Revisi Hukum Keluarga (Mudawwanah al-Usrah) pada 2004.

Proses perjuangan tidak kalah penting dengan hasilnya. Ditetapkannya Hukum Keluarga yang mengakomodir perempuan dalam setiap prosesnya merupakan jalan bagi terwujudnya demokrasi bagi perempuan di Maroko. Tentu peran serta Raja tidak bisa diabaikan dalam hal ini karena ia sendirilah yang menghadapi serangan dari kelompok Muslim Konservatif. Namun tidak sedikit dari kalangan konservatif yang kemudian menyetujui revisi tersebut dan menyadari bahwa penolakan tersebut bukanlah soal agama melainkan politik. Misalnya, mereka mengatakan bahwa keharusan ijin wali bagi perempuan untuk menikah hanyalah soal politik (bukan agama).

Salah satu catatan penting dari keberhasilan reformasi Hukum Keluarga di Maroko ini adalah pentingnya membangun argumentasi yang didasarkan pada tradisi agama dan sosial Maroko sendiri sehingga masyarakat dapat diyakinkan bahwa reformasi ini adalah dari dan untuk mereka sendiri. Perspektif sosial merupakan argumen yang utama. Perubahan sosial saat ini telah memungkinkan banyak perempuan terlibat dalam mengurus negara dengan menjadi anggota legislatif dan menjalankan tugas negara. Tidak mungkin ketika perempuan bisa mengendalikan negara, tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Artinya, dalam era di mana seorang perempuan yang sudah bisa mengendalikan negara dengan menempati berbagai jabatan strategis negara, pastilah para perempuan lainnya telah bisa mengendalikan diri sendiri.

Secara teologis pun ternyata banyak ditemukan tradisi pemikiran Islam di berbagai bidang yang dapat dijadikan argumentasi untuk mendukung perubahan Hukum Keluarga ini. Sayangnya baik ayat, hadis, maupun pandangan para ulama klasik yang mendukung dan mendorong lahirnya keadilan gender dalam keluarga Muslim ini kalah dengan berbagai macam kepentingan yang bertentangan dengannya. Apa yang terjadi di Maroko sesungguhnya merupakan contoh konkrit di mana Islam selalu ditafsirkan ulama dalam konteks politik tertentu, lebih-lebih jika melibatkan penguasa. Tafsir dapat melahirkan ketidakadilan bila dilakukan dengan asumsi yang tidak adil dan oleh subyek yang tidak adil. Namun, juga bisa melahirkan dan menjamin keadilan bila dilakukan oleh pemegang otoritas yang adil dan mempunyai cara pandang yang adil pada laki-laki dan perempuan sebagaimana terjadi Maroko.

Jika keadilan gender telah terjadi semenjak dalam keluarga, maka mimpi tentang dunia yang adil pun dapat lebih mudah menjadi nyata. Wallahu a'lam. [] (Sumber tulisan: Diskusi bersama Rabea dan Amina; aktifis perempuan Maroko di Kantor Komnas Perempuan Jakarta, pada tanggal 14 April 2010 dan sumber lainnya)

Dalam suatu perjalanan saya ke Madura, Jawa Timur saya sempat tercengang dengan salah satu istilah yang saya dapatkan dari rekan-rekan di sana. Di Pulau Garam itu terdapat istilah Jamal yang merupakan singkatan dari  “Janda Malaysia”; untuk menyebut perempuan-perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya  merantau dan bekerja di negeri jiran Malaysia. Terkadang mereka terpaksa menjadi “janda” karena suami tak lagi kembali ke pangkuan mereka,  entah karena meninggal atau karena ditinggalkan begitu saja.

