H. Zudi Rahmanto: Pernikahan Anak Mengandung Banyak Madharat Featured

10 Apr 2017
935 times

H. Zudi Rahmanto:

Pernikahan Anak Mengandung Banyak Madharat

H. Zudi Rahmanto, S.Ag.,M.Ag., lahir di Gunung Kidul, 17 Juni 1973. Alumni S1 Fakultas Syariah dan S2 Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, kini bertugas sebagai Kepala KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Menikah dengan Hj. Siti Mu’tamiroh, SPd.T, pasangan ini dikaruniai 3 putra putri, yakni Zidni Hannan Hamida, Ataaka Syafi’i Muhammad dan Zaaira Nailush Shava. Simak hasil wawancara Swara Rahima dengan pemateri berbagai Pengajian Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di wilayah Gunung Kidul dan sekitarnya, yang juga Dosen STAI Yogyakarta (STAIYO) Wonosari, juga Sekretaris PCNU Kab. Gunung Kidul ini tentang pernikahan anak.

Masih adakah praktik pernikahan anak yang anda temui di lapangan? Jika pernikahan anak yang dimaksud adalah usia calon pengantin (catin) menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan batas usia minimum perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, maka masih dijumpai. Bentuknya adalah pernikahan anak perempuan di bawah usia 16 tahun dan pria di bawah 19 tahun, dengan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (PA). Tetapi selama tahun 2016, semua anak bawah umur adalah catin laki-laki dan berasal dari luar Kecamatan Wonosari, Gunungkidul.

Sebelumnya saya dinas di kecamatan Tepus. Dari yang beragam kasus nikah anak yang kami terima, kebanyakan kasusnya calon pengantin perempuannya hamil. Sementara kalau anak laki-laki yang di bawah 19 tahun, karena dia menghamili pasangannya yakni perempuan, yang usianya masih anak-anak juga

Mengapa praktik pernikahan anak ini masih terus saja terjadi?

Ada beberapa penyebab. Di antaranya adalah kasus kehamilan pra nikah, ini lebih mendominasi. Yang kedua, adanya hubungan terlalu jauh walaupun belum terjadi kehamilan, karena takut sanksi sosial/tertangkap tangan. Jadi misalnya ada seorang remaja laki-laki, dia main ke tempat cewek, ta’aruf, di suatu tempat yang norma sosialnya sangat ketat.Maka oleh orang tua dan masyarakat, mereka buru-buru dinikahkan. Kalau anak tertangkap tangan, lalu dibawa ke pos ronda, jadi malu. Jadi pada hakikatnya untuk menutupi aib keluarga. Nah, yang ketiga adalah alasan ekonomi. Orang tua ingin agar anaknya segera mandiri. Dalam hal ekonomi ini, orangtua ingin anaknya segera ‘mentas’ (istilah Jawanyanya) artinya lepas dari tanggung jawab orang tua. Sebab, bila setelah menikah tanggung jawabnya berpindah dari orang tua ke pundak suami. Hal inilah yang membuat orang tua ingin agar anak perempuannya segera lepas dari tanggung jawab mereka. Orang tua tidak memandang siapa yang menjadi calon suaminya. Yang penting anaknya sudah cocok. Oleh karena itulah banyak terjadi keluarga-keluarga yang merupakan pasangan anak-anak, yang belum matang. Yang penting mereka sudah tidak lagi tanggung jawab orang tua.

