Khazanah

Khazanah (51)



Judul  : Benarkah Aisyah Menikah dengan Rasulullah saw. di Usia Dini ?
Penulis : O Hashem
Penerbit : Mizania
Tahun Terbit : Maret 2009
Jumlah halaman : 129 hlm.
Ukuran : 18 x 13 cm

Buku kecil ber-cover biru laut dengan judul bertinta emas menggugah saya untuk mengambilnya dari tumpukan buku obral di salah satu toko buku terkenal di Jakarta. Judul bukunya mungkin jamak, karena banyak tulisan seperti itu yang mengarah pada pembenaran. Akan tetapi buku ini berbeda karena justru menggugat pemahaman  yang berkembang mengenai hadis tentang usia Aisyah ketika menikah dengan Nabi Muhammad saw. Dibutuhkan kredibilitas dan keberanian yang kuat untuk menyusunnya, karena tidak hanya menghadapi Tokoh Agama namun juga menghadapi kelompok masyarakat yang enggan berfikir ulang.

Sosok pemberani itu adalah O Hashem. Sosok yang di kalangan cendekiawan dikenal sebagai pemikir juga penulis. Seorang dokter yang lahir di Gorontalo tahun 1935. Kecerdasannya yang di atas rata-rata diabdikan tidak hanya untuk orang sakit tetapi juga melalui tulisan-tulisan bermutu, seperti Marxisme dan Agama (1963), Saqifah, Awal Perselisihan Umat (1987), Syiah Ditolak Syiah Dicari (2000), dan masih banyak lagi.

Pada tahun 2008, di tengah komplikasi sakit yang dideritanya, kegelisahannya muncul melihat anak perempuan kecil sering dijadikan istri oleh tokoh-tokoh agama dengan dalih sunnah Nabi. Buku ini pun kemudian disusun dan dirilis dua bulan setelah kematiannya.

Seperti buku lainnya yang lahir karena reaksi atas fitnah yang ditujukan kepada umat Islam, begitu juga dengan buku ini disusun untuk menggugat kebiasaan menikahkan perempuan di usia dini yang dipercaya masyarakat awam sebagai sunnah Rasulullah saw. Buku yang secara tidak langsung sebenarnya ditunggu banyak pihak yang menolak ‘perkawinan dini’,  namun tidak paham tentang ilmu hadis sehingga tidak bisa berbuat apapun.

Buku ini dibagi menjadi tiga bab inti, bab pertama biografi singkat dari 3 sosok yang akan menjadi pembahasan dalam buku ini yaitu Nabi Muhammad saw, Aisyah ra. dan Hisyam ibn Urwah sebagai mata rantai pertama dari hadis tersebut. Bab kedua membahas tentang riwayat2 yang disampaikan Hisyam di Irak. Dan Bab terakhir reaksi terhadap riwayat Hisyam ibn Urwah. Pada bab tambahan ada bab kritik terhadap hadis shahih yang dilakukan para sahabat nabi seperti Abu Bakar dan Umar bin Khatab.

Dalam pengantarnya penulis mengutip buku Age of Aishah dari penulis Pakistan Allama Habibur Rahman Siddiqui Kandhalvi. Buku tersebut menolak riwayat Shahih Bukhari tentang umur pernikahan Aisyah dengan Nabi. Menurutnya riwayat yang menyangkut perintah dan larangan, serta halal dan haram selalu diselidiki secara ketat. Tetapi selain itu seperti umur pernikahan Aisyah syarat perawi sengaja diperlunak (hal.26). Hal tersebut dia kutip dari Al Baihaqi yang mengutip dari Abdurrahman ibn Al Mahdi guru Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, tokoh penting dalam biografi perawi. Di sinilah letak masalahnya. Riwayat mengenai umur Aisyah waktu menikah dipandang bukan hal penting, karena bukan menyangkut halal atau haram. Mereka tidak memeriksa perawinya secara teliti (hal. 27).

Dalam biografi singkat Hisyam ibn Urwah ibn Zubair ibn Awwam (hal.43), disebutkan bahwa Asma, kakak perempuan Aisyah adalah nenek Hisyam. Hisyam adalah anak dari Urwah salah satu anak Asma, yang lahir di Madinah dan tinggal disana sampai berumur 70 tahun. Ketika berumur 70 tahun, Hisyam pindah ke Irak karena ia terbelit hutang setelah menikahkan putrinya. Meninggal di Bagdad ketika berumur 85 tahun (hal.43).

Sikap para ahli hadis terhadap Hisyam setelah pindah ke Irak (hal.56-57). Antara lain dinyatakan oleh Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitabnya Tahdzib al Tahdzib, mewawancarai Ya’qub ibn Syaibah “(Hisyam adalah) orang yang terpercaya, kuat riwayatnya tidak ada yang menolaknya, kecuali setelah ia tinggal di Irak. Di Irak, ia menyebarkan riwayat yang mengatasnamakan ayahnya, tapi ditolak oleh orang Madinah. Di Madinah, ia hanya meriwayatkan hadis yang benar-benar ia dengar dari ayahnya. Tapi di Irak ia mengatakan mendengar dari ayahnya, padahal ia tidak mendengar dari ayahnya tapi dari orang lain.“

Selain itu murid Hisyam waktu di Madinah, Malik ibn Anas pendiri Mazhab Maliki dan Imam Abu Hanifah (mazhab Hanafi) tidak mengutip sama sekali riwayat Hisyam tentang pernikahan dini Aisyah, hadis ini bahkan disebarkan oleh orang-orang Irak maka semakin menguatkan hadis ini lahir waktu Hisyam berdomisili di Irak (hal.43-44).

Pembuktian lain juga dilakukan penulis dengan mengkaji teks-teks hadis yang diriwayatkan Aisyah, terkait peristiwa-peristiwa besar masa Islam yang melibatkan dirinya. Misalnya riwayat bahwa sebelum dipinang Nabi, Aisyah sudah dipinang oleh Jubair ibn Muth’im, putus pinangan karena orang tua Jubair tidak mau anaknya masuk Islam (hal.61). Selain itu riwayat lain menceritakan bahwa Aisyah menjadi saksi mata tatkala nabi berusia 40 tahun. Kisah Nabi datang ke rumah Abu Bakar, ayah Aisyah pagi dan sore adalah kisah hari-hari pertama kenabian, Yaitu tatkala Nabi berumur 49 tahun, kalau umur Aisyah saat itu 6 tahun, 11 tahun kemudian nabi berumur 51 tahun dan Aisyah seharusnya 17 tahun dan kumpul dengan nabi saat berumur 20 tahun. Begitu juga dengan riwayat tentang keterlibatan  Aisyah ikut perang Badar (hal.64) padahal nabi menentang keras keterlibatan anak-anak dalam perang besar, jika saat itu Aisyah masih anak-anak tidak mungkin Aisyah terlibat di dalamnya.

Menurut peresensi buku ini sangat menarik dan kritis. Secara judul “Benarkah Aisyah menikah dengan Rasulullah saw. di Usia Dini ?” menggugah kita untuk melihat buku ini. Jarang sekali buku yang mengajak kita berfikir kritis tanpa menggurui, buku ini menampilkan itu. Tetapi bentuk buku yang kecil dan lay-out sederhana membuat tampilan buku ini menjadi kurang menarik, apalagi bila sudah tertindih buku-buku lain, maka informasi yang sangat penting ini bisa hilang seiring dengan waktu.

Kita pun disajikan hal-hal baru yang selama ini ‘tersembunyi’. Tetapi rasanya sayang sekali pembahasan tentang Aisyah menikah di usia dini, terasa seperti meneguk air tetapi tidak bisa menghilangkan dahaga. Buku ini secara isi hanya intents membahas tentang topik terkait kurang lebih 58 halaman, hadis yang disampaikan sangat sedikit. Perensensi merasa waktu menjadi kendala utama penulis (karena saat itu penulis sedang sakit?), akan tetapi pembahasan yang disampaikan dalam buku ini cukup menggugah orang untuk menelaah dan berfikir ulang terhadap hadis tersebut. Semoga keberadaan buku ini dapat ‘melecut’ sosok pemberani lainnya untuk tampil, guna melengkapi buku ini, sehingga tujuan penulis untuk mensyiarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dapat tercapai. {} Ulfah Uhui!





Judul Buku      :  Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Agama di Negara-negara Muslim
Penulis           :  Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.
Penerbit        :  LKiS
Tahun Terbit   :  Cetakan I, Maret 2011
Halaman     :  xxix + 297


Hakim Perempuan dalam Sekat Hukum Agama dan Negara

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam realitas, perannya di ruang publik selalu menimbulkan kontroversi antara yang menentang dan yang membolehkan. Termasuk di antaranya, isu tentang ‘hakim perempuan’. Mengapa laki-laki diperbolehkan menjadi hakim sedangkan status hukum hakim perempuan masih diperdebatkan? Benarkah Islam melarang perempuan untuk menjadi hakim?

Pertanyaan ini hendak dijawab oleh Djazimah Muqoddas dalam bukunya, Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim. Menurutnya, isu seputar hakim perempuan sebenarnya telah lama menjadi perhatian serius para fuqaha. Hukum yang muncul pun berbeda-beda terkait masalah ini tergantung cara pandang masing-masing dalam melihat relasi antara laki-laki dan perempuan. Para fuqaha terbagi ke dalam tiga kelompok dalam melihat kedudukan hakim perempuan dari sudut pandang Islam. Pertama, mereka yang menilai laki-laki mempunyai kedudukan lebih mulia dibanding perempuan berpendapat bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi hakim untuk segala perkara baik perdata maupun pidana. Kedua, mereka yang memandang perempuan mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki mengatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim untuk semua perkara baik perdata maupun pidana. Sedangkan ketiga adalah mereka yang membolehkan perempuan menjadi hakim hanya untuk perkara perdata saja bukan dalam perkara pidana.

