Syafi’i, Perempuan, dan Masa Depan

05 Jun 2013 Yulianti Muthmainnah
69769 times

Ahmad Syafi’i Maarif, saya memanggilnya Buya Syafi’i, telah memasuki usia 78 tahun pada 31 Mei lalu. Usia mapan bagi seorang cendikiawan dan negarawan. Tidak hanya tulisannya yang bernas, tapi juga kepiawaiannya memilih kata-kata sungguh membuat saya larut dalam kenikmatan tersendiri ketika membacanya. Darinya lahir berjuta gagasan yang  menginspirasi generasi muda, termasuk saya. Salah satunya ketika pertemuan di Universitas Prof. HAMKA (UHAMKA) ‘Dua Jam Lebih Dekat dengan Buya Syafi’i’ bulan lalu. 

Pada pertemuan tersebut saya bertanya bagaimana tanggapan Buya dan apa usulannya untuk saya sebagai pekerja Hak Asasi Perempuan (HAP) yang pada satu titik merasa stagnan pada kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang terus meningkat. Belum selesai kasus yang dialami mahasiswi UIN Jakarta sudah muncul kasus perkosaan dan pembunuhan serupa pada siswi SMK di Yogya? Buya menanggapi bahwa masalah akan selalu ada dengan ragam dan varian yang bisa jadi sama. Kita memang tidak boleh berputus asa, selama roda dunia berputar.

Tidak boleh berputus asa. Seketika saya disadari akan makna kata-kata itu. Bahwa tanpa putus asa kita bisa berfikir secara jernih dan kreatif menangani persoalan yang ada. Harus jujur mengakui kepiawaian Buya memberikan solusi bagi bangsa ini memang sudah tidak diragukan lagi. Tapi, apakah kalimat ‘tanpa putus asa’ tersebut cukup? Lalu, bagaimana pemikiran Buya tentang persoalan yang dialami perempuan? Inilah yang ingin saya mintakan pada Buya selanjutnya.

Tulisan ini tidak bermaksud menggurui Buya. Tetapi sebuah tulisan untuk menagih komitmen Buya agar memperhatikan nasib separuh dari warga bangsa ini: perempuan. Menagih perhatian Buya untuk memberikan dukungan bagi perempuan. Sama halnya perhatian Buya pada persoalan bangsa dan negara.

Dalam buku ‘Mencari Autentisitas dalam Kegalauan’ Buya menulis ‘...jika ada kaum laki-laki yang merendahkan dan menghina perempuan, jelas mereka adalah jenis manusia yang berada diluar wilayah peradaban...’ Buya juga berharap gagasan gender tidak menjadi alasan perempuan menolak dihamili suaminya, dan terakhir tentang bila perempuan ingin maju sebagai calon legislatif, perempuan harus menunjukkan dirinya berkualitas dan layak dipilih.

Calon pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi, saya sepakat. Tetapi, apakah faktanya start awal antara perempuan dan laki-laki sama? Tentu tidak. Perempuan yang hidup dalam kungkungan budaya patriarkhi tidak memiliki start yang sama dengan laki-laki. Mulai dari keluarga; anak perempuan tidak bebas bermain, remaja perempuan di larang keluar malam,  tidak atau kurang diberi ruang menyampaikan pemikirannya, dan hampir seluruh kehidupannya ditentukan oleh orang lain diluar dirinya. Itu sebabnya wilayah politik yang domain laki-laki, perempuan terkadang gagap bila harus berargumen apalagi sampai ngotot, sepintar apapun perempuan itu. Demikian pula halnya dalam kehidupan berumah tangga. Keputusan kapan hamil dan seberapa banyak anak akan dimiliki, suami lebih berperan menentukan daripada sang isteri  (perempuan). 

Persoalan Serius

Kuota 30 persen merupakan affirmative action untuk menggapai ketertinggalan perempuan. Sebagai sistem yang memberlakukan persentase minimum, sistem kuota, sejalan dengan sistem affirmative action. Kedua sistem ini merupakan sarana menuju keterwakilan kelompok minoritas, termasuk perempuan. Swedia adalah contoh Negara demokratis yang sukses menerapkan affirmative action. Partai-partai besar Swedia mempelopori affirmative action dan diikuti partai-partai lainnya. Affirmative action juga dilakukan Australia untuk kelompok minoritas Suku Aborijin. Afrika Selatan melalui African National Congress mempelopori affirmative action pada akhirnya menjadi partai pemenang pemilu.