Upaya apakah yang selama ini dilakukan oleh KUA untuk mencegah praktik pernikahan anak?Ada beberapa hal yang kami lakukan. Pertama, Pendidikan Pra Nikah bagi Siswa di Sekolah dan madrasah. Kami yang aktif menawarkan untuk melakukan program kepada warga sekolah atau madrasah yang berada di tingkat kecamatan. Intinya, kami minta pihak sekolah untuk menyediakan jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk diisi oleh materi dari pihak KUA. Mereka terbuka, mempersilahkan, monggo. Biasanya kami mengambil waktu setelah ujian, sebelum terima raport, waktu class-meeting, itu waktu yang kami anggap pas daripada anak-anak hanya main-main. Kedua, Pendidikan Pra Nikah bagi Remaja Masjid. Ini banyak dilakukan oleh penyuluh agama Islam melalui pembinaan remaja masjid. Tetapi ini kurang efektif, karena waktunya malam. Ketiga, Pelibatan Penyuluh Agama dalam Pendewasaan Usia Kawin Setiap kegiatan sosialisi di masyarakat kami bekerjasama dan melibatkan berbagai pihak, misalnya pihak Puskesmas ataupun PLKB. Keempat, Memasukkan Simulasi Dampak Perkawinan Anak dalam Berbagai Event Perlombaan Desa. Itu dilakukan dengan bermain peran, sebagai salah satu model kampanye pencegahan perkawinan anak. Jadi memainkan peran seperti fragmen tentang keluarga, misalnya anak-anak menikah, lalu selanjutnya dalam pengasuhan anak saat tahap menyusui anak, contohnya. Diterangkan berbagai dampak seperti sosial, ekonomi, maupun kegiatan. Lho, kok anak-anak harus mengasuh anak, begitu misalnya. Itu dilakukan dalam beberapa lomba desa sesuai prosedur tetap (protab), atau menjelang Peringatan 17 Agustus. Jadi menyampaikan pesan melalui teatrikal dengan tema Perkawinan Anak. Dan kelima, melalui Sosialisasi atau Kerjasama dengan Puskesmas dan PLKB. Hal ini lebih pada sosialisasi kebijakan, tentang bagaimana kita menyampaikan pesan di wilayah dan lingkup kerja masing-masing terkait dengan kesehatan reproduksi terutama dalam pencegahan perkawinan anak. Ini lebih merupakan koordinasi yang bersifat lintas sektoral.

Bagaimana pendapat Anda tentang gagasan untuk menaikkan usia minimum untuk menikah bagi perempuan dari 16 tahun ke 18 tahun? Apa dampak dari putusan penolakan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap kinerja anda di lapangan?

Sebenarnya sangat mendukung usia nikah dinaikkan, dengan tetap ada tawaran solusi bagi warga yang harus dikecualikan dikarenakan beberapa sebab.

Saya rasa ada dampak terkait dengan putusan itu. Yang sebenarnya perlu kita telaah lagi, rasanya itu yang membuat kita nggak nyaman, karena kita hanya melaksanakan Undang-undang. Di satu sisi, marilah kita sepakati dulu pernikahan anak itu seperti apa? Batasan umurnya seperti apa? KUA selama ini menjadi tempat bertanya banyak pihak, kenapa pernikahan anak makin meningkat? Padahal kami hanya melaksanakan Undang-undang yang kebetulan digugat tidak menang. Sejak awal belum ada ketentuan yang sama, seperti Undang-undang Perkawinan 16 tahun, dan Undang-undang Perlindungan Anak 18 tahun.

Jika dikaitkan dengan pertanyaan bagaimana mencegah perkawinan anak, ketika kami rapat bareng dengan Pemda dan Kecamatan membahas kenapa pernikahan anak atau pernikahan dini itu masih tinggi? Maka yang dijadikan patokan adalah , batasannya seperti yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan yang bunyinya seperti itu, minimum 16 tahun. Apakah ini masih masuk pernikahan dini? Itu juga merupakan pertanyaan.

Kabupaten Gunung Kidul termasuk daerah yang relatif tinggi kasus pernikahan anaknya. Seperti apakah deskripsi atau gambaran kasus pernikahan anak yang masih terjadi di sini?

Kejadian ini tidak lepas dari keberadaan catin, kebanyakan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama (PA) karena alasan kehamilan Catin putri. Pengajuan dengan alasan hamil pra nikah ini, dapat dipastikan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan pertimbangan tidak semata kepentingan si catin perempuan, tetapi juga pada kepentingan anak yang akan dilahirkan.

