Selamat datang di website Rahima, berikut ini adalah kegiatan kami

 

“Bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran. Bantuan yang diberikan harusnya pada kelompok tani, tetapi ternyata hanya nama kelompoknya saja yang ada,  namun orang-orangnya enggak ada. “

Salah satu anggota Pekka dari Cianjur  menyampaikan realitas di lapangan saat sesi tanya jawab dalam acara Seminar “Perempuan Hebat untuk Ketahanan Sosial dan Desa Berdaulat” yang menghadirkan 4 orang narasumber dari berbagai elemen yaitu Bahrudin dari Qaryah Thayyibah, Sri dari Kementerian Pertanian, Dyah Pitaloka anggota DPR komisi 2 dan dari Dirjen Pertanahan, yang diselenggarakan Yayasan Pekka (Perempuan Kepada Keluarga) di Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat, 22 Desember 2015.

Bahrudin dari Qaryah Thayyibah pendiri sekolah alternatif di Salatiga yang mengedepankan kemandirian dan minat anak, dalam seminar ini berbagi pengalaman tentang komunitas yang sedang dirintisnya dengan masyarakat sekitar yaitu Kedaulatan Desa, dengan melibatkan 11 orang (5 laki-laki dan 6 perempuan), dimana komunitas ini bertujuan untuk menjadi mediator komunikasi antara masyarakat dengan pejabat desa. Ibu Sri, narasumber dari Departemen Pertanian menginformasikan bahwa anggaran pertanian yang naik 2x lipat dari sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan.  Di samping itu juga karena 37.7% anak Indonesia terindikasi gizi buruk, sehingga diadakanlah program Kedaulatan 1000 Hari Kehidupan untuk mencurahkan perhatian pada anak sejak dalam kandungan hingga 1000 hari kehidupannya.

Dyah Pitaloka sebagai mantan anggota komunitas Pekka yang kini menjadi anggota DPR  Komisi II yang fokus kinerjanya pada isu otonomi daerah, mengkritisi pembahasan Dana Desa yang masuk ke Komisi V yang berfokus pada Pekerjaan Umum. Hal ini menjadikan seakan-akan dana desa hanya digunakan untuk pembangunan fisik, melupakan pembangunan sumber daya manusia, seperti pembelian timbangan bayi untuk Posyandu, atau penyediaan tempat tidur khusus ibu melahirkan di tempat praktik bidan, Puskesmas atau Rumah Sakit di desa. Narasumber terakhir dari Dirjen pertanahan, menyampaikan bahwa akan ada kebijakan untuk memperketat pengalihan lahan pertanian bahkan beberapa kasus sudah naik ke pengadilan, seperti disampaikan oleh anggota Pekka dari Bali yang menyatakan bahwa pengalihan fungsi lahan di Bali sangat cepat dan membabi buta, padahal 60% Produksi Pangan di Indonesia berasal dari Pulau Jawa.

Berbagai upaya sedang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai Kedaulatan Pangan dan Ketahanan Desa. Berbagai realitas lapangan yang disampaikan peserta dari daerah memperlihatkan bahwa budaya lama seperti program hanya bersifat sementara (hangat-hangat tahi ayam), hanya sekedar untuk mengejar penghargaan, penghargaan sudah didapat program selesai (keterangan anggota Pekka dari Sulawesi Selatan), atau bahan baku banyak tapi sarana (dalam arti terkait akses informasi masyarakat terhadap mendapatkan sarana) yang kurang seperti dituturkan peserta dari Halmahera, Maluku bahkan benturan dua komunitas perempuan di komunitas terkecil yaitu Ibu-Ibu PKK vs Ibu-Ibu Pekka. Ibu-ibu PKK aksesnya lebih mudah bahkan dibuka lebar-lebar karena komunitas ini yang diakui pemerintah dibandingkan ibu-ibu Pekka, yang belum setenar PKK.

Kebijakan pemerintah yang sedang digodok atau sudah di keluarkan diantaranya bantuan ke lembaga hanya diberikan kepada lembaga yang berbadan hukum, Bahrudiin menyampaikan trik supaya ibu-ibu Pekka bisa menjadi lembaga yang memperoleh bantuan yaitu memenuhi syarat untuk menjadi badan hukum yaitu mengajak orang bergabung minimal 20 orang. Selain itu ibu Sri dari Departemen Pertanian menyampaikan, bahwa saat ini tidak sembarangan lembaga bisa menerima bantuan karena akan dilihat kinerjanya selama 5 tahun ke belakang apakah mereka benar-benar bergerak atau hanya organisasi ‘bodong’. Bahkan Ibu Dyah bersedia membantu Ibu dari Cianjur untuk memperoleh akses bantuan dana desa. Semua proses dalam forum ini memberikan energi positif untuk kemajuan dan perubahan negeri Indonesia untuk lebih baik, melalui ibu-ibu hebat Pekkalah, kedaulatan desa maupuan kedaulatan pangan insyaallah bisa tercapai. Selamat hari ibu. #  {By : Ulfah Mutiah Hizma}