Affirmative action merupakan amanat Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif terhadap Perempuan (CEDAW). Untuk itulah sistem ini diharapkan menjadi jembatan bagi perempuan bisa menyusul ketertinggalan start dari laki-laki. Perempuan yang sudah tertinggal startnya tidak akan mungkin bisa menunjukkan integritas dan kualitas dirinya bila tidak didukung dengan sistem yang memungkinkan perempuan mencapainya. 

Demikian pula hak untuk hamil, melahirkan seberapa banyak dan seberapa sering haruslah diri perempuan yang memutuskan bukan orang lain, termasuk oleh pasangannya, apalagi rahim itu milik perempuan, biarkan perempuan yang memutuskannya. Sebagaimana dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan Organisasi Kesehatan Dunia (ICPD) di Kairo, 1994. Kiranya ini pula pesan Ilahi tentang relasi setara suami isteri dalam QS Al-Baqarah:187, yakni istri adalah pakaian bagi suami dan demikian sebaliknya. Agar suami isteri sama-sama punya hak untuk menentukan reproduksi bersama-sama.

Menurut Komnas Perempuan sebagaimana terekam dalam Catatan Tahunan (Catahu), sepanjang tahun 2012 setidaknya ada 216.156 kasus KtP yang dilaporkan dan ditangani. 8.315 kasus terjadi di ranah personal, 42% atau 4.305 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 29% atau 2.428 kasus kekerasan dalam relasi personal lain, dan 13% atau 1.085 kasus kekerasan dalam pacaran. Di ranah komunitas ada 4.293 kasus atau 34%. Jika dibandingkan pada tahun 2011, tentu peningkatan kasus yang cukup signifikan terjadi di ranah komunitas yakni 4,35%. Kasus kekerasan seksual ada 2.521 kasus atau 59%, dimana kasus perkosaan (840 kasus) dan pencabulan (780 kasus) adalah kasus nomor wahid. Yang menyedihkan lagi adalah kasus perkosaan berkelompok (gang rape) dimana rata-rata korban berusia antara 13 – 18 tahun.

Selain itu, kejahatan perkawinan berupa poligini dan KDRT kerap dicontohkan pejabat publik. Termasuk pernyataan pejabat publik yang diskriminatif terhadap perempuan. Belum lagi soal 282 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan atas nama moralitas dan agama dimana tubuh perempuan menjadi arena pertarungan politik dengan memaksakan aturan pakaian ataupun perilaku lainnya. Di Aceh misalnya, perempuan dilarang duduk mengangkang bila naik motor. Seluruh kebijakan tersebut, belum dibatalkan dan masih tersebar di banyak kabupaten/kota dari Marauke hingga Sabang.

Membaca fakta di atas, serapat apapun perempuan menutup tubuhnya dan menjaga kehormatannya namun, bila budaya masih menghinakan perempuan maka kehidupannya akan dibayangi ancaman kejahatan seksual, kejahatan perkawinan, upaya pembatasan dan kontrol terhadap tubuh. Meminjam istilah Buya, bangsa ini telah sempurna kehancurannya. Termasuk kehancuran karena menghinakan perempuan. 

Menunggu Tanggapan

Saya fikir, semua aktivis Hak Asasi Perempuan berupaya memberikan keadilan, kebenaran, dan pemulihan bagi perempuan korban. Melalui buku “Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan”, misalnya Komnas Perempuan mengajak semua tokoh agama dan lembaga agama untuk bahu-membahu mendukung perempuan korban meraih keadilan.

Bagi saya, hal itu juga harus didukung langkah konkrit dari tokoh, seperti Buya. Langkah konkrit yang tidak menyalahkan korban untuk kesekian kalinya, yang dapat memulihkan harapan dan cita-cita korban ke depan. Saya yakin sosok Buya bukanlah nama-nama sederat pejabat publik yang justru menyalahkan perempuan korban bila kekerasan seksual terjadi. Saya berharap, Buya bisa memberikan dukungan bagi perempuan secara umum, dan perempuan korban khususnya. Demi menyongsong masa depan perempuan Indonesia yang lebih baik. Selamat Ulang Tahun Buya.

________

*Penulis adalah Asisten Pimpinan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Last modified on Wednesday, 16 August 2017 09:30
Rate this item
(0 votes)