Sebagian masyarakat itu menggunakan siasat bahwa anak itu sudah hamil untuk mendapatkan izin atau dispensasi tadi. Mereka menggunakan modus itu, karena pasti akan dikabulkan. Tipologi masyarakat desa terutama masyarakat menengah ke bawah, ketika tersandung dengan perkara atau hal-hal yang sulit, mereka belajar dari pengalaman orang lain bagaimana caranyabisa lolos/dikabulkan. Kebetulan saya pernah menemukan hal ini saat saya masih di Tepus. Dia bercerita, kemarin saya mencari tahu dari warga di desa lain. Katanya gampang, katanya bisa, yang penting alasannya ngaku hamil, Nah, untuk mengurus apapun, mereka mencari referensi, mencari cara dan celah-celah untuk bisa lolos dari masalah.

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak ini?

a. Sosial/budaya, pergeseran relasi/pergaulan. Sekarang ini sudah terjadi pergeseran nilai-nilai terkait dengan moralitas yang semestinya membalut pertemanan ataupun untuk taat terhadap norma-norma susila. Nah itu banyak terjadi perubahan. Sebuah relasi yang awalnya positif, menjadi tidak baik karena terjadi pergeseran nilai-nilai. Dimana nilai-nilai ini juga mereka peroleh dari masyarakat maupun pendidikan di sekolah. Hal ini mungkin perlu juga didukung dengan data-data apakah IT berdampak merubah nilai-nilai di masyarakat. b. Ekonomi. Ini lebih kepada keinginan orang tua untuk melepaskan tanggung jawab, dan juga ada situasi keinginan dari anak untuk bisa memenuhi gaya hidupnya. Gaya hidup sekarang kan luar biasa. Pulsa itu seolah sudah menjadi kebutuhan. Hanya karena pulsa, anak-anak perempuan maupun laki-laki banyak yang menjadi lepas kontrol dalam bergaul. Ini tantangan. c. Religiusitas yang rendah. Nah semangat beragama anak atau semangat untuk mengaji dan mendalami agama dan pengetahuan yang lain kini sangat kurang. Kalah dengan daya tarik smartphone sekarang. Kalau TV itu sekarang bukan lagi hiburan yang menarik bagi mereka, remaja, sebagian orang tua dan anak.

Bagaimanakah diskursus keagamaan Islam turut mempengaruhi maraknya praktik pernikahan anak?

Sepanjang yang saya ketahui, sangat jarang pembicaraan terkait bagaimana Hukum Islam berbicara terkait usia perkawinan. Yang terjadi adalah, masyarakat mengetahui bahwa untuk menikah di bawah usia UU, ada jalan keluar dengan cara mengajukan permohonan ke PA setempat.

Di tingkat akar rumput tidak ada pembahasan tentang soal umur ini. Bahwa Islam telah membatasi, tidak terjadi. Tidak ada pembahasan terkait dengan doktrin agama atau fiqh sebagai doktrin pembenar bagi pernikahan di bawah umur. Yang ada bisa atau tidak anak saya menikah, meskipun masih kurang umur. Kalau dulu disebut dengan ‘beli umur’. Misalnya kelahiran tahun 1999 dibilang kelahiran tahun 1989. Jadi bisa selisih 10 tahun. Nah, sekarang nggak bisa menambah usia dengan cara demikian karena perbaikan sistem kependudukan. Satu-satunya cara adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Dan itu menjadi Yurisprudensi sehingga kasus-kasus itu bisa selesai. Ketika orang datang ke KUA untuk berkonsultasi terkait hal itu, kami tidak berkuasa dan kami sampaikan bahwa anak anda menikah karena soal usia. Tapi kan ada pasal solusinya, lalu kita sarankan mereka untuk mengajukan permohonan dispensasi di pengadilan.

Teks-teks rujukan seperti apakah yang sering digunakan untuk mendorong munculnya praktik pernikahan anak?

Sebagaimana pertanyaan di atas, jarang bahkan tidak pernah masyarakat mendasarkan praktik perkawinan bawah umur dengan mengusung teks keagamaan ke KUA.