Published in Berita

7-9 November 2015 lalu, bertempat di Kinasih Resort Depok, tampak ratusan kaum ibu memenuhi aula wisma.  Acara bertajuk “Jambore Perempuan” yang mengambil tema “Bersama Memimpin, Menciptakan Ekonomi Baru dan Perdamaian Tanpa Kekerasan” ini digelar oleh Institute for Women Empowerment (IWE) dan bekerjasama dengan sejumlah organisasi seperti JALA PRT, Solidaritas Perempuan, Kalyanamitra, Yasanti, MWPRI, Tunas Mulia, KPA, Kalyanamitra, Rahima, Fahmina, dan Institute Pelangi Perempuan.  Ada sekitar 230 peserta yeng merupakan pemimpin perempuan dari beragam komunitas dan  berbagai wilayah Indonesia seperti  Aceh, Sumatera Utara, Palembang, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Madura, Sulawesi Selatan yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Individu dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan ini memiliki concern yang beragam. Seperti perjuangan hak pekerja yang banyak diusung oleh komunitas serikat pekerja rumah tangga, pekerja rumahan, buruh gendong perempuan, perjuangan hak atas tanah, serta perjuangan untuk menciptakan perdamaian dalam  kehidupan masyarakat yang beragam, termasuk para  Ibu Nyai dan  perempuan dari komunitas keagamaan Islam yang hidup di lingkungan pesantren. Bersama para mitranya,  terutama para perempuan aktivis dalam konteks keagamaan, IWE telah memperkuat dan  mengembangkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan perempuan dalam rangka mempromosikan  penguatan hak-hak perempuan, keadilan gender, non- diskriminasi  dan anti kekerasan. Dalam melaksanakan kinerjanya, mereka mengedepankan prinsip solidaritas dalam keberagaman dan perdamaian,  sebagaimana yang menjadi  concern  IWE yang turut berkontribusi dalam mengembangkan kesadaran feminis.  Kesadaran dalam melihat dan merefleksikan realitas kehidupan pribadi yang sangat dipengaruhi relasi kuasa (power relation) struktur kekuasaan  baik secara sosial dan institusi yang telah menciptakan penindasan struktural yang dihadapi perempuan baik dalam mempertahankan sumber sumber kehidupan ekonomi perempuan. Baik tanah, kerja layak dan memperjuangkan keberagaman dan perdamaian telah memunculkan inisiatif dan strategi baru pemimpin perempuan dalam merespon situasi

Berbagai hal  disampaikan dalam forum Jambore Perempuan ini, melalui sharing pengalaman dari para mitra IWE dengan metode diskusi paralel serta World Café untuk membahas tantangan  dari strategi  gerakan perempuan untuk memperjuangkan akses dan kontrol sumber sumber ekonomi, tanah pertanian, kerja layak dan upaya mewujudkan perdamaian. Sementara kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat, yang juga dipengaruhi  oleh beragam situasi seperti menguatnya fundamentalisme agama  di beberapa wilayah yang menjauhkan perempuan dari nilai-nilai pluralitas dan perdamaian, meningkatnya perampasan tanah yang disertai dengan penggusuran, masih rendahnya akses dan kontrol perempuan petani atas tanah pertanian yang secara spesifik menjadi  tantangan yang dihadapi oleh buruh tani.  Berbagai inisiatif untuk menghadapi tantangan ini di antaranya adalah orang tua mulai memiliki inisiatif untuk mendirikan Sekolah Tani sehingga agar anak-anak selain bisa kembali sekolah mereka juga mengenal dunia pertanian. Atau yang diperjuangkan oleh  PRT, Buruh gendong, dan pekerja rumahan agar mereka  bisa diakui sebagai “pekerja” sehingga bisa mendapatkan hak yang lebih layak atas kinerja mereka. Melalui Jambore Perempuan ini diharapkan muncul solidaritas dan beragam strategi baru  untuk menjawab tantangan kebutuhan para pemimpin perempuan.  Karena, diharapkan forum ini menjadi cikal bakal hadirnya perempuan-perempuan pemimpin untuk menjawab berbagai konteks persoalan di Indonesia. {Binta Rati Pelu}

#foto by Krisnasari Yudhanti (www.perempuanmemimpin.com)

Published in Berita