Refleksi

Refleksi (51)

“..…Teteh, kini hidupku serasa tak berarti lagi. Saya telah diceraikan oleh suami dengan alasan saya sudah tidak perawan.  Padahal,  saya bersumpah kalau saya tidak pernah berhubungan selain dengan suami. Keluarga bahkan masyarakat menilai kalau saya bukan perempuan yang baik. Saya ingin lari jauh agar tidak melihat dan mendengar cacian mereka”

Itulah penggalan SMS kiriman Nia, adik kelas saya ketika mondok di pesantren dulu. Nia ’curhat’ soal kehidupan rumah tangganya. Dua hari setelah pernikahannya, Nia diceraikan oleh suaminya yang menuduhnya sudah tidak perawan. Padahal menurut Nia, pada malam pertama dia mengalami pendarahan yang cukup  banyak. Karena bersikukuh mengaku masih perawan, ia mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari suaminya. Untuk melindungi diri, dengan terpaksa akhirnya Nia mengaku tidak perawan  agar sang suami menghentikan pukulannya.

Kisah Nia di atas, adalah refleksi atas pandangan masyarakat tentang ‘keperawanan’, yang mirip dengan ramainya pemberitaan media tentang kasus Bupati Garut akhir-akhir ini. Setelah menikahi istri keduanya secara siri selama 4 hari, akhirnya ia ceraikan istri mudanya itu dengan sebuah pesan pendek  dengan alasan ia sudah tak perawan lagi. Gagasan tes keperawanan yang juga sempat muncul di Indramayu, Madiun, dan Jambi  menuai kontroversi karena sangat merendahkan perempuan dan melanggengkan budaya patriarki.

Masyarakat sering mempersoalkan masalah keperawanan, namun lupa menilai secara adil ’keperjakaan’ laki-laki yang juga merupakan simbol kehormatan. Tidak sedikit mitos ‘keperawanan’ yang berkembang  merugikan perempuan. Misalnya, dalam dunia perdukunan atau pesugihan, ‘keperawanan’ seorang gadis menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kejayaan atau kesaktian seseorang. Di beberapa pesantren masih ada ‘oknum’ kyai yang berulangkali menikahi gadis perawan karena mitos menikahi gadis perawan bisa membangkitkan kebugaran dan gairah.  Di kalangan remaja seringkali muncul kasus ‘dating rape’  yang biasanya berawal dari bujukan pacar agar si gadis menyerahkan keperawanannya sebagai bukti cinta.

Masyarakat sendiri sesungguhnya tidak selalu tahu apa sebenarnya keperawanan itu, sehingga diciptakanlah indikator mengenai tanda-tanda secara fisik sebagai warning untuk mengenali perempuan yang tidak perawan. Misanya, payudaranya turun, pinggangnya mengendur, jalannya tidak lurus atau agak mengangkang dan sebagainya. Mereka juga menganggap bahwa keperawanan ditandai dengan keluarnya darah sebagai dampak dari robek atau pecahnya selaput dara (hymen) pada saat pertama kali berhubungan seksual. Padahal, menurut beberapa ahli kedokteran, robeknya hymen itu tidak hanya karena hubungan seksual mengingat hymen setiap perempuan berbeda-beda baik dari sisi bentuk maupun elastisitasnya. Ada yang bentuknya tipis, ada juga yang tebal, kuat, liat, masing-masing perempuan berbeda. Bagi yang hymen-nya tipis, aktivitas olahraga (seperti senam, meloncat, dsb), benturan karena jatuh, mastrubasi, bahkan penggunaan tampon saat menstruasi dapat menyebabkan robeknya selaput dara. Namun,  mereka yang hymen-nya tebal atau liat, selaput dara itu mungkin baru bisa robek setelah berkali-kali melakukan hubungan seksual. Dengan demikian, perawan atau tidaknya seorang perempuan bukan ditandai dengan robek atau tidaknya selaput dara saat hubungan seksual pertama,  namun pernah atau tidaknya dia melakukan hubungan seksual.

Sesungguhnya, kejujuran dan pengertian dari masing-masing pasanganlah yang menjadi kunci kebahagiaan. Sudah saatnya untuk menepis mitos yang menyebabkan seseorang menjadi rapuh secara fisik, mental, dan sosial bahkan membahayakan jiwanya atau menjadikannya korban sindikat kejahatan yang lebih besar . {} Pera

“Kamu bukan siapa-siapa jadi ora usah neko-neko (macem-macem), wis bisa sekolah saja sudah beruntung”

Pesan di atas sangat membekas di hati Miji Sedawi dan adiknya Ngaweruh Ilmu, tiap kali Sedawi atau adiknya akan kembali ke pesantren atau kampus - ibunya selalu menyelipkan pesan itu. Pesan yang sederhana, sesederhana cinta beliau pada anak-anaknya - tapi sungguh pesan itu mampu membuat Sedawi untuk beberapa minggu menyelami apa yang diinginkan oleh ibunya. Lalu pesan itu ditulisnya pada sebuah buku, iseng temannya bertanya tentang apa makna dari tulisan sederhana itu, dan dari siapa.

