Hak Anak & Harta Gono-gini : Tanya Jawab Edisi 27

10 Aug 2009 KH. Muhyiddin Abdusshomad
27291 times
Assalamu‘alaikum Wr.Wb.

Saya K., ibu rumah tangga (36 th) dengan 2 orang anak (14 dan 9 th). Setahun lalu saya menggugat cerai suami saya. Sebab selama 10 tahun terakhir pernikahan, saya sering mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Tahun-tahun terakhir, sebelum resmi cerai, suami tak lagi menafkahi saya dan 2 anaknya. Sampai sekarang, usai bercerai, ia tidak juga menanggung kebutuhan hidup dan berkomunikasi dengan 2 anaknya. Sementara, dari hasil sidang Pengadilan Agama (PA), hak asuh anak diserahkan pada saya atas kemauannya.

Semasa pernikahan, kami membeli rumah atas nama dia melalui kredit BTN (Bank Tabungan Negara). Uang mukanya kami bayar dari harta bersama selama menikah. Beberapa bulan kemudian, rumah kami renovasi dengan dana warisan dari orang tua saya. Tapi 3 tahun mengangsur, kredit terhenti karena dia terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Untuk melunasi kredit, terpaksa orang tua saya turun tangan membayarkannya sampai lunas. Walau sudah lunas, sertifikat masih di BTN. Sebab, setelah bercerai dan rumah sepakat kami jual, mantan suami berkeras minta separuh bagian hasil penjualan, tanpa memikirkan pembagian untuk biaya hidup dan sekolah anak-anaknya. Jika tidak dituruti, dia tidak bersedia tandatangan balik nama atas penjualan rumah tersebut.

Orang tua saya sendiri tidak rela jika hasil penjualan rumah dibagi 2, tanpa bagian untuk kedua cucunya. Dan saya sudah minta bantuan pengacara dalam mengatasi masalah ini, tapi belum ada penyelesaian juga. Pertanyaan saya:

1.     Bagaimana saya menuntut mantan suami agar mau menafkahi anak-anak?
2.     Bisakah kedua anak kami mendapat hak bagian atas penjualan rumah?
3.     Apakah sewaktu-waktu mantan suami bisa mengambil alih hak asuh anak dari saya?
4.     Bisakah saya ajukan penetapan harta gono-gini dan biaya hidup anak-anak pada PA?
5.     Bisakah disebut hutang selama mantan suami tidak menafkahi anak-anak?

Mohon jawaban dari Pengasuh rubrik ini. Terimakasih.