Kelompok pertama diwakili oleh kalangan ulama seperti Imam Syafi’i, Maliki, dan Hambali. Mereka mendasarkan argumennya pada surat an-Nisa ayat 34 dan 59 yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, serta hadits Nabi yang berbunyi “Tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.” Selain itu mereka juga menganalogikan dengan larangan perempuan menjadi imam Shalat. Kelompok kedua (moderat) ini diwakili oleh tokoh-tokoh kontemporer macam Muhammad Abduh, Nasr Hamid Abu Zaid dan M. Quraish Shihab. Dengan mendasarkan atas dalil yang sama namun dengan cara pandang yang berbeda yakni lebih tematik dan kontekstual dalam menafsirkan teks keagamaan serta mempertimbangkan perubahan kondisi sosial politik dan budaya, mereka membolehkan perempuan menjadi hakim untuk semua perkara. Sedangkan kelompok ketiga menganalogikan dengan dalil bahwa perempuan bisa menjadi saksi dalam perkara selain pidana. Yang berada dalam golongan ini adalah Imam Hanafi, Zamakhsari dan Asy-Syaukani.

Namun Djazimah menegaskan bahwa asumsi kalangan ulama yang menyatakan bahwa laki-laki sederajat lebih unggul daripada perempuan perlu dikaji ulang dan ditelaah lebih lanjut untuk meluruskan bagaimana kedudukan perempuan sebagai hakim di pengadilan dalam peta kosmologi Islam. Ia menambahkan bahwa yang paling krusial adalah perlunya melakukan reinterpretasi terhadap posisi dan citra perempuan dalam fiqh Islam. Dengan kata lain, rumusan fiqh yang lebih adil gender mestinya menjadi agenda yang merupakan bagian dari usaha menjadikan Islam sebagai rahmat li al-‘alamin (Djazimah Muqoddas: 85). Hal ini sangat penting mengingat pada kenyataannya masih banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim masih membatasi peran perempuan di ranah publik. Contohnya, di Malaysia dan Sudan, meskipun secara normatif kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin namun kenyataannya perempuan hanya boleh menjadi hakim untuk perkara perdata dan hukum keluarga. Di antaranya sebabnya adalah hambatan budaya dan penafsiran agama yang bias. Sementara, di Indonesia dan Pakistan perempuan sudah diakui perannya untuk menjadi hakim, bahkan pernah mencapai kedudukan tertinggi sebagai kepala negara.

Teori Perubahan Hukum dan Perubahan Sosial
Manusia merupakan pribadi dengan identitas diri yang sangat kompleks. Ia adalah makhluk sosial yang mesti hidup bermasyarakat dan terikat dengan norma masyarakat; namun ia juga makhluk beragama yang terikat dengan hukum-hukum agama. Haruskah antara norma masyarakat dan hukum agama saling dibenturkan? Selain itu, kehidupan sosial itu dinamis dan akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Hukum Islam tidak dimaksudkan untuk mengubah kondisi sosial yang ada, sebaliknya ia diterapkan sejalan dengannya. Oleh karenanya, dalam Islam dikenal sebuah kaidah yang sangat populer yang berbunyi: berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempatnya.

Dengan menerapkan kaidah hukum  Islam tersebut, Djazimah mencoba melihat status hukum hakim perempuan secara lebih jernih. Ia sependapat dengan teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menjustifikasi kedudukan hukum perempuan menjadi hakim di pengadilan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ajaran Islam menggaransi persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama di ranah publik. Dengan demikian tak ada alasan untuk melarang perempuan menjadi hakim baik untuk urusan perdata maupun pidana. Kaidah di atas sudah cukup untuk dijadikan pegangan hukum bahwa terdapat hubungan yang positif antara hukum Islam dan kondisi masyarakat. Perubahan masyarakat akan berpengaruh terhadap perubahan hukum. Islam mengakui bahwa apa yang diciptakan oleh manusia sebagai kebaikan. Sehingga ketika kondisi kaum perempuan sudah berubah karena banyak yang berpendidikan tinggi dan banyak yang belajar hukum, tak ada alasan untuk menolak keabsahan hakim perempuan baik dilihat dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum negara.

Di Indonesia sendiri teori perubahan hukum dan perubahan sosial tersebut sudah diaplikasikan karena jika kita lihat pada masa sebelum kemerdekaan, perempuan belum mendapat kesempatan untuk menjadi hakim di Peradilan Agama. Baru kemudian setelah dikeluarkannya UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, perempuan mempunyai landasan hukum yang jelas dan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi hakim di Peradilan Agama. Meskipun demikian penulis melihat bahwa kesempatan itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena secara kuantitas maupun kualitas hakim perempuan masih ketinggalan jauh dibandingkan hakim laki-laki. Hal ini karena belum ada pembinaan yang serius terhadap calon-calon hakim perempuan.

Hasil penelitian dan studi  Djazimah terkait kedudukan hukum hakim perempuan dengan pendekatan keadilan gender menemukan bahwa tak ada satu dalil naqli satu pun yang melarang perempuan untuk menjadi hakim. Artinya bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan dan dasar hukum yang sama baik dilihat dari hukum negara maupun agama untuk menjadi hakim di semua perkara selama bisa menegakkan keadilan dan kebenaran.  Ditambahkannya lagi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ternyata eksistensi hakim perempuan di pengadilan diterima secara positif oleh masyarakat luas. Berbagai temuan itu membuat buku ini mempunyai bobot tersendiri dan bisa dijadikan pegangan oleh kalangan akademisi maupun praktisi bidang hukum. Uraiannya yang kaya dan penjelasannya yang kronologis terkait isu tersebut  menjadikan buku ini semakin menarik untuk dibaca. Jadi selamat membaca. {} Faiq









Judul Buku    : Fiqh Keseharian Buruh Migran ( Jawaban atas Pelbagai Masalah Keagamaan yang Dihadapi Buruh Migran)
Penulis         : Imam Nakhai dan Marzuki Wahid
Penerbit       : ISIF (Institut Studi Islam Fahmina)
Tahun Terbit :  2012
Jumlah Halaman   :  xiv + 298.

Pelan tapi pasti, perjalanan panjang para Mujtahid muda dalam bidang Fiqh  merambah ke dimensi lain untuk menjawab kompleksitas persoalan kehidupan umat. Ini merupakan tantangan kongkrit untuk dapat merealisasikan makna Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamien).

Buku ini hadir untuk menjawab carut marut situasi global yang menjauhkan manusia dari nilai religi, serta refleksi kegelisahan buruh migran  tentang hidupnya. Dalam peringatan 11 tahun kelahirannya, Fahmina Institute Cirebon menerbitkan ‘kitab putih’ (baca : buku) berjudul  “Fiqh Keseharian Buruh Migran : Jawaban atas Pelbagai Masalah Keagamaan yang Dihadapi Buruh Migran”. Ditulis oleh Imam Nakha’i dan Marzuki Wahid, dua Mujtahid Muda, yang concern atas berbagai problem sosial dengan menggunakan pendekatan keilmuan keagamaan mereka. Sebelumnya keduanya merilis buku “Fiqh Anti Trafiking : Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan dan Perdagangan Manusia dalam Perspektif  Hukum Islam” (juga terbitan Fahmina Institute).

Hadirnya buku ini memberi harapan sejuk dan menepis kegelisahan hati buruh migran sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas spiritualnya dengan mantap. Buku ini menjadi panduan yang dan menghilangkan rasa was-was, karena berupaya mengupas secara sistematis dan komprehensif  berbagai persoalan pekerja migran.  Selain sarat akan refleksi kasus yang dialami oleh para buruh migran, buku ini juga dianalisis melalui kajian fiqh perspektif  aktual.

Keunikan buku ini adalah disajikan dalam bentuk  ‘Korasan’, bukan ‘Bab’ seperti laiknya buku biasa. Terbagi dalam 7 Korasan ditambah dengan Kata Pengantar, Penutup dan Epilog. Korasan Pertama berbicara Konsep Dasar Fiqh Buruh Migran. Korasan Kedua  tentang Prinsip Dasar Islam untuk Perburuhan. Korasan Ketiga membahas Problem Buruh Migran Masa Sebelum Keberangkatan. Korasan Keempat tentang Problem Buruh Migran : Masa Keberangkatan. Korasan Kelima memuat Problem Buruh Migran : Masa di Penampungan dan Korasan Keenam mengupas tentang Problem Buruh Migran : Masa di Negara Tujuan. Korasan Ketujuh Membincang Problem Buruh Migran : Masa Kepulangan di Tanah Air. Secara keseluruhan buku ini ini bagus dan penting untuk dibaca oleh para pekerja migran.  Sangat relevan untuk dijadikan referensi bagi para pemerhati masalah tenaga kerja, pengambil kebijakan, pemimpin kultural, aktivis pendamping tenaga kerja, maupun masyarakat pada umumnya.