*******
Sepulang dari sekolah Sedawi bergegas menuju kamar, bergegas menuliskan hal yang dituturkan oleh guru sosiologi dan menyandingkannya dengan pesan ibunya. Demikianlah Sedawi faham alasan-alasan mengapa pesan itu selalu diselipkan padanya dan adiknya, yang pertama adalah kenyataan bahwa ibunya tidak mendapatkan keistimewaan seperti halnya anak-anak yang lain untuk mencicipi ilmu pengetahuan di bangku sekolah pada masa kecilnya. Alasan pertama ini akhirnya melahirkan alasan kedua bagi ibunya yang sangat sadar dengan tidak berpendidikan mempunyai runtutan dampak yang tidak bisa  dielak, bagaimana ibu dan ayahnya harus bekerja ekstra keras untuk menghidupi keluarga karena hanya pekerjaan kasar saja yang mereka bisa lakukan. Konsekuensi dari pekerjaan kasar itu adalah upah yang minim meski bekerja dengan tenaga dan waktu yang sama dengan orang-orang berpendidikan. Itu akhirnya menjelma menjadi kondisi ekonomi keluarga. Ketiga soal nasab, dari siapa kita akan terlahir, dari strata sosial apa orang tua kita – ini tentang eksistensi sosial.

Ibu Sedawi  secara sederhana membahasakan pelapisan sosial, tidak rumit. Iibu Sedawi belajar secara langsung tentang sosiologi pada laboratorium terbesar yang pernah ada, alam raya. Ibu Sedawi juga tidak membagi masyarakat secara teoritis seperti sosiolog-sosiolog lainnya seperti Ralph Linton, Aristoteles, Adam Smith, Thostein Veblen ataupun Franklin D. Roosevelt.

Pesan ibu Sedawi bukan tanpa alasan, ada banyak hal yang melatari mengapa pesan ini selalu dititipkan pada anak-anaknya ketika hendak berangkat sekolah. Ibu Sedawi percaya bahwa pendidikan adalah salah satu pemutus jalan bernama kebodohan. Jalan yang selama lebih dari separuh abad itu dilaluinya, jalan yang mengantarkannya pada prinsip bahwa anak-anaknya harus sekolah setinggi-tingginya meski dirinya harus bekerja lebih keras.

Bisa dibayangkan  jika 3 hal di atas dijadikan satu, terlahir dari orangtua yang secara ekonomi kurang, tidak pula berpendidikan dan  secara sosial lemah. Dalam bahasa sosiologi, orang dengan kepemilikan 3 hal tersebut disebut kelas sosial lapisan sosial bawah-lapisan bawah (Lower-lower class). Menyadari hal tersebut akan menimpa anak-anaknya karena 3 hal dimilikinya, ibunya mati-matian mendorong putra dan putrinya untuk bersekolah.

Tapi ada hal keempat yang tak lupa ibu bisikkan pada Sedawi  dan juga saudaranya, ini soal nasib bukan nasab. Bahwa ketiga hal tersebut bisa diruntuhkan dengan pendidikan, pendidikan yang berakar dari hati dan kesungguhan untuk mengamalkannya. Baik laki-laki ataupun perempuan haruslah berpendidikan. Sedawi tidak tahu, apakah ibunya mengutip terjemahan ayat alquran atau tidak saat mengucapkan hal ini “Gusti Pengeran bakal mulyakke sopo wae sing iman lan duwe ilmu" karena setahu Sedawi, ibunya buta huruf, tak bisa membaca. Sedawi faham itu adalah terjemahan dari surat Al-Mujaadilah ayat 11 yang artinya “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

Sedawi mencoba mengingat-ingat penjelasan guru sosiologinya tentang pelapisan sosial yang dapat mengakibatkan atau memengaruhi tindakan-tindakan warga masyarakat dalam interaksi sosialnya. Pola tindakan individu-individu masyarakat sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status dan peran sosial akan muncul dengan sendirinya. Pelapisan masyarakat memengaruhi munculnya Life Chesser dan life style tertentu dalam masyarakat, yaitu kemudahan hidup dan gaya hidup tersendiri. Ia lalu membayangkan ibunya yang sedang berdiskusi dengan Pitirim A. Sorokin, Max Weber atau Cuber tentang teori-teori sosial, Menbincang hangat tentang kemanusiaan – bagaimana rumusan tentang kesetaraan manusia.

******
Dan Sedawipun menemukan jawaban dari pertanyaan temannya, tentang apa makna yang terselip di balik pesan sederhana itu – yakni tentang pendidikan yang akan merubah bagaimana cara berfikir dan akan mempengaruhi segala apa yang ada dalam lingkaran kehidupan.[]


Seorang ayah terkejut ketika sahabatnya menyatakan keinginan untuk meminang putrinya. Betapa tidak putrinya itu masih di bawah umur, belum layak untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Tapi si ayah tidak kuasa menolak keinginan sahabatnya itu,  karena dia sangat mempercayainya. Sang ayah yang bernama Abu Bakar As Shiddiq bahkan merasa tersanjung saat Muhammad saw. sahabatnya menyatakan bila pernikahannya dengan Aisyah putri yang dimaksud adalah perintah Allah.( al-Majalis al- Tsaniyah hal 127 )