Namun, kali ini saya justru ingin melihat kondisi kaum janda di negeri jiran kita, Malaysia. Mengingat pemerintah Kerajaan Malaysia cukup lama memperhatikan kondisi mereka yang acapkali disebut dengan “ibu tunggal'. Pada tahun 2002-2003 semasa pemerintahan PM Dato Seri Dr.Mahathir Mohammad, kerajaan telah memberikan prioritas kepada ibu-ibu tunggal yang memiliki pendapatan kurang dari RM 600, untuk dapat memiliki rumah dengan biaya rendah secara berkelompok. Hal tersebut diungkapkan dalam Majlis Bicara Minda (forum dialog) antara Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dengan Majlis Pertubuhan Ibu Tunggal yang merupakan salah satu dari program  menyambut Hari Perempuan tahun 2002. Kurang lebih 1.300 orang ibu tunggal hadir dalam forum dialog ini.

Kaum perempuan kepala keluarga di Malaysia ini juga telah mengembangkan pemaknaan atas “ibu tunggal”. Definisi “ibu tunggal” tidak terbatas pada seorang perempuan yang telah menikah namun telah ditinggal mati atau bercerai dari suaminya saja. Namun terdapat pula beragam kondisi lingkungan yang menyebabkan seorang perempuan menjadi “ibu tunggal” yang perlu mendapatkan perhatian dari kementrian Perempuan, Keluarga, dan Pembangunan Masyarakat. Banyak tantangan yang dihadapi oleh kaum ibu tunggal ini ketika berperan sebagai kepala keluarga. Di antaranya  adalah bagaimana agar standar kehidupan mereka dapat lebih meningkat.

Beberapa ikhtiar yang dilakukan oleh ibu tunggal ini diantaranya adalah memperjuangkan agar mereka dapat menjadi pengelola rumah tangga paruh waktu dimana mereka juga tetap dapat menjaga anak-anaknya serta dengan mengembangkan ketrampilan seperti menjahit atau membuat kue, dan lain sebagainya. Selain itu mereka harus berjuang keras agar tetap dapat menghidupi keluarga mereka; mengingat terbatasnya kondisi ekonomi telah memaksa mereka untuk mengirim salah seorang diantara anak-anak mereka ke rumah yatim piatu (panti asuhan).

Terdapat cukup banyak organisasi perempuan yang beranggotakan ibu tunggal di Malaysia. Beberapa di antaranya adalah Islam Single Mothers Association Kuala Lumpur (Persatuan Ibu Tunggal Islam Kuala Lumpur) di Kuala Lumpur, Single Mothers Council Of Malaysia (Majlis Pertubuhan Ibu Tunggal Malaysia) di Selangor, Islam Women's Action Body (PERTIWI - Pertubuhan Tindakan Wanita Islam) di Selangor, Melati Putih Single Mothers Association (Persatuan Ibu Tunggal Melati Putih) di Kuala Lumpur, Single Mothers Club (Kelab Ibu Tunggal) di Kuala Lumpur, dan Single Mothers Association of  Federal Territory and Selangor (Persatuan Ibu Tunggal W/P dan Selangor). Secara rutin, organisai kaum ibu tunggal ini mengadakan pertemuan untuk saling  bertukar pikiran dan pengalaman serta belajar satu sama lain untuk tetap survive di dalam kehidupan.

Salah satu organisasi yang cukup vokal adalah  Federal Territories Muslim Single Mothers' Association. Dalam sebuah kesempata, ketuanya yaitu Haziah Haniza Abdul Wahab menyatakan seruannya kepada Kementerian Perempuan, Keluarga, dan Pembangunan Masyarakat agar menolong  organisasi persatuan ibu tunggal ini dengan  membentuk agen pengelola rumah tangga."Salah satu cara untuk mendukung peningkatan kehidupan anggota adalah dengan mendorong mereka menjadi pengelola rumah tangga paruh waktu. Agen-agen tersebut dapat mempekerjakan anggotanya dengan pengaturan waktu yang layak bagi para ibu tunggal.”

Selain itu dengan tawaran kementrian untuk memberikan pelatihan bagi para ibu tunggal ini untuk menjadi pengelola rumah tangga, agen-agen ini dapat menawarkan bantuan  mengenai urusan domestik yang tepat.” kata Haziah yang organisasinya memiliki 1.600-an anggota.