Keistimewaan buku ini karena terlahir dari refleksi atas persoalan kehidupan sehari-hari pekerja migran yang sangat kompleks. Fakta empiris ini menjadi inspirator sekaligus referensi kuat sehingga tersaji dalam sebuah buku rujukan yang sarat nilai dan begitu apik. Di antara contoh persoalan menarik adalah manakala seorang TKI (baca Pekerja Migran) di luar negeri kebingungan menghadapi majikan yang non muslim yang melarang mereka menjalankan shalat. Penulis mensupport mereka dengan menawarkan solusi, yakni diperbolehkan menjamak sholat untuk meringankan atau bahkan untuk menghilangkan kesulitannya (raf’u al-masyaqqat/al-haraj) dalam mengabdi kepada Khaliq (hal 219). Atau dalam kasus menghadapi najis anjing dan babi, penulis menawarkan solusi lengkap melalui pendekatan beberapa madzhab; tanpa mereka harus takut berpindah madzhab karena Allah tidak mewajibkan seseorang bermadzhab hanya pada seseorang (hal 188).

Singkat kata,  buku ini menggunakan pendekatan beragam madzhab. Terkadang memang bisa membuat bingung umat, namun sejatinya esensinya tetap dalam koridor syar’i yang jelas. Kesimpulannya, buku ini amat penting untuk dibaca siapa saja, terutama mereka yang  hidupnya berkaitan dengan para pekerja migran. Wallahu A’lam. (Siti Muthiah El Amin)

Judul        : Anatomy of Muslim Veils: Practice, Discourse and Changing Appearance of Indonesian Women
Pengarang    : Deny Hamdani Ph.D
Penerbit       : LAMBERT Academic Publishing (2011)
Halaman       : 341

Fenomena jilbab, adalah hal yang asing pada tahun 1980-an. Saat itu, hampir mustahil untuk mendapati perempuan berjilbab di Indonesia bekerja sebagai sekertaris di perusahaan multinasional, manajer hotel bintang lima atau news anchor dan reporter di televisi. Situasi itu kini berbalik 180 derajat. Jilbab diterima bahkan menjadi trend fashion. Ia tak hanya dipakai oleh kalangan santri namun juga oleh para artis, selebritis dan perempuan kelas menengah ke atas.

Buku ini, Anatomy of the Veils: Practice, Discourse and Changing Appearance of Indonesian Women karya Deny Hamdani Ph.D., dosen UIN Syarif Hidayatullah dan lulusan dari The Australian Nasional University (ANU) Canberra, membahas panjang-lebar beberapa pertanyaan seputar trend dan alasan berjilbab. Penulis buku ini merekam semua sejarah, penampilan, diskursus, wacana dan praktik berjilbab (veiling). Ia juga menyajikan secara detail kontestasi dan konsensus tentang praktik berjilbab/berkerudung di kalangan masyarakat Muslim sejak masa Orde Baru hingga era Indonesia kontemporer yang ditandai dengan otonomi daerah melalui pendekatan sejarah dan etnografi. (h.7).

Secara konseptual, istilah bahasa Inggris veil atau headscarf biasanya diterjemahkan ke dalam  bahasa Indonesia sebagai kerudung dan jilbab. Kerudung dimaknai sebagai kain yang menutupi kepala dan rambut, sedangkan jilbab tidak hanya menutupi rambut tetapi juga menutup seluruh bagian atas tubuh dan dada. Di kalangan perempuan Melayu termasuk di Sumatra Barat, penutup kepala yang biasanya dipakai perempuan disebut sebagai tudung atau tengkuluak. Sedangkan di Timur-Tengah, disebut sebagai khimar, hijab dan burqa.

Di dalam buku ini, penulis mengutip argumen Andree Feillard yang mengatakan bahwa konsep veiling dalam arti jilbab dan kain yang menutup seluruh badan sebelum tahun 1980-an merupakan sebuah konsep asing di dalam konteks masyarakat Indonesia. Sementara, bagi Susan Brenner kata jilbab secara umum dipahami sebagai sebuah gaya baru berbusana muslim para perempuan muda yang  mulai populer pada tahun 1990-an sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya Timur-Tengah. Ini berbeda dengan sarung tradisional, kebaya dan kerudung yang biasanya dipakai oleh perempuan Indonesia yang lebih tua. Apapun namanya, pemakaian tutup kepala yang kini disebut ’jilbab’ bukanlah sesuatu yang khas dan original dari tradisi masyarakat Indonesia (h.8-9).

Fenomena jilbab di dunia Islam merupakan salah satu topik yang sangat  menarik bagi para peneliti. Di dalam setting sosial Eropa, kebanyakan peneliti cenderung mengaitkan jilbab dengan konflik sosial yang berhubungan dengan diskursus publik tentang kependudukan, immigran dan kajian hukum. Sebaliknya, di dalam konteks Timur-Tengah,  isu jilbab biasanya ditekankan pada aspek simbolik, budaya dan politik. Namun, untuk konteks Indonesia kebanyakan peneliti asing mengkaitkan jilbab dengan modernitas, identitas dan kontestasi makna ’jilbab’. Dengan melihat berbagai penelitian yang ada, buku ini mengisi kesenjangan yang ada terkait dengan studi tentang jilbab di Indonesia.

Secara garis besar buku ini dibagi menjadi tujuh bab. Bab I, Introduction, berisi pendahuluan yang mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, kompleksitas konsep jilbab dan metodologi. Sedangkan bab II, Consensus on Veiling among ‘Santri” Muslim, membahas tentang praktik berkerudung/berjilbab di kalangan santri perempuan di lingkungan Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia. Bagi perempuan NU dan Muhammadiyah, pemakaian kerudung atau jilbab merupakan wujud pengamalan ajaran Islam tentang ’menutup aurat’ yang mereka dapatkan dari orang tua maupun sekolah/pesantren.  Mereka meyakini bahwa gaya berbusana dan berjilbab harus mencirikan budaya Islam Indonesia (h. 54-55).

Bab III, Contested Veiling Under the New Order, mengkaji tentang kontroversi jilbab pada masa Orde Baru, khususnya ketika gerakan Islam muncul sebagai respon terhadap rezim yang otoriter dan meningkatnya sekularisasi di kalangan masyarakat Islam. Di  era ini, pemerintah mengeluarkan SK 052/1982 tentang larangan berjilbab di sekolah dan mengasosiasikan pemakainya sebagai gerakan politik yang ingin menentang rezim (h. 84-88).

Bab IV, The Changing Appearance of Indonesian Muslim Women, membahas perubahan citra perempuan berjilbab yang tidak lagi mendapatkan stigma sosial sebagaimana tahun 1980-an. Pada fase ini, terjadi transformasi budaya dan fenomena ‘Islamisasi’ terjadi di dalam masyarakat Muslim. Popularitas jilbab sesungguhnya didukung oleh beberapa faktor diantaranya; rekonsiliasi antara Islam dan Negara di akhir era Orde Baru dengan dikeluarkannya SK 100/1991 yang membolehkan jilbab sebagai bagian dari seragam sekolah; praktik berjilbab yang dilakukan oleh para selebritis maupun kalangan kelas menengah Muslim. Tumbuh suburnya media-media Islam di era Reformasi turut mempromosikan gaya berbusana muslim ini menjadi life style dan fashion. Di sisi lain, ada sekelompok perempuan yang justru melepas jilbabnya karena mempertanyakan makna jilbab itu sendiri.

Bab V, Formalisation of Islamic Attire in the Public Domain, membahas fenomena ‘jilbabisasi’ di beberapa daerah di Indonesia. Penulis mencontohkan ‘jilbabisasi’  yang terjadi di Minangkabau dan Paninggahan (SumateraBarat) sebagai sesuatu yang problematik. Alih-alih mendorong kesadaran beragama, peraturan tentang kewajiban berjilbab hanya menghasilkan kepatuhan formal dan jilbab menjadi kehilangan makna bahkan menjadi bentuk  tindakan opresif bagi pemakainya. Bahkan ia menjadi alat penindasan bagi mereka yang non-Muslim karena mereka diharuskan untuk menyesuaikan (h. 188).

Bab VI, Criticism of Veiling after the Fall of the New Order Regime, menyajikan kritik agama dan sosial terkait dengan praktik berjilbab setelah rezim Orde Baru. Meskipun banyak dianggap sebagai kewajiban bagi perempuan Muslimah, namun doktrin tentang jilbab ini justru ditentang oleh beberapa intelektual Muslim yang mengkaji setting budaya ajaran berjilbab. Beberapa pengkritik mengatakan bahwa kerudung memiliki makna historis dan budaya di Indonesia,  sedangkan jilbab tidak demikian. Berbagai faktor seperti komodifikasi, globalisasi dan Islamisasi kini sangat mempengaruhi para pemakai jilbab, sehingga justru mengaburkan pemaknaan tentang jilbab.