Dalam sejarah, kemudian juga dikisahkan walaupun pesta pernikahan telah diselenggarakan, Aisyah tetap tinggal bersama orang tuanya hingga batas usianya siap untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sesungguhnya. Di Madinah saat Aisyah tinggal serumah dengan Nabi, dia tidak merasa kehilangan waktu bersenang-senang.  Ini karena Nabi sesekali mengizinkannya untuk bermain dengan teman sebayanya.  Soal pendidikan Aisyah, tak perlu dikhawatirkan, mengingat suaminya adalah Sang Maha Guru yang siap mengajarinya berbagai macam hal baru. Pasca Nabi wafat, Aisyah menjadi salah satu perawi perempuan yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Baik itu yang berkaitan dengan ibadah atau sikap nabi sehari-hari ketika di rumah. Banyak tokoh kemudian menyebutkan bahwa hikmah pernikahan dini Aisyah yang masih muda, adalah agar  ia  memiliki  lebih banyak kesempatan untuk mentransfer ilmu  dan pengetahuan yang didapatkannya dari Nabi kepada umat

Bagaimana dengan pernikahan dini yang ada di sekitar kita? Negara kita memberi batasan minimal usia menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Pembatasan usia minimal untuk menikah tentu saja untuk melindungi kedua mempelai,  khususnya perempuan. Bila perempuan menikah di bawah usia 16 tahun berarti orang tuanya telah merampas haknya mendapat pendidikan yang dicanangkan pemerintah dengan “wajib belajar 9 tahun”. Para istri di bawah umur ini juga masih labil belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan-tindakan mereka. Ditambah lagi dengan belum siapnya organ reproduksi mereka untuk menjalankan fungsinya.Jadi jelas pernikahan dini sangat merugikan perempuan

Memaksakan pernikahan dini adalah  sebuah bentuk kekerasan terhadap (anak) perempuan. Masih ingat bahwa seorang ada pengusaha dijatuhi hukuman pidana penjara karena nekat menikahi perempuan di bawah umur. Pernikahan mereka akhirnya ditangguhkan sampai bocah perempuan itu dinyatakan layak untuk dinikahi.

Kemudian apa kata agama Islam tentang pernikahan dini? Walaupun ada hadis-hadis yang berbicara tentang menyegerakan pernikahan hendaknya dibaca sebagai ‘anjuran untuk menikah’ dan bukan perintah untuk menikah dini. Bahwa Nabi pun pernah menikahi perempuan di bawah umur juga harus ditelaah konteks sejarahnya. Anjuran menyegerakan pernikahan (tentu saja bila syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi baik)  juga terkait kesiapan mental dan fisik kedua mempelai. Disebutkan dalam banyak riwayat, Nabi sendiri menikahkan puterinya Fatimah Az Zahra saat berumur delapan belas tahun. Oleh karena itu seharusnya setiap teks-teks agama tidak dibaca secara letterlijk. Ini penting agar sebagai umat Islam kita selalu bisa memunculkan wajah Islam yang benar benar rahmatan lil ‘alamien!

Alqur’an melakukan revolusi cara pandang atas perempuan dalam hal waris. Perempuan yang semula diwariskan di dalam tradisi Arab pra-Islam, kemudian berhak mendapatkan harta waris langsung separo dari laki-laki dalam konteks anak, isteri, dan saudara, bahkan seratus persen dalam konteks ibu yang anaknya meninggal dan dia punya anak. Bagian ibu sama dengan bapak yaitu 1/6 (wa liabawaihi likulli wahidin minhumas sudusu in kana lahu walad). Tidak hanya itu, perempuan juga diakui berhak untuk secara aktif memberikan warisan ketika wafat. Hal ini berarti bahwa hak milik perempuan atas harta diakui oleh Allah bahkan setelah wafat. Harta perempuan yang wafat tidak otomatis dimiliki suami atau ayahnya melainkan harus dibagikan pada orang-orang yang terhubung dengannya secara faraid. Alqur’an mengubah status perempuan dalam waris yang semula menjadi bagian yang diwariskan, kemudian bisa mewarisi, bahkan mewariskan.

Masyarakat Muslim modern terutama mereka yang bukan masyarakat Arab mempunyai sistem kekerabatan yang jauh berbeda dengan masyarakat Arab pada masa turunnya Alqur’an. Di Indonesia misalnya, pada umumnya identitas suku seseorang tidak dianggap penting. Meskipun sebagian suku masih mencantumkan identitas marga sebagai bagian dari identitas seseorang yang juga bersifat patrilinial, namun marga tidak mempunyai tanggungjawab atas keamanan dan kebutuhan logistik anggotanya. Sebagai gantinya, identitas kewarganegaraan yang tidak ditemukan di masyarakat Arab pada masa turunnya Alqur’an, kini menjadi identitas penting setiap orang.

Perbedaan ini jelas berpengaruh pada peran keluarga besar dalam kehidupan seorang perempuan. Pada masa kini, perempuan yang suaminya meninggal, pada umumnya harus menafkahi diri sendiri dan anak-anaknya tanpa bantuan keluarga suami. Dalam penelitian yang Alimat (sebuah organisasi) lakukan, hal yang sama terjadi pada perempuan yang dicerai. Mantan suami bahkan tidak menafkahi sama sekali anak hasil pernikahan pasca cerai dan keluarga yang pada umumnya membantu bukanlah keluarga suami yang menjadi wali anak tersebut seperti paman, kakek, kakek buyut,melainkan keluarga perempuan.