K di Malang

W’alaikum salam Wr.Wb.
Ibu K. yang saya banggakan.
Pada saat seseorang memutuskan menikah dan berikrar hidup bersama, ia sedang masuk pada kehidupan baru yang penuh tanggung jawab dan amanat. Kedua belah pihak hidup dalam satu ikatan yang kokoh (mitsaqan ghalidzan). Semua hal yang dikerjakan adalah kesepakatan bersama dan hasil kerja bersama. Karenanya benar, kesuksesan rumah tangga adalah kesuksesan bersama, suami-istri dan anak-anak.
Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban setara yang harus dipenuhi keduanya, seperti kewajiban nafkah dan pengasuhan anak. Dalam pemahaman klasik, kewajiban nafkah ada pada suami, sebab suami memang wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dengan nafkah yang baik dan patut (QS. Al-Baqarah: 233). Tapi, menilik ayat-ayat lain, perempuan juga sangat dihargai ketika turut bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Misalnya, pengalaman dua anak perempuan Nabi Syu’aib as. yang bekerja menggembala ternak (QS. Al-Qashash: 23). Demikian juga QS. Al-Nahl: 97, manusia, laki-laki dan perempuan didorong beramal salih, bekerja yang baik menafkahi diri dan keluarga demi meraih kehidupan yang lebih baik (hayatan thayyibah). Ini adalah perbuatan mulia, apalagi ketika suami tidak mampu mencari nafkah keluarga, karena sakit atau semacamnya.
Dalam fiqh Islam, suami yang tidak mampu menafkahi istri dan anak-anaknya, bisa dianggap berhutang pada istrinya. Istri berhak menuntut pengembalian hutang itu. Tapi istri juga bisa mengikhlaskannya sebagai sedekah karena Allah swt.
Hanya saja, perbedaan mendasar antara kewajiban nafkah kepada istri dan anak adalah, jika nafkah kepada istri akan berakhir seiring berakhirnya ikatan pernikahan. Sementara nafkah kepada anak tidak dibatasi perceraian orang tuanya, tapi terus ada sampai anak tersebut mencapai akil baligh (dewasa) atau setelah bisa hidup mandiri.
Soal pengasuhan anak, jika suami-istri masih dalam ikatan pernikahan, maka itu jadi kewajiban berdua. Tapi, jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, yakni tujuh tahun atau belum memiliki pilihan mandiri, maka ia diasuh ibunya. Kalau anak telah bisa memilih, maka ia diberikan pilihan untuk ikut ibu atau ayahnya.
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 ditegaskan, bila terjadi percaraian, a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Dari sini, apa yang Ibu lakukan dalam pandangan hukum Islam atau hukum positif Indonesia adalah dibenarkan. Memang Ibu yang berhak mengasuh anak-anak, dan suami (mantan) dapat dipersalahkan karena tidak memberi nafkah pada kedua anaknya. Ibu juga berhak mengajukan penetapan harta gono-gini, penetapan biaya hidup dan pendidikan anak karena itu diatur dalam hukum positif di Indonesia. Hanya saja hukum perkawinan yang berlaku di negara kita, belum mengatur tentang hukuman untuk suami (mantan) yang tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah anak-anaknya. Walau telah ada putusan PA untuk hal-hal tersebut, tapi pelaksanaan keputusan itu adalah hal yang sangat sulit.
Ada dua hal yang bisa ditegaskan, untuk dapat meringankan beban Ibu secara psikologis. Pertama, dalam perceraian sebisa mungkin dibicarakan dengan baik masalah perawatan anak dan harta selama perkawinan. Alangkah bijaknya, jika kedua pihak tidak saling berebut hak asuh anak. Berikan kesempatan keduanya untuk mengasuh anak, meski tidak dalam satu rumah. Sebab, sengketa berkepanjangan justru berdampak buruk pada perkembangan psikologi anak. Begitu pula, masalah harta gono-gini, selesaikanlah dengan cara yang baik sesuai kesepakatan bersama. Jika perlu, hitung berdasar peran atau kontribusi masing-masing (termasuk orang tua Ibu) dalam pembelian atau pelunasan rumah.
Inilah yang dimaksudkan bercerai dengan cara yang baik atau sarahan jamilan (QS. Al-Ahzab: 28, 49). Dengan begitu, diharapkan perceraian relatif tidak menimbulkan luka baru atau merusak silaturrahim.
Kedua, kesungguhan orangtua memberi nafkah pada anak-anak adalah perbuatan mulia, bahkan lebih utama dari derma di jalan Allah swt. Dalam Hadis dinyatakan:

”Dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar untuk mementaskan perbudakan, satu dinar untuk penguatan kaum miskin, dan satu dinar untuk keluarga, maka yang lebih utama adalah satu dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu”.

Hendaklah nafkah itu diberikan tanpa pamrih (ikhlas) dan tanpa mengharap orang lain mengambil ”ladang ibadah” kita. Apalagi Allah swt. berjanji akan membalasnya dengan rezki yang jauh lebih baik dari yang kita nafkahkan itu, karena Allah swt. adalah sebaik-baik pemberi rezki (QS. Saba’: 39).
Adapun hal-hal terkait hukum positif, Ibu bisa konsultasikan dengan lembaga-lembaga yang konsen dengan hukum keluarga berperspektif kesetaraan. Misalnya, Savy Amira Surabaya, WCC Jombang, LBH APIK Jakarta atau lembaga sejenis di wilayah Ibu. Demikian. Wallahu a’lam.
Last modified on Thursday, 17 August 2017 15:33
Rate this item
(0 votes)