Items filtered by date: February 2016 - Rahima
Friday, 26 February 2016 00:28

Penguatan Pondasi Keluarga melalui Suscatin

“Angka perceraian mencapai lebih 10% sejak tahun 2014 dibanding jumlah pasangan yang menikah pada tahun yang sama”
Angka statistik perceraian yang tinggi membuat “gerah” pemerintah dalam hal ini menteri agama Republik Indonesia bapak lukman hakim, beliau mengusulkan perlunya penguatan pondasi pernikahan melalui kursus pengantin atau pendidikan pra nikah terhadap calon pengantin.

BP4 (Badan Penasihatan, Pembina dan Pelestarian Perkawinan) Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 sebagai badan atau lembaga yang mendapat Akreditasi dari kementerian Agama penyelenggara Suscatin (Kursus Calon Pengantin), merasa berkewajiban untuk melakukan tindakan menekan angka kasus perceraian yang semakin marak dipasangan muda. Maka pada tanggal  16 s/d 18 Desember 2015 bertempat di Wisma Maluku, Jakarta. BP4 menyelenggarakan lokakarya dengan tema “Penerapan Kursus Pra Nikah bagi calon pengantin.”

Lokakarya ini melibatkan kurang lebih 30 peserta dari beberapa lembaga diantaranya BP4 wilayah, Ormas, dan 2 LSM Rifka Annisa dari Yogyakarta dan Rahima.  Tujuan acara ini diselenggarakan untuk menguatkan atau mempersiapkan Ormas, Bp4 dan LSM sebagai lembaga yang “akan” diperbolehkan menyelenggarakan Suscatin (Kursus Calon Pengantin), berdasarkan draft KEMEN yang akan ditandatangani Menteri Agama RI.

Lokakarya 3 hari ini dibagi menjadi 3 Panel, PANEL I Kesiapan BP4 dalam Penyelenggaraan Pendidikan / Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dan Dukungan Politik dan Anggaran Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan/Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dengan narasumber dari BP4 dan DPR RI divisi anggaran.  Dalam Panel ini BP4 menginformasikan bahwa BP4 secara kelembagaan sudah siap untuk menyelenggarakan Suscatin, karena banyak modul suscatin yang sudah disusun bekerjasama dengan banyak pihak belum digunakan secara maksimal, tetapi semuanya terkendala dengan ketiadaan dana. Disisi lain dari DPR RI divisi anggaran, menyampaikan besarnya dana yang sudah disetujui oleh DPR untuk KUA. Tapi DPR RI tidak bisa berbuat banyak untuk mensupport kegiatan suscatin ini, karena mereka hanya menyetujui anggaran secara global yang di ajukan kementerian agama bukan satu persatu kegiatan.

Pada Panel II, diisi oleh dosen dari UIN sekaligus pengurus Fatayat Dr Ekawati dan BP4 Ibu Nurhayati Djamas. Dengan tema Dukungan dan Kesiapan Ormas Islam dalam Penyelenggaraan Pendidikan/Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dan Pengaruh Pendidikan/Kursus Pra Nikah dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Mengurangi Angka Perceraian. Pada sesi ini di paparkan banyak data terkait penyebab perceraian, tingginya gugat cerai. Pada sesi ini beberapa peserta juga memaparkan telah menyelenggarakan suscatin secara swasembada, dana terbatas dan legalitas dari pemerintah menjadi kendala.

Pada Panel ke 3 tema yang diangkat tentang kurikulum dan Strategi Pendidikan/Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin narasumber Ibu Lydia Freyani Hawadi. Dalam sesi ini ibu Lydia tidak hanya memaparkan kurikulum yang sudah dimiliki Bp4 terkait Suscatin juga memberikan strategi bagaimana mendapatkan dana melalui kementerian social maupun menjadikan suscatin seperti lembaga kursus berbayar. Melihat trend remaja sekarang memanggil pasangannya dengan panggilan ‘ayah’ ‘mamah’, ‘mimi’ ‘pipi’ menjadi peluang untuk memberikan remaja-remaja sekolah untuk mendapatkan pendidikan suscatin, baik di sekolah maupun dikursus. Selain itu karena beberapa ormas dan LSM sudah ada yang menyelenggarakan suscatin maka perlu ada kurikulum sebagai pijakan masing-masing penyelenggaran suscatin untuk mendapatkan akreditasi dari BP4.

Acara berakhir di hari ke tiga dengan beberapa komitmen bersama diantaranya, bahwa kegiatan sucatin sudah harus realisasi tidak hanya wacana, maka sangat penting untuk lebih aktif sosialisasi kesadaran masyarakat terutama calon pengantin untuk mengikuti suscatin bersertifikat, untuk perpanjangan lidah antara peserta lokakarya-BP4 dan Pemerintah terutama informasi sudah dilegalkan atau belum peraturan pemerintah tentang suscatin dibuatkan Asosiasi penyelenggaraan Suscatin, Bp4 menjadi mentor atau penanggungjawab kegiatan terkait suscatin, kerjasama BP4 dengan KUA juga diharapkan komunikatif  terkait informasi turunnya dana anggaran Suscatin 50.000/orang yang diturunkan melalui KUA.