Perubahan sistem ini melahirkan dilema dalam pembagian waris. Contohnya adalah dua kasus berikut ini. Kasus pertama; seorang anak sulung perempuan mempunyai lima adik laki-laki. Karena orangtuanya sakit-sakitkan kemudian memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja. Gajinya dia gunakan untuk merawat orangtuanya dan menyekolahkan adik-adiknya hingga lulus. Begitu kedua orangtua wafat, adilkah jika anak perempuan tersebut mendapatkan separoh dari anak laki-laki? Tentu mengurus orangtua dan adik-adik harus dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih. Namun, dalam kondisi di mana adik laki-laki tidak tahu diri, efektifkah jika bagian waris perempuan diserahkan pada kemauan bebas adik-adik laki-laki bahkan hanya sekedar untuk berbagi secara merata dengan kakak perempuannya?

Kasus kedua; seorang perempuan mempunyai anak enam. Semuanya perempuan dengan bungsu bayi laki-laki. Ketika suaminya wafat, isteri tentu harus membesarkan seorang diri keenam anaknya. Menurut pembagian waris secara faraid, maka bagian isteri (ibunya anak-anak) menjadi lebih kecil daripada bagian anak laki-laki (yang masih bayi itu). Alasan yang dikemukakan mengapa laki-laki mendapat waris lebih besar daripada perempuan biasanya adalah karena anak laki-laki kelak menjadi kepala rumah tangga. Dalam kasus ini, perempuan sebagai ibu jelas-jelas telah berfungsi, bukan kelak lagi, sebagai kepala keluarga meskipun tidak diakui oleh agama karena kepala keluarga harus laki-laki.

Di ujung an-Nisa/4:11 yang berisi tentang waris, ada penggalan yang menarik untuk ditelisik lebih dalam yaitu: ”Aabauukum wa abnaauukum laa tadruuna ayyuhum aqrabu lakum naf’an faridhatan min allahi inna allaha kaana ’aliman.” Penggalan ayat ini mengisyaratkan bahwa dasar pembagian waris adalah ”aqrabu lakum naf’an” yakni sejauhmana ahli waris memberikan kontribusi pada pewaris yang tentu saja bisa dikembangkan menjadi selama pewaris hidup hingga setelah wafat karena adanya pengalihan tanggung jawab. Dengan demikian, seorang ayah yang menelantarkan anaknya sejak lahir, menjadi tidak berhak sama sekali atas harta yang ditinggalkan anaknya. Sebaliknya seorang isteri yang harus menafkahi anak-anak seorang diri setelah suaminya wafat bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar daripada bayi laki-laki yang jelas-jelas tergantung pada asuhannya. Bukankah dalam Islam setiap hak dan otoritas selalu paralel dengan kewajiban dan tanggungjawab? Wallahu a’lam!

Terkait dengan KB, saya memiliki banyak pengalaman seru, sedih dan lucu. Suatu hari,  saya melakukan penyuluhan KB  bekerjasama dengan penyuluh KB dari Kecamatan kepada anggota Majlis Taklim di daerah yang saya tinggali. Karena kebanyakan masyarakat di kampung kami masih merasa tabu untuk membahas tentang alat-alat kelamin baik laki-laki atau perempuan, sehingga belum selesai acara penyuluhan, mustami’in satu persatu meninggalkan tempat penyuluhan. Apalagi ketika penyuluh memperlihatkan contoh alat kelamin laki-laki, banyak remaja putri yang spontan menjerit dan lari keluar ruangan. Padahal maksud penyuluh KB itu adalah untuk menjelaskan cara memakai kondom. Oalah….

Selama ini saya lebih banyak memberikan penyuluhan KB melalui Da’wah bil Hal, seperti ketika petugas kesehatan menawarkan pemasangan alat kontrasepsi IUD secara gratis, maka di depan mustami’in saya secara langsung mendaftar, dengan maksud agar ibu-ibu yang lain mengikuti apa yang saya lakukan. Alhamdulillah, selama 4 tahun memakai IUD gratis dari pemerintah, tidak ada keluhan, alias aman. Pengalaman ini senantiasa saya sampaikan kepada ibu-ibu pasangan usia subur di daerah saya.

Memang, banyak ibu-ibu yang mengeluhkan efek samping alat kontrasepsi hormonal yaitu suntik, ada beberapa ibu-ibu yang mengalami pendarahan walaupun sedikit tapi lama, atau yang disuntik KB itu gendut dan tidak menstuasi atau yang mengalami keputihan.  Untuk menjawab persoalan tersebut, saya memberikan pendidikan dan penyuluhan seputar Kesehatan Reproduksi kepada ibu-ibu di Majlis Taklim. Saya menggunakan metode yang bersifat dialogis, dengan senda gurau sehingga mereka merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya dan tidak malu-malu. Tak lupa saya juga menyampaikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan dari semua alat kontrasepsi. Saya tekankan kepada mereka untuk untuk memilih mana yang paling nyaman sesuai dengan kondisi dan kesehatan tubuhnya. Tubuh perempuan adalah hak mutlak kaum perempuan, sehingga tidak seorang pun berhak untuk memaksakan apakah harus memakai alat kontrasepsi atau tidak.

Saya juga memberikan penyuluhan KB secara door to door, misalnya kalau ada warga sekitar yang melahirkan maka saya menjenguk mereka dan memberikan penjelasan pentingnya ber KB untuk menjaga jarak kehamilan. Kebanyakan pasangan muda saat ini menyadari pentingnya mengikuti program KB. Tidak hanya terkait dengan alat kontrasepsi semata, tetai juga bagaimana merencakan sebuah keluarga yang berkualitas. Untuk pasangan yang sudah terlanjut memiliki banyak anak, saya selalu menyarankan untuk membangun keluarga yang harmonis dan sakinah.