Bab VII, Conclusion, menegaskan bahwa ide tentang jilbab adalah ‘lahan kontestasi’ dalam sejarah perkembangannya. Meskipun ide untuk menutup aurat pada umumnya diterima oleh umat Islam Indonesia, namun penerimaan ini baru terjadi sejalan dengan proses Islamisasi di ruang-ruang publik dan perlu menjadi refleksi perubahan konstelasi sosial dan politik yang terjadi.  Pertanyaan tentang apa itu Islam Indonesia harus terus-menerus dinegosiasikan di dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Buku ini telah mengungkap banyak hal tentang fenomena jilbab di Indonesia. Namun, satu hal yang kurang dieksplorasi dalam buku ini adalah bagaimana tubuh perempuan selalu menjadi ajang pertarungan bagi setiap rezim politik dan agama di dunia Islam. Perempuan masih dipandang sebagai mahluk yang tidak bisa menentukan apa yang terbaik bagi tubuh mereka sendiri. ‘Ala kulli hal, buku ini merupakan sebuah karya yang sangat brillian. Alangkah baiknya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga masyarakat kita yang tidak berbahasa Inggris dapat membacanya. [Khariroh Ali]   



Judul Buku      :  Fiqih Perempuan; Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer
Penulis            :  H. Moh. Romzi al-Amiri Mannan
Penerbit          :  Pustaka Ilmu Yogyakarta
Tahun Terbit    :  2011
Jumlah Halaman    :  251 halaman

Perempuan merupakan bagian dari kehidupan ini, yang selalu menjadi wacana yang  menarik untuk diperbincangkan. Diantaranya, adalah perbincangan seputar persoalan  kepemimpinan (imamah) perempuan.

Berbicara tentang kepemimpinan perempuan, mengingatkan kembali memori kita akan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-3 yang diprakarsai oleh MUI pada tanggal 3-7 Nopember 1998 di asrama haji Pondok Gede Jakarta. Kongres ini merekomendasikan bahwa kepala negara dan wakil kepala negara Republik Indonesia haruslah seorang laki-laki. Lalu timbullah pro kontra pendapat para kyai atau ulama’ tentang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin.

Kehadiran buku ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab permasalahan pro- kontra kepemimpinan perempuan dalam wacana Islam, baik klasik maupun kontemporer. Buku ini ditulis oleh H. Moh. Romzi al-Amiri Mannan yang juga dikenal dengan sapaan akrabnya, Ramzi. Sebagai salah satu pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang juga berprofesi sebagai dosen di IAI Nurul Jadid, Kyai Romzi sangatlah mahir dalam kajian kitab kuning khususnya kitab fikih, karena beliau alumni hasil didikan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Buku fikih perempuan ini ditulis sebagai salah satu tugas akhirnya di Pendidikan Pascasarjana Universitas Darul Ulum Jombang di bidang konsentrasi Hukum Islam.

Kepemimpinan dalam istilah fikih siyasah dikenal dengan term al-khilafah dan al-imamah (h.1), pemimpin yakni imam. Pemimpin yang dimaksud oleh penulis disini adalah ”orang yang melakukan kegiatan dalam usaha mempengaruhi orang lain yang ada di lingkungannya pada situasi tertentu, agar orang lain mau bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.” Dari definisi pemimpin ini, seakan-akan tidak ada perbedaan jenis kelamin untuk seorang pemimpin. Namun penulis  dalam buku ini hendak mengupas pro kontra kepemimpinan perempuan dalam bingkai fikih klasik dan kontemporer.

Tesis dari buku ini menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara atau pemegang kebijakan tunggal, tapi perempuan boleh menjadi pemimpin dalam lingkup yang lebih kecil seperti menjadi anggota DPR, MPR, ataupun kepala madrasah.  Argumen yang dikemukakan Ramzi  mengacu pada al-Qur’an Surat al-Nisa’ ayat 34, yang menurut Muhammad Rasyid Ridha ayat tersebut menjelaskan tentang kedudukan laki-laki sebagai pemimpin. Oleh karena laki-laki lebih baik dan lebih utama dari perempuan makanya kenabian dikhususkan bagi kaum laki-laki.  Dalam buku ini, penulis mementahkan tafsir yang dikemukakan oleh Quraish Shihab tentang kepemimpinan.

Dilihat dari isinya, buku ini terbagi kedalam empat bagian. Bagian pertama, buku ini akan mengupas tentang isu-isu imamah dalam fikih klasik dan kontemporer. Di dalamnya dibahas tentang makna imamah versus khilafah. Dan bagaimana dalil pro kontra tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana hukum kepemimpinan perempuan tersebut.

Bagian kedua dari buku ini yakni kepemimpinan dalam konteks global. Berawal dari makna kepemimpinan kemudian jenis-jenis kepemimpinan baik parlementer maupun presidensil dan dilanjutkan dengan syarat-syarat kepemimpinan, perempuan dan kepemimpinan (kedudukan perempuan pra Islam), persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan dan kepemimpinan negara dalam tinjauan ushul fiqh.

Bagian ketiga dari buku yaitu prasyarat keabsahan perempuan menjadi kepala negara, dalam bagian ini sangatlah menarik tema-tema yang dibahas didalamnya. Karena terkait dengan dalil yang membolehkan dan melarang perempuan menjadi kepala negara, dan pernyataan hadis Nabi bahwa suatu kaum yang dipimpin perempuan tidak akan bahagia. Selain itu, dalam bagian ini juga diungkap tentang fakta sejarah keterlibatan perempuan dalam dunia politik seperti berkuasanya ratu bernama Shajarah al-Durr dari Dinasti Mamalik, kepemimpinan Ratu Balqis di negeri Saba’ dan beberapa kepala negara perempuan di sejumlah negeri muslim yakni Benazir Bhuto di Pakistan dan Begum Khalida Zia di Bangladesh. Namun menurut penulis buku ini,  kenyataan di atas harus dipandang sebagai penyimpangan, karena sebuah kenyataan bukanlah hukum, apalagi bila kenyataan itu bertentangan dengan hukum  itu sendiri.

Bagian keempat merupakan bagian penutup, bagian ini dapat ditarik kesimpulan terkait dengan wacana pro kontra perempuan menjadi kepala negara dalam wacana Islam klasik dan kontemporer. Menurut kelompok pesimistis dari kalangan ulama’ klasik seperti Ali al-Shabuni, Ibn Kathir, Musthafa al-Shiba’i, Ibn Hazm al-Juwaini, mereka menagatakan bahwa wajib bagi laki-laki sebagai pemimpin baik dalam bidang domestik maupun publik. Hal ini memunculkan perdebatan yang sangat panjang mengenai perempuan menjadi kepala negara. Sementara ulama’ kontemporer berbeda pandangan, di antaranya Yusuf al-Qardawi, Wahbah al-Zuhaili, Abu al-A’la al-Maududi, mereka membolehkan perempuan menjadi pemimpin tetapi hanya dalam lingkup legislatif seperti DPR, MPR, Hakim, mufti dan juga mujtahid perempuan. Namun pemahaman kelompok optimistis lebih didominasi dengan pemahaman takwil (hermeneutik) bukan pemahaman zhahir (teks) sebagaimana dianut ulama’ klasik.

Penulis disini mencoba mengkomparasikan antara dua pendapat di atas. Namun kecenderungan penulis terletak pada pendapat ulama’ kontemporer, sehingga penulis masih mengkotak-kotakan antar wilayah laki-laki dan perempuan.

Kesimpulan yang bisa diambil ketika membaca buku ini adalah bahwa buku ini memberikan khazanah keilmuan kepada kita semua, sehingga kita tahu akan pemikiran ulama’ klasik dan modern tentang kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara. Namun penulis masih belum menanggalkan baju “laki-laki”nya sehingga penulis berpendapat bahwa ranah domestik itu merupakan milik perempuan dan wilayah publik adalah milik laki-laki. Begitu juga dengan masalah kepemimpinan perempuan, penulis terlalu kaku dalam memaparkan pendapatnya, padahal konteks saat ini sudah berbeda dengan konteks zaman dulu. Perempuan bisa saja menjadi pemimpin asalkan dia memiliki kemampuan dan keahlian untuk memimpin. Bukankah sejarah telah membuktikan bahwa banyak pemimpin perempuan yang adil dan berhasil mensejahterakan warganya? Wallahu a’lam bi al-shawab. [](Raudlatun Miftah)




Judul Buku          : Konstruksi Gender Di Pesantren (Studi Kuasa Kiai atas wacana perempuan)
Penulis                 : Dr. Ema Marhumah
Penerbit               : Lkis Yogyakarta
Tahun terbit         : Cetakan I Januari  2011
Jumlah halaman    : 206

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, dan memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Pada zaman penjajahan  Belanda, pesantren merupakan satu-satunya sistem pendidikan yang ada di Indonesia sebelum muncul sistem  pendidikan modern yang dikenalkan oleh penjajah Belanda. Tidak dipungkiri lagi bahwa pesantren  memiliki kontribusi yang besar dalam memajukan pendidikan serta penyebaran Islam di Indonesia.

Pesantren juga memiliki tradisi yang kuat dalam mensosialisasikan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini para pemimpin pesantren yaitu Kyai dan Nyai, berperan untuk melakukan transmisi ilmu pengetahuan.

Kyai dan Nyai di pesantren merupakan tokoh sentral, yang diteladani dan sumber nasehat bagi santri. Hubungan antara Kyai dan Nyai dengan santri diikat oleh emosi keagamaan sedemikian rupa, sehingga setiap pandangan dan pendapat Kyai dan Nyai  adalah pegangan bagi santri. Hubungan emosional tersebut yang membuat peran dan fungsi Kyai dan Nyai menjadi kuat dalam mensosialisasikan nilai-nilai baru terhadap santri. Demikian kuatnya kedudukan Kyai dan Nyai sehingga muncul  dua konsep supranatural yang dipercaya oleh masyarakat hanya dimiliki oleh seorang Kyai yaitu konsep Barokah dan Karomah sebagaimana dibahas oleh seorang peneliti pesantren bernama Endang Turmudi.