Jadi secara struktural, undang-undang perkawinan ini sebenarnya ditujukan untuk menghindari terjadinya perkawinan anak atau perkawinan dini. Tapi pembahasan sekarang jadi mengarah ke politik ‘kecelakaan’. Upaya pembahasan mengenai perkawinan agama terkait dengan kehamilan. Pamong desa seperti Kepala Dukuh, RT, RW seringkali harus kerepotan bila melayani warga yang tingkat kemandiriannya masih rendah, karena tidak seperti di kota. Mereka ke KUA harus didampingi, ke Pengadilan harus didampingi. Merepotkan sekali sebenarnya, dan sebenarnya ini masuk ke wilayah pengecualian. Tetapi mereka kan harus dilayani. Nah, yang kita temui, untuk konsultasi masalah perkawinan, mereka pertama kali datang ke Kepala Dukuh, baru ke KUA. Di wilayah saya, Jalur yang mereka tempuh seperti itu.

Apakah isu dispensasi menikah juga mempengaruhi tinggi rendahnya kasus pernikahan anak?

Benar sekali. Inilah yang sebenarnya terjadi. Apalagi ada pemahaman di masyarakat bahwa ketika alasan yg disampaikan ke Pengadilan adalah hamilnya catin Perempuan, sudah dapat dipastikan permohonannya dikabulkan. Saya jadi ada rasa sedikit kecurigaan, jangan-jangan yang tidak hamil juga mengaku hamil agar diizinkan menikah oleh sidang Pengadilan Agama (PA).

Bagaimana pengaruh perkembangan referensi kajian Islam dari berbagai negara di Timur Tengah turut mempengaruhi perspektif tentang pernikahan anak di kalangan muslim Indonesia?

Untuk wilayah Jogja, Gunung Kidul khususnya, wacana tersebut belum/tidak muncul di permukaan.

Memang, bisa saja terjadi situasi itu terkait dengan fundamentalisme. Kampanye pernikahan anak itu juga berbarengan dengan Fiqh Poligami. Ini yang menurut saya perlu dikhawatirkan dengan isu fundamentalisme keagamaan itu. Mereka berkecenderungan untuk memboyong apapun yang ada di negara-negara Islam di Timur Tengah. Indonesia jadi repot. Tidak menutup kemungkinan terjadi pemboyongan Fiqh, kemudian selanjutnya pemberlakuan hukum Islam yang menyeluruh ataupun parsial ketika mereka punya kekuasaan.

Bagaimana sejatinya melihat isu pernikahan anak bila dikaitkan dengan Maqashid Syariat?

Ketika berbicara terkait calon pengantin, tentu hal ini secara maqashid, akan lebih mashlahat bila pernikahan anak dihindari, terkait hifdzul aqli, nafsi dan kualitas nasl. Tetapi bila dilihat dari sisi janin yang dikandung catin putri, Maqashid juga berlaku baginya. Simalakama jadinya. Di satu sisi kita harus menjaga kemaslahatan ibunya, karena masih anak-anak. Di sisi lain, dia juga tengah mengandung. Dan kandungan itu juga harus diselamatkan. Oleh karena itu, kita berharap tidak terjadi kedua-duanya. Itu maqashid syariat. La dharaara wa laa dhiraar. Madharat yang terjadi itu, sebenarnya tidak hanya terjadi pada dirinya. Tetapi juga mengancam anak yang harus dia lahirkan. Kenapa saya katakan simalakama? Misalnya hal itu telah terjadi, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ada pasangan yang masih anak-anak. Irtikab akhaffu dhararain.

Kita dihadapkan pada dua pilihan. Bila kita menghindarkan korban pernikahan anak, ada korban di dalamnya yaitu anak yang akan lahir. Itulah yang menjadi pertimbangan Hakim. Hakim memilih madharat yang paling kecil yang ada di hadapannnya. Dan itulah kaidah ushul yang dipakai. Nah, itulah yang saya sebut dengan simalakama. Kita harus menyelamatkan anak sehingga terhindar dari pernikahan dini, namun di sisi lain ada janin yang harus lahir.