Saya sendiri memiliki segudang pengalaman di dalam memakai alat kontrasepsi. Saya memakai KB suntik 3 bulan sekali setelah anak pertama dan tidak menstuasi. Setelah berhenti KB suntik, saya menagalami menstruasi yang   lama sekali sehingga untuk menghentikannya harus disuntik lagi oleh bidan. Kemudian pernah menggunakan pil tapi pusingnnya minta ampun, maka saya hentikan.  Pernah juga pakai kondom, tapi rasanya tidak nyaman takut tertinggal di dalam. Dan sekarang saya memakai IUD hampir empat tahun, efek samping tidak banyak saya rasakan, hanya kadang ada gangguan untuk suamiku. Pengalaman-pengalaman ini saya sampaikan dalam penjelasan Kespro kepada ibu-ibu, maksudnya suapaya mereka memiliki kesadaran untuk mengikuti program KB, demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Pada akhirnya, pengalaman adalah guru yang paling berharga.[]










Masih ingatkah lagu Perdamaian yang dinyanyikan Grup Qasidah Nasyida Ria belasan tahun yang lalu? “Perdamaian …perdamaian …banyak yang cinta damai …tapi perang main ramai….bingung-bingung aku melihatnya”

Saat ini “perang”, kekerasan, dan konflik menjadi sesuatu yang jamak, baik di wilayah publik, domestik maupun kehidupan pribadi. Meski ada banyak usaha untuk mengakhiri berbagai kelaliman tetapi kekuatan-kekuatan kultural maupun struktural baik berwajah ekonomi, politik dan budaya masih mencengkram.  Siapa korbannya? Kita semua tentunya, tetapi akhir-akhir ini  semakin banyak orang mengakui perempuan dan anak-anak adalah korban yang paling menderita.

Sebagai orang beragama pertanyaan yang penting diajukan adalah bagiaman peran agama dalam  konteks  ini? Sayang seribu kali sayang, jawabannya tidak terlalu menggembirakan.  Agama yang diharapkan sebagai suluh perdamaian ternyata masih didominasi atau lebih tepatnya cenderung ditafsirkan dan juga dipraktekkan dalam langgam yang pekat dengan kekerasan. Mengapa demikian? Mungkin salah satu jawabannya  karena agama terlampau  dimaskulinkan, dihitam-putihkan dan diorientasikan secara hukum semata.

Ditengah situasi ini, saya diingatkan kepada dua orang perempuan inspiratif.  Yang pertama adalah Laila Ahmad, professor studi perempuan pertama di  Harvard Divinity School,USA dan  yang kedua, seorang ulama Sufi luar biasa, Rabi’atul Adawiyah. Dua orang tersebut  berjuang menciptakan perdamaian dan keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dengan cara damai dan dalam situasi yang tidak mudah. Mereka perlu diteladani.

Dalam memoarnya, Laila  bercerita tentang bagaimana Islam diperkenalkan oleh  sang nenek selama masa kecilnya. Ia  membedakannya dari "Islam resmi”  seperti yang dipraktekkan  dan disiarkan oleh elit agama yang sebagian besar laki-laki dan sangar. Laila juga  mengungkap perjalanan hidupnya yang penuh tantangan di Eropa dan Amerika Serikat. Ia mencoba untuk mendamaikan  identitas dirinya sebagai Muslim Mesir dengan nilai-nilai Barat. Ketika ia dihadapkan dengan rasisme dan prasangka anti-Muslim yang akut, Laila juga menghadapi masalah internal yaitu tradisi yang patriarkhis dan feodalistis berbungkus agama.

Diantara lembar-lembar bukunya,  Laila mengisahkan dan menafsirkan peran perempuan istimewa di khasanah sejarah Islam, perempuan sufi bernama Rabiatul Adawiyah. Dengan jalan “mistik ’ Rabi’ah menciptakan perdamaian. Kisah hidup Rabi'ah juga menegaskan bagaimana tasawuf memberikan perempuan Muslim  kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam wacana Islam.

Adalah sebuah contoh yang menarik dalam hidupnya. Rabi’ah dilamar beberapa orang ulama  penting di zamannya, tetapi ia menolaknya. Rabi’ah memilih tidak menikah dan melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa itu tetap “islami”. Meski ada  hadits Nabi yang menyatakan  bahwa jika seseorang tidak menikah berarti tidak mengikuti sunnah Nabi. Dan  barang siapa yang tidak mengikuti sunnah Nabi bukan termasuk golongannya (baca : tergolong sesat). Rabi’ah percaya ia tidak berdosa jika memutuskan tidak menikah karena hatinya hanya untuk Allah. Ia melakukan perubahan besar tanpa kekerasan.