Semuanya masih menjadi ikhtiar bersama, sambil menunggu Menteri Agama RI menandatangani KEMEN tentang legalitas Suscatin. Smoga ikhtiar bersama untuk mencapai keluarga yang berkualitas bisa tercapai. Amin. #

Published in Berita

Kekerasan terhadap perempuan & anak terus meningkat, berdasarkan laporan akhir tahun 2014 Komnas Perempuan, kasus kekerasan naik sebesar 293.220, dari tahun 2013 yang mencapai 279.688 kasus. Ironisnya  sebagian besar korban kekerasan kembali kepada pelaku. Oleh karena itu perlu terobosan baru meskipun sudah tertuang dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23/2004, Pasal 50 UU PKDRT 23/2004, yaitu mewajibkan pelaku untuk mengikuti program konseling dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku pada pelaku KDRT.

Dalam rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, pada Hari Kamis, 10 Desember 2015 bertempat di Hotel Akmani, Jakarta.  Yayasan Pulih dan RutgersWPF Indonesia bergabung dalam program pelibatan laki-laki yang disebut MenCare/ Laki-Laki Peduli dan juga Aliansi Laki-Laki Baru, menyelenggarakan seminar publik “Intervensi Pelaku Sebagai Upaya Pencegahan & Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan. Keterlibatan Mencare maupun Aliansi Laki-laki baru karena tidak dipungkiri 90% pelaku kekerasan adalah laki-laki. Intervensi pada pelaku dalam bentuk rehabilitasi menjadi bagian penting dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Berkaitan dengan itu, pada tahun 2007 RutgersWPF bersama dengan WCC Rifka Annisa, Yogyakarta dan WCC Cahaya Perempuan Bengkulu, mengembangkan program konseling bagi laki-laki yang bertujuan untuk membimbing laki-laki yang melakukan kekerasan dalam hubungan personal demi mengakhiri kekerasannya dan menjadi pasangan yang saling menghargai dan menghormati.

Diskusi ini dibagi menjadi 3 panel : Panel 1: Siapa pelaku dan mengapa intervensi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak penting dilakukan ; Panel 2: Pendekatan Intervensi Pelaku/Perubahan Perilaku Pelaku; Panel 3: Apakah pelaku sungguh bisa menghentikan kekerasan yang dilakukannya.

Pada Panel Pertama menghadirkan narasumber dari Komnas Perempuan, KPAI dan Mabes Polri Kepala Unit PPA. Dalam paparannya para narasumber Kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat masih dianggap sebagai sebuah kewajaran, stigma yang besar bagi korban kekeran dan instansi/lembaga konsuling masih terbatas. Trauma yang kuat dari korban membuat mereka butuh ruang khusus untuk bicara, sedangkan di kepolisian saat ini ruang khusus korban kekerasan semakin tergusur, begitu juga dengan tenaga ahli psikolog masih sangat terbatas jumlahnya. Dari KPAI sendiri menyampaikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak yang semakin marak terjadi, serta tidak adanya pendampingan psikolog berpotensi untuk melahirkan calon-calon predator yang jumlahnya tidak sedikit. Dalam sesi pertama ini Komnas Perempuan mengundang Pelaku Kekerasan yang didampingi komnas Perempuan, dalam kesempatan ini ‘pelaku’ menyampaikan dengan ada pendampingan/intervensi yang dilakukan lembaga Pulih membuat dirinya saat ini lebih bisa mengontrol emosi saat marah, semuanya karena disupport keluarga, pasangannya serta keinginan dirinya untuk berubah.

Pada panel kedua, narasumber menyampaikan bahwa 80% korban kekerasan kembali kepada pelaku, sebagai pendamping tidak ada yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga pendamping kecuali melakukan pendampingan terhadap pelaku untuk meminimalisir atau menekan kekerasan berulang dengan konsultasi psikolog, tetapi hingga saat ini pelaku kekerasan tidak ada yang datang dengan keinginan sendiri kecuali dirujuk, didorong atau diancam oleh keluarga pelaku. Dari tahun 2007-2012 dari 79% klien pendampingan pelaku hanya 34% yang berlanjut dan terjadi perubahan, sisanya tidak melanjutkan konsuling. Narasumber pada panel kedua ini dari  Buruh Migran, Rs Cipto dan Rifka Annisa (sebagai salah satu lembaga yang saat ini konsen melakukan konsultasi terhadap pelaku kekerasan.)

Pada panel ketiga ,menghadirkan Psikolog dari Yayasan Pulih, Peneliti Puska Perlindungan Anak UI dan Aliansi Laki-laki baru. Sebagai panel terakhir salah satu kekhawatiran forum adalah pelaku akan mendapat prioritas lebih dibanding korban kekerasan, dimana 60% kekerasan terhadap perempuan yang terjadi adalah perkosaan. Korban perkosaan cenderung memiliki relasi dekat dengan pelaku, baik statusnya tetangga, paman, ayah bahkan saudara kandung sendiri yang memiliki poweritas terhadap korban. Oleh karena kehadiran Rumah Aman sangat penting, dimana saat ini semakin banyak Rumah Aman yang Tutup, selain itu juga perlu sekali memperbanyak keberadaan ruang konsultasi khusus di kepolisian, tidak dicampur dengan tindakan criminal apalagi di gabung dengan pelaku, Trauma yang sangat besar pada korban harus menjadi perhatian besar kita semua, terutama pemilik kebijakan, kita harus bersama-sama memutuskan rantai kekerasan disekitar kita. #

Published in Berita