Bagaimana mengkaitkan diskursus Baligh dengan isu Kesehatan dan Hak Reproduksi serta dengan Perlindungan Anak?

Diskursus Kematangan fisik dan psikhis sebagai batasan baligh, tentu dipandang bagus untuk dikembangkan secara terus menerus. Ini mungkin dapat menjadi benang merah antara teks fiqh tentang baligh dengan apa yang dikehendaki oleh Hak atas Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Anak.

Adakah kebijakan terkait upaya pencegahan pernikahan anak oleh Kemenag? Jika ada seperti apa?

Selama ini, yang dilakukan masih sebatas persuasi melalui berbagai layanan pendidikan Pra Nikah. Selain itu, selama pasal terkait usia minimal untuk kawin dalam UU No. 1 tahun 1974 belum diubah, pasti masih timbul ambiguitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kaitannya dengan Peraturan Bupati (Perbup) Pencegahan Pernikahan anak di Gunung Kidul, kapan Perbup ini dikeluarkan? Apa tujuannyai? Bagaimana proses pembentukannya? Seperti apa implementasinya ?

Pembentukan Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak diundangkan pada 24 Juli 2015 lalu. Tujuan Perbup ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan secara drastis jumlah perkawinan anak di wilayah Gunung Kidul yang cenderung mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun. Proses pembentukan diawali dengan diskusi panjang yang melibatkan seluruh stakeholders termasuk di dalamnya Kemenag, dan KUA kecamatan. Berbagai masukan akhirnya membuahkan inisiatif Bupati untuk menyampaikan Raperbup terkait ke DPRD Gunungkidul. Dan implementasi dari Peraturan ini dilakukan untuk menentukan adanya upaya dan kebijakan pencegahan perkawinan anak dalam beberapa level yakni di tingkat keluarga, masyarakat, anak, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Peraturan juga mengamanatkan adanya upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi korban termasuk memberi tugas kepada beberapa lembaga di wilayah untuk melakukan monitoring atas kasus-kasus perkawinan anak. Oleh karenanya, dibentuk beberapa forum sampai ke tingkat Desa.

Kementerian Agama memiliki program bernama Desa Bina Keluarga Sakinah (DBKS). Tentang apakah program ini? Bagaimana kaitannya dengan pencegahan praktik pernikahan anak?

Ini merupakan inisiatif Kementerian Agama DIY pada tahun 1991, ini didukung oleh Bapak Gubernur melalui Instruksi Gubernur DIY Nomor 10 tahun 1993 terkait pemasyarakatan DBKS di wilayah DIY. Lalu itu disosialisasikan di tingkat Kabupaten, lalu Bupati atas usul Kemenag mencanangkan DBKS dan setiap tahun memilih dua desa, tiga desa. Nah, DBKS ini berkontribusi pada pencegahan pernikahan anak karena program ini harus berjalan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Di tingkat nasional, program ini disebut Gerakan Keluarga Sakinah Nasional.

Program DBKS mengarah kepada tercapainya kondisi keluarga yg berkualitas, ditandai dengan 5 pencapaian Kualitas: 1. Spiritual 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Ekonomi 5. Relasi yang sehat. Pencegahan pernikahan anak dalam Program DBKS, tentu sangat terkait dan berjalin kelindan dengan 5 Kunci Pokok Keluarga sakinah di atas.

Upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah maraknya praktik pernikahan anak di masyarakat, terutama di kalangan komunitas muslim?

Upaya ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya a) Penguatan religiusitas terhadap keluarga, b) Penanaman nilai-nilai etika dengan serius, untuk mengimbangi perkembangan dunia maya yang tak terbendung. c) Mengokohkan kembali lembaga keluarga sebagai basis pendidikan karakter, dan d) Menanamkan pola relasi yang sehat antara laki- laki dan perempuan.

***

 

Last modified on Thursday, 17 August 2017 15:33
Rate this item
(0 votes)
Super User

Curabitur ultrices commodo magna, ac semper risus molestie vestibulum. Aenean commodo nibh non dui adipiscing rhoncus.

Website: www.themewinter.com