Rabiah al adawiyah dan Laila Ahmad adalah  peace makers. Diantara pelajaran dari dua perempuan inspiratif diatas adalah perdamaian mensyaratkan sebuah jalan damai pula. Perdamaian itu bukan hanya tujuan tetapi juga cara atau proses bagaimana untuk mencapai tujuan.  Syukran katsiran  Rabiah dan Laila.[] (Farha Ciciek)

”Inna al ’ulama  waratsatul al anbiya`”
Penggalan hadits di atas menegaskan bahwa Ulama’ adalah orang yang alim, mempunyai kapasitas intelektual yang mendalam dan komperhensif, dan memiliki sikap mental yang matang dan tangguh, atau dalam bahasa agama disebut istiqamah. Namun, ulama dalam tradisi masyarakat Indonesia pada umumnya masih dimaknai sebagai gelar yang disandangkan pada laki-laki. Apabila menyebut perempuan alim dengan kata ulama dianggap “aneh” dan “nyleneh”.  Padahal tidak sedikit perempuan Indonesia yang mempunyai kapasitas keulamaan sebagaimana para alim yang laki-laki. Sebut saja di Jawa Tengah ada Ibu Nyai Hj. Nafisah Sahal Mahfudz, Ibu Nyai Hj. Sintho` Nabilah, atau di Jawa Timur, Ibu Nyai Hj. Ruqayyah Maksum, Ibu Nyai Hj. Lilik Nur Kholidah, dan lain sebagainya. Bahkan ditingkat nasional nama yang sudah tidak asing adalah Ibu Nyai Hj. Sinta Abdurrahman Wahid, Ibu Prof. Dr. Zakiyah Darajat, Ibu Prof. Dr. Musda Mulia, dan masih banyak lagi.

Sosialisasi nama dan dukungan kebijakan pemerintah untuk melibatkan para ulama perempuan menjadi salah satu kunci penting bagi eksistensi ulama perempuan. Sekalipun hari ini ada sebuah wadah yang diakomodir oleh pemerintah untuk para ulama yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi dalam realitasnya masih sedikit sekali peluang dan kesempatan bagi para ulama perempuan untuk aktif di lembaga ini. Pengalaman penulis menjadi salah satu pengurus di MUI Kabupaten Magelang membuktikan bahwa tidak mudah bagi perempuan untuk berkiprah di dunia keulamaan. Banyak masyarakat merasa aneh, sehingga muncul komentar “pengurus MUI kok perempuan”. Kalimat ini masih terngiang di telinga penulis sampai detik ini.

Sosok ulama juga diidentikkan dengan para kyai, memiliki pesantren dan menggunakan sorban. Sorban dianggap sebagai salah satu simbol keulamaan. Lalu salahkah apabila perempuan juga mengenakan sorban dan mendapat gelar ulama sebagaimana laki-laki? Sorban yang penulis maksud tidak hanya bermakna simbolik berupa kain yang diikatkan pada kepala atau disampirkan di bahu. Tapi lebih pada makna esensinya yaitu pengetahuan, sikap mental, dan teladan yang dimiliki oleh para ulama perempuan.

Sunnguh, ulama tidak hanya dituntut untuk memahami ajaran agama yang tertuang dalam teks seperti Al-Qur`an dan Sunnah, tetapi juga memahami problem-problem sosial, politik, budaya, dan ekonomi di masyarakat. Saya ingin memberikan sebuah contoh. Suatu hari seorang perempuan bertanya kepada saya; “Mba, saya ingin melanjutkan sekolah tetapi orangtua tidak mampu, mau bekerja tapi saya tidak mempunyai ketrampilan, padahal kalau saya menganggur di rumah akan segera diminta menikah, lalu saya harus bagaimana?” Kenyataan pahit seperti ini tidak hanya berkenaan dengan bunyi ayat atau hadits tentang kewajiban dan hak orang tua terhadap anak, tetapi juga terselip hak asasi anak untuk belajar dan mengembangkan diri. Kepadanya, penulis menyarankan untuk tetap sekolah dengan mengambil program sekolah terbuka yang jam belajarnya tidak seperti sekolah regular, sehingga disela-sela itu dia masih dapat membantu orangtua. Alasan masih sekolah bisa menghindarkan perempuan dari pernikahan dini.

Salah satu tugas pokok ulama perempuan adalah mau mendengarkan suara kaum marjinal yang membutuhkan bimbingan dan saran. Lalu, masih perlukah debat tentang boleh dan tidaknya gelar ulama disandangkan pada perempuan? Menurut penulis, memaksimalkan peran keulamaan tanpa mempersoalkan jenis kelamin akan menjadi solusi yang lebih bijaksana. Wallahu a`lam bi ash-shawab.


,

Ketika saya melaksanakan Umrah pada tahun 2006, pemerintah Arab Saudi menetapkan peraturan jika seorang perempuan yang melaksanakan Umrah belum berusia 40 tahun maka diharuskan bersama seorang laki-laki yang bertindak sebagai mahram dan dicatatkan di buku paspor. Sebelumnya, saya tidak mengerti akan peraturan tersebut (karena memang tidak pernah mendapatkan informasi sebelumnya tentang hal ini) dan baru mengetahuinya sesaat sebelum pesawat mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah.

Fungsi mahram ketika melaksanakan ibadah Umrah hanyalah ketika kita akan masuk pintu pertama di bandara tersebut sembari menunjukkan paspor. Saya pun di-mahram-kan pada salah satu jemaah Umrah secara formalitas saja, apalagi saya tidak mengenal ’mahram saya’ sebelumnya. Dalam kondisi bersama mahram, saya masih saja mengalami pelecehan secara verbal melalui rayuan kata-kata oleh seorang petugas berwajah Arab yang memeriksa paspor saya. Dalam bahasa Arab, dia mengatakan kalimat yang artinya kurang lebih demikian. ”Kamu cantik. Kamu tinggal saja di sini bersama saya. Biar suamimu pulang sendiri”.