Terkait dengan wacana gender, pesantren masih menganggap hal tersebut sebagai sebuah hal baru, tidak berakar pada tradisi pesantren, dan dipandang sebagai produk yang datang dari Barat sehingga mengundang sikap resistensi dan kontroversi. Padahal dalam kenyataannya gender merupakan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara kultural.

Kondisi-kondisi inilah yang melandasi  Dr. Ema Marhumah dalam menuliskan buku yang berbentuk Penelitian terhadap Studi Kuasa Kyai atas Wacana Perempuan. Nampaknya, selama ini peran yang dimainkan oleh Kyai dan Nyai sebagai pemimpin di pesantren tidak cukup seimbang.

Penulis memfokuskan penelitian ini pada dua pesantren yang terkemuka di Yogyakarta, yakni pesantren Al-Munawwir sebagai representasi pesantren salaf, dan pesantren Ali Maksum sebagai representasi pesantren modern.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memusatkan perhatian pada peran Kiai dan Nyai dalam sosialisasi diskursus gender di pesantren. Dilihat dari isinya, buku ini mencakup beberapa bagian yang mengupas berbagai permasalahan dalam sosialisasi wacana gender di pesantren.

Bagian I, yaitu Setting Sosial Pesantren Al- Munawwir dan Ali Maksum. Bagian ini membahas mengenai sejarah singkat pesantren, karakteristik pesantren, metode pengajaran di pesantren, struktur sosial sekolah di pesantren dan identitas gender di pesantren. Pada bagian ini penulis memaparkan setting sosial pesantren khususnya  Pesantren Al-Munawwir dan Ali Maksum, dimana pada awalnya kedua pesantren ini merupakan pesantren yang tergabung menjadi satu, namun dalam perkembangannya Pesantren Ali Maksum memisahkan diri dari Pesantren Al-Munawwir. Menurut catatan penulis, pesantren Al- Munawwir memiliki jumlah prosentase santri perempuan yang lebih sedikit daripada pesantren Ali Maksum. Hal ini dikarenakan Pesantren Ali Maksum  membuka kesempatan lebih lebar bagi perempuan untuk menjadi santri. Hal ini akibat peran penting tokoh-tokoh perempuan misalnya dalam memberikan petunjuk mengenai pengelolaan pesantren. Perbedaan karakteristik juga nampak terlihat diantara kedua pesantren tersebut utamanya terletak pada spesifikasi bidang keilmuan.  (Tabel 5 hal.49)

Bagian II dari buku ini adalah Agen Sosialisasi Gender di Pesantren, yang memuat beberapa tokoh diantaranya Kyai, Nyai, guru dan teman sebaya. Buku ini menjelaskan tokoh-tokoh  yang berperan penting dalam sosialisasi gender, khususnya Kyai dan Nyai karena mereka dianggap sebagai pemegang otoritas kekuasaan di pesantren. Menurut penulis, agen sosialisasi gender di pesantren kebanyakan didominasi oleh kaum laki-laki, karena kaum perempuan hanya sedikit mendapatkan ruang untuk mengajar. Misalnya, di dalam mengajar di madrasah maupun di pesantren, guru laki-laki bisa mengajar santri putra dan putri, akan tetapi guru perempuan hanya dibatasi untuk mengajar santri perempuan saja. Dalam hal ini, partisipasi kaum perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan di dalam pesantren sangatlah penting, mengingat kondisi pesantren yang masih sangat  kental dengan budaya patriarkhinya.

Bagian III dari buku ini adalah Peran, Metode, dan Media dalam Sosialisasi Gender di Pesantren, dimana tema-temanya adalah peran dan posisi Kyai dan Nyai dalam sosialisasi gender di pesantren, metode sosialisasi gender di pesantren, dan sosialisasi gender melalui kitab-kitab klasik. Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai posisi agen sosialisasi gender yang dikategorikan menjadi tiga model yaitu maksimalis, moderat, dan minimalis.(hal.117) Dari ketiga model tersebut yang paling sangat berkuasa adalah Kyai senior karena dianggap memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan dan atau sebaliknya dalam penguatan diskursus gender  yang telah terkonstruksi dalam lingkungan pesantren. Misalnya dalam masalah pemegang otoritas pesantren, mengajarkan ilmunya di pesantren maupun di madrasah, dan memiliki akses untuk pengambilan dan kebijakan dalam keputusan. (tabel.11, Hal. 118) Dalam hal ini model moderat dan minimalis di lakukan oleh Kiai muda, Nyai senior dan Nyai muda karena mereka hanya sedikit menjalankan tugas dalam sosialisasi gender di pesantren.

Bab terakhir buku ini adalah Ketegangan Dalam Proses Sosialisasi Gender di Pesantren, yang memuat tema diantaranya Dominasi Normativitas terhadap Konstektualisasi Peran Gender, Dominasi Strong Model dalam Sosialisasi Gender di Pesantren, dan Relasi Kekuasaan dalam Diskursus Gender di Pesantren. Catatan penting dalam bab ini yaitu adanya suatu sikap menutup diri dari pemikiran-pemikiran baru tentang gender dalam Isam dari beberapa agen sosialisasi terutama Kyai dan Nyai senior. Menurut pandanga penulis, Kyai dan Nyai senior di pesantren Krapyak masih saja memandang wacana gender merupakan ajaran dari Barat yang didatangkan untuk melemahkan umat Islam sehingga mereka keukeuh mempertahankan tradisi lama yang merujuk kepada kitab-kitab klasik yang diakui otoritas keilmuannya. Dalam hal ini seharusnya Kyai dan Nyai senior bersifat fleksibel dan menerima terhadap wacana baru sesuai dengan perubahan perkembangan sosial masyarakat.

Sebagai catatan akhir, buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh kalangan akademisi dan para pemerhati isu perempuan di Indonesia. Akan tetapi, sosialisasi gender di pesantren nampaknya belum bisa maksimal karena pada kenyataannya para pemegang otoritas di pesantren masih ada yang bersikap tertutup terhadap perkembangan wacana gender di dalam Islam.[]








Judul buku         : Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan
Penulis              : Zaitunah Subhan
Penerbit            : El-Kahfi
Tahun Terbit      : 2008
Jumlah Halaman  : vi + 440 halaman

Fiqh adalah penafsiran secara kultural terhadap ayat-ayat Alquran yang dikembangkan oleh  para ulama fiqh semenjak abad kedua Hijriyah. Di antara para ulama fiqh tersebut ialah yang dikenal sebagai Imam Empat Madzhab, yaitu: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Fiqh yang disusun dalam masyarakat yang didominasi oleh kaum laki-laki (male dominated society) seperti di kawasan Timur-Tengah ketika itu, sudah barang tentu akan melahirkan fiqh bercorak patriarkhi. Setelah Islam berkembang luas dan melampaui kurun waktu tertentu, maka dengan sendirinya kitab-kitab tersebut banyak dipersoalkan sebagian intelektual, terutama oleh kaum perempuan yang hidup di luar lingkup masyarakat tersebut.

Keberatan mereka terhadap kitab-kitab fiqh dikarenakan masyarakat sudah berubah dan beberapa ajaran fiqh tidak relevan lagi untuk diterapkan. Jika dahulu hak-hak istimewa banyak diberikan kepada kaum laki-laki mungkin dapat dibenarkan, karena tanggung jawab sosial mereka lebih besar, tetapi di beberapa tempat dalam kurun waktu terakhir ini peranan perempuan dalam masyarakat mengalami banyak kemajuan.

Kondisi-kondisi inilah yang melandasi Zaitunah Subhan untuk menulis buku yang awalnya berupa makalah, artikel dan bahan seminar menyangkut persoalan perempuan ini. Baginya, Madzhab Fiqh Pemberdayaan Perempuan merupakan suatu obsesi melakukan perubahan manhaj al-fiqh dari "tekstual-normatif" ke "kontekstual progresif". Fiqh Pemberdayaan Perempuan bukanlah sebuah produk fiqh yang lepas dari sumber normatif ajaran Islam, yaitu Alquran dan Alhadis, tetapi justru menempatkan ide universal Alquran dan Alhadis dalam kerangka yang sebenarnya –berupa memposisikan perempuan secara proporsional dalam kerangka fiqh (hal. 2).

Ketika merefleksikan gagasannya untuk memposisikan perempuan secara proporsional dalam fiqh Islam, penulis memulainya dengan pelurusan konsep dan definisi mar'ah shalihah  dalam budaya dan dalam Islam yang sering kali pemaknaannya menelorkan ketidakadilan terhadap perempuan. Domestifikasi peran perempuan yang terjadi cukup lama dan menjadi dominan di hampir semua budaya yang ada, pada gilirannya berproses menjadi sebuah pembenaran yang berkelanjutan. Domestifikasi ini melahirkan persepsi yang tidak asing lagi bahwa perempuan adalah 'dapur', 'sumur' dan 'kasur' ataupun swarga nunut neraka katut (bhs. Jawa, artinya ke surga mengikut dan ke neraka terbawa oleh sang suami).

Sedangkan dalam ajaran Islam, kata mar'ah shalihah yang biasanya merujuk pada teks hadis-hadis Rasulullah, sering kali pemaknaannya menjadi tereduksi ketika hanya dipahami dengan makna-makna yang sederhana, parsial dan naif. Karena itu, sudah saatnya dan semestinya memaknai kata shalihah dikaitkan dengan mengaktualisasikan terks-teks keagamaan yang berbicara tentang keshalihahan secara komprehensif, bukan sepotong-sepotong. Dengan demikian, yang disebut mar'ah shalihah bukan sekedar 'dapur', 'sumur' dan 'kasur', akan tetapi mar'ah shalihah adalah perempuan yang mempunyai nilai-nilai kualitas (jasmani, rohani dan moralitas) dalam segenap aktivitas dirinya dan mampu serta sadar di dalam menata masa depan untuk dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Sehingga kredibilitas khairunnaas anfa'uhum linnaas (sebaik-baik manusia adalah yang berdaya guna bagi yang lain) ada pada dirinya.

Secara garis besar buku ini menyuguhkan dua gagasan besar, yaitu: pertama, Gagasan Fiqih Perempuan yang diikuti Gagasan Fiqih Nikah dan Gagasan Fiqh Keluarga, dan kedua, Aktualisasi Gagasan Fiqih Pemberdayaan yang diikuti kampanye gagasan itu sendiri. Dalam 'Gagasan Fiqh Perempuan', penulis yang juga guru besar UIN Syarif Hidayatullah dan staf ahli Menteri Negara Pemberdayaan RI ini mengupas isu-isu gender yang hangat dan menyampaikan ide-ide baru mengenai Kepemimpinan Perempuan, Hak Politik, hingga Hak Kesehatan Reproduksi

Sedangkan dalam ’Gagasan Fiqh Nikah’, penulis menyampaikan gagasan barunya tentang pernikahan untuk mendobrak praktik yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada perempuan,  seperti poligami, nikah mut'ah (kawin kontrak), hingga masalah pembagian harta waris. Semua ini berkaitan dengan upaya membentuk keluarga ideal yang biasa disebut keluarga sakinah

Keluarga ideal merupakan tonggak utama untuk membentuk masyarakat ideal, masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Untuk itu, dalam 'Aktualisasi Gagasan Fiqh Pemberdayaan' yang menjadi highlight buku ini, penulis memaparkan berbagai solusi dari berbagai permasalahan ketidakadilan gender untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Oleh karenanya, penulis juga melihat perlunya diadakan Regulasi Undang-Undang Perkawinan. Menurutnya, kebijakan dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selama lebid dari tiga dasawarsa menjadi pedoman perkawinan di Indonesia, kini sudah harus dikaji ulang. Karena Undang-Undang yang seharusnya menjadi payung dan perlindungan masyarakat, sekarang justru menimbulkan permasalahan baru yang senantiasa muncul, misalnya tentang peraturan poligami. Hal yang tidak kalah menarik dari berbagai solusi yang dipaparkan adalah adanya Women Crisis Center (WCC) Berbasis Pesantren.

WCC berbasis pesantren bertumpu pada pesantren sebagai basis dan pusat jaringan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dengan mengoptimalkan ruang untuk konseling, ruang untuk shelter (rumah singgah sementara untuk korban) dan madrasah untuk pendidikan anak-anak korban. Konseling menggunakan perspektif spiritual-keislaman berkeadilan gender, dengan menjadikan kyai dan nyai sebagai ujung tombak utama yang selama ini memiliki wibawa moral-sosial keagamaan di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar. Sementara ustadz, santri, muballigh dan tokoh masyarakat menjadi komunitas pesantren yang mengorganisasi program WCC (hal. 363).

Selanjutnya, untuk mewujudnyatakan Gagasan Fiqh Pemberdayaan ini, penulis memaparkan kampanye melalui berbagai berbagai media dan metode. Di antaranya adalah 'Teologi Pendidikan Berbasis Gender', 'Media Massa sebagai Sosialisasi KKG', 'Dakwah yang Berkesetaraan dan Berkeadilan', juga 'Pesantren: Media Pemberdayaan Perempuan'.

Catatan terakhir tentang buku ini adalah, buku ini mungkin agak sulit dipahami dan diterima oleh sebagian masyarakat kita, karena dalam beberapa topik seperti perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki dianggap menabrak pakem yang telah dibuat oleh para ulama fiqh yang telah mendunia dan selama ini menjadi pegangan kaum muslimin. Tetapi hal itu wajar, karena hampir setiap penyampaian gagasan baru pasti menimbulkan pro dan kontra.[] (Agustriani Muzayanah, Alumni PUP II).

Judul Buku            : Bebas Dari Patriarkhisme Islam
Penulis                 : Syafiq Hasyim
Penerbit               : KataKita
Tahun Terbit        : 2010
Jumlah Halaman    : 442 halaman

Salah satu kritik tajam dari para feminis adalah bahwa agama-agama Ibrahim (Abrahamic religions) berkontribusi besar terhadap berlangsungnya subordinasi dan marginalisasi kaum perempuan di dalam masyarakat. Agama disini dimaknai sebagai pemahaman-pemahaman keagamaan yang patriarkhis dan bias gender yang terkodifikasi dan terstrukturalisasi di dalam teks-teks Kitab Suci. Tak terkecuali Islam, sebagai sebuah agama besar yang muncul pada abad ke-7 Masehi di tengah-tengah budaya Arab yang patriarkhis, seringkali dituduh melanggengkan tradisi yang kurang ramah terhadap perempuan. Mungkinkah patriarkhisme yang sangat mapan di dalam Islam dapat hilang? Lalu bagaimana kita bisa membebaskan Islam dari patriarkhisme? Buku ini mengajak kita untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Penulis buku ini adalah Syafiq Hasyim, salah satu dari sedikit intelektual Muslim (laki-laki) yang memiliki komitmen terhadap isu kesetaraan gender di dalam Islam. Di samping buku ini, Syafiq juga telah mempublikasikan beberapa karya yang membahas isu gender, antara lain; Hal-hal Tak terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan di Dalam Islam (Mizan, 2001), Menakar Harga Perempuan (Mizan, 1999), dan Women in Islam, the Indonesian Persepctive (Equinox, 2006). Dibesarkan oleh tradisi keilmuan dan keislaman di pesantren dan perguruan tinggi (dalam dan luar negeri), Syafiq  banyak membaca dan mengakrabi teks-teks Islam seperti tafsir, hadits, ulumul Qur’an, dan fiqh, utamanya yang membahas tentang diskursus gender.

Thesis penting dari buku ini adalah bahwa ”patriarkhisme merupakan suatu crafting di dalam Islam, karena tidak memiliki dasar dan pijakan yang kuat di dalam Islam. Karena patriarkhisme adalah crafting, maka ia bukan darah dan daging Islam, dan sangat mungkin untuk dihilangkan” (h. 24).  Yang dimaksud dengan patriarkhisme Islam disini adalah ”sebuah cara pemaknaan oleh kalangan tertentu, apakah itu karena akibat budaya, politik, peran sosial dan sejarah tertentu, yang menghasilkan pernyataan bahwa Islam itu agama yang memihak kepada ideologi patriarkhi”(h.21). Wujud kongkrit patriarkhisme Islam dapat dijumpai pada penafsiran-penafsiran atas teks-teks Islam (Al-qur’an dan Sunnah Nabi) yang menggabungkan cara baca literal dan asumsi sosial kultural tentang nilai-nilai pengutamaan laki-laki atas perempuan yang didasarkan pada jenis kelamin biologis, bukan didasarkan pada kapasitas non fisik yang dimiliki oleh kedua mahluk Tuhan.

Meskipun patriakhisme bukan bagian resmi dari ajaran Islam, tetapi mendapat tempat di dalam Islam karena dua hal; pertama, konteks sejarah dan budaya dimana Islam lahir dan berkembang yaitu di Arab, dimana sangat mengutamakan laki-laki, sehingga wajar jika penafsiran para ulama Islam zaman dulu sangat patriarkhis.  Kedua, secara tekstual Al-qur’an memang sangat memungkinkan untuk dibaca secara patriarkhis, karena secara gramatika, tatanan bahasa Arab memungkinkan kita untuk membaca Kitab Suci ini secara bias patrarkhi. Akan tetapi, memahami Al-qur’an tidak hanya dilihat dari aspek bahasanya saja, tetapi yang lebih penting adalah memahami konteks sosio-historisnya.  Islam pada prinsipnya adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan dan nilai-nilai luhur lainnya. Tetapi di dalam proses pembacaan terhadap kitab suci Al-qur’an dan Sunnah Nabi, berbagai faktor (baik dari dalam ataupun dari luar) mempengaruhi subjektifitas sang pembaca, termasuk budaya dominan yang ada disekitarnya.

Penulis buku ini memiliki obsesi untuk memurnikan Islam dari pengaruh patriarkhisme yang sudah lama dipahami oleh sebagian umat Islam sebagai bagian utuh dari Islam. Beberapa usulan yang ditawarkan untuk membebaskan Islam dari patriarkhisme adalah dengan cara; membedakan agama dari pemikiran agama, menyusun prinsip-prinsip keagamaan universal, dan melaksanakannya dalam konteks keseharian. Meminjam istilah Mohammad Arkoun yakni melakukan pembongkaran yang kemudian disertai dengan pembangunan kembali. Hal ini memang tidak mudah, mengingat mainstream pemahaman di kalangan masyarakat Muslim selama berpuluh-puluh abad sudah terlanjur mempercayai bahwa Islam memihak kepada laki-laki.  