Haziah juga menyatakan bahwa ibu tunggal yang tidak memiliki pendidikan yang layak acapkali harus mencari beberapa pekerjaan paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Beberapa di antaranya menjadi karyawan kontrak sebagai pembersih toilet dan staf pengelola gedung dengan gaji yang amat kecil. "Sangat menakjubkan apabila kaum perempuan ini diberikan pilihan untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap dan mendapatkan upah yang layak sebagai pengelola rumah tangga di dekat lingkungan tempat tinggal mereka”, tambahnya. Dia juga menyatakan bahwa kementrian juga dapat membantu para ibu tunggal ini dengan membangun  tempat penitipan anak. Hal ini dikarenakan organisasi ini  belum mampu membangunnya sendiri dan mereka sulit menjangkau tempat layanan serupa yang tempatnya berada di tengah kota.

Organisasi ibu tunggal ini juga merupakan bagian aktif dari gerakan perempuan di Malaysia. Bersama beberapa organisasi lain seperti Sisters in Islam, Women's Aid Organisation (WAO), All Women's Action Society dan lain-lain , kaum ibu tunggal yang tergabung dalam  Majlis Pertubuhan Ibu-ibu Tunggal Malaysia ini memprotes berbagai ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender yang berlangsung di negerinya.

Salah satunya adalah melalui protes mereka atas adanya rancangan pemberlakuan hukum Hudud si Trengganu, salah satu Negara bagian Malaysia. Rancangan hukum Hudud ini telah mendiskualifikasi keberadaan perempuan dalam berbagai kasus tentang hudud dan qishas (hukuman pidana atas perbuatan yang sama; misalnya orang yang membunuh harus dibunuh pula). Padahal, ada kasus diterimanya kesaksian perempuan yang telah dirampok dan secara brutal dilecehkan (dituturkan dalam Muslim, Jamaul Fawaid Hadith No. 5231, 5233 and 5234) dan dalam kasus seorang perempuan yang diperkosa oleh orang yang tak dikenal dalam perjalanannya menuju ke masjid untuk menunaikan shalat jama'ah (diriwayatkan oleh Abu Daud and Tirmidhi).

Atas dasar-dasar pandangan itulah mereka menghimbau agar pemerintah negara bagian Trengganu untuk mengakhiri tindakan yang misoginis tersebut dan meyakini keabsahan hukum-hukum yuridis formal yang telah berlaku di Malaysia. Selain itu mereka mengharapkan agar praktik-praktik yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan melalui sebuah debat publik yang terbuka, untuk mengetahui apakah tujuan hukum Islam dapat dicapai dengan cara-cara yang demikian atau tidak.

Kembali ke negeri kita, …. barangkali juga telah banyak kaum janda, ibu tunggal, dan para perempuan kepala keluarga yang telah berjuang untuk meningkatkan kehidupan mereka.dan mereka telah membuktikan, bahwa mereka tidak semata butuh untuk “disantuni”,  namun juga diakui hak-haknya seperti warga negara yang lainnya. Dan mereka telah membuktikan bahwa kaum janda adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat yang setara dengan manusia lainnya. Apa pun jenis kelamin maupun status perkawinan mereka. (AD. Kusumaningtyas)

Sumber Tulisan ;

  • http://www.dailyexpress.com.my/news.cfm?NewsID=71136
  • http://www.ehomemakers.net/en/article.php?id=800
  • http://www.asiaone.com/News/AsiaOne%2BNews/Malaysia/Story A1Story20090922-169109.html
  • http://poobalan.com/blog/borninmalaysia/2008/07/08/single-mothers-forced-to-put-children-in-orphanages/
  • http://www.johordt.gov.my/pmbj/v2/index2.php?option=com_content&task=view&id=603&pop=1&page=0&Itemid=29
  • http://www.wao.org.my/news/20020601jpshudud.htm