Saya jadi berfikir, mengapa dia sanggup melontarkan  kata-kata yang tidak sopan dan tidak senonoh padahal dia  tahu saya bepergian untuk tujuan suci ibadah? Ketika saya sedang bersama seorang mahram kenapa dia masih bisa mengganggu dan menggoda saya? Bukan hanya saya yang digodanya, bahkan beberapa teman saya pun juga digodanya. Lalu apa sebenarnya fungsi mahram yang diharuskannya sebagai peraturan?
Saya juga teringat pada saat seorang perempuan asal Jawa Barat ketika sendirian menunjukkan paspornya. Petugas langsung menyuruhnya ke belakang dan ia dibawa ke sebuah ruangan. Mungkin untuk diinterogasi oleh petugas yang berwenang.

Fenomena semacam ini sebenarnya sudah sejak lama terjadi. Hal ini justru juga menimbulkan interpretasi yang salah, bahwa mahram yang dimaksud harus menikah terlebih dahulu sebelum berangkat ke Makkah-Madinah. Sungguh prasangka ini tidaklah pasti benar adanya, karena saya dan perempuan lain dalam rombongan tidak melaksanakan pernikahan yang dipahami oleh sebagian masyarakat. Mahram yang dimaksud hanyalah formalitas belaka, sebagai tuntutan aturan yang berlaku di Arab Saudi. Mereka bahkan tidak berfungsi sama sekali  untuk bisa melindungi, apalagi berfungsi sebagai suami. Peran mereka berakhir setelah melewati pintu pemeriksaan paspor, karena setelah itu kami pergi sendiri-sendiri sebab tidak terikat pada perjanjian dan kontrak apapun.

Kembali saya teringat pada konsep dan kajian fiqh yang banyak memperdebatkan soal mahram ini. Imam asy-Syuyuthi (al-Qaul fi Ahkam al-Untsa) mengatakan; “Seorang perempuan hanya boleh melakukan safar jika disertai dengan suami atau mahram. Hal ini juga disyaratkan ketika ia melaksanakan haji yang menjadi kewajibannya".(Jalaluddin Abdurrahman asy-Syuyuthi, al-Asybah wa Nadhair  fi al-Furu’,Beirut: Dar al-Fikr, tt, halaman 152).

Jika pandangan fuqaha lebih dominan seperti diatas, bagaimana dengan realitas yang ada disekitar kita? Bagaimana jika yang akan menunaikan ibadah haji adalah seorang janda atau belum bersuami? Apakah kewajiban berhaji karena tergolong mampu akan batal gara-gara tak punya mahram? Atau perempuan yang tak bermahram tak boleh melaksanakan ibadah umrah? Bila dipaksakan, keberadaan ’mahram formalitas’  tentu juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu apa sebenarnya substansi mahram bagi perempuan dalam masyarakat yang berperadaban? Karena jika keamanan bisa dijamin oleh negara, maka masih perlukah perempuan yang melakukan safar untuk didampingi seorang  mahram?[]

Perjuangan mewujudkan hukum keluarga yang berkeadilan adalah gerakan yang cukup lama dilakukan, sepanjang pergerakan perempuan di Indonesia hadir di negeri ini. Hukum keluarga Indonesia (baca: UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) yang selama ini digunakan tidak terlepas dari situasi sosial politik negara dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dalam kebijakan hukum keluarga, bagi pemeluk agama Islam berlaku hukum perkawinan Islam dan Pengadilan Agama untuk urusan proses hukum berkait dengan persoalan dalam perkawinan.

UU Perkawinan sebenarnya bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dari praktik ketidakadilan dan hal-hal destruktif lainnya. Akan tetapi secara substansial rumusan UU Perkawinan yang memposisikan perempuan sebagai istri yang didefinisikan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai kepala keluarga justru mengukuhkan peranan berdasarkan jenis kelamin (sex roles) dan pelabelan (stereotype) terhadap perempuan dan laki-laki. Dimana peran perempuan diposisikan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik. Selain itu pada pasal 3 dan 4 undang-undang ini masih memberi peluang kepada suami untuk berpoligami. Ketentuan tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat perempuan di hadapan laki-laki.

Poligami merupakan persoalan serius dapat menimbulkan konsekuensi emosional dan finansial yang serius bagi perempuan dan anak-anaknya. Oleh karenanya menurut rekomendasi umum Komite CEDAW PBB No. 21 tentang kesetaraan dalam perkawinan dan hubungan keluarga dan pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) perkawinan semacam itu harus dicegah dan dilarang.

Dampak dari kebolehan poligami yang diatur dalam UU perkawinan ini, tercermin dalam data Bimas Islam bahwa poligami sebagai penyumbang terbesar terhadap perceraian. Istri biasanya memilih bercerai daripada dijadikan istri tua. Sedangkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2009 kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga – KDRT, 96 persen adalah kekerasan terhadap istri dengan jenis kekerasan terbanyak bersifat psikis dan seksual. Usia korban cenderung lebih muda, dari kelompok usia 13-18 tahun, usia anak. Karakter usia pelaku antara usia 25-40 tahun. Rumusan usia minimum perkawinan sebagaimana termaktub di UU Perkawinan yaitu 16 tahun, sejatinya juga turut menyumbang angka KDRT maupun kekerasan terhadap anak.