Dilihat dari content-nya, buku ini mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat luas dan mengupas hampir seluruh isu-isu kesetaraan gender di dalam Islam, yang dibagi menjadi tiga bagian: Bagian I, yaitu Islam, Perempuan, dan Quo Vadis Gerakan. Tiga tema yang dibahas dalam bagian ini dalah Islam dan Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan, Gerakan Perempuan di Persimpangan Jalan, dan Gerakan Perempuan dan Civil Society di Indonesia. Pada bagian ini penulis meng-highlight pentingnya ijtihad di dalam membaca teks-teks Islam yang disesuaikan dengan kompleksitas zaman modern. Dalam hal ini, studi realitas menjadi sangat penting untuk memproduksi penafsiran-penafsiran yang lebih adil terhadap perempuan. Tetapi, penulis juga menyadari bahwa instrumen keagamaan saja tidak cukup untuk mewujudkan kesetaraan gender, tetapi juga harus didukung dengan instrumen-instrumen internasional dan nasional seperti dalam perundang-undangan. Gagasan-gagasan kesetaraan pada akhirnya termatrealisasikan di dalam gerakan perempuan Islam yang terus berupaya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan setara. Dengan kata lain, gerakan perempuan Islam menjabarkan nilai-nilai universal Islam pada level yang lebih membumi dan kongkrit.

Bagian II dari buku ini adalah Perempuan Sebagai Korban Patriarkhisme Atas Nama Islam, memuat beberapa tema penting yaitu kekerasan terhadap perempuan, Keluarga Berencana (KB), seksualitas, kesehatan dan hak-hak reproduksi. Secara eksplisit, buku ini menyebutkan bahwa perempuan adalah korban dari patriarkhisme Islam. Sebagai contoh, pemahaman yang bias gender terhadap teks-teks keagamaan seringkali dijadikan legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, domestifikasi, pernikahan paksa (ijbar), poligami, dan pengabaian terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Dalam konteks ini posisi perempuan selalu menjadi korban dan dikorbankan, selalu menjadi lemah dan dilemahkan. 

Bagian akhir dari buku ini adalah Perempuan dan Ruang Pembebasan, dimana tema-temanya adalah Politisasi Islam terkait Dengan Perempuan, Perempuan dan Pesantren, Tokoh-Tokoh Perempuan dan Peran Ulama Laki-Laki di dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.  Meskipun patriarkhisme Islam begitu kuat, akan tetapi banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh kalangan Muslim sendiri untuk mewujudkan tradisi keagamaan yang lebih adil bagi perempuan. Upaya-upaya ini disebut sebagai pembebasan perempuan dari kungkungan patriarkhi. Yang dimaksud pembebasan disini adalah ”ketika perempuan memiliki diri mereka sendiri dan  memutuskan perkara atas kepentingan diri mereka sendiri” (h. 340). Dalam hal ini, partisipasi kaum laki-laki untuk memperjuangkan kesetaraan di dalam Islam menjadi penting, mengingat isu gender tidak hanya berbicara tentang perempuan, tetapi juga laki-laki .

The last but not least, buku ini dapat memperkaya kita tentang isu kesetaraan gender di dalam Islam, khususnya di Indonesia.  Akan tetapi, cakupan buku ini  terlalu luas sehingga beberapa temanya tidak tereksplorasi secara dalam. Ada baiknya jika masalah-masalah yang dibahas di dalam buku ini ditulis dalam beberapa buku dan dikupas secara mendalam, seperti  HIV/AIDS di dalam Islam,  Seksualitas di dalam Islam, dan sebagainya. Terlepas dari itu, buku ini sangat penting untuk melihat betapa kayanya tradisi penafsiran di dalam Islam. [] Riri Khariroh.

Judul Buku             :  Perkawinan dalam Kontroversi Dua Mazhab (Kajian Hukum Keluarga dalam Islam)
Judul Asli               :  Marriage on Trial (A Study of Islamic Family Law)
Penulis                   :  Ziba Mir- Hosseini
Penerjemah           :  Abu Bakar Eby Hara, Nurhidayah, Farinia, Syafiq Hasyim
Penerbit                 :  ICIP
Tahun Terbit         :  2005
Jumlah Halaman     :  xxv + 298 halaman

Saat perdebatan tentang Nikah Siri dan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) Bidang Perkawinan merebak, sementara gagasan perlu tidaknya amandemen UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tak kunjung usai; buku ini patut dibaca. Mengapa? Mengingat isu hukum keluarga adalah isu-isu yang hingga sekarang tetap eksis di kalangan masyarakat muslim.

Buku  ini ditulis oleh Ziba Mir Hosseini, seorang feminis muslim asal Iran yang kini berdomisili di London. Karya film yang terkenal Runaway dan Divorce Iranian Style banyak bertutur tentang kehidupan perempuan di Iran dan bagaimana mereka berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Dalam berbagai penelitian Ziba banyak menyorot soal bagaimana relasi tentang teks suci (sacred text), konteks sosial politik suatu negara (socio-political context), dan pengalaman keseharian, termasuk keseharian perempuan (daily experiences) yang mewarnai implementasi hukum Islam di suatu negara.

Dalam konteks masyarakat muslim, syariat menempati posisi tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat muslim. Namun implementasinya hukum syariah sangat dipengaruhi oleh pandangan mazhab fiqh (sebagai interpretasi syariat yang melingkupinya) dan relasinya dengan perkembangan hukum sekuler; dalam arti menjadikan syariat sebagai hukum positif negara. Lalu hukum keluarga acapkali dipandang sebagai benteng terakhir bagi eksistensi syariat (lihat pengantar : xii).

Secara runtut, Ziba menuturkan situasi hukum keluarga di negara yang ditelitinya, yaitu Maroko dan Iran. Dia juga mengisahkan bagaimana perempuan di kedua negara itu memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan keluarga yang ada di sana. Untuk diketahui, praktik hukum di Maroko sangat diwarnai oleh interaksinya dengan gagasan sekuler dan pandangan muslim Sunni dengan corak mazhab Maliki. Sementara di Iran pengadilan keluarga diwarnai oleh mazhab Syiah, di mana praktik peradilan sangat ditentukan oleh para ulama yang sangat menguasai Syariah namun kurang memiliki pengalaman langsung dalam tata cara persidangan di pengadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ziba di kota-kota besar seperti Teheran, Iran dan Casablanca, Rabat, dan Sale di Maroko diambil karena merupakan kota yang didiami oleh pendatang dari berbagai latar belakang dan mewakili semua kelompok. Selain itu pada umumnya, penduduk kota besar cenderung untuk memilih sistem hukum yang formal untuk menyelesaikan masalahnya. Buku ini juga tidak berpretensi untuk menunjukkan mana model yang terbaik dari praktik hukum keluarga. Namun yang lebih penting adalah bagaimana upaya perempuan-perempuan di kedua negara ini memperjuangkan hak-haknya serta menegosiasikan kepentingannya dalam sistem pengadilan hukum keluarga Islam yang berbeda.  

Secara umum, isi buku ini terbagi menjadi dalam dua bagian. Bagian I tentang Syariah, Praktik Hukum dan Sosial: Strategi Akomodasi bertutur mengenai latar belakang yang berisikan pengadilan, konflik rumah tangga dan pernikahan; anatomi hukum perceraian (kasus Iran);  anatomi hukum perceraian (kasus Maroko); anatomi sosial perceraian: hukum dan praktik. Sementara bagian II tentang Area Ketegangan antara hukum dan praktik: strategi pelihan; filiasi dan hak pengasuhan dalam hukum dan praktik, pengesahan pernikahan dan perceraian.

Hukum Keluarga di Iran diwarnai oleh sejarah yang bergejolak. Hukum keluarga ini mengalami kodifikasi antara tahun 1928 dan tahun 1935 sebagai bagian dari Kebijakan Sipil Iran. Reformasi diperkenalkan pada tahun 1931 melalui sebuah legislasi yang dikenal dengan sebutan Hukum Pernikahan (Qanun-i Ijzdivaj). Meskipun Kebijakan Sipil ini diwarnai oleh kebijakan hukum Eropa, pada persoalan status personal, beberapa temanya masih merupakan penyederhanaan dan perombakan kodifikasi hukum Itsna ’Ashari klasik. Beberapa contoh hal yang dirombak adalah penetapan batas usia calon mempelai di awal pernikahan, larangan menikah dengan perempuan di bawah usia 13 tahun, perlunya izin pengadilan bagi perempuan yang berusia 15 tahun. Selain itu setiap pernikahan dan perceraian harus dicatatkan dan menolak pengakuan hukum kecuali mereka yang pernikahannya tercatat di biro sipil (hal.4).

Dalam salah satu pemaparan kasus, bahwa perempuan dapat membuat pengadilan menjatuhkan hukuman bagi suami yang semena-mena menceraikannya dengan dihukum cambuk sebanyak 74 kali dan memotong gaji tetapnya untuk pembayarakan nafkah. Bahkan, perempuan juga menggunakan pengadilan untuk menegosiasikan hak-haknya atas pengasuhan anak, mahar, nafkah, bahkan terhitung tidak hanya dari pernikahan daim  (permanen) yang dilakukannya namun semenjak ia berstatus sebagai istri dalam pernikahan mut’ah (kontrak dalam waktu tertentu atau sementara).

Sementara itu, hukum keluarga di Maroko dikodifikasi antara 1957-1958 dalam Mudawwanat Akhwal al-Syakhsiyyah atau Kebijakan Status Personal yang lebih dikenal dengan Mudawwana. Gerakan reformasi datang belakangan dan bertujuan untuk menyatukan dan tujuan kodifikasi adalah untuk menghapuskan adat yang beragam. Beberapa materi dalam Mudawwana banyak yang tak tersentuh hukum-hukum substantif dan lebih merupakan terjemahan otentik ajaran-ajaran Maliki.

Baik perempuan di Iran maupun di Maroko, banyak menggunakan isu ”nafkah” untuk menuntut keadilan. Perempuan di Iran menuntut nafkah yang membuat suaminya diberikan beban sehingga dia merasakan hal ini sebagai bentuk hukuman dan ini juga merupakan manifestasi rasa keadilan bagi perempuan. Sementara bagi perempuan Maroko, kartu mati ”nafkah” digunakan untuk memaksa sang suami agar membayarnya maupun sebagai alasan agar sang suami menceraikan istri kedua sehingga ia benar-benar merasakan bahwa ia mendapatkan keadilan (hal. 158). Di Maroko poligami dapat dilakukan, namun setelah sang suami mendapatkan izin dari pengadilan; yang di antara persyaratan yang ketat itu adalah sang suami dapat membuktikan bila ia dapat menafkahi lebih dari satu istri.

Apa yang disajikan Ziba dalam bukunya menunjukkan, meskipun perbincangan tentang Syariah, teks klasik menjadi rujukan utama namun konteks sosial politik acapkali mewarnai implementasinya. Dan dalam implementasi itulah, seharusnya ”pengalaman perempuan” ditampilkan untuk mendapatkan gambaran utuh agar hukum Islam tidak melupakan maqashid syariat-nya seperti kesetaraan, keadilan, dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Hanya dengan itulah kemaslahatan dapat diwujudkan.

Adapun catatan kecil untuk buku ini adalah, yang dalam terjemahan ICIP disebutkan sebagai ”Kontroversi antara Dua Mazhab” justru tak tampak di dalamnya. Mengingat dalam konteks paham Sunni maupun Syiah, perempuan sama-sama tetap berjuang untuk mendapatkan keadilan. Barangkali, itu juga merupakan salah satu strategi penerbit agar anda tertarik membaca dan mengkaji buku ini. [] AD.Kusumaningtyas



Judul : Perawan; Kumpulan Fiksi Pembela Perempuan
Editor   : AD. Eridani Penerbit  : Rahima
Tahun Terbit  : September 2009
Jumlah Halaman : XXI + 153


Sejatinya, perempuan merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai kesetaraan kedudukan maupun hak yang sama dengan laki-laki. Dalam bidang pendidikan, politik dan dunia yang lain seharusnya perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Namun apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan di sekitar kita, bertolak belakang dengan semua itu. Sebab, sampai sekarang pun perempuan masih dipandang sebagai.“makhluk nomor dua.”

Diskriminasi juga acapkali terjadi di dalam dunia pendidikan, perempuan dianggap sebagai makhluk nomor dua. Akibatnya seringkali ia tak berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi sebagaimana yang didapatkan oleh laki-laki. Bila di dalam sebuah keluarga terdapat kesempatan yang terbatas bagi anak laki-laki dan perempuan untuk tetap bersekolah, maka yang “berhak” untuk melanjutkan pendidikan tinggi adalah  laki-laki.

Sedangkan perempuan selalu dituntut untuk mengalah kepada saudara laki-lakinya. Hal itu terjadi karena, pemahaman masyarakat seputar perempuan hanya sebatas penunggu rumah; melayani suami, mengurus anak dan segala tetek bengeti kesibukan rumah tangga. Ketiganya, sering dikatakan dengan kalimat “perempuan tak kan lepas hanya sebatas di 3R. Pertama, perempuan di kasur (melayani suami). Kedua, di sumur (mencuci, kebersihan), dan ketiga, dapur (mengurus rumah tangga). Apakah dunia ini diciptakan hanya diperuntukkan bagi laki-laki?

Beberapa kisah di dalam buku ini menuturkan perjuangan perempuan, yang tidak sebatas berada pada tiga peran tradisional di atas. Tidak sedikit  perempuan yang mesti berjuang untuk mensejahterakan kehidupan rumah tangga, bahkan hingga harus menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan menjadi pekerja rumah tangga. Lebih dari itu, perempuan kerap menjadi korban seorang yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Namun pada akhirnya ia (perempuan) itu dijual (baca; korban trafficking) dan korban undang-undang pelarangan pelacuran.

Dalam cerpen yang berjudul Prasangka dan Perawan, perempuan menjadi korban adanya undang- undang yang mendiskriminasikan perempuan. Nunik (dalam cerpen Prasangka)  karya Alda Kusuma itu misalnya, sebagai seorang istri yang suaminya sakit dan harus menjalani opname, ia (Nunik) harus bekerja ekstra masuk malam sampai jam 22.00. Nunik, yang dulu di kampungnya terbiasa mengenakan sarung dan kerudung- harus mengenakan setelan blazer dan rok mini merah dengan strip biru, stoking dan sepatu pantovel warna hitam karena bekerja di sebuah hypermarket punya Pak Yoshido (hal 96).

Itu dilakukan Nunik untuk mencari dana tambahan untuk pengobatan suaminya (Darman) yang harus diopname. Namun, sekeluarnya dari tempatnya bekerja, ia mampir ke sebuah warung karena tak kuat menahan harus dan lapar karena dari pagi belum makan. Tiba-tiba Nunik ditangkap oleh segerombolan orang berseragam biru, bertopi biru dan bersepatu bot mirip yang biasa dipakai tentara (mungkin mereka adalah Sat.Pol PP). Mereka beranggapan bahwa Nunik adalah pelacur karena  ditemukan pada saat menjelang tengah malam ia masih berada di luar rumah.

Dengan argumen seperti itu, petugas tanpa banyak memakan waktu kemudian menangkap Nunik dan dibawa ke kantor Polisi. Bahkan, pemilik warung tempat Nunik pesan mie yang juga perempuan dituduh sebagai mucikari. Sesampainya di kantor, walau Nunik telah memberikan alasan yang sebenarnya, polisi tidak menggubrisnya. Akhirnya ia harus menanggung denda sebesar Rp. 300.000 (hal.101).

Kemudian cerpen Perawan, cerpen yang juga karya Alda Kusuma sekaligus menjadi judul buku ini menceritakan bagaimana seorang Habibah dan teman-teman untuk mengikuti tes keperawanan di sekolahnya. Siswi SMA yang diceritakan telah membaca Ronggeng Dukuh Paruk-nya Ahmad Tohari itu berteriak, “Tidaaak” saat ia duduk di atas kursi dalam ruang UKS yang di dalamnya ada bidan, dokter. Ia berteriak karena teringat waktu kecil belajar naik sepeda dengan teman-temannya dan jatuh karena kehilangan keseimbangan. Ia keluar dari ruangan itu. Ia tak berpikir apa yang terjadi setelah sampai di rumahnya (hal.127).

Tes keperawanan yang atas usul Pak Lurah, Mardi, itu menjadi geger dan perbincangan hangat di media massa. Padahal setelah ditelusuri, bahwa tes keperawanan itu hanya untuk mendobrak populeritas Mardi dan ingin menarik simpati pada Pilkades selanjutnya.

Itulah sebagian yang dituangkan dalam kumpulan cerpen yang pernah dibedah dalam refleksi Hari Ibu tanggal 22 Desember 2009 di Aula PC. NU Sumenep. Cerpen-cerpen lain bertutur berbagai pengalaman hidup dan keseharian perempuan seperti mengalami haid pertama dalam cerpen Tamu Tak Diundang (Dani), Bunga Untuk Ibunda (Diah Rofika), Episode Senja (Nur Qomariyah). Kumpulan cerpen dari cerpen yang pernah dimuat di Swara Rahima (SR) selama tujuh tahun sejak edisi enam (Desember 2002) sangat perlu untuk dibaca. Karena -seperti dalam sebuah pangantar buku ini yang ditulis  Direktur Rahima, Aditiana Dewi Eridani pertama, buku ini berisi cerpen-cerpen pilihan yang bahasanya lugas, renyah dan mudah ditangkap; kedua, dalam buku menyuguhkan cerpen-cerpen dengan cara pandang kesetaraan antara laki- laki dan perempuan dalam melihat suatu masalah. Ketiga, temanya aktual seputar masalah keseharian terkait perempuan dan hak-haknya (vii-ix).

Selain itu, walau pun jika dipandang dari segi sastra kering, buku ini bisa menjadi inspirasi sekaligus bukti nyata kreativitas seputar  isu perempuan. Mayoritas penulis adalah perempuan, sehingga problematika hidup dan kehidupan kaum perempuan bisa disampaikan kepada khalayak sehingga dunia kepenulisan tidak hanya didominasi oleh kaum Adam saja. Namun,  buku ini juga menarik karena persoalan tentang ketidakadilan gender juga coba dituturkan oleh beberapa penulis laki-laki.

Selain beberapa hal tersebut, daya tarik lain dari buku ini adalah setiap ending dari masing-masing cerita selalu bertutur tentang upaya perempuan sebagai tokoh utama  untuk keluar dari jerat permasalahannya. Oleh karenanya, cerita pendek juga dapat menjadi karya sastra yang membebaskan.  Selamat membaca!.q (Luqman Hakim)

*Luqman Hakim, adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni (STITA) Sumenep, Madura sekaligus pembina Unit Kegiatan Mahasiwa (UKM) Komunitas PELAR dikampusnya dan aktif di Lembaga Kajian Seni Budaya PANGESTOH Net_Think Community Sumenep .