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang disebutkan kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Perkawinan anak sejatinya juga merupakan bentuk eksploitasi atas hak anak yang mestinya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dan bebas dari diskriminasi.

Merespon dampak negatif perkawinan usia muda atau usia anak dan tingginya kasus poligami, Departemen Agama RI menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Material Peradilan Agama bidang Perkawinan untuk memberi sanksi bagi pelaku. Namun, ini tetap tidak akan menyelesaikan masalah, bila UU No. 1 tahun 1974 belum diamandemen. Semestinya UU perkawinan yang berlaku untuk semua agama dan keyakinan di republik ini tanpa pembedaan.

Semangat konstitusi dalam pasal 27 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses dan kontrol yang sama di bidang ekonomi, sosial dan politik serta berkedudukan sama di depan hukum. Tetapi sikap ambivalen pemerintah dalam mempertahankan substansi UU No. 1 tahun 1974 menandakan bahwa mereka turut andil dalam melanggengkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Kita perlu sadar bahwa kasus-kasus perceraian, KDRT, pernikahan anak, bermuara dari substansi dan praktik UU perkawinan yang diskriminatif terhadap perempuan. Oleh karenanya,  amandemen UUP No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hal yang niscaya.[]


“Anak sakit, tetapi harus tetap berangkat cari uang.”
“Maaf saya ngabur duluan Bos karena harus mengantar anak les berenang.”



Adalah Rosa, perempuan berumur 35 tahun yang menuliskan kata-kata di atas pada dua buah status di halaman Facebook (FB)nya. Rosa tinggal di sebuah kawasan elite di selatan Jakarta. Ia, Sarjana Ekonomi jurusan Akutansi lulusan sebuah universitas terkemuka di Bandung. Perempuan bertubuh tinggi di atas rata-rata perempuan Indonesia ini, juga berpenampilan menarik, lumayan langsing, sangat manis dan supel dalam bergaul. Hampir enam tahun lalu, ia memutuskan menjadi single parent bagi Amani, anak perempuan tunggalnya. Alasannya, tak tahan pada teror istri pertama dan kedua suaminya. Konsekuensi menjadi janda dan orang tua tunggal pastilah sudah dipikirkan oleh perempuan berumur 35 tahun yang sudah mandiri secara ekonomi sejak masih gadis itu.

Di belahan timur kota Semarang, Murni, 43 tahun, punya jalan hidup yang lain lagi. Sejak menikah dengan suami pilihannya hampir tujuhbelas tahun yang lalu, Murni sangat menyadari suaminya tidak dapat diandalkan menjadi satu-satunya sumber nafkah keluarga. Meski menyandang gelar Haji, suami Murni tidak bekerja, ia terlalu yakin harta peninggalan orang tuanya mampu mengepulkan dapur rumah tangganya. Tetapi apa lacur, kebiasaan hidup berfoya-foya ditambah biaya hidup yang makin meninggi (dengan dua anak) membuat harta warisan itu habis dalam sekejap. Murni yang sejak sebelum menikah telah bekerja sebagai PNS itu, kemudian mengambil alih peran pencari nafkah untuk keluarga.

*****
Potret kedua perempuan di atas hanyalah sekelumit cerita nyata bahwa perempuan dapat berperan menjadi kepala keluarga. Jika saja kita mau sedikit mengamati keadaan di sekeliling kita atau bahkan melakukan sebuah penelitian tentang hal itu, pastilah kita akan menemukan sebuah kenyataan yang jika diangkakan bisa jadi sangat fantastis hasilnya. Tetapi tampaknya kenyataan semacam itu, belum dipandang sebagai sesuatu yang riil ada. Masyarakat luas bahkan UU Negara kita,  seperti UU Perkawinan RI No. 1/1974, Pasal 31 Ayat 3 menyebutkan: Suami adalah kepala rumah tangga dan Istri adalah ibu rumah tangga ternyata masih terkungkung pada budaya patriarkhi yang melakukan pembagian peran antara suami dan istri secara kaku.

Padahal ada banyak sekali alasan perempuan menjadi kepala rumah tangga. Entah itu karena keadaan yang memaksa (suami sakit, atau tidak sanggup memenuhi semua kebutuhan RT, atau suami sulit mendapatkan pekerjaan, dll) ataupun karena kesadarannya sendiri (di jaman multi krisis seperti sekarang ini, harus ada lebih dari satu sumber pendapatan keluarga yakni dari suami dan istri). Lalu, jika demikian adanya, apakah jika aturan tentang pembagian peran yang kaku antara suami dan istri seperti yang ada pada UU di atas tidak dijalankan oleh suami istri, maka mereka disebut telah melakukan pelanggaran terhadap UU?

Tampaknya para pembuat UU harus lebih banyak melihat realita di lapangan sebelum membuat sebuah peraturan. Karena fenomena semacam ini tidak hanya terjadi pada situasi sekarang, tetapi terjadi juga pada jaman Rasulullah saw. dimana ketika itu, Ibunda Khadidjah ra. memilih mengambil peran secara aktif untuk membiayai rumah tangga dan juga misi kenabian beliau. Dengan demikian kuncinya memang hanya satu, kerjasama dan komunikasi yang solid antara suami dan istri untuk rumah tangga yang baiti jannati. Insya